Orang-Orang Kita di Jakarta

Oleh: Allan Nairn

The Nation (USA), 15/22 Juni 1998

Pada saat kediktatoran Suharto tumbang secara tiba-tiba pada tanggal 21 Mei, ABRI gelagapan mencoba mempertahankan negara polisi mereka. Ketimbang membiarkan Suharto turun oleh protes massa yang dijadwalkan bermunculan di jalanan, Panglima ABRI Jendral Wiranto mengancam para mahasiswa dengan kemungkinan serangan ala “Tiananmen”, dan kemudian membujuk Suharto untuk mundur dengan tenang.

Meskipun banyak mahasiswa tampaknya tidak menyadari hal ini, pimpinan ABRI sesungguhnya ketakutan. Mereka tahu jika jutaan orang turun ke jalan dan militer kehilangan kendali, persoalannya kemudian bukan hanya kekuasaan Suharto tapi juga kelangsungan kekuasaan politik mereka sendiri. Seperti yang sudah terjadi, ABRI berhasil menghindar dari serangan massa: Suharto mundur, dan demikian pula para mahasiswa, didesak keluar dari gedung MPR/DPR yang berhasil mereka kuasai selama lima hari.

Setelah itu Jendral Wiranto, yang berkonsultasi terus-menerus dengan Kedutaan Besar AS di Jakarta, mulai bergerak untuk menutupi beberapa jejak-jejak berdarah ABRI. Ia menyingkirkan Jendral Prabowo, menantu Suharto yang begitu dibenci, dan secara berani menyalahkan Prabowo atas segala tindakan pelanggaran ABRI beberapa bulan terakhir. Melalui harian The Washington Post, pada tanggal 23 Mei pemerintah AS menyatakan bahwa mereka mengetahui bahwa Prabowo ada di belakang kasus “kehilangan” para aktifis Indonesia. Dua hari sebelumnya, pada tanggal 21 Mei, majalah The Nation sudah menerbitkan sebuah artikel yang menyebutkan unit-unit ABRI yang terlibat dalam penculikan tersebut — beberapa memang di bawah kontrol Prabowo, tetapi secara keseluruhan di bawah kontrol Wiranto (lihat artikel oleh Allan Nairn, “Mereka yang Hilang di Indonesia,” 8 Juni 1998). Dalam laporan di harian The Washington Post, pejabat AS mengungkapkan rasa terkejut dan “marah” terhadap Prabowo, dan menyatakan bahwa pihak kedutaan selama ini sudah “mengusahakan pembebasan para aktifis [yang diculik] tersebut”.

Pernyataan ini berlawanan dengan posisi AS yang sebenarnya. Seperti yang digambarkan salah satu pejabat kedutaan pada saya ketika penculikan aktifis tersebut sedang gencar-gencarnya berlangsung: “Prabowo anak emas kami; ia seseorang yang tidak mungkin melakukan kesalahan.” Pada kenyataannya unit-unit di bawah kontrol Prabowo yang terlibat dalam penculikan aktifis — terutama Grup 4 KOPASSUS, yang dituding para pejabat AS sebagai pihak yang bersalah dalam artikel di harian Washington Post — sejak awal operasi ini sudah berhubungan erat dengan badan intelijen AS. Ketika dihubungi di rumahnya di Jakarta pada malam Prabowo digantikan, Kolonel Chairawan, Komandan Grup 4, menegaskan pada saya bahwa ia berhubungan dengan Kolonel Charles McFetridge, atase Badan Intelijen Pertahanan AS (DIA) di Kedutaan Besar AS. Dalam komunikasinya dengan McFertridge, Chairawan menggunakan bahasa Indonesia.

Meskipun pada saya Chairawan menyangkal, beberapa orang ABRI menyatakan bahwa ia pernah mengatakan bahwa pasukan Grup 4 dilatih oleh badan intelijen AS. Pernyataan ini didukung oleh beberapa pejabat AS yang saya hubungi. Setahun yang lalu, menjelang persiapan Pemilu, pasukan KOPASSUS, dengan dukungan AS, diperbesar jumlahnya dari 3.000 orang menjadi 4.800 prajurit tempur. Menurut artikel yang ditulis oleh Kolonel John Haseman, bekas atase DIA di Jakarta, hal ini dilakukan “untuk mengamati potensi ketidakstabilan di dalam negeri.”

Pentagon memperkuat pasukan KOPASSUS dengan mengadakan duapuluh empat latihan Operasi Gabungan Bersama (Joint Combined Exchange Training — JCET) dan mendukung rencana Prabowo untuk mendapatkan sejumlah helikopter dari AS. Pemerintah Amerika Serikat secara terbuka memuji Prabowo setelah ia melaksanakan serangan penyelamatan sandera di Irian Jaya pada tahun 1996. Dalam operasi ini, seorang perwira yang cukup banyak tahu, mengatakan pada saya bahwa pasukan Prabowo membunuh delapan orang sipil setelah mereka turun dari helikopter yang dengan sengaja (dan ilegal) menggunakan tanda Palang Merah Internasional.

Meskipun kegemaran pribadi Prabowo melakukan kekejaman sudah legendaris (seorang Timor Timur menceritakan pada saya bahwa kaki dan giginya pernah diremukkan oleh Prabowo), pejabat-pejabat tinggi AS tetap menyanjung-nyanjung dia pada saat krisis di Indonesia meningkat awal tahun ini. Pada bulan Januari, Sekretaris Pertahanan AS William Cohen memuji KOPASSUS sebagai kesatuan yang “sangat impresif … disiplin.” Asisten Sekretaris Negara Stanley Roth mengajak Prabowo dua kali ketika ia mengunjungi penjara Cipinang untuk menemui Xanana Gusmao, pemimpin gerakan perlawanan di daerah pendudukan Timor Timur, dimana Prabowo melancarkan sebagian besar operasi pembunuhan besar-besaran.

Tidak kalah konsistennya adalah dukungan AS terhadap saingan profesional Prabowo, Jendral Wiranto. Unit-unit di bawah kontrol Wiranto juga dilatih melalui program JCET dan Wiranto sendiri dianggap sebagai “orang yang punya integritas dan patriot Indonesia sejati” oleh Admiral Joseph Prueher, Komandan AS untuk Asia Pasifik. Pada tanggal 4 Maret Admiral Prueher mengatakan pada Kongres AS bahwa militer AS sedang siap siaga menghadapi “tanda-tanda awal ketidakstabilan” di Asia Timur, termasuk masalah “perselisihan perburuhan”. Lima hari kemudian, unit intelijen ABRI, BIA, yang di bawah kontrol harian Wiranto, menangkap sembilan aktifis buruh yang menuntut kenaikan upah minimum. Seorang pejabat AS mengatakan pada saya bahwa beberapa dari aktifis tersebut disiksa dan ia menegaskan bahwa beberapa minggu sebelumnya BIA melakukan penggerebegan terhadap sejumlah kantor organisasi buruh, organisasi mahasiswa, dan organisasi wanita. Ia menambahkan bahwa di Timor Timur BIA menggunakan taktik baru: mematahkan paha para tahanan.

Pada tanggal 8 Maret Let.Jen. Yunus Yosfiah, salah satu tokoh kunci dalam kelompok Wiranto, mengatakan pada para mahasiswa bahwa ABRI tidak akan “mentolerir segala bentuk kampanye yang menuntut reformasi politik secara drastis.” (Yosfiah, sekarang Menteri Penerangan dalam pemerintahan baru, diduga terlibat dalam pembunuhan lima jurnalis asing di Timor Timur pada tahun 1975). Malam berikutnya, seorang pejabat AS, yang berbicara secara rahasia dari Jakarta, menyampaikan pada saya bahwa ABRI akan melancarkan serangan menyeluruh [terhadap gerakan pro-demokrasi].

Pada saat kami bicara, Haryanto Taslam, aktifis pengorganisir utama kelompok PDI Megawati, telah ditabrak di suatu jalan di Jakarta dan dibawa ke pusat penyiksaan di bawah kontrol BIA dengan partisipasi Grup 4 KOPASSUS. Ketika operasi penculikan ini sedang berlangsung dan juru bicara ABRI, Kapuspen Brig.Jen. Wahab Mokodongan menyepelekan para korban — “mungkin mereka yang dinyatakan hilang sedang berjalan-jalan di hutan” — beberapa pejabat yang banyak mengetahui soal penculikan ini mengatakan pada saya bahwa kondisi para aktifis ini sepenuhnya diketahui oleh Kolonel McFetridge dari DIA dan oleh pos CIA di Kedubes AS. Namun, baru pada pertengahan April, akibat krisis yang ditimbulkan oleh banyaknya protes dari kalangan masyarakat, Departemen Negara AS mendatangi Prabowo dan mendorong dia untuk melepaskan sejumlah aktifis. Bahkan setelah terjadinya operasi ini, Pentagon masih melanjutkan latihan JCET, dan Departemen Negara mendesak gerakan pro-demokrasi untuk mendukung pemerintahan baru yang dibentuk bersama ABRI.

Sekarang, setelah Prabowo disingkirkan dan Amerika Serikat bersepakat dengan Wiranto, ABRI masih tetap khawatir akan kemungkinan munculnya gejolak massa dan mulai membebaskan beberapa narapidana politik. Akan tetapi puluhan “orang hilang” tetap belum muncul di Timor Timur, begitu juga halnya dengan paling tidak lima aktivis Indonesia yang diculik beberapa waktu lalu (Sonny, Ryan, Herman, Bimo Petrus dan Suyat).

Di awal musim semi tahun ini Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta melaporkan bahwa sejumlah mayat tanpa identitas dan penuh bekas siksaan ditemukan di sepanjang rel kereta api. Mungkin ini suatu pertanda buruk bagi mereka yang hilang bahwa ketika Megawati — yang mencari Haryanto Taslam — mendatangi seorang pimpinan puncak ABRI, ia mendapat cerita yang absurd tapi mengerikan. Beberapa dari mereka yang “hilang”, jendral itu mengklaim, sebenarnya adalah infiltrator BIA yang pernah menyusupi gerakan pro demokrasi dan kemudian kembali ke markas BIA. Implikasinya adalah: rekan-rekan mereka yang hilang jangan berharap untuk bertemu mereka lagi.

———————–

Allan Nairn sering menulis laporan tentang Indonesia. Riset ini didukung oleh Investigative Fund of the Nation Institute.