Memperkuat Barisan Buruh Indonesia

153370_peringatan-hari-buruh_663_382

Hari ini, 1 Mei, rakyat Indonesia merayakan Hari Buruh Se-Dunia. Konteks perayaan Hari Buruh kali ini agak khusus. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak Orde Baru berkuasa pada 1966 dan 15 tahun reformasi, Hari Buruh kembali menjadi hari libur nasional. Menariknya, ketika pemerintah memutuskan Hari Buruh sebagai hari libur setahun berselang, itu adalah tuntutan paling belakang dari rangkaian perjuangan kaum buruh di Indonesia. Tuntutan utama perjuangan kaum buruh, yaitu penghapusan sistem rekrutmen alih daya, dan/atau sistem pemborongan pekerjaan (outsourcing), tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Kendati ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja untuk membatasi pelaksanaan outsourcing namun tidak kelihatan jelas pelaksanaannya. Hampir tidak ada sanksi memaksa bagi perusahaan-perusahaan yang memberlakukan sistem rekrutmen tersebut sehingga sistem itu masih berjalan dengan selamat di negeri ini walaupun kaum buruh terus melancarkan perlawanan.

Hal lain yang menarik adalah hari buruh kali ini berada di tengah situasi politik yang menegangkan menjelang pengumuman rekapitulasi hasil suara Pemilu Legislatif 9 April lalu dan pemilihan Presiden 2014. Buruh sedang menimbang-nimbang kekuatan apa yang akan memenangi pertarungan politik yang sedang berlangsung ketat dan dampaknya bagi kehidupan mereka. Sementara itu situasi ekonomi juga tidak menentu. Kalangan pengusaha tengah murung karena pada 1 Mei mereka akan terkena kenaikan tarif listrik industri sebesar 40% dan kenaikan pajak barang impor. Kenaikan yang tidak sedikit dan besar kemungkinannya konsumen yang harus menanggung dengan membayar harga barang lebih tinggi. Padahal rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia masih di bawah Rp. 40 ribu per hari. Harga bahan pangan terus meningkat, apalagi mendekati lebaran di pertengahan tahun.

Beberapa minggu lalu dua konfederasi serikat buruh, KSPSI dan KSBSI sudah menyatakan dukungan mereka terhadap calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dari PDIP. Sementara diduga kuat KSPI di bawah pimpinan Said Iqbal akan mendeklarasikan dukungannya kepada calon presiden Prabowo Subianto dari Gerindra. Berita-berita burung yang terus-menerus dihembus-hembuskan adalah Jokowi sebagai presiden tidak akan pro buruh. Ia akan mendukung praktik outsourcing karena UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang melegalkan outsourcing disahkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri dari PDIP. Kesan ini diperburuk dengan kenyataan bahwa Jokowi tidak mampu memenuhi tuntutan buruh tuntuk menaikkan UMP DKI Jakarta lebih dari 6% yang sudah diputuskan pada 2013. Sedangkan calon presiden Prabowo Subianto, yang alpa membayar upah 1.500 buruh di perusahaan kertas miliknya selama 5 bulan, dianggap pro buruh karena ia sudah berjanji akan menaikkan UMP buruh!

Pendapat-pendapat simpang siur yang ditiup-tiupkan tanpa pembuktian yang jelas memang jadinya membingungkan publik. Kita jadi kehilangan pegangan untuk menentukan pilihan yang tepat. Satu-satunya jalan untuk menilai kesahihan pendapat-pendapat yang bertebaran adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih jauh untuk melacak sumber dan dasar dari pendapat-pendapat tersebut. Mengapa Jokowi atas nama Pemda DKI tidak dapat menaikkan UMP DKI lebih dari 6%? Apakah ia mengajukan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau semata-mata karena dia tidak suka buruh dan berharap mereka mati kelaparan? Mengapa Prabowo tidak membayar upah buruh-buruh di perusahaannya? Apa yang dia perhitungkan sebagai pengusaha dengan menjanjikan kenaikan UMP buruh? Sementara belum lama berselang dia menyatakan bahwa buruh jangan terus-menerus menuntut upah tinggi karena tuntutan seperti itu akan membuat pengusaha menutup pabrik dan mengalihkan usahanya ke tempat lain. Yang juga tidak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan adalah diantara mereka yang berlaga dalam pemilihan presiden kali ini siapa kira-kira yang paling mungkin membuka ruang untuk berdialog tentang masalah-masalah perburuhan dan tetap menghormati tiga kebebasan dasar bagi kaum buruh untuk mengutarakan harapan-harapan mereka: kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat.

Realitasnya, setelah Indonesia mengalami krisis hebat di 1998, pemerintahan demi pemerintahan seperti hanya menemukan dua cara untuk kembali menumbuhkan industri di Indonesia: memberlakukan mekanisme outsourcing dan menerapkan upah murah. Bersamaan dengan pelaksanaan upah murah, operasi-operasi pengusaha untuk memberangus serikat-serikat buruh (union busting) berkembang biak. Ini diikuti dengan pembuatan mekanisme-mekanisme penyelesaian masalah perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial yang rumit dan birokratis. Setelah mengepung buruh dengan peraturan-peraturan yang sangat memperlemah posisi tawar mereka, pemerintah tidak juga berusaha memberikan jaminan sosial yang lebih besar kepada kaum buruh. Kalaupun UMP belum mungkin dinaikkan maka adalah tugas negara untuk memberikan layanan jaminan sosial seperti transportasi murah, sekolah dan kesehatan gratis, dan keamanan pekerjaan bagi kaum buruh. Praktis buruh telah mengerahkan seluruh tenaganya bagi pemulihan ekonomi negeri ini tetapi tak satu pun tuntutan mereka yang paling mendasar, pokok bagi kelayakan hidupnya dipenuhi!

Keberpihakan terhadap kaum buruh adalah amanat dari UUD 45 pasal 27 ayat 2, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk merealisasikan amanat Undang-undang Dasar 45 tersebut pemerintahan yang akan datang harus bersandar pada pemahaman bahwa kunci utama pengembangan ekonomi industri Indonesia adalah pada pemberdayaan kaum buruh baik secara ekonomi maupun secara politik.

Di bidang ekonomi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh tidak terhindarkan. Kenaikan upah, syarat kerja, cuti haid/hamil/sakit harus terus menerus diperjuangkan sebagai syarat kemajuan ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama negara harus mengusahakan ketersediaan berbagai macam fasilitas jaminan sosial dan sistem pengupahan yang ketat tanpa ada outsourcing, berikut jaminan keamanan pekerjaan. Sedangkan bagi kaum buruh, upaya-upaya untuk membentuk koperasi-koperasi mandiri adalah tugas mendesak yang harus segera direalisasikan agar buruh tidak jadi mangsa budaya konsumerisme yang demikian gencar dikobarkan kaum kapitalis.

Namun upaya-upaya pemberdayaan kaum buruh secara ekonomi tidak akan mungkin tanpa perjuangan politik. Untuk aksi mogok kaum buruh di Indonesia sudah cukup berpengalaman. Tetapi untuk membuktikan kebenaran dari perjuangannya kaum buruh perlu belajar memimpin perjuangan tidak hanya di jalanan tetapi juga di panggung-panggung politik negara. Kaum buruh perlu berjuang menjadi anggota DPRD kabupaten, propinsi, maupun DPR nasional melalui partai-partai politik dan mendesak mereka untuk mempertimbangkan kekuatan kaum buruh. Kalaupun belum dapat terlibat dalam partai politik, kaum buruh harus membangun organisasi-organisasi yang dapat terus-menerus mengawasi kinerja dan menagih tanggungjawab para anggota parlemen yang konon mewakili kepentingan mereka. Di masa kerja parlemen yang lalu telah ada desakan untuk menghapus sistem kerja outsourcing, pembuatan UU Sistem Pengupahan Nasional, dan pengesahan UU Badan Perlindungan Jaminan Sosial. Adalah tugas kaum buruh untuk memastikan bahwa perubahan-perubahan yang akan dilakukan terhadap perundang-undangan yang menyangkut kehidupan buruh pasti dan harus memperkuat posisi buruh. Selamat Hari Buruh! Lanjutkan perjuangan!

1 Mei 2014

Anom Astika, Ayu Ratih, Razif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s