Seputar Masalah Sejarah Alternatif

Oleh: Hersri Setiawan

Indonesia sampai sekarang ini, sejak rezim Orba berkuasa, seakan telah kehilangan visi pertama dan utama yang telah dirumuskan di dalam motto “bhineka tunggal ika”, yang menjadi fondasi dan ruh Panca Sila. Fondasi dan ruh, atau “darah” dan “daging”, Panca Sila itu ialah Demokrasi yang memberi ruang bagi kemerdekaan atau kebebasan. Perisai ideologi Orde Baru yang sejak hari pertama diseru-serukannya, yi. “melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen”, sesungguhnya tidak ada lain adalah taktik hipokrit demi tujuan yang dirancangnya. Atasnama Bung Karno membunuh Bung Karno. Atasnama Pancasila membunuh Panca Sila. Atasnama Demokrasi membunuh Demokrasi.

Semangat demokrasi ialah semangat “tat twam asi”, di mana yang hidup dan dihidup-hidupkan ialah semangat ke-kita-an, dan bukan semangat “lu lu gue gue”. Semangat kesadaran bahwa “Aku” dan “Engkau” ialah ibarat, kata adagium Jawa, “kodhok kinemulan lèng, lèng kinemulan kodhok”. Karena itu semangat demokrasi ialah semangat anti-kekerasan. Apa yang ditolak oleh demokrasi ialah paham kekerasan dan paham anti-kemerdekaan itu. Demokrasi bukan menolak aliran pemikiran dan kelompok politik! Tapi apa yang dilakukan Suharto sejak 6 Oktober 1965 justru melakukan “blitzkrieg” pembunuhan massal ke Jawa bagian timur dan Bali. Pembunuhan massal yang didakunya sebagai ‘mission sacré’, karena yang dibunuh adalah orang-orang komunis, kaum ‘ateis yang tidak berhak hidup di bumi Pancasila’. Maka balatentara yang melaksanakan pembunuhan massal itu pun, RPKAD (Resimen Para Komando AD, sekarang bernama Kopassus, Komando Pasukan Khusus) di bawah pimpinan Letjen Sarwo Edhie Wibowo, menjuluki dirinya sebagai ‘Tentara Langit’ yang seakan-akan mengaku-diri sebagai sama seperti halnya ‘Leger des Heils’ atau ‘Bala Keselamatan’[1].

Apa yang dilakukan para sejarawan Orde Baru dari saat itu, bahkan sampai sekarang, ialah membubuhkan kata ”PKI” di belakang kata “G30S”. Pembubuhan predikat “PKI” atas “G30S” itu pun salah satu bentuk kekerasan, yang berlawanan dengan semangat demokrasi. Belum satu bulan di Belanda (1987) saya bersama Prof. W.F. Wertheim diwawancara teve Belanda. Sebelum acara mulai ada dua orang Indonesia yang mengaku-diri, atau dikenal sebagai aktivis, dengan nada menguji bertanya:

“Hersri mau apa di sini?”

“Membongkar mitos!” Jawabku pendek.

“Mitos apa itu?”

“Mitos G30S-PKI. Saya mau hapus embel-embel ‘PKI’ di belakang G30S itu!”

Mereka terperangah. Diam beberapa jurus. Apakah karena selama itu tidak sadar keadaan dan kenyataan, ataukah karena bayangan takut walaupun hidup jauh ‘di luar jarak tembak’ tentaranya Suharto.

“Selama embel-embel itu tidak dihapus,’ aku meneruskan kata-kataku, ‘selama itu juga anakku akan tetap sebagai anak haram-jadah sejarah Indonesia!”

“Kalau begitu Hersri mau melawan arus?”

“Hidup harus berani melawan arus. Jangankan manusia! Bahkan ikan mujahir pun, aku melihat di Buru, selalu berenang menyongsong arus. Hanya sampah dan tinja hanyut menganut arus …!”

Itulah bentuk-bentuk pernyataan atau buah politik kekerasan dan kekerasan politik ,yang mengancam eksistensi kebebasan dasar manusia. Bagaimana ingatan orang terhadap kekerasan politik dan politik kekerasan seperti itu akan bisa dilupakan? Historiografi yang sehat ialah historiografi yang tidak “tebang pilih” dalam mencatat dan menyusun segala hal-ihwal yang telah terjadi.

 

Mengapa janin KKR digugurkan sebelum lahir?

Pada tanggal 7 Desember 2006, hampir empat tahun yang lalu (tulisan ini dari tahun 2010), mudah-mudahan kita semua masih ingat, UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) dinyatakan batal oleh Mahkamah Yudisial. Apapun alasan legalistik formal yang dikemukakannya, tapi jelas tindakan itu mengingkari rasa-keadilan (sense of justice) bangsa Indonesia, khususnya para “korban”, dan nurani kemanusiaan pada umumnya.

Langsung atau tidak, terselubung atau terang-terangan, tindakan itu akan bisa dibaca sebagai acara dan upacara syukuran bagi impunitas. Syukuran bagi mereka yang tangannya berlumuran darah. Syukuran bagi para pembesar negeri yang dalam bermain politik tidak dengan kredo “pro bono publico” atau “mamayu hayuning bawana”. Seperti para bangsawan Jawa di masa jauh sebelum mengenal ajaran demokrasi, selagi mereka bermain dan/atau bermain-main politik demi trilogi impian hidup: “turangga” (kuda), lambang kekuasaan (ingatlah bagaimana kinerja money politics), “kukila” (burung), lambang keindahan sensual (ingatlah maraknya “studi banding”), dan “wanita”, lambang kenikmatan jasmaniah (ingatlah kasus YZ – ME dan banyak tokoh pembesar lainnya lagi!).

Sejarah masa lalu akan tetap dipertahankan tersimpan dalam kegelapan. Jangankan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan, bahkan ‘sekedar’ truth telling dan healing pun – baik bagi korban atau victims maupun perpetrators atau pelaku kejahatan – tidak dimungkinkan. Bagaimana mungkin terjadi silaturahmi permaafan, jika penguasa justru menetapkan kebijakannya dari atas untuk mengubur kisah-kisah masa lalu, dan menggantikannya dengan kisah-kisah kepahlawanan para jenderal dan pendukung mereka?

Hari-hari belakangan ini Sejarah Indonesia dikotori dengan hiruk-pikuk masalah pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Suharto. Jika sekiranya berhasil, siapa lagi nanti sesudah Suharto? Apakah itu artinya, jika bukan ‘mikul dhuwur’ Jenderal (Koruptor) Besar Sang Maharaja Jawa, dan ‘mendhem jero’ jasad ribuan (jika bukan jutaan) rakyat yang tak berdosa?

Karena itu historiografi Indonesia harus mencari segala cara untuk menembus kegelapan, tanpa menunggu sampai dibukakan lorong-lorong dan pintu-pintu misteri dibukakan oleh penguasa.

 

Perang Sejarah

Demikianlah yang telah terjadi dalam menuliskan sejarah tentang Peristiwa G30S 1965 di Indonesia khususnya, dan tentang penulisan sejarah Indonesia pada umumnya pada pasca-G30S 1965. Fokus penulisan berkutat di sekitar mencari tahu, atau lebih tepat merekayasa legitimasi, bahwa dalang peristiwa itu tak ada lain selain PKI. Itu sudah diucapkannya oleh Yoga Sugomo pada 2 Oktober 1965, dan lebih ditegaskan oleh Suharto pada 4 Oktober 1965, pada kesempatan pengangkatan jenazah dari Lubang Buaya, serta oleh A.H. Nasution pada 5 Oktober 1965 di TMP “Kalibata” pada kesempatan penguburan jenazah-jenazah tersebut.

Historiografi Indonesia, menurut hemat saya, sejak saat itu sudah tutup buku. Sejarah modern Indonesia tidak ada lagi, dan sebagai gantinya kita dibawa kembali ke jaman pra-sejarah. Jaman ketika babad, legenda, dan mitos harus diterima sebagai kebenaran tunggal. Pemalsuan dan kepalsuan ditanamkan di dalam ingatan masyarakat dengan berbagai upaya, misalnya melalui media cetak, film, radio dan teve, indoktrinasi dan penataran dan segala macam cara lainnya. “Waarheid” sengaja dilenyapkan atau, jika tidak, ditutup dengan “Dichtung” yang serba misterius. Satu contoh saja, misalnya, tentang dokumen Supersemar. Kita semua, termasuk para sejarawan, dibikin sibuk mengusut proses lahirnya dokumen[2], dan mencari-cari dokumen aseli yang konon raib itu! Kita lalu seperti terbius untuk tidak mempertanyakan lagi, apalagi menggugat, tindak penyalahgunaannya oleh Suharto. Padahal justru tindak penyalah-gunaan inilah yang segera digugat Soekarno, ketika Suharto pada 12 Maret membubarkan PKI dan ormas-ormasnya dan menyatakannya sebagai partai dan ormas terlarang.

Sampai sekarang ini “Jaman Babad” belum sama sekali berakhir. Tapi setidak-tidaknya satu demi satu, bersama dengan turunnya Suharto dari takhta, lahirlah tulisan-tulisan dan wacana-wacana pembanding. Lahir sejarah “alternatif” yang, menjadi harapan saya, harus merupakan suatu “gerakan”, yang ditulis berdasar narasumber dari bawah dan dari kalangan orang-orang yang selama satu generasi lebih dibungkamkan. Tidak lama setelah Suharto tumbang, ketika penulisan sejarah tentang Peristiwa G30S — dan pasca-G30S — di luar negeri (yang dipelopori Ben Anderson, Ruth McVey, dan W.F. Wertheim) kelihatan mulai surut, ‘gerakan historiografi kritis’ di dalam negeri menjadi semakin kuat untuk turun di gelanggang “perang sejarah”, menghadapi historiografi versi rezim militer yang masih tetap hendak berusaha bertahan atau dipertahankan.

Dalam keadaan demikian masuklah buku-buku ‘babad modern’ dan ‘cerita silat modern’, seperti misalnya karangan Antonie C.A. Dake (2005) dan Victor M. Fic (2005)[3]. Sementara itu usaha salah satu penerbit Jakarta untuk memasukkan dan mengindonesiakan buku klasik Ben Anderson dan Ruth McVey diganjal oleh Kejaksaaan Agung. Dalam pada itu, sekarang ini, sejarawan asing peneliti Peristiwa G30S tinggal tersisa pada seorang John Roosa[4], yang tampil dengan bukunya yang cemerlang. Namun buku John Roosa ini pun akhirnya, setelah sebentar sempat beredar, dilarang oleh Kejaksaan Agung RI. Bahwasanya belum lama ini Komisi Yudisial (sekitar medio Oktober 2010) telah mengabulkan tuntutan mencabut kewenangan larang-melarang buku dari tangan Kejaksaan Agung, dan menyerahkannya pada kewenangan pengadilan, bagi saya belum petunjuk ‘kemenangan akhir’ ada pada para pejuang hak-hak asasi manusia dan demokrasi.

The Man Behind The Gun, itulah yang akan menentukan! Siapakah ‘the Man’ di Republik ini sekarang? Adakah ia atau mereka itu kaum Reformis sejati ataukah Reformis gadungan? Karena itu usaha untuk penulisan ‘sejarah alternatif’ tidak ada lain selain harus diteruskan. Sejarah orang-orang pinggiran, atau yang dipinggirkan, dan orang-orang kalah, atau yang dikalahkan, pinjam kata-kata Chairil Anwar, harus diberi tempat. Harus dicatat!

 

Situasi historiografi kita

Penguasa politik yang tidak peduli pada amanat yang diembannya, yi. pro bono publico, akan mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara. Dalam konteks pembicaraan kita, yi cara-cara untuk memalsu dan merekayasa sejarah. Kisah-kisah sejarah diciptakan dan direkayasa dengan (kata banyak penulis) “logika iklan kekuasaan”. Sebagaimana lazimnya, iklan selalu menampilkan segala hal yang indah dan menggiurkan, sambil meniadakan segala cacat dan kekurangan yang ada.

Rezim Orde Baru, di sepanjang periode kekuasaannya, secara sistematik telah melakukan pemalsuan dan rekayasa penulisan sejarah. Anehnya, Suharto-isme yang di bidang historiografi menggejala sebagai teror sejarah itu, sampai sekarang masih hendak dibenarkan dan diteruskan baik oleh kalangan resmi maupun non-resmi. Penulisan sejarah dan pengajaran sejarah lalu dilihat sebagai bagian belaka dari indoktrinasi. Kepalsuan dan rekayasa ditampilkan sebagai kebenaran, dan kebenaran dikesampingkan atau ditindas atasnama dan demi kekuasaan. Arah penulisan sejarah ialah untuk mengukuhkan dan melestarikan tiang-tiang penyangga kekuasaan Orde Baru, serta membangun dalih untuk pembenaran politik penguasa[5]. Untuk itu kehidupan sipil di segala bidang didominasi oleh militer, dan demi stabilitas kamtibnas sebagai dalih politik represif diberlakukan.

Kekuasaan suatu rezim, kapan pun dan di mana pun, selalu membutuhkan pembenaran sejarah, agar kekuasaan itu diterima sebagai kemutlakan dan kebenaran yang abadi[6]. Berbagai macam alat digunakan untuk itu. Misalnya, di antara yang dipandang paling dekat dan ampuh, ialah media massa dan media pendidikan. Baru pada hari kedua setelah peristiwa G30S, pada 2 Oktober 1965, semua koran di Jakarta dilarang terbit kecuali koran-koran tentara “Angkatan Bersendjata” dan ”Berita Yudha”, disamping “Harian Rakjat” karena termasuk dalam skenario rekayasa sejarah, melalui editorialnya yang menyatakan dukungannya pada G30S, kelak untuk pembuktian tentang kebenaran tuduhan mereka: bahwa PKI adalah dalang Peristiwa G30S. Media pendidikan selain melalui sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, lembaga-lembaga masyarakat dan pemerintah, juga melalui organisasi pedalangan yang dipimpin Sudjono Humardani, seorang perwira tinggi, dan bahkan dengan membentuk dan meningkatkan kegiatan “Uril” (Urusan Moril) di Kodam-Kodam dan bahkan Kostrad. Dampak dari usaha-usaha legitimasi sejarah itu, historiografi menjadi penuh dengan Dichtung dan distorsi.

Munculnya Suharto di atas panggung sejarah lebih mengesankan sebagai satu sosok mitos, jagoan klenik yang difetisykan oleh beberapa gelintir orang pengikutnya, daripada sebagai tokoh sejarah dari sudut tinjauan akademik. Suharto pribadi agaknya menikmati dan juga memanfaatkan alam-pikiran Jawa, yang sejak 17 Agustus 1945 belum sempat terbebaskan dari keterbelakangan feodal itu. Hal ini sangat kentara melalui bukunya “Butir-Butir Budaya Jawa”, yang notabene banyak plagiat dan manipulasi; dan demikian pula dengan cara pengagungan diri melalui nama-nama “anugerah” kepresidenan, seperti Kalpataru, Adhipura, Keteladanan Nasional, Prasamya Purna Nugraha … dan seribusatu piagam dalam bahasa Sanskerta yang telah membatu …

 

Pe-er kita

Tugas ke depan kita bersama ialah menuliskan ulang sejarah, atau yang banyak pihak menyebutnya sebagai “pelurusan sejarah”. Seluruh sejarah panjang pada masa Orde Baru (1966-1998), khususnya sejarah G30S (1965-1969).[7] Menurut pemahaman saya, sejarah hasil tulis ulang itulah wujud dari ‘sejarah alternatif’.

Sudah banyak buku ditulis oleh para pelaku sejarah yang, oleh alasan politik, sekian lamanya telah dilarang dan tidak berani berbicara. Buku-buku itu, begitu juga kesaksian dari banyak pelaku yang dituturkan secara lisan, semestinyalah diberi tempat yang layak di dalam kajian dan analisis para sejarawan. Kelak, semuanya itu, pasti akan bisa memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi penyusunan historiografi yang lebih akurat dan benar.

Suatu hari sejarah akan berkisah tentang kebenaran. Kapan? Yaitu ketika orang tidak lagi takut kepada kejujuran. Karena kebenaran terletak di dalam kandungannya kejujuran. Tapi selama permainan politik dan politik main-main para pembesar negeri hanya terhenti sebagai kiat pemuas nafsu perut dan “yang di bawah perut”, selama itu kejujuran dan kebenaran tidak akan pernah ada. Maka penulisan sejarah pun tidak akan pernah tersusun. Perlu diingat, misalnya, ketika RUU KKR masih dalam proses panjang penjadiannya di DPR (dalam catatan saya selama Juli 2003 sampai Agustus 2004), fraksi TNI mengusulkan agar RUU itu terbatas tentang rekonsiliasi dan tanpa pengungkapan kebenaran! Aneh bukan? TNI yang gagah, dan memegang segala senjata maha hebat itu, takut pada Kebenaran!

Padahal, belajar dari kata-kata bersayap di depan museum sejarah di Meksiko, Bung Karno pernah berkata: “Bangsa yang besar ialah bangsa yang kenal akan sejarahnya”. Karena itu, juga Bung Karno berpesan “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah!”

Kejujuran, kebenaran, dan sejarah harus diperjuangkan. Bukan ditunggu sambil berpangku tangan!***

 

Tangerang, November 2010

 

[1] Ingg.: Salvation Army; misi Gereja Kristen, yang giat melakukan kerja sosial sebagai jalan pengabdian; didirikan oleh William Booth di London tahun 1878.

[2] Ini penting bagi rezim militer, karena dari peristiwa ini lahir tokoh-tokoh pahlawan empat serangkai: A. Yusuf, Amir Machmud, Basuki Rachmat, dan Umar Wirahadikusumah.

[3] Antonie C.A. Dake, Sukarno File: Berkas-Berkas Soekarno 1965-1967 – Kronologi Suatu Keruntuhan (Aksara Karunia, Jakarta); Victor M. Vic, Anatomy of The Jakarta Coup: October 1, 1965, diindonesiakan sebagai Kudeta 1 Oktober 1965 Sebuah Studi Tentang Konspirasi (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta).

[4] John Roosa, Pretext for Mass Murder The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’Etat in Indonesia (The University of Wisconsin Press, 2006), edisi Indonesia terjemahan Hersri Setiawan terbit sebagai Dalih pembunuhan massa – Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto; Hasta Mitra, ISSI, Jakarta 2008.

[5] Untuk itu disusun kisah-kisah tentang, antara lain: Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1965, untuk menyisihkan Hari Lahirnya Panca Sila 1 Juni 1945; keterlibatan Soekarno dalam G30S pada satu pihak, sedang pada pihak lain Suharto dimitoskan sebagai penyelamat bangsa dan pengaman Pancasila; ditulis sebagai pemrakarsa Serangan Umum 1 Maret 1948 Suharto, bukan Sultan HB IX dan Kolonel Marsudi; kisah tentang Supersemar, pemaknaan dan penetapan Supersemar menjadi Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 pada 21 Juni 1966; demikian pula penulisan-penulisan tentang kebenaran “Demokrasi Pancasila”; pengangkatan Suharto sebagai Bapak Pembangunan; dan tentang “Dwifungsi ABRI”.

[6] Kisah percintaan abadi Nyai Ratu Kidul dengan raja-raja dinasti Mataram turun-temurun; tuturan sejarah Partai Komunis Tiongkok di masa dan sebentar pasca-Mao, enam jilid buku Sejarah Indonesia Menteri P dan K Nugroho Notosusanto (yang juga Brigjen AD dan Kepala Sejarah Militer Pusat), semua itu bisa dibandingkan dengan 8 parwa saduran kakawin Bharatayuddha Sedah-Panuluh untuk persembahan pada Jayabhaya di Kediri (1115-30), atau Pustaka Raja Purwa Ranggawarsita untuk Pabu Buwana IX di Surakarta (1830-93)..

[7] Angka tahun 1969 saya ambil, karena pada tahun itu rezim Orde Baru mulai tampak hendak menyelesaikan masalah G30S, yaitu dengan cara mengasingkan tapol yang “terlibat” ke pulau pengasingan Pulau Buru.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s