Surat Budaya 6: Tentang Lekra

Tentang Lekra

apa dan bagaimana

Pemerintah Presiden Gus Dur Abdurrahman Wahid yang tak sampai “seumur jagung” itu sebenarnya telah meninggali jasa yang sangat besar. Yaitu orang menjadi dimungkinkan untuk berbicara dan sibuk menata kembali sejarah bangsa.

“History” tidak boleh dibiarkan terus menjadi “his story”, kisah mitos “kepahlawanan”-nya serdadu Orde Baru. Tapi kembalikanlah menjadi “Her Story”, kisah duka-deritanya Ibu Pertiwi yang belum kunjung berakhir. Sehingga belajar sejarah ialah belajar mendengarkan amanah. Amanah membangun hari esok yang indah bagi anak-anak bangsa dan manusia sesama.

Memang sudah datang waktunya orang membicarakan dan menuliskan kembali tentang tonggak-tonggak kejadian sejarah masa lampau. Di antara tonggak-tonggak itu, dalam hal kebudayaan, salah satunya ialah tentang Lekra, kependekan dari Lembaga Kebudayaan Rakyat.

 

Pembuka

Lekra, bagaikan “benda sejarah” warisan masa lalu, tinggal menjadi semacam memori. Kenang-kenangan atau ingatan. Ingatan buruk bagi yang tidak suka, ingatan indah bagi yang suka. Tapi bagaimanapun, suka atau tidak suka, tanpa ingatan sesungguhnya orang hampir tidak mungkin bisa belajar. Belajar melalui teori yang telah diurai dalam buku-buku, tentu saja selalu dimungkinkan. Tapi, bukankah apa yang ditulis dan diurai di dalam buku-buku itu, bermula dari catatan dan rekaman ingatan juga?

Kepada ingatan orang belajar atau berkaca, karena ingatan ialah endapan dari timbunan pengalaman. Pengalaman ialah guru terbaik, begitulah nasihat kata bersayap. Tulisan singkat ini memang dimaksud untuk sumbangan bahan belajar bagi siapa saja, baik bagi yang suka maupun yang tidak suka terhadap Lekra.

Kebudayaan

Kebudayaan terbentuk melalui pertemuan dan perbenturan, perlayanan dan perlawanan seribu-satu pengalaman, seribu-satu ingatan. Melalui perjalanan sejarah. Karena itu kebudayaan ialah, kata Mukadimah Lekra, “hasil keseluruhan daya upaya manusia secara sedar, untuk memenuhi setinggi-tingginya kebutuhan hidup lahir dan batin, senantiasa maju dengan tiada putus-putusnya”.1

Kebudayaan, kata orang-orang pandai, adalah “historisch bestimmt”. Karena itu oleh Orde Baru, Orde Suharto cum suis, demi dan dalam usaha menghancurkan lawan-lawannya, maka dihancurkannyalah pula olehnya segala pengalaman, segenap memori, seluruh perjalanan sejarah lawan-lawannya itu. Karena di dalam pengalaman, memori dan sejarah itulah tersimpan identitas atau jati diri mereka — apa dan bagaimana mereka. Karena itulah, maka perlawanan terhadap usaha pelupaan kepada ingatan kolektif harus dilaklukan sebagai gerakan kolektif pula!

Apa dan bagaimanakah Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat itu? Pertanyaan sederhana. Tapi justru dalam kandungan kesederhanaannya, seperti halnya si rakyat pendukung kebudayaan itu pun, tersimpan berbagai-bagai soal.

Lembaga, dalam kata Jawa ialah “trubus”; yaitu “bakal tumbuhan baru” bagi alam botani, atau “mudigah” bagi alam biologi. Di dalam sepatah kata “trubus” atau “mudigah” ini bukan sekedar terkandung arti lahiriah, yang menunjuk pada sisi wujud atau bentuk saja. Tapi sekaligus terkandung arti yang ada di sebaliknya, yaitu yang menunjuk pada sisi maknawi atau kandungan-isi. Dengan begitu dalam konteks eksistensi Lekra, kata “lembaga” bukan sekedar samadengan “liga” atau “league”, yang bersifat wadak (stoffelijk atau meteriil) pertubuhan atau keorganisasian belaka.

Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, adalah sebuah pernyataan tentang keberadaan. Selain keberadaan sebagai badan atau organisasi, juga keberadaan sebagai ruh atau konsep. Lekra tampil sebagai sebuah pernyataan tentang jati diri. Sebuah pernyataan politik dalam pengertiannya yang paling sublim. Yaitu, selain sebagai badan atau organisasi, juga sebagai asas dan haluan, upaya dan kebijakan dari kebudayaan rakyat yang siap bertumbuh itu. Bukanlah suatu kebetulan karenanya, apabila Lekra lahir justru dalam tahun 1950. Mengapa?

 

Buaian Perjuangan

Lekra lahir dari buaian perjuangan. Perjuangan pemerdekaan diri sebagai objek di tengah pergaulan antar-bangsa, sekaligus perjuangan pencarian diri sebagai subjek di tengah pergaulan antar-bangsa. Kata “rakyat” yang menjadi pokok bagi kata “lembaga” dan “kebudayaan” yang mendahuluinya, tentu saja yang dimaksud ialah Rakyat Indonesia. Kata “Indonesia” itu sendiri, sejak 28 Oktober 1928, bukan sekedar menunjuk pada gugusan kepulauan dan penghuninya, tapi sebuah kata pernyataan politik. Politik pembebasan diri dan pembentukan diri.

Sejak peristiwa pemberontakan PKI tahun 1926, disusul tidak lama kemudian oleh peristiwa penangkapan dan pengasingan Ir. Soekarno serta pembubaran PNI, gerakan pemerdekaan dan pembentukan diri melewati gelanggang politik boleh dikata telah menjadi tertutup. Mata-mata PID (Dinas Reserse Politik) pemerintah kolonial mengintai di mana-mana, ancaman represi semakin diperkeras. Para penggerak perjuangan politik lalu, secara sungguhan maupun semu, pada menenggelamkan diri dari permukaan percaturan. Mereka melakukan pekerjaan agitprop perjuangan secara tersamar. Kritik keras Muso terhadap pendirian “Partai Republiek Indonesia” oleh Tan Malaka, misalnya, dikemas dalam buku kecil “Het Maleische Operette Gezelschap” (Rombongan Operet Melayu) “Dahlia-Opera”, yang menampilkan lakon “Gagak Solo”2 dengan “acteur” Mr. Zainal dan “actrice” Miss Roek.

Oleh karena itu pastilah tidak merupakan gejala kebetulan jika, justru di sepanjang tahun ’30an sampai selama — terlebih-lebih lagi — masa pendudukan Jepang, tumbuh subur kelompok-kelompok seni pertunjukan rakyat dan seni bela diri. Orang seperti diingatkan pada pelajaran dari lakon wayang purwa, “Semar mBarang Jantur”, ketika Semar dan anak-anaknya – Nala Gareng, Petruk dan Bagong — sebagai nayaga dan Sembadra sebagai pesinden mengamen mencari jejak hilangnya Janaka. Atau pelajaran dari cerita babad “Pambayun Dadi Lèdhèk”, Pambayun Menjadi Penari Ronggeng, yaitu ketika putri sulung Senapati itu ditugasi ayahandanya menjadi “ranté mas”, agar dengan kecantikannya melumpuhkan Ki Demang Mangir Wanabaya, pimpinan pemberontak.

Kehidupan politik menjadi seperti bermetamorfosis dalam kehidupan seni, dan kehidupan seni dan politik lalu tampil bersama-sama saling tunjang-menunjang. Mirip seperti di “jaman tradisional”, ketika musik lesung terdengar berdentam-dentam seusai musim panen, atau ketika di pelataran desa anak-anak petani mempergelarkan “lakon dolanan” di bawah sinar bulan purnama, misalnya “Soyang”3, ketika bahasa seni adalah juga bahasa perjuangan hidup sehari-hari.

Benteng selatan Kraton Yogyakarta di sana, sepanjang satu kilometer dan tinggi empat meter, ketika kota Yogyakarta menjadi ibukota RI, diubah menjadi kanvas raksana oleh para pelukis yang tergabung dalam PTPI (Pusat Tenaga Pelukis Indonesia). Rangkaian  poster-poster perjuangan tergelar di tembok kraton itu. Barangkali inilah poster terbesar dan terpanjang yang pernah ada dalam sejarah senirupa Indonesia.

Rakyat memang beda dari kaum ongkang-ongkang atau kaum leisure class masyarakat, dalam menyikapi budaya dan seni. Jika bagi mereka yang tersebut akhir ini berkesenian ialah sekedar mengisi waktu kosong, “klangenan” priyayi Jawa menamainya, tapi bagi rakyat berkesenian ialah mengucapkan atau menyuarakan kehidupan dan penghidupan.

Sementara itu di kalangan para pemikir kebudayaan bergulir adu wacana, tentang apa itu kebudayaan nasional dan bagaimana kebudayaan nasional harus dibangun. Suatu debat atau polemik besar kebudayaan, yang sebenarnya tidak atau belum pernah terselesaikan sampai sekarang. Debat besar itu telah mencuat sekurang-kurangnya tiga kali. Yaitu, pertama, pada sekitar pertengahan tahun 30-an; kedua, pada tahun-tahun pertama sesudah proklamasi kemerdekaan RI; dan ketiga, dalam kurun waktu 1959-65 antara kaum Manikebu (Manifes Kebudayaan) dengan kaum Manipol (Manifesto Politik), sejak pidato 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno “Penemuan Kembali Revolusi Kita”.

Pada permunculannya yang pertama dan kedua, debat besar kebudayaan itu bisa disederhanakan antara kubu Sutan Takdir Alisjahbana di pihak yang satu, dengan kubu Ki Hajar Dewantara pada pihak yang lain. Takdir, yaitu Pujangga Baru, yang tampil sebagai gerakan pembaharu Indonesia dengan berpaling ke Barat, dan dalam sastra khususnya pada  l’art pour l’art “de Tachtigers” (Angkatan ’80) di Belanda, sebagai peserta peniup nafas Politik Etik. Dewantara, yaitu Taman Siswa, yang tampil sebagai “badan perdjuangan yang berdjiwa nasional”, yang ada kalanya, semasa tahun-tahun represif  Hindia Belanda dan Dai Nippon, misalnya, “melakukan perlawanan setjara positif” dan di mana perlu “setjara aktif-illegal”4.

KMB Pemicu Kelahiran

Demikianlah buaian ideologi sosial politik dan kebudayaan yang telah melahirkan Lekra. Bukan buai senandung ayun-ambin nina-bobok yang membelai, tapi suara perbenturan dua gugus wacana: Barat atau Timur, “dewa-dewa modern dan revolusioner” Willem Kloos cs. atau “gerombolan yang dianggap membahayakan penguasa asing” Mas Marco Kartodikromo dan kawan-kawan. Willem Kloos (1859-1938), penyair terkemuka Belanda dan penggerak utama gerakan “De Tachtigers” – “Angkatan ‘80” abad ke-19.

Di depan mata nasionalis seperti Dewantara, Barat bukanlah dewa revolusioner selamanya tapi juga bukanlah syetan reaksioner sepanjang masa. Maka, seperti Kartodikromo, ia lalu mengubah ejaan nama kecilnya dari “marko” menjadi “marco”, sambil melanggengkan sebutan “mas” di depan namanya dan tidak mengubahnya menjadi “de heer”. Taman Siswa K.H. Dewantara melambangkan kiat penyelarasan Timur-Barat itu dalam rumus pasemon “teori nasi goreng”5.

Sementara itu kedudukan Indonesia dalam medan percaturan politik untuk pembebasan diri, di meja perundingan dan di medan pertempuran, terus-menerus mengalami kekalahan demi kekalahan. Naskah persetujuan KMB (Konperensi Meja Bundar) akhirnya ditandatangani di Den Haag 1949, dan riwayat republik proklamasi 1945 pun berakhir. Benar, kurang dari satu tahun kemudian, RIS bubar dan kembali menjadi RI kesatuan. Juga benar, Uni RIS – Kerajaan Belanda pun berhasil dibubarkan secara sepihak sekitar lima tahun kemudian (1954).

Menghadapi perkembangan sejarah yang begitu, Presiden Soekarno lalu menilai “revolusi Agustus belum selesai”, dan PKI lebih tandas lagi menilainya sebagai “telah gagal”. Republik Indonesia tidak lagi merdeka dan berdaulat, tetapi menjadi satu negeri yang semi-kolonial dan semi-feodal. Begitu keadaan politik ekonominya, begitu pula keadaan sosial dan budayanya. Tentang ini kenyataan telah berbicara sendiri, yaitu dengan terbentuknya apa yang disebut “Sticusa” (Stichting voor Culturele Samenwerking; Lembaga Kerjasama Kebudayaan) sebagai salah bentuk pelaksanaan “Culturele Accoord” (Kesepakatan Kebudayaan) Indonesia-Belanda hasil KMB itu.

Revolusi Politik selalu lebih gampang dan lebih cepat datang ketimbang Revolusi Kebudayaan. Revolusi Politik Agustus ’45 belum selesai, atau bahkan telah gagal, apa lagi Revolusi Kebudayaannya! Dalam banyak pidatonya Bung Karno lalu gencar “memerangi” mentalitas “blandis” dan “hollands denken”. Ki Hajar memperingatkan, bahwa menerima “Accoord” itu berarti menyerahkan diri pada suatu bentuk sensor nasional, yang akan menjadi bencana untuk rakyat, juga di bidang kebudayaan. Trisno Sumardjo, anggota SIM (Seniman Muda Indonesia) semasa di Madiun (1946/47)6, melihat KMB, Marshall Plan dan PBB semuanya akan menyeret Indonesia menuju kapitalisme dan di bawah pengaruh Amerika. Bersamaan dengan pengaruh itu, katanya pula, akan dibawanya unsur-unsur imperialisme, unsur-unsur reaksioner terhadap cita-cita kemerdekaan, kemanusiaan dan kerakyatan”7. S. Sudjojono, pendiri “Persagi” (1937; Persatuan Ahli Gambar Indonesia) dan belakangan juga SIM (1946), tidak “nunak-nunuk” lagi dengan dunianya. Konsep pikiranya ditulisnya dalam sebuah risalah yang berjudul jelas dan tegas: “Kami Tahu, Kemana Senilukis Indonesia Hendak Kami Bawa”.

Pada satu pihak dari kubu kebudayaan nasional Dewantara terjadi pengkristalan konsep, dalam bentuk lahirnya konsep kebudayaan kerakyatan; pada lain pihak dari kubu “l’art pour l’art” Takdir terjadi pemuaian konsep, dalam bentuk lahirnya konsep kebudayaan humanisme universil. Dua kubu inilah yang sepanjang 1959, terutama sejak 1962, sampai 1965 merupakan dua komponen kebudayaan yang saling  berhadap-hadapan. Lekra tidak sekedar menolak “seni untuk seni” sambil membela seni dan ilmu yang “engagée”. Lebih dari itu “engagement” Lekra pun tegas, yaitu pada ideologi dan politik kemerdekaan dan kerakyatan.

1-5-1: Pedoman Gerakan

Demikianlah Lekra lahir pada tahun 1950, dan bukan pula secara kebetulan jika bertepatan (baca: ditepatkan) pada tanggal 17 Agustus. Yaitu suatu saat, ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan kedaulatan atas dirinya.

Lekra didirikan di Jakarta, di tingkat nasional dipimpin oleh satu badan sekretariat enam orang, dengan seorang dari mereka selaku sekretaris umum8. Dengan begitu Lekra tampil menyatakan dirinya, sebagai wadah para pekerja kebudayaan rakyat yang berhimpun di dalamnya, dan sebagai cita-cita kebudayaan rakyat yang menuntut kemerdekaan dan kedaulatan atas dirinya. Lekra bukan sekedar tempat kaum seniman  dan para selebritis suka-hibur berhimpun dan berkenes-kenes. Sebagai organisasi Lekra adalah organisasi dari suatu gerakan kebudayaan.

Suatu gerakan!

Karena itu Lekra dan para seniman serta pekerja kebudayaan yang bergabung di dalamnya, tentu saja secara sedar mempunyai cita-cita dan tekad. Cita-cita apa dan tekad bagaimana? Membangunkan rakyat agar menjadi sedar budaya, dan selanjutnya menjadikan budaya sendiri sebagai subjek di negeri sendiri. Dengan peranannya yang demikian itu Lekra merupakan suatu organisasi gerakan kebudayaan yang berideologi dan berpolitik, yaitu ideologi kemerdekaan dan politik kerakyatan.

Pekerja kebudayaan rakyat bukanlah seniman dan ilmuwan yang mengisolasi diri dari rakyat, dan bersikap tak acuh terhadap persoalan hidup rakyat. Lekra tidak ingin kehidupan kebudayaan dikuasai kaum priyayi kota dan desa, yang secara tidak sedar — apalagi jika dengan sedar — mereka memainkan peranan sebagai pemanjang tangan kapitalisme asing dan sisa-sisa feodalisme pribumi.

Selama sekitar delapan tahun pertama, yaitu sampai kongres nasionalnya yang pertama (ternyata kemudian sekaligus juga yang terakhir) di Solo tahun 1959, Lekra sibuk memasyarakatkan diri. Mengembangkan sayap organisasi sejauh-jauh di seluruh wilayah tanahair, sambil mendakwahkan ideologi dan politiknya demi menunaikan amanat cita-cita Revolusi Agustus ’45 sebagai syarat mutlak untuk pengembangan kebudayaan rakyat. Kegiatannya yang demikian itu diterjemahkan melalui berbagai bentuk usaha penciptaan karya seni dan ilmu. Beberapa contoh dapat disebut, misalnya: pembentukan grup-grup paduan suara dan kroncong, yang menampilkan lagu-lagu berlatar belakang perjuangan kemerdekaan dan lagu-lagu rakyat daerah-daerah; menggalakkan seni pertunjukan rakyat — misalnya ludruk, ketoprak dan lenong — untuk mengempang banjir film-film “dar-der-dor” dan “ngak-ngik-ngok” dagangan AMPAI (American Motion Picture Association in Indonesia); wayang orang “Sri Wedari” Solo mementaskan lakon “konfrontasi Gatotkaca – Setija”, dalam “Rebutan Kikis Tunggarana”, pasemon agar Bung Karno berani tegas terhadap Belanda dalam masalah Irian Barat. Seperti halnya Gatotkaca terhadap Setija, walaupun ia anak Wisnu sang pelindung jagad.

Tapi Lekra bukannya tanpa kritik terhadap pemerintah Soekarno. Dari Jakarta Bambang Sokawati Dewantara, misalnya, menciptakan tari “Enam-Empat”, yang melukiskan aksi kaum tani menuntut bagi hasil yang layak terhadap tuan tanah; dari Cilacap Jawa Tengah Sudarno As menggubah tari “Menjala Ikan”, yang melukiskan ketidak berdayaan nelayan buruh di Kampung Laut Cilacap dalam menghadapi tengkulak dan “tuan ikan”; dari Salatiga Jawa Tengah Suyud melukiskan membubungnya harga-harga kebutuhan pokok dalam gending dan tari “Blanja Wurung” (Urung Berbelanja). Dari Semarang Oey Giok Siang menggubah lagu langgam keroncong “TST” (sejenis istilah “KKN” yang dikenal kemudian) : “aku baru mengerti, yang itu tst, tahu sama tahu …”

Dalam umurnya yang terlalu  pendek, dibanding Humanisme Universil dan Pujangga Baru yang mendahuluinya, di sana-sini Lekra segera mendapat tempatnya yang hangat di hati rakyat. Jika di sementara kampung di Yogya orang mengatakan “melihat Lekra”, artinya melihat berbagai macam pertunjukan gratis di panggung terbuka, yang dibangun dengan papan-papan diatur di atas drum kosong, dengan hiasan banyak penjor, tampah dan kukusan dilukis indah-indah. Jika di desa sana-sini di Jawa Tengah orang mengatakan “melihat dalang lekra”, itu berarti menyaksikan pergelaran wayang kulit yang antawacana dalangnya “runtut”, lakonnya “nges” karena “nyambung” dengan situasi aktual; adegan gara-garanya berisi kritik tajam namun kocak; dan banyak gending-gending baru diperkenalkan.

Kaum seniman dan budayawan menengah kota dan pimpinan militer (Angkatan Darat) mulai  merasa terancam. Lalu, karenanya, dari sudut organisasi di jajaran Kodam dibentuk Badan Kerja Sama Budayawan dan Militer (BKS Bumil), dari sudut kreativitas dicarinya celah alasan “artistik”. Menurut penilaian mereka karya para seniman Lekra bermutu rendah oleh karena tidak mau memisahkan dunia artistik dari dunia politik. Kritik ini oleh Njoto, melalui Kongres Nasional I Lekra di Solo tahun 1959, justru dijawab dengan menegaskan bahwa dalam hubungan dengan kebudayaan “politik adalah panglima”. Politik, bagi Lekra, adalah basis Kebudayaan. Maka berpolitik bukanlah soal. Tapi yang soal adalah politik bagaimana yang ditempuh seseorang.

Lekra menolak kritik, bahwa banyak karya seniman Lekra gagal secara artistik, karena mereka menolak pemisahan antara politik dan artistik. Tetapi memang tidak keliru, bahwa banyak seniman dan pekerja kebudayaan Lekra yang belum berhasil menciptakan karya-karya yang bermutu seni tinggi. Justru untuk itu Kongres Nasional I Lekra merumuskan “asas dua tinggi”, yaitu tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik.

Asas “dua tinggi” ini merupakan salah satu saja dari “lima kombinasi” pedoman kerja semuanya, yaitu: (1) meluas dan meninggi, (2) tinggi mutu ideologi dan mutu artistik, (3) tradisi baik dan kekinian revolusioner, (4) kreativitet individuil dan kearifan massa, dan (5) realisme sosialis dan romantik revolusioner.

Dengan “politik adalah panglima” sebagai basis, semua ketentuan kombinasi yang lima itu akan bisa dicapai, jika melalui metode kerja “Turun Ke Bawah”. Itulah yang disebut garis “Satu-Lima-Satu” Lembaga Kebudayaan Rakyat. Tentang ini sudah ditulis dalam Surat Budaya sebelumnya.***

Tangerang, Juni 2001

 

1 Lihat, Mukadimah, di bagian lain dari risalah ini.

2 B.B.Hering, The P.K.I. baroe,  Occasional paper (James Cook University of Notrh Queensland. Centre for Southeast Asian Studies); no. 20: app.I)

3 “Soyang” permainan teatral anak-anak, dengan pemain utama dua perempuan; seorang memerankan janda miskin yang datang di malam hari untuk menggadaikan anaknya, seorang lagi memerankan janda kaya penerima gadai. Sekian lama kemudian si janda miskin datang kembali  hendak menebus anaknya, tapi ditolak oleh si penerima gadai. Adegan ini dilukiskan dalam permainan teatral lain “Ula Banyu” (Ular Air), yang berakhir bukan saja si anak terbebaskan, tapi bahkan si ibu sendiri pun mati dipatuk ular yang mengamuk meliuk-liuk.

4 Ki Hadjar Dewantara, “Tiga Puluh Tahun Berdjuang dan Membangun”, Taman-Siswa 30 Tahun,  1956; hal. 14 dan 15.

5 Baca lebih lanjut K.H. Dewantara, Asosiasi Antara Timur Dan Barat, “Wasita” Ags/Sep 1929, Djilid I No. 11/12; juga: Adat Didalam Hidup Chalajak, “Wasita” Djan. 1936, Th. II No. 1.

6  Mia Bustam, Sudjojono dan Aku; Pustaka Utan Kayu, 2006.

7  Keith Foulcher, Social Commitment in Literature adn the Arts The Indonesian “Institute of People’s Culture” 1950-1965, Centre of Southeast Asian Studies Monah University, 1986:17.

8 Enam anggota sekretariat pimpinan pusat Lekra yang pertama ialah A.S. Dharta (juga dikenal sebagai Klara Akustia; sekaligus selaku sekretaris umum), M.S. Ashar, Herman Arjuno, Henk Ngantung, Njoto, dan Joebaar Ajoeb. Bersama Rivai Apin, A.S. Dharta juga memimpin majalah organ Lekra, “Zaman Baru”, kedudukan A.S.Dharta  sebagai sekretaris umum digantikan Joebaar Ajoeb tahun 1958.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s