Merebut Ruang Negosiasi

Hersri Setiawan

sebuah tantangan untuk para penggiat lembaga swadaya masyarakat

Sikon Kebudayaan Indonesia Pasca-G30S-65

Situasi dan kondisi kehidupan berbudaya masyarakat kita pasca-G30S-65 memang samasekali jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan yang sudah hampir tiga-perempat abad berlalu. Misalnya, di bidang kesadaran politik rakyat: ‘Kompas’ 30 Maret yang lalu memberikan hasil survei menakar tingkat partisipasi pemilih. Pada hari berikut seorang Pembaca berkomentar: Partai TIDAK TAHU 22,5%, Partai TIDAK JAWAB 17%, Partai Demokrat 16,9%, Partai PDIP 12,3%, Partai Golkar 11,3% … dst. Ini menjadi pertanda tentang adanya alienasi antara rakyat dengan pimpinan negara dan politisi. Rakyat sudah menjadi ‘the other’, bukan lagi ‘partner’ terhadap penguasa pemerintah, apalagi ‘the owner’ atas kedaulatan negara.

Di bidang pertanian dan industri pariwisata (kasus Bali, ‘Kompas’ 31 Maret): Luas areal sawah tahun 1999: 95,338 ha, tahun 2007:81,144 ha vis-a-vis jumlah kamar hotel tersedia tahun 2005: 20.110 dan tahun 2009: 33.000 (angka resmi; taksiran riil 50.000); dan ditambahkan: luas sawah menyusut lk. 750 ha per tahun. Dengan fakta ini menunjukkan, bahwa fenomena rakyat miskin sejatinya timbul sebagai akibat pemiskinan dan bukan kemiskinan. Karena ‘pemiskinan’ maka fenomena ini adalah fenomena penindasan HAM.

Di bidang seni hiburan: sebuah iklan film ‘Kuntilanak Kamar Mayat’, dari judulnya kita bisa membayangkan film jenis apa ini, diputar di 25 gedung bioskop di kota Jakarta dan sekitarnya; jika kapasitas gedung diperkirakan rata-rata 200 penonton dengan rata-rata 5 kali putar seharmal, terdapat 25 x 5 x 200 penonton = 25.000 penonton ‘dihibur’ oleh Kuntilanak di Kamar Mayat! Di bidang kesehatan: kasus Dukun Cilik Ponari dari Jombang, penyembuh segala rupa penyakit, dengan air perendam batu-ajaib yang dikobok-kobok dengan tangannya. Dua kasus tersebut, yaitu film ‘Kuntilanak Kamar Mayat’ dan Dukun Cilik Ponari, adalah petunjuk tentang betapa budaya takhayul merajalela di tengah masyarakat, yang sekaligus menunjukkan tentang taraf kualitas SDM bangsa kita.

Sekarang di tengah gegap-gempitanya kampanye Pemilu 2009 semua capres menjanjikan ‘perubahan’. Gerangan apakah yang akan mereka ubah? Sembako murah, sekolah gratis, pengobatan gratis bla-bla-bla … tapi tidak seorang capres pun bicara tentang mengubah mutu SDM dan perilakunya. Apabila ini dibiarkan, maka akan berarti bahwa sekian tahun ke depan manajemen negara akan tetap ditangani oleh SDM Indonesia yang bermutu rendah, sehingga sekian tahun ke depan pula akan tetap bergantung pada SDM-manajemen-nilai-investasi asing.

Pertanyaan berikut ialah, siapa yang bertanggungjawab melakukan perubahan terhadap fiil manusia Indonesia? Alam demokrasi seperti yang diperlihatkan dalam Pemilu 2009 tidak jelas siapa yang subyek dalam manajemen negara ini. ToR Sarasehan ini sudah menunjukkan pesimismenya terhadap kinerja negara. Lalu siapakah yang harus bertanggungjawab terhadap sistem? Parpol? Pada saat sekarang ini, sejatinya sejak Suharto naik tahta tahun 1966 lalu, parpol tidak lebih hanyalah kendaraan politik untuk berburu kekuasaan. Maka, menurut hemat saya, kita hanya bisa bertumpu pada gerakan rakyat. Sehubungan dengan ini, di mana dan bagaimana peranan LSM? LSM hanya akan mampu berperanan dengan semestinya apabila ia kembali pada fitrahnya, yaitu ketika LSM-LSM tumbuh subur di tengah badai otoritarianisme Orde Baru, yang telah menciptakan dan mengendalikan parpol-parpol semu, sambil melakukan politik de-politisasi melalui apa yang kita kenal sebagai ‘politik massa mengambang’.

Karena itu saya mengerti dan sependapat, jika ToR yang dikirim Panitia Penyelenggara Sarasehan Gerakan Kebudayaan sebagai Negosiasi atas Masa Lalu terasa dibayangi suasana murung. Kasus-kasus pelanggaran HAM masih terus berlanjut, sementara itu kebijakan pemerintah terhadap kasus-kasus itu samasekali tidak menjanjikan.

Ingatan Publik

Apakah itu? Saya memahaminya sebagai semacam ‘memori’ bersama tentang aspek-aspek tertentu masa lalu, yang kita pandang sebagai kekayaan kebudayaan bersama dan untuk ‘diingat-ingat’ bersama, bahkan cenderung selalu dihidup-hidupkan. Adapun ingatan publik itu sendiri sejatinya merupakan konsep rekayasa, yang merayap zigzag di antara bangunan kisah yang bermanfaat, di satu pihak, dan menyesatkan di pihak yang lain.

Penggunaan gugusan ingatan itu ada berbagai macam, demikian juga di dalam pencatatannya sebagai sejarah aktual. Maka menjadi jelas, bahwa di masa Orde Baru semua ‘memori’ kaum pembangkang, memori ‘di luar jalur resmi’ rejim militer, sejatinya berperanan sebagai penangkal terhadap kebohongan rejim, dan sekaligus sebagai reservoar atau petandoan sejarah yang otentik. Contoh tentang penggunanaan ‘memori nasional’ yang sangat berbeda kita temukan dalam ‘Peristiwa ’65’, lihatlah misalnya pada diorama sejarah nasional di Monas, film ‘Janur Kuning’, ‘Pengkhianatan G30S/PKI’, yang juga ditulis sebagai novel oleh Arswendo Atmowiloto, dan dalam Monumen ‘Kesaktian Pancasila’ di Lubang Buaya dan lain-lain.

Atas dasar itu saya membedakan antara ‘collected memory(ies)’ dengan ‘collective memory(ies). Yang pertama merupakan hasil dari ‘collective memory(ies)’ yang telah dihimpun, dan digunakan untuk membakukan sejarah atau, dengan akibat, membekukan masa lalu. Sedangkan yang kedua merupakan alat untuk menembus the collected memory(ies) yang telah baku dan beku itu. Collective memory yang telah dibakukan dan dibekukan itu telah menjadi apa yang dahulu dikenal dengan istilah ‘political tradition’ (tutur politik, dongeng atau babad) atau ‘myth’ (mitos) – dalam konteks Peristiwa G30S 1965, misalnya mitos istilah-istilah “G30S/PKI”, “Tari Harum Bunga” dan lain-lain. Itulah yang di dalam sejarah kita sebut sebagai tabir (Dichtung) yang menutupi kebenaran (Wahrheit).

Menjadi tugas kita, semua orang yang mencintai kebenaran – dalam hubungan ini khususnya ilmuwan sejarah — untuk menyiangi semak-belukar budaya dan sejarah itu. Seperti kita semua tahu, di Indonesia sepanjang masa lebih dari 30 tahun terakhir, telah terjadi penggelapan yang luar biasa terhadap sejarah nasional kita. Dengan alat ‘collective memory’ itu kita tembus kisah-kisah sejarah yang telah dibakukan dan dibekukan dengan jalan memperkosa HAM. Masa-lalu hanya akan berguna untuk konteks masa sekarang jika telah bersih dari Dichtung, dan untuk itu maka HAM harus ditegakkan. Contoh paling mutakhir tentang ini: pelarangan pembikinan film ‘Lastri’, Eros Djarot dan Marcella, serta pelarangan buku ‘Lekra tak membakar buku’, Rhoma dan Muhidin.

Dunia ilmu, dalam hubungan pembicaraan ini ilmu sejarah, ialah dunia yang mencintai kebenaran. Kaum ilmuwan, dalam konteks ini ilmuwan sejarah atau sejarawan, ialah kaum yang setia kepada kejujuran dan kebenaran. Tapi jujur dan benar saja belum cukup kalau tidak disertai dengan keberanian. Keberanian untuk membentangkan kembali kebenaran dan kejujuran yang dengan sengaja telah diselubungi dan bahkan dihitamkan sama sekali itu.

Arti kebudayaan bagi sejarah dan ingatan publik

Sejarah sebenarnya warisan kebudayaan. Tapi bisa juga kita balik: kebudayaan ialah warisan sejarah – historisch bestimmt, kata pakar sosiologi Ferdinand Tönnies. Tapi di samping merupakan warisan kebudayaan, sejarah sekaligus juga merupakan reservoar kebudayaan. Sehubungan ini ijinkanlah saya sebut nama seorang Jawa, Mangku Negara IV (mm 1853-81). Ia memang seorang raja. Tapi, pepatah mengingatkan kita, ‘intan tetap walau keluar dari mulut anjing sekalipun’. Dan ‘intan’ yang keluar dari lidah pujangga, kalau bukan filosof Jawa ini, berupa sebuah adagium yang mengatakan: ‘apèk geni adedamar, ngangsu apikulan warih’. Artinya, mengambil api dengan membawa nyala api, mengambil air dengan berpikulan air. Apa maksudnya? Yaitu agar dalam mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah, atau menoleh pada pengalaman-pengalaman masa lalu, jangan sampai kita lupa pada apa yang hendak kita cari. Lebih buruk lagi, jangan kita bikin padam api itu, atau kita bikin mati sumber air itu. Tapi sebaliknya, kita harus menjaga nyala api atau sumber air itu agar tetap terus menyala atau memancar, dan kalau bisa bahkan lebih memperbesar lagi kobaran nyala atau pancaran sumbernya. Dalam kearifan yang sama, karenanya, Bung Karno juga pernah menasihati kita, agar dalam memperingati (sejarah) sesuatu, jangan kita ambil abunya, tapi ambillah apinya!

Dengan begitu sejarah bukan sekedar terang dan panas sebagai hasil kobaran nyala dari api unggun sejarah masa lalu saja. Tapi sejarah juga memberi terang dan panas pada kobaran nyala selanjutnya. Kalau tidak ada proses demikian pastilah tidak akan kita kenal sepatah kata wasiat dari datuk teori dialektika Herakleitos: panta rhei – segala hal-ihwal terus mengalir. Sejarah selain warisan juga petandoan atau reservoar. Dan dari petandoan yang satu ini kita ambil api atau airnya, dengan membawa nyala atau pikulan air, untuk menciptakan petandoan-petandoan baru, sementara itu petandoannya yang lama tidak menjadi kering atau padam.

Tapi sejarah tidak berhenti sebagai ingatan publik. Ia merupakan ingatan yang tersusun sehingga mempunyai arti. Proses ketika melestarikan dan menafsirkan masalalu, dan selanjutnya menafsir-ulang dengan mengaitkannya pada persoalan-persoalan masa sekarang, inilah yang dinamakan proses ‘penyusunan sejarah”. Masalah penyusunan sejarah ini merupakan kebutuhan sosial, dan bukan sekedar didorong demi kemewahan intelektual belaka.

Apa arti kebudayaan bagi sejarah dan ingatan publik, pertanyaan tersebut dalam ToR, sebenarnya juga bisa juga dibalik: apa arti sejarah dan ingatan publik bagi kebudayaan, jawabannya barangkali bisa dicari di dalam fungsi sejarah atau kebudayaan dalam memenuhi kebutuhan manusia tersebut.

1. Sejarah atau kebudayaan adalah reservoir ingatan dan sumber identitas pribadi atau bangsa. Sebagai reservoir ingatan sejarah atau kebudayaan menyimpan pengalaman, sepak-terjang, cita-cita dari masyarakat masalalu, dan dengan demikian menempatkan kehidupan setiap individu sebagai matarantai antar-generasi, memungkinkan kita menampilkan si Mati sebagai tokoh teladan atau pahlawan. Jadi, sejarah atau kebudayaan berfungsi sebagai penghubung masalalu dan masa akan datang, serta menjadi sumber identitas pribadi atau bangsa. Katakunci: mata-rantai.

2. Sejarah atau kebudayaan sebagai keabadian publik. Dengan mengembalikan manusia pada kesinambungan daya-upaya dirinya secara sadar, maka sejarah atau kebudayaan memberi rasa keabadian di dalam ingatan, sehingga memperluas rentang waktu hidup manusia itu sendiri. Katakunci: rasa abadi.

3. Sejarah atau kebudayaan sebagai tuturan atau warisan turun-temurun. Ia merupakan himpunan ide, nilai dan pengalaman bersama yang saling berkaitan di dalam alurnya – baik dari tinjauan bangsa, suku, ras maupun keagamaan. Dari sudut ini sejarah atau kebudayaan ialah sebuah universum simbolik, yang mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Kata kunci: mempersatukan.

4. Sejarah atau kebudayaan sebagai penjelas. Dengan jalan menyusun masalalu menjadi suatu pola kesinambungan tertentu, peristiwa sejarah atau kebudayaan menjadi penjelas untuk kerangka pemikiran dan penafsiran yang lebih luas. Bergantung pada sistem pemikiran yang diwakilinya, masalalu menjadi jelas dan teladan, yang bisa berbeda bahkan bertentangan dengan simbol atau tantangan kekinian. Kata kuci: Penjelas.

Dengan demikian fungsi sejarah dan kebudayaan ialah sebagai mata rantai, pemberi rasa keabadian, mempersatukan, dan menjadi penjelas .

Menyusun sejarah berarti memberi bentuk dan memberi arti. Untuk ini kita tidak bisa melepaskan diri dari rangkaian fakta-fakta. Tapi fakta tidak bisa bicara. Ia baru bicara apabila ada seseorang yang menyatakannya – yang memberinya bentuk dan isi. Karena itu sejarah ialah rekonstruksi imajinatif atas rangkaian kejadian yang telah berlalu, terkadang ‘hilang’, yang antara bentuk dan substansinya tidak bisa saling dipisahkan.

Karena itulah sejarah lalu menjadi medan pertarungan. Tafsir atas fakta-fakta saling diperebutkan. Sejalan dengan pemahaman seperti itulah, pada suatu saat akhir 2004, bersama Pak Asvi Warman Adam, kami tiba pada istilah penyimpul: dengan datangnya masa reformasi kita memasuki ‘masa perang-sejarah’.

Sejarah versi militer yang telah mapan versus sejarah versi rakyat yang masih harus ditumbuhkan. Ini pekerjaan yang tidak mudah sesudah lebih dari satu generasi telah dilumpuhkan budi-daya kita.

Lalu bagaimana?

Apa yang sekarang perlu dilakukan ialah usaha membangun SDM Indonesia yang bermutu, agar bisa menjamin masadepan kehidupan berbangsa yang demokratis. Membangun SDM ialah masalah kerja kebudayaan: kerja penyadaran. Pertama-tama dan terutama di kalangan masyarakat ‘akar rumput’. Hanya jika mereka telah menjadi sadar akan diri, kedudukan dan kekuatan mereka, mereka akan sanggup mengubah nasib mereka yang terpinggirkan; dan mereka akan merebut ruang untuk menyatakan eksistensi diri, mencari dan berdialog dengan masa lalu serta bangkit merebut hak-hak asasi mereka.

Dalam usaha itu peranan budayawan dan aktivis LSM menjadi tumpuan. Adapun caranya dengan, antara lain, membantu memfasilitasi dalam menciptakan ruang negosiasi antar-para pendukung dan penggerak kegiatan kebudayaan. Sehingga ingatan publik tentang sejarah dan kebudayaan rakyat setempat bisa dibangkitkan, dan pemahaman bersama tentang persoalan kebudayaan dan sejarah aktual bisa dirumuskan bersama. Kiprah kegiatan di tengah ruang negosiasi menuju pada satu titik: penyadaran tentang sejarah dan tentang kebudayaan.

Bentuk ‘penerjemahan’ kegiatan itu bermacam-macam sesuai dengan sikon sesetempat, misalnya: dari PBH sampai lokakarya, dari penelitian desa dan kampung sendiri sampai pembikinan film dokumenter, lomba melukis, penerbitan majalah, membuka taman baca, menghidupkan kembali kegiatan “pama-pami” (paguyuban maos paguyuban mirengaken; kelompok baca dan kelompok pendengar) dsb. Beberapa kegiatan seperti itu pernah, sedang dan akan dilakukan oleh Bung Yoshi dkk di kampung-kampung di kota Yogya dan di Desa Brosot, serta juga Bung Ngurah Termana bersama Taman ’65 di Denpasar.

Ruang negosiasi semacam itu memang harus dibuka sendiri atau ‘direbut’, tanpa menunggu kemudahan yang dikucurkan dari atas, yang tidak lebih sekedar berupa remah-remah belaka. Remah-remah kekuasaan politik: ‘pesta demokrasi’, misalnya; remah-remah kekuasaan ekonomi: BLT (Bantuan Langsung Tunai), misalnya; dan remah-remah kebudayaan: tontonan ‘Indonesian Idol’, misalnya.

Melalui “ruang negosiasi” itulah Ruh Kebudayaan Rakyat akan menemukan kembali jasad dan kekuatannya, raga dan dayanya. Jasad dan daya itu bisa terdapat di dalam lagu-lagu rakyat, dongeng-dongeng rakyat, ornamen-ornamen tradisional, dan berbagai kearifan lokal yang tak terbilang dan tak ternilai.

Melalui “ruang negosiasi” kita juga bisa memerangi pembodohan dan pemiskinan rakyat, yang diakibatkan oleh kekuasaan kapital dan sistem yang anti-demokrasi; demikian juga bisa dicegah hilang-punahnya hasil budaya lokal, bahasa dan huruf. Berita punahnya tujuh bahasa lokal di Papua Barat belum lama ini, mestinya harus ditangkap sebagai “alarm budaya” yang mengerikan, dan bukan “disyukuri” karena memberi lahan subur untuk “bahasa persatuan”! Ketahanan Nasional di bidang kebudayaan dalam menghadapi banjir-bandang kebudayaan global hanya satu jalannya: Membangun dan memperkuat kebudayaan sukubangsa, kebudayaan lokal, kebudayaan ‘arus-bawah’.

Bahasa persatuan, bagaimanapun juga, di hadapan bahasa ibu, adalah bahasa asing. Bahasa-bahasa lokal atau suku justru harus dikembangkan, jika bahasa persatuan diinginkan agar tumbuh subur dan berakar kuat. Itulah maknanya wasiat kultural Empu Tantular “bhinneka tunggal ika”.

Penutup

Segala bentuk kebobrokan kebudayaan dan pemutar-balikan sejarah, sepanjang tahun-tahun sejak 1965 sampai sekarang, adalah akibat penindasan HAM. Maka kata akronim ‘ipoleksosbud’ adalah ibarat mantra yang paling banyak diucapkan oleh rejim militer Orba sepanjang satu generasi lebih.

Karena itu HAM merupakan jantung dan nafas kegiatan untuk mengakhiri dominasi sejarah dan kebudayaan versi militer Orba, dengan jalan membangkitkan dan membangun ingatan publik. ***

_____________

Ditulis untuk diskusi kebudayaan tanggal 1-2 April 2009 Galeri 678 Kemang Jakarta Selatan.

Satu pemikiran pada “Merebut Ruang Negosiasi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s