Wawancara dengan Dr. GO GIEN TJWA

WAWANCARA DENGAN Dr. GO GIEN TJWAN

Wawancara Hersri Setiawan (HS) dengan Dr. Go Gien Tjwan *) (Go), tanggal 26 Juli 1998, mengenai beberapa soal khususnya tentang disulutnya kembali masalah anti-Tionghwa di Indonesia, dan Jakarta khususnya, yang meledak sebagai Malapetaka Medio Mei 1998 yang lalu. Wawancara berlangsung di rumah Dr. Go.

Begini Pak Go. Dengan perkembangan situasi politik di dalam negeri, di Indonesia, ada beberapa hal penting yang saya pikir perlu ditanggapi. Misalnya tentang apa yang disebut “reformasi”, yang tampaknya mempunyai dampak luas. Jadi pertanyaan saya pertama ialah sehubungan dengan pernyataan Ciputra belum lama ini, yang menyatakan bahwa Presiden Habibie sedang merencanakan untuk mengeluarkan satu undang undang pelarangan diskriminasi rasial. Tanggapan Pak Go?

Go: Tentu itu baik. Bahwa Presiden Indonesia menyadari adanya sentimen anti-Tionghwa, yang dalam bahasa asing disebut anti- sinicisme – sejalan dengan di dunia Barat anti-semitisme (anti- Yahudi). Dan selanjutnya mau mengeluarkan undang undang tentang itu. Artinya secara eksplisit dirumuskan dalam suatu undang undang. Padahal yang dinamakan SARA sebetulnya sudah merupakan masalah terlarang. Meskipun UUD 45 yang sekarang berlaku, kalau tidak salah Pasal 27, sudah menyatakan larangannya terhadap diskriminasi, karena semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban sama. Tapi tidak ada jeleknya jika undang undang semacam itu dikeluarkan secara eksplisit, sebagai tambahan untuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perlu saya tekankan, menurut hukum pidana perbuatan mencuri, membunuh, memperkosa sudah ada aturan perundang undangannya. Toh setiap waktu masih terjadi saja perbuatan- perbuatan terlarang itu. Sekarang ada undang-undang atau peraturan, atau entah apa bentuknya nanti saya tidak tahu, yang melarang diskriminasi ras.

Dalam undang undang itu tentu juga dijelaskan, apa sanksinya, hukumannya begini dan begitu. Tapi di mana-mana, juga di negeri negeri yang sudah maju serta demokratis seperti di Holland, Amerika … hal hal yang dilarang hukum pidana itu toh terjadi. Jadi, tanggapan saya, adanya undang-undang semacam itu baik saja. Namun adakah harapan baik akan hapusnya rasisme dalam masyarakat kita? Sebab sadarilah. Apa yang disebut rasisme itu tidak terjadi di dalam suatu kekosongan atau vakum. Tapi rieel ada di dalam masyarakat. Dalam hal ini fenomena anti-Tionghwa itu. Terjadi di mana? Dalam masyarakat Indonesia yang mempunyai ciri-ciri sendiri, sejarah sendiri, kebudayaan sendiri, pokoknya tidak dalam kekosongan. Tapi dalam masyarakat Indonesia. Maka itu teliti lah, bagaimana hal itu bisa terjadi di dalam masyarakat Indonesia? Dalam masyarakat lain, misalnya anti-semitisme atau anti- Yahudi, di Belanda terjadi juga. Walau di Belanda sini biasanya dalam ruangan tertutup sambil minum bir atau anggur. Tapi yang bagus masyarakatnya dan pemerintahnya tidak setuju bila anti-semitisme atau kebencian terhadap orang asing nampak kongkret dalam masyarakat. Hanya beberapa kelompok kecil yang saling bertengkar dalam partai partai gurem masing masing yang terang-terangan menganjurkan teori rasisme secara terbuka. Tapi ini dilarang oleh hukum Belanda, dan masyarakat demokrat mengikis habis partai rasis. Dalam pemilihan umum tahun ini partai rasis Centrum Democraten terdepak keluar dari parlemen.

Seperti “pogrom”, penyerangan massal terhadap golongan etnis Yahudi. Itu kata Rusia, artinya “penghancuran”, “pemusnahan”. Terjadi berabad abad di Rusia, Eropa-Timur dan Sentral, sewaktu kawasan ini masyarakatnya masih feodal. Dalam krisis ekonomi, Tsar atau penguasa lain mengalihkan kemarahan tani miskin dan buruh kepada golongan minoritas Yahudi, yang pencarian nya berdagang. Ciri khas progrom ialah, bahwa gerakan massal yang rasis dan biadab itu tidak timbul spontan, melainkan selalu secara diam diam oleh penguasa direncanakan, dan dilancarkan dengan cara penyergapan pendadakan. Demo unjuk rasa mahasiswa Jakarta bulan Mei yang didukung rakyat itu, mendadak sontak oleh unsur unsur penguasa dapat dibelokkan menjadi pogrom anti-Tionghwa, sebab adanya krisis ekonomi dan adanya anti-sinicisme yang laten. Malapetaka bulan Mei 1998 bukan tindakan spontan massa. Omong kosong itu! Tapi mengapa itu bisa terjadi? Ini yang mesti dianalisa. Yang satu bilang: itu gampang. Kita ganti nama yang kedengarannya Indonesia, beres soalnya. Buktinya? Tiga puluh dua tahun ini, mana buktinya? Terus menerus sejak Orba berdiri, masih selalu terjadi. Dan lho koq aneh! Orang keturunan Tionghwa, Ciputra, yang dengan sadar sudah menanggalkan identitas kebudayaan nya dengan membuang nama pemberian ayah nya, sekarang minta jaminan hukum agar tidak didiskriminasi!

HS.: Kalau begitu, apa yang efektif untuk menangkal?

Go: Untuk menangkal itu harus mengubah masyarakat. Tadi saya bilang, ini terjadi dalam masyarakat Indonesia. Jadi harus mengubah masyarakat itu. Caranya bagaimana? Struktur mesti diubah demikian rupa, sehingga tak mungkin timbul rasisme, atau sedikitnya dipersulit. Apa penyebab utama itu? Dalil saya, pertama, gejala rasisme ini terutama terjadi di kota. Di desa-desa kecil, dua atau tiga warung Tionghwa tidak menjadi soal bagi penduduk desa. Kalau toh terjadi perampokan, hal itu dilakukan oleh unsur-unsur luar desa. Fenomena rasisme, anti-sinicisme ini, adalah khas di kota. Karena di kota itu terasa dan nampak jelas, kapitalisme menimbulkan persaingan. Saya teliti sejarah Indonesia. Kira-kira baru dalam desenium kedua abad kita, setelah bangkitnya Serikat Dagang Islam, kita lihat sering terjadi gerakan anti-Tionghoa. Kemudian sesudah 1917 muncul di Kudus. Di Jawa Tengah yang digerakkan oleh persaingan di kalangan pengusaha batik. Di Kudus rokok kretek yang disaingi pengusaha Tionghoa. Sejak itu terus menerus gerakan anti- Tionghoa timbul. Tidak secara spontan, tapi dianjurkan oleh pesaing pedagang Tionghoa. Gerakan gerakan anti-Tionghoa yang dimulai dengan Serikat Islam itu ada penganjurnya. Namun semuanya itu masih dalam keadaan proses permulaan. Belum sampai menjadi gerakan anti- Tionghoa yang hebat. Ini baru sesudah RI berdaulat dan klas menengah mulai berkembang pesat. Ketika itu mulai ada gejala- gejala jelas yang dinamakan diskriminasi ras. Pengusaha “pri” berkembang maju tapi terbentur pada pengusaha “non-pri” yang sudah lebih dulu menjadi pengusaha menengah. Terjadilah persaingan kapitalis berdasarkan golongan etnis yang terjadi di kota. Ini mesti dikurangi.

HS.: Caranya mengurangi?

Go: Bung Karno menunjukkan jalan. Perkembangan ekonomi tidak boleh separti sekarang di jaman globalisasi ini, bebas persaingan dalam pasaran. Bung Karno bilang: Kita bangun negara ini atas dasar ekonomi terpimpin, yang berdasarkan Pasal 33 UUD 45 kita. Malahan harus sosialisme ala Indonesia, kata Bung Karno. Mestinya kira-kira ke jurusan itu. Lihat! Di alam kemerdekaan jaman Bung Karno, menurut pendapat saya, hanya satu kali terjadi gerakan anti-sinicisme yang betul-betul besar. Yaitu peristiwa 10 mei ’63 di Jawa Barat. Itu yang paling besar. Dan kita tahu segera reaksi Bung Karno. Bung Karno, dengan nada suara sangat marah, bicara di depan Kongres WANI – Wanita Nasional Indonesia dari Partindo.

HS.: Apa isi marahnya?

Go: Ini, kata Bung Karno, pengrusakan pengrusakan ini, ditujukan pada saya. Kalian menyalahgunakan adanya rasisme, perasaan perasaan anti-Tionghoa. Kalian ditunggangi!

HS.: Jadi kalau begitu bermotif politik, bukan semata-mata ekonomi?

Go: Iya. Ada dasar ekonomi juga. Kesenjangan sosial, kongkretnya dipakai. Itu yang terjadi tahun 63 ketika Bung Karno bicara tentang Amanat Penderitaan Rakyat. Itu pun belum sehebat seperti yang terjadi bulan Mei yang lalu. Tapi lihat! Setelah Bung Karno jatuh, 32 tahun Orba ini, berkali-kali terjadi hal ini. Semakin bebas tak mengenal batas, setelah apa yang dinamakan globalisasi, yang artinya masyarakat boleh bebas bergerak dalam pasaran bebas tak terbatas. Selama tiga puluh tahun belakangan ini perbedaan kaya miskin luar biasa hebat. Justru pada saat itu memuncak di mana-mana. Kalau tidak salah dua tahun yang lalu, dimulai di Situbondo. Kemudian merambat ke mana-mana dan seterusnya. Jadi, saya ulangi, kendalikan perkembangan masyarakat kapitalis ini supaya berkembang secara wajar. Di Belanda sini tidak mungkin ada pencaplokan perusahaan oleh putera Ratu. Karena kalau terbukti ada “vijandige overname”, pengambil-alihan yang tak wajar, hakim akan membatalkannya.

HS.: Kalau masyarakat kapitalis dipimpin, apakah itu bisa disebut masyarakat kapitalis? Apa bisa kapitalis terpimpin?

Go: Bisa. Perkembangan di Eropa Barat dibilang bebas. Itu tidak betul. Kita lihat sejarah Eropa Barat sendiri. Tidak sedikit pemerintah mempengaruhi perkembangannya. Tidak betul kapitalisme Barat berkembang secara bebas sama sekali. Pemerintah selalu campur tangan. Walau tidak seperti di negeri- negeri sosialisme yang sama sekali di bawah “komando ekonomi.” Juga di Amerika, liberalisme murni tidak ada. Susahnya, perkembangan kapitalisme di Indonesia tidak sama dengan di Eropa. Kita lihat di Eropa sedikit banyak memang berkembang dari perkembangannya masyarakat sendiri. Tapi di Asia kapitalisme modern muncul baru akhir abad XIX. Perkembangannya juga tidak spontan seperti di Eropa Barat dari klas burjuis di dalam masyarakat. Di Asia perkembangannya dengan dorongan birokrasi. Yaitu apa yang di jaman Bung Karno dinamakan kabir, kapitalis birokrat. Contoh terbaik di Tiongkok sejak jaman Kaisar sampai dengan jatuh nya Guomindang Chiang Kai Shek. Rumusannya kira-kira begini. Boleh kaum swasta berusaha mendirikan perusahaan, tapi mesti dipimpin oleh orang yang memegang kekuasaan politik, yaitu birokrat. Di jaman Kaisar itu birokrat ini mandarin, yang sebenarnya cuma tahu tentang Konfusianisme tapi tidak paham tentang a-b-c nya usaha. Di jaman Guomindang pentolan pentolan partai itu. Jadi perkembangannya tidak sehat. Di Indonesia, sejak Bung Karno, pelan-pelan kita melihat itu menjadi keterlaluan dan hebat. Baru setelah jatuhnya Bung Karno jelas sama sekali. Seorang pengusaha tidak bisa berusaha tanpa dukungan yang berkuasa, istilahnya “backing”, yaitu yang memegang kekuasaan pemerintahan. Contoh yang bagus Liem Sioe Liong yang dikenal ganti nama Salim Sudono. Bank nya itu, Bank BCA, sudah ada sejak jaman Sukarno. Kemudian menjadi besar dan bukan hanya perbankan usahanya. Ini karena bantuan dan kerja sama dengan kekuasaan. Kita tahu, misalnya dua anak Suharto mempunyai saham juga di BCA. Yang satu 20% dan yang lain 30%. Saya tidak tahu persisnya. Tapi yang perlu dilihat di sini, pembauran antara kapitalis swasta dengan pemegang kekuasaan politik. Ini yang disebut birokrasi kapitalisme. Ini tidak wajar. Mengakibatkan apa yang sekarang disebut KKN itu.

HS.: Apa sebab ditempuh cara demikian?

Go: Jangan tanya apa sebab. Karena mumpung berkuasa. Ini tidak pernah diberantas. Sebab yang berkuasa berkepentingan. Yang lebih dahulu menjadi pengusaha modern kapitalis ini memang orang Tionghwa. Tapi pengusaha “asli”, seperti Dasaad atau rahman Tamin, berkembang terus, dengan dibantu pemerintah, segera sesudah kedaulatan tercapai tahun ’50. Di bawah pimpinan Wakil Presiden Perdana Menteri Hatta, diberlakukan apa yang dinamakan “sistem benteng”. Yaitu menganak-maskan pengusaha pribumi dengan jalan lisensi-lisensi import. Ini salah satu contoh kemungkinan pemerintah meregularisasi perekonomian. Sedemikian rupa sehingga pegawai negeri, kadang- kadang malah menteri, bisa mendapat untung juga. Inilah yang sekarang dinamakan “kolusi”. Ya, “ngaji pumpung”, bukan?

HS.: Kembali ke “sistem benteng”. Apa maksud pemerintah untuk membangun burjuasi nasional?

Go.: Ideologi atau faham ekonomi Wakil Presiden Hatta itu lain dari Sukarno. Orang bilang Bung Karno tidak ngerti ekonomi. Tapi kita tahu Bung Karno selagi muda banyak mempelajari Marxisme. Hatta lain. Melihat revolusi Indonesia ia membandingkannya dengan revolusi Perancis. Indonesia sulit berkembang makmur jika tidak ada klas burjuasi yang kuat. Karena itu musti ditumbuhkan. Akibatnya diskriminasi ras. Kalau Go Gien Tjwan minta ijin, tidak gampang. Baru ia akan bisa dapat, dengan jalan minta anggota partai “ini” menjadi pemegang saham perusahaan saya. Sama-sama enak, kan? Saya sebagai pengusaha enak, si birokrat juga ongkang-ongkang enak!

HS.: Siapa memberi nama “sistem benteng”?

Go: Memang nama resmi itu. Yaitu yang menyebabkan kemudian diadakannya perbedaan antara warga negara baru, WNI keturunan, dan warganegara “asli”.

HS.: Kenapa disebut “benteng”? Maksudnya membentengi pribumi dari yang nonpri, begitu?

Go: Ya, tapi juga terhadap yang asing. Jadi tidak hanya terhadap Belanda, melainkan juga terhadap yang dinamakan warganegara asing, termasuk warganegara Taiwam. Tapi anehnya tidak terhadap yang bernama Joop Ave, Alatas, atau Bawazier.

HS.: Kita kembali ke jaman Sukarno. Bagaimana kebijakan “Baperki” dulu terhadap politik ekonomi “sistem benteng” waktu permulaan pemerintah Sukarno, juga terhadap masalah pembauran atau asimilasi dari segi sosial politik?

Go: Reaksi masyarakat keturunan atas adanya diskriminasi ras tidak hanya nampak pada soal ekonomi, tentu saja di sini yang paling menusuk, tapi juga pada sektor-sektor lain penghidupan masyarakat. Misalnya masuk sekolah tinggi. Ada jatah sekian prosen “asli”, dan sekian prosen “tidak asli”. Itu antara lain alasan “Baperki” didirikan. Untuk menentang adanya macam-macam peraturan yang diskriminatif. Juga di bidang kebudayaan dan pendidikan. Misalnya, piala hadiah tahunan bintang pelajar SMA di Jakarta suatu saat dimenangkan pelajar SMA Pintu Air. Karena dia kebetulan seorang anak keturunan Tionghwa, dia tidak diterima masuk Fakultas Kedokteran UI Jakarta. Contoh di bidang ekonomi luar biasa banyaknya, terutama di bidang impor barang dari luar negeri. Karena yang mendapat ijin importir “asli”, maka terpaksa pengusaha “tidak asli” menyuap seorang pegawai pemerintah, atau mengangkat seorang anggota parlemen menjadi direktur tanpa harus bekerja. Importir semacam ini disebut “importir aktentas”. Maka lahir lah sistem yang disebut “Ali Baba”.

HS.: Itu akibat atau sebab?

Go: Akibat. Akibat dari struktur politik dan sosial pemerintahan. Karena itu kalau mau memberantas akibat-akibat demikian, harus merubah struktur itu.

HS.: Caranya?

Go: Bikin peraturan-peraturan yang tepat, dan ambil tindakan tegas jika ada hal yang keterlaluan. Misalnya, mengapa baru sekarang koruptor diperiksa? Seperti Bob Hasan misalnya. Monopoli cengkih yang diberikan ke Tommy. Kok baru sekarang diambil tindakan. Atas perintah IMF lagi! Ya, karena Indonesia sekarang kan neo-koloni. Tahun ’92 Pronk ditolak. Tapi sebentar lagi tentu diundang lagi. Tapi untuk apa? Apakah 175 milyun yang diminta Habibie itu untuk rakyat yang paling membutuhkan? Tidak! Tapi untuk membangun kembali perusahaan- perusahaan yang bangkrut dan melunasi hutang mereka dalam mata uang dolar. Untuk satu golongan masyarakat tertentu yang enak, supaya mereka hidup lagi, tapi tidak untuk mereka yang kini makan bekicot dll. Maka saya tidak optimis. Sekarang katanya diadakan reformasi. Apakah struktur masyarakat yang direformasi? Tidak! Semuanya boleh. Asalkan justru dasar masyarakat dan struktur politik tidak berubah. Misalnya, dwifungsi. Adakah orang yang menuntut dwifungsi dihapuskan? Di Eropa sini, angkatan perang itu alat eksekutif. Mesti menjalankan apa yang diputuskan legislatif, pembuat undang undang. Tapi di Indonesia? Saya membaca, Gus Dur malah membayangkan, nanti ABRI akan tetap diwakili di parlemen gaya post-Suharto- Habibie. Artinya, ikut membuat undang undang. Itu kan bukan reformasi? Orang orang nya juga sama. Yang mengangkat Habibie juga Presiden Suharto. Maka saya tidak begitu optimis dengan berita akan dikeluarkannya undang undang anti-diskriminasi, selama masyarakat nya masih tetap begini. Undang undang itu hanya bisa efektif, kalau masyarakatnya demokratis. Artinya negara mempunyai institusi yang membuat undang undang (legislatif), institusi yang mewujudkan undang undang (eksekutif), dan institusi yang secara bebas menghakimi apakah undang undang dilaksanakan dengan benar (yudikatif). Itu kapan? Mahasiswa mesti terus berjuang. Bersama dengan rakyat.

HS.: Apa yang prioritas pertama perlu di-restrukturisasi? Politik dulu, ekonomi atau lainnya?

Go: Tidak usah dikatakan ini atau itu dulu. Simultan! Masalah dwifungsi, undang undang parpol, cepat rubah. Ekonomi, okay monopoli sudah dihapuskan, katanya? Tapi kapitalisme dan pasaran bebas sebebas bebasnya, tidak! Justru ini yang dunia luar kehendaki. Sistem ekonomi kapitalis jangan disentuh- sentuh. Supaya sebebas-bebasnya kapital masuk, globalisasi, hingga Indonesia bisa tetap menjadi neokoloni lagi selama- lamanya. Bung Karno pasti menangis di dalam kubur nya.

HS.: Untuk membebaskan dari posisi demikian, tindakan apa perlu diambil?

Go: Merubah personalia pimpinan yang mesti menjalankan program itu. Dan adakah blueprint reformasi? Tidak ada. Itu sebabnya. Saya ingat ada suatu kejadian sejarah modern di Asia. Yaitu waktu Tiongkok masih dikuasai oleh dinasti kaisar terakhir Manchu, akhir abad ke-19. Yang memegang kekuasaan bukan kaisar tapi ibu suri, Zhi Xi. Melihat Jepang maju, akhir abad ke-19 di Tiongkok ada sarjana-sarjana – artinya orang- orang yang menguasai Konfusianisme, semacam ulama Kuran lah – yang dinamakan mandarin. Seorang dari mereka itu, Kang Yuwei, mengagumi kemajuan Jepang, dan ia berhasil mempengaruhi kaisar. Dekrit dekrit modern ditanda tanganinya. Misalnya dekrit yang menghapuskan sistem yang sudah 20 abad berlaku, yaitu ujian negara. Orang kalau mau jadi pegawai negeri harus diuji pengetahuannya tentang Konfusius. Semua mau diubah. Sekolah mesti modern. Belajar ilmu bumi dan ilmu-ilmu lain. Tapi hanya seratus hari berjalan. Waktu Ibusuri melihat segala “kegila gilaan” itu, dan ia meniadakan reformasi. Kaisar ditahan rumah. Pengikut-pengikutnya dikejar dan ditahan, ada juga yang dipenggal leher mereka. Itu yang dinamakan Reformasi Seratus Hari yang berakhir dengan kontra-reformasi. Di Indonesia, adakah jaminan tidak akan ada kontra-reformasi? Jaminan reformasi berjalan lancar? Saya baca lagi keterangan Gus Dur, “saya khawatir nanti bisa terjadi khaos lagi”. Apakah ramalan Gus Dur ini akan benar, saya tidak tahu. Semoga tidak.

HS.: Kembali tentang “Baperki”. Bagaimana sikap “Baperki” dulu?

Go: Situasinya dulu itu begini. Di Jakarta ada PDTI, Partai Demokrat Tionghwa Indonesia. Di Banjarmasin, Padang, Ujung Pandang, Semarang (cabang PDTI), dan mungkin di tempat lain lagi ada juga organisasi serupa, yang eksklusif didirikan oleh dan untuk peranakan Tionghwa yang warganegara Indonesia. Tujuannya pendek: untuk membela kepentingan peranakan Tionghwa, minoritas yang merasa – dan memang benar – didiskriminasi oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam praktik ini berarti menentang diskriminasi ras. Pada tanggal 12 dan 13 Maret 1954 mereka berkumpul di Jakarta, dan sepakat untuk membentuk satu badan politik yang menentang diskriminasi berdasarkan keturunan seseorang.

HS.: Kalau begitu satu partai politik?

Go: Bukan. Justru bukan. Sebab pemrakarsa, terutama unsur PDTI sadar, bahwa tidak mungkin ada satu partai politik, yang ideologinya “membela kepentingan golongan etnis Tionghwa” di dalam alam Indonesia Merdeka yang berlambang Bhineka Tunggal Ika. Yang mungkin ialah mendirikan ormas yang tidak mempunyai ideologi tertentu, sebab anggota anggotanya ada yang Kristen, Katolik, penganut Sam Kau Hwee Tridarma, Islam, dan bahkan mereka yang sudah berpartai politik.

HS.: Baiklah. Jadi badan, bukan partai. Bagaimana latar belakang nama “Baperki” itu sendiri?

Go: Jawaban saya panjang. Tapi riwayatnya begini. Di antara pengunjung kongres tanggal 12-13 Maret 54 itu ada dua orang yang tidak mewakili organisasi apa pun, yaitu Siauw Giok Tjhan dan saya Go Gien Tjwan. Sejak mula kami berdua dikenal republiken. Tahun 1946 kami berdua, dan beberapa peranakan Tionghwa lain, adalah anggota Partai Sosialis Syahrir – Amir Syarifuddin. Siauw diangkat anggota KNIP terus menerus, sampai RIS berdiri, dan otomatis dia pun menjadi anggota parlemen. Dalam kabinet Amir, semasa revolusi bersenjata, Siauw menjadi menteri dengan tugas mengerahkan funds and forces orang Tionghwa di dalam wilayah RI, demi suksesnya revolusi. Saya, setelah giat di dalam Angkatan Muda Tionghwa di malang, bersama berbagai macam organisasi pemuda seperti Pesindo, BPRI (Bung Tomo) dll., pada tahun 47 ditugasi Partai Sosialis bekerja di Kementerian Luar Negeri, yang ketika itu di bawah Sutan Syahrir. Sesudah Agresi Militer I oleh Kemlu dan Kementerian Pemuda (Supeno, Moh. Said) saya diberi tugas ke Negeri Belanda. Bersama Sunito, Dubes RI di Belanda dengan mandat Presiden Sukarno, saya di persona non grata dari negeri itu. Kembali ke Kongres tanggal 12-13 Maret 1954. Ketua Kongres Sdr. Thio Thiam Tjong, yaitu ketua PDTI saat itu, yang di kalangan masyarakat Tionghwa gengsinya tinggi, walaupun sepulang dari kamp tahanan Jepang diangkat menjadi penasihat Van Mook. Sebelum diinternir dia menghadapi Jepang dengan gagah, dan sebagai penasihat Van Mook dia pun bukan penjilat. Ia membela kepentingan orang Tionghwa, namun tetap tanpa memusuhi Republik Indonesia. Siauw Giok Tjhan, yang hakikatnya memimpin kongres, berkata al.: “Kita menentang diskriminasi ras. Itu baik. Tapi apa sebabnya diskriminasi bisa terjadi? Bagaimana bisa warganegara yang satu mendiskriminasi warganegara yang lain? Itu terjadi karena pemimpin pemimpin kita dan pemimpin partai politik tidak atau kurang menyadari, bahwa “warganegara keturunan” itu bagian dari nasion. Kita menentang diskriminasi terhadap warganegara keturunan Tionghwa, sambil mengingatkan semua pemimpin politik dari semua partai, agar tidak hanya rebutan kursi di parlemen untuk bisa mengantongi lisensi impor dsb. Kita yang sekarang merdeka dan berdaulat harus membangun bangsa. Kita tidak boleh melupakan nation building. Kita yang hari ini berkumpul di sini harus juga ikut membangun nasion Indonesia, bersama sama dengan warganegara Indonesia keturunan Jawa, Sunda, Minang, dsb. “Kalau kita sekarang menyadari, bahwa diskriminasi sesama warganegara disebabkan faham warganegara Indonesia, anggota nation state Indonesia, tidak atau kurang dimengerti, maka marilah kita mendirikan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia. Bukan badan khusus untuk keturunan Tionghwa, bukan Baperwatt, melainkan Baperki – Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia.” Maka pada waktu kita memperkenalkan diri pada Presiden Sukarno, saya tidak lupa sambutan Bung Karno di istana. Dia bilang: “Terimakasih! Kalian ingat kembali perlunya nation building. Sudah lupa memang!” Lantas dia bilang lagi, itu khas Bung Karno: “Memang. Di dalam negara kita tidak boleh adanya mayorokrasi, tapi tidak boleh juga minorokrasi …” Itu memang yang dikehendaki “Baperki”. “Baperki” didirikan 13 Maret ’54. Sayangnya yang mendirikan memang semuanya warga negara keturunan Tionghwa. Sehingga tidak ada pribumi yang menyaksikan perdebatan kongres yang mengubah nama “Baperwat” menjadi “Baperki”, yang segera perlu harus dibuktikan. Tapi baru bisa dibuktikan pada hari berikutnya, yaitu ketika “Baperki” cabang Jakarta didirikan, dengan mengangkat sebagai ketua Sudaryo Cokrosisworo. Tapi sudah terlambat. Sudah terlanjur mendapat cap “Tionghwa”. Kemudian memang tidak semua cabang mempunyai wakil “asli”. Di Solo ada, Projohartono; Tanjungkarang, dokter Darwis (Murba); Minahasa, dokter Richter, orang Indo. Tapi memang susah kalau sudah mendapat stigma perkumpulan orang Tionghwa. Apalagi waktu jaman Bung Karno bersahabat dengan RRT, Baperki dicap Komunis juga. Padahal Baperki hanya loyal menjalankan politik resmi Nasakom. Susunan pengurus cabang tidak bisa disahkan, kalau tidak menunjukkan adanya tiga unsur: nas-a-kom. Itu sebabnya dalam pengurus pusat bukan saja anggota Partindo Oei Tjoe Tat, tapi juga Nyak Diwan dari Perti.

HS.: Apa yang pertama-tama diperjuangkan “Baperki”? Perjuangan politik atau apa?

Go: Perjuangan politik. Sebab warganegara yang baik harus sadar politik, kalau mau ikut membangun negeri dan memberantas rasisme. Sejak tahun 60-an, dengan menghebat nya Manipol Usdek diskriminasi ras dalam peraturan peraturan dan penghidupan sosial banyak berkurang. Sehingga pekerjaan politik berkurang juga, dan tenaga dapat dicurahkan pada pembangunan sekolah, dari tingkat SD sampai universitas. Tahun 1965 Universitas Baperki “Ureka” menjadui universitas swasta terbesar di Indonesia. Tapi Baperki bukan parpol. Kepada para anggota kami beri kebebasan memilih dan memasuki parpol yang cocok dengan diri masing masing. Boleh PSI, PNI, atau parpol apa saja lainnya. Tapi yang sering terjadi sebaliknya. PNI atau parpol parpol itu yang tidak membolehkan orang mereka menjadi anggota Baperki. Yang populer adalah parpol parpol yang mendukung cita cita Baperki, yaitu partai partai kiri Partindo dan PKI. Karena itu Baperki dicap kiri dan merah oleh parpol parpol yang tidak atau kurang setuju dengan Manipol Usdek dan Nasakom nya Bung Karno, terutama PSI, partai Katolik dan ABRI.

HS.: Kenapa tidak menempuh organisasi politik? HS.: Sejak lahirnya cap kiri itu didapat?

Go: Tidak. Tapi sejak Bung Karno memanipolkan dan menasakomkan masyarakat, dan dalam politik luar negeri diperjuangkan nya poros Jakarta-Hanoi-Pnom Penh-Beijing-Pyongyang. Dampak perang dingin terhadap penghidupan sosial merupakan faktor yang sa- ngat penting.

HS.: Yap Thiam Hien kan tidak merah? Dan cukup tokoh. Juga Oei Tjoe Tat? Kenapa tidak ditonjolkan?

Go: Tentu kita tonjolkan. Malahan nama Thio Thiam Tjong, Wakil Ketua Baperki, yang tadi sudah saya sebut, lebih penting dari Oei Tjoe Tat atau Yap Thiam Hien. Ia sesepuh Baperki, sebelum perang tokoh top elite di Semarang, anggota Chung Hua Hui yang bermusuhan dengan Partai Tionghwa Indonesia. Dia orang yang konservatif, tapi demokrat sejati, pernah menjadi penasihat Van Mook. Tentu saja dia bukan “orang merah”. Toh sebagai akibat peristiwa G30S dia harus meringkuk di tahanan beberapa waktu. Oei Tjoe Tat tokoh Pesindo. Yap Thiam Hien ini soal tersendiri. Pada suatu saat demokrat prinsipiil ini sulit menerima Demokrasi Terpimpin Bung Karno. Apalagi waktu Baperki menyetujui SOB untuk seluruh Indonesia. Dia lalu non-aktif, tapi tetap anggota Baperki. Waktu tahun 65/66 tokoh tokoh Baperki, Siauw Giok Tjhan, Thio Thiam Tjong dan saya ditahan, dia datang ke Kodam dan bertanya: “Saya anggota Baperki. Mengapa saya tidak ditahan?”

HS.: Waktu pemilihan umum “Baperki” ikut mencalonkan?

Go: Tentu. Kita kan ormas yang berpolitik. Maju dengan tanda gambar sendiri. Bunga teratai.

HS.: Di jaman Sukarno bukan parpol boleh ikut dalam pemilihan umum?

Go: Ya. malahan perorangan pun bisa. Misalnya nyonya dokter medikus, doktorandus ekonomi, hoofdakte guru pendidikan, bernama Thung Sin Nio ikut mencalonkan dengan tanda gambar sendiri. Undang-undang pemilihan umum waktu itu mempunyai ketentuan, bahwa golongan minoritas harus diwakili. Ini warisan jaman Volksraad. Minoritas terbesar ialah keturunan Tionghwa. Mereka dijamin mendapat 9 kursi, Arab 6, Indo kalau tidak salah 3 atau sebaliknya, saya lupa. Jaminan perwakilan minoritas memang dimaksudkan untuk minoritas. Tidak untuk mewakili aliran ideologi ini itu. Tapi justru karena itu lah maka lalu menjadi rebutan parpol-parpol untuk bisa mengisinya. Misalnya partai A, sudah punya calon dari keturunan Tionghwa dan sudah gol. Sekarang melihat ada kemungkinan, kalau yang 9 itu tidak terisi dalam pemilihan. Memang tidak terisi. Maka oleh Baperki dapat diisi liwat “penunjukan Pemerintah”. Sebab pemilu waktu itu memang hebat. Kies quoti=EBnt begitu besar, sehingga untuk parlemen hanya ada satu: Siauw Giok Tjhan. Maka jadi rebutan. Sisa 8 mesti diangkat oleh pemerintah. Dalam sidang kabinet, parpol ini itu masing-masing mengusulkan calon- calon nya. Saya jijik melihat perebutan itu. Misalnya di Bandung, ada seorang peranakan tionghwa Beragama Kristen, anggota Baperki. Karena tidak dicalonkan, maka dia membeli partai Islam NU sekedar untuk bisa dicalonkan.

HS.: Pemilihan umum itu juga motivasi bagi didirikannya “Baperki”?

Go: Tidak. Motivasinya ada banyak. Satu perlu saya sebut. Waktu Baperki mau didirikan, dikeluarkan RUU Kewarganegaraan Indonesia. RUU ini penting. Setelah perjuangan politik Baperki yang sengit, RUU disahkan menjadi UU. Sedikit berhasil. Yaitu yang kemudian menelurkan Perjanjian Zhou En-lai dan Sunaryo. Bertahun-tahun baru bisa disahkan. Sebab sesudah itu pun Baperki masih harus berjuang lagi. Ini berkisar pada sistem, aturan mana yang dianut. Apakah secara aktif atau pasif. Baperki menghendaki pasif. Ini sesuai dengan UU Kewarganegaraan Indonesia yang pertama, 10 April ’46. Lahir di Indonesia ya, warga negara Indonesia. Seperti di Perancis juga begitu. Tapi ada faktor lain lagi yang menyebabkan perjanjian di atas menjadi UU, setelah perdebatan bertahun tahun. Sentimen anti-Tionghwa kuat sekali. Tidak mudah bagi peranakan Tionghwa untuk menjadi warganegara RI. Bahkan juga bagi mereka yang sudah menjadi anggota parlemen, atau pemain bulu tangkis yang dengan gemilang mewakili Indonesia di gelanggang internasional.

HS.: Jadi yang dikehendaki Baperki asas “ius soli”, bukan “ius sanguinis”?

Go: Ya. Ius Soli.

HS.: Apa tentang adanya UU itu tidak relevan sekarang diangkat kembali? Dalam situasi kemelut sekarang di Indonesia?

Go: UU itu sudah ada. Tapi orang seperti tidak mengerti memang. Ini menunjukkan bahwa usaha nation building tidak ada. Dilupakan atau sudah sama sekali tidak digubris. Orang asing, tidak becus berbahasa Indonesia, dan tidak memenuhi syarat lima tahun berturut turut berdiam di Indonesia, asal membayar sekian banyak … jadi lah dia warga negara Indonesia dan cukong pula!

HS.: Kalau boleh saya simpulkan, jadi untuk mengatasi kemelut masalah ras di Indonesia sekarang, perlu membangkitkan kembali masalah urgensinya pembangunan bangsa?

Go: Juist! Itu sebabnya saya girang. Saya membaca berita NU mau mendirikan parpol yang namanya bagus: Partai Kebangkitan Bangsa, yang juga terbuka bagi yang bukan muslim. Saya ini tetap, kalau orang Jawa bilang, “ndh=E8r=E8k Bung Karno”. Tidak bisa tidak saya setia pada cita-citanya. Permulaan ’66, ketika saya masih meringkuk di Kilidikus (Kompi Penyelidik Khusus) Lapangan Banteng. Saya mendengar pidato Bung Kartno begitu bagus, katanya: “Bangsa kita sekarang merosot kembali 50 tahun!” Itu artinya kan kira-kira jaman Budi Utomo. Saya renungkan kembali kata-kata itu setelah di sini: benar apa yang dikatakan Bung Karno itu. Pecah sama sekali sudah. Apa lagi sekarang! Dengan munculnya gejala-gejala separatisme macam-macam. Kalau Timor Timur itu lain soal. Maka itu betul. Bangkit kembali sekarang. Ayo nation building! Tapi ternyata yang bersangkutan, yaitu warga negara keturunan Tionghwa, setelah mengalami peristiwa pahit bulan Mei yang baru lalu, justru kurang sadar sendiri.

Hs.: Maksudnya?

Go: Orang sudah tahu, bahwa ada anti-sinisisme sama seperti anti-Semitisme yang begitu, malah mendirikan parpol yang berdasarkan keturunan, dengan menamakannya Partai Tionghwa! Sesudah pogrom anti-Tionghwa Mei 1963 Bung Karno memperingatkan: Awas rasialisme (anti-Tionghwa) tetap bahaya laten. Katakanlah sekarang ada kemajuan tidak menggunakan istilah “cina”, yang dengan sengaja dianjurkan oleh Orba untuk menghina. Tapi kan harus disadari masalah nation building ini. Tapi kalau ada perasaan “anti-cina”, itu memang benar. Baru saja terjadi malapetaka bulan Mei di Jakarta, Medan, Solo, dan tempat tempat lain. Pada waktu tahun ’65 yang dikejar terutama anggota Baperki, walaupun hakikatnya yang bukan anggota Baperki juga ikut terkena, asal bermata sipit. Taksiran pengarang Amerika, Shaplen, kira kira sepuluh ribu mata sipit mati menjadi kurban. Tapi yang terjadi tahun ini, ada beda sedikit. Betul-betul ras! Nah sudah tahu begitu kok: “Ini gua, Partai Tionghwa. Mau apa lu!?” Orang Jawa bilang itu “njarag” namanya. Provokasi!

HS.: Menurut Pak Go itu tidak bijaksana?

Go: Bukan saja tidak bijaksana. Itu provokasi! Tidak tahu provokasi terhadap siapa itu. Ditambah tidak ada sedikit pun assessment, menilai atau menafsirkan, kejadian Mei ini apa. Pertama, kan mesti dinyatakan dulu, terbukti politik Orba mengenai masalah minoritas Tionghwa gagal sama sekali. Buktinya ya ini. Kedua, apa rumusan kebijaksanaan Orba mengenai masalah minoritas. Yaitu yang dinamakan “politik asimilasi”. Bahwa sudah sejak pagi sekali, kira-kira tahun ’80 di Solo, dan tempat tempat lain di Jawa, peristiwa pogrom terbesar sejak Orba, sebagai buntut perkelahian antara pemuda peranakan yang sudah berasimilasi, Kicak Maryono, dengan pemuda “pri”. Peristiwa itu membuktikan, bahwa politik asimilasi itu gagal. Sekarang yang terjadi sudah keterlaluan. Akuilah sekarang itu salah. Jadi perbaiki lah! Selalu digembar- gemborkan “ganti nama” sudah beres. Itu lah asimilasi. Malah ada yang bilang, murtad, ganti agama. Jadilah Islam. Tinggal kan Konghucu, tinggal kan Katolik, tinggal kan Kristen.

HS.: Itu kan bukan maksudnya dengan Bineka Tunggal Ika?

Go: Itulah. Kalau mereka tahu, bahwa lambang negara RI itu bagus, seharusnya mereka juga menyadari bahwa isi lambang itu berarti: semua suku atau suku bangsa adalah warganegara Republik Indonesia. Hasilnya apa ganti nama segala macam itu? Terus menerus ada letusan rasialisme. Itu sudah menunjukkan gagal dan salah. Teori pembauran, dengan segala macam ganti nama dll itu salah. Yang lebih penting lagi, ini kan melanggar hak-hak asasi manusia. Apa orang Batak tidak boleh lagi menyanyikan lagu-lagunya yang bagus? Apa semuanya mesti jadi mayoritas “gending Jowo”? Kenapa salah jadi orang “keturunan”? Kenapa saya tidak boleh sembahyang meja pada orang tua saya? Pernahkah ada sengketa antara “asli” dan “tidak asli”, “pri” dan “nonpri”, karena yang “nonpri” makan babi dan bakmi? Kan tidak ada dalam sejarah. Perbedaan kebudayaan? Yang ada yaitu banyak macam takhayul, kawin campuran dsb, abu muda (yi. “pri”) dan abu tua (yi. Tionghwa) tidak boleh, dsb. Tapi itu tidak menyebabkan sengketa. Sebenarnya kejadian tahun ’80 yang lalu sudah cukup untuk menyimpulkan, teori asimilasi itu gagal. Tapi sudah terjadi begini, sekarang masih tidak mau mengakui. Masih tetap pembauran digembar-gemborkan. Partai Pembauran. Menyedihkan! Lagi pula saya ingat tahun ’63. Resolusi Konperensi Pleno Dewan Daerah “Baperki” di Semarang. Saya beri contoh di sana: Edith Stein. Perempuan Yahudi yang sudah menanggalkan keyahudiannya, toh dibakar di kamar gas. Sudah menjadi non. Tapi karena diketahui dia Yahudi, tetap saja dibakar. Itulah rasisme. Sebab dasar negaranya, Nazi, itu rasis. Orde Baru itu pun memang sudah dasarnya rasis. Bukan jaman Sukarno. Jaman Sukarno tidak ada. Bung Karno faham tentang ajaran Empu Tantular “bhineka tunggal ika”, “tat twan asi” (itulah engkau) inti ajaran Upanishad. Tapi pernah kah para jutawan asimilasionis mendalami ajaran ajaran itu? Saya khawatir, kesibukan mereka menimbun kekayaan tidak memberi waktu untuk merenungi falsafah lambang RI. Cukup KKN!

HS.: Apa sebab Suharto rasis? Dan kedekatan dengan Bob Hasan dan Liem?

Go: Lihat itu Liem Sioe Liong dan Bob Hasan? Itu kalau orang Belanda bilang kan “twee handen op een buik”. Akrabnya luar biasa kedua mereka itu. Tapi jawaban saya. Di jaman Hitler dikenal, yang dalam bahasa Jerman disebut “Hofjude”, Yahudi kraton. Sebelum Hitler, juga raja Friedrich II punya Hofjude bernama Ephraim. Walaupun raja itu anti-Semit, tapi untuk melakukan pat pat gulipat keuangan, digunakanlah orang Yahudi kesayangannya: Ephraim. Misalnya mengedarkan uang logam yang nilainya kurang dari harga nominal, sebagaimana tertera pada uang logam itu. Maka rakyat bilang:

von aussen schoen, von innen schlimm
aussen Friedrich, innen Ephraim
dari luar cantik, dari dalam cerdik
di luar nya Friedrich, di dalamnya Ephraim

HS.: Pendapat Pak Go terhadap bahasa latah “Cina menguasai ekonomi pribumi”?

Go: Ya. Baik koran koran di dalam maupun di luar negeri sering memberitakan tentang para pemimpin, yang selalu mengucapkan kata-kata klise atau stereotip. Stereotip itu prasangka rasial yang bertentangan dengan kenyataan sosial. Misalnya, bahwa orang Tionghwa yang jumlahnya 3-4% menguasai 70% kehidupan perekonomian. Ini salah satu alasan pembangkit kebencian terhadap Tionghwa. Maka terjadi di Jakarta perampokan, pembunuhan, perkosaan dll. Juga di Solo dan lain- lain tempat. Sekarang harus ditanya, mereka yang mengatakan demikian itu berdasar angka dari mana. Apa Biro Pusat Statistik? BCA Liem Sioe Liong, misalnya. Berapa prosen dia punya? Liem Sioe Liong itu memang nama Tionghwa. Tapi di BPS barangkali ia pakai nama Indonesia, Salim Sudono? Jadi dikategorikan di mana dia? Indonesia atau Tionghwa? Kemudian, pikirkan kalau itu betul. Penanaman modal asing apa cuma 1-2 milyar? Kan ratusan! Sampai sekarang hancur, ini kan karena itu? Perusahaan-perusahaan yang diusahakan berdasarkan hutang dalam bentuk dolar. Siapa yang menguasai paling banyak? Modal Jepang tidak sedikit. Sesudah Jepang, nomor dua modal Jerman. Belanda tidak begitu banyak. Tapi itu semua kan bermilyar-milyar. Kemudian minyak, mas, siapa yang punya? Pertamina plus ini dan itu, mana yang dimiliki orang Tionghwa dari sumber sumber ini? Peranan orang Tionghwa yang paling penting kan dalam distribusi. Dulu juga dalam koleksi, pengumpulan. Tapi sekarang sudah banyak berubah. Cengkih misalnya. Pengumpulan dan distribusi cengkih dimonopoli oleh Tommy. Baru akhir-akhir ini dihapuskan. Mana buktinya? Bahwa ini disebabkan oleh 3% penduduk Indonesia menguasai 70% perekonomian. Ini yang dinamakan stereotip. Tak lain yaitu prasangka yang didasarkan atas rasisme. Tapi kalau dihadapkan dengan kenyataan selalu tidak cocok. Kalau dibilang, semua orang Cina pedagang. Lupa bahwa tidak sedikit yang kaum buruh, petani di Kalimantan, di Rengasdengklok, kuli di tambang timah Bangka. Jadi itu tidak betul. Itu rasisme.***Riwayat singkat Dr. Go Gien Tjwan Lahir di Malang tahun 1920. Pendidikan Fakultas Sastra Jakarta, sebelum perang. Selanjutnya dilanjutkan di Leiden. Kemudian mendapat gelar Doktor Ilmu Sosial Politik dari “Universit=E9 Libre” di Brussel. Tahun 1945 ikut mendirikan Angkatan Muda Tionghwa di Malang. Tahun 1946 anggota Partai Sosialis. Tahun 1947 anggota Dewan Pimpinan Partai. Tahun 1947 (sampai Agresi I) bertugas di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta. Akhir 1947 dikirim ke Nederland, dengan mandat Kementerian Pemuda. Di Nederland menjadi Sekretaris Perhimpunan Indonesia (PI), dan membuka cabang Kantor Berita “Antara” di Amsterdam. Tahun 1953 diusir (persona non grata) dari Nederland. Tahun 1953-1965 direksi KB “Antara”. Tahun 1954 Sekretaris I Baperki; anggota Konstituante; Lektor Kepala PTIP di Malang. Sesudah bebas dari tahanan (1967) berangkat ke Amsterdam, sebagai “senior lecturer” mengajar Sejarah Asia Modern di Universitas Amsterdam.

HS.: Terakhir sedikit tentang biografi Pak Go?

Go: Saya lahir di Malang 78 tahun yang lalu. Tahun ’45 ikut mendirikan dan berjuang untuk Angkatan Muda Tionghwa di Malang. Saya bagian penerangan organisasi ini, dan ketuanya adik Siauw Giok Tjhan, Siau Giok Bie, tapi lebih dikenal dengan nama Anton. Ini kegiatan politik saya dalam jaman Bung Tomo. Ikut membantu perjuangan 10 Nopember 45 di Surabaya. Saya di sana dengan dua kakak beradik Siauw. Melalui radio, tiap Rabu jam 17:45, selama lima belas menit, sebelum Bung Tomo beragitasi atau berdemagogi, saya juga demikian. Beromong kosong: “dua puluh ribu pemuda Tionghwa di belakang saya”! Kemudian saya menjadi anggota Partai Sosialis. Itu masih Amir dan Sjahrir. Tan Ling Djie itu baru kemudian. Ketika itu ada dua Partai Sosialis: Partai Rakyat Sosialis (PARAS), dan Partai Sosialis Indonesia. Suatu saat saya diminta Partai pindah ke Jakarta untuk bekerja di Kementerian Luar Negeri. Waktu itu Menlu nya Sjahrir. Tapi pecah agresi ke-1, Juli ’47. Lalu ditugasi pemerintah RI ke Eropa Barat dengan mandat dari Kementerian pemuda. Waktu itu Menteri nya Supeno, yang gugur dalam agresi itu, dan di Jakarta diwakili oleh Sekretaris Hubungan LN, Mas Bing (Moh. Said Taman Siswa). Dengan mandat itu saya dikirim ke Negeri Belanda, untuk propaganda revolusi Indonesia, khususnya mencegah pemuda Belanda agar menolak dikirim memerangi Indonesia. Itu akhir ’47. Di Belanda ditampung Dubes RI di Belanda, Sunito Joyowirono. Dia ketua Perhimpunan Indonesia (PI), sekaligus Dubes RI – tapi tidak diakui oleh pemerintah Belanda. Saya menjadi sekretaris Sunito, dan “voorman” (ketua) cabang PI terbesar di Belanda: Amsterdam. Staf kantor perwakilan RI, Raden Mas Rasono Wuryaningrat, dan ada lagi seorang perempuan. Belanda, Annie Jansen. Kedudukan kami di Amsterdam, di kota cabang PI terbesar. Sekitar tercapainya kedaulatan, ’49, oleh Adam Malik Jawoto, Direktur dan Hopdaktur KB. “Antara”, saya ditunjuk sebagai wakil KB “Antara” di Belanda. Untuk membangun perwakilan “Antara” di Eropa. Sementara itu saya berhasil, dengan magna cumlaude, mempertahankan tesis Ph.D. saya di Brussel. Dalam keadaan itu saya ditahan pemerintah Belanda. Tentu, walaupun sebagai wartawan KB tidak boleh berpolitik, saya dan Sunito juga pengurus PI. Kami memperjuangkan buntut tuntutan kita Irian Barat. Itu alasan penangkapan. Saya dan Sunito diusir kembali ke Indonesia. Dan kembali saya bekerja di “Antara”, menjadi wakil Direktur Adam Malik. Sunito menjadi sekretaris Parlemen, yang waktu itu diketuai oleh Sartono. Selain itu mengajar di sana sini, antara lain di “Airlangga”, PTIP Malang, kursus B1 dan B2 di Jakarta. Giat di “Baperki”, menjadi anggota Konstituante, mendirikan “Ureka” yaitu “Trisakti” sekarang, dsb. Ketika itu saya baru doktorandus antropologi, dari Leiden, yang saya peroleh sewaktu di Belanda bersama Sunito di PI. Kerja berjuang dan belajar. Makan dan semua biaya cari sendiri. Sebulan 250 gulden. Tiap bulan seringgit untuk membiayai kantor perwakilan RI. Sunito tidak mendapat uang dari Jakarta. Mestinya kita dapat dari Sumitro Joyohadikusumo, yang ketika itu ditugasi di Amerika. Mencari biaya, termasuk untuk kami yang di Belanda.

HS.: Siapa pendiri “Ureka” sebenarnya?

Go: Sebenarnya istri saya. “Universitas Respublika”. Ketika itu diskriminasi sangat hebat. Anak-anak keturunan Tionghwa susah masuk ke perguruan tinggi. “Si Ming Hui”, perkumpulan sosial yang besar di Jakarta, mengundang beberapa sarjana, untuk mempelajari kemungkinan mendirikan perguruan tinggi sendiri. Debat bertele-tele. Saya pulang, istri saya bilang: “Kenapa tidak berani? Dirikan, atas nama “Baperki”! Ketakutan tidak akan mendapat dukungan luas ternyata keliru. Kita tempati gedung sekolah dasar dan sekolah menengah di Pasar Baru. Itu sekolah Tionghwa-WNA, yang diserahkan kepada kita, karena memenuhi Resolusi Sutan Takdir Alisjahbana dari Kotapraja Jakarta. Anak-anak WNA itu tidak bisa sekolah. Itu kan melanggar hak-hak asasi manusia?

HS.: Apa pokok pokok isi Resolusi Sutan Takdir ? Dia dari Kotapraja Jakarta?

Go: Ya. Dia duduk di sana, wakil PSI. WNA tidak bisa masuk sekolah nasional Indonesia, tapi WN Keturunan malah diharuskan. Sedangkan WNI tidak boleh masuk sekolah asing. Sebenarnya Takdir tidak rasistis. Juga karangan-karangan nya tidak. Saya kenal dia pribadi. Sebab buku terjemahan “Riwayat AQ” Lu Hsun, itu Slamet Sukoco dan saya yang menerjemahkan nya ke Indonesia. Yang menerbitkan “Pustaka Rakjat” Takdir.

HS.: Pak Go tahun berapa ditangkap Orba?

Go: Akhir ’65 sampai awal ’66. Tanpa tuduhan. Berkat intervensi Adam Malik, saya bebas. Banyak orang “Antara” yang ditahan. Yang mati juga banyak. Adam Malik itu kawan sangat baik saya. Dia direktur “Antara”. Tapi yang mengerjakan semua pekerjaannya saya. Maka saya dia bebaskan. Ketika itu dia dalam kedudukan sebagai salah seorang triumfirat. Suharto- Sultan-Adam Malik. Begitu bebas dia peringatkan saya: Jangan lama-lama. Pamitan keluarga dan cepat keluar. Sebab nanti saya tidak bisa membantumu lagi! Betul. Saya dibantu betul-betul. Sampai diantar ke plane dengan protokol.

HS.: Tahun ’66 itu juga masuk ke Belanda lagi?

Go: Tidak. Tidak bisa masuk, kan saya dulu diusir? Jadi berkeliaran. Satu tahun kira-kira menunggu di Brussel. Ketika itu saya mempertahankan tesis Ph.D. saya. Prof.Wertheim yang membantu saya. Juga mencarikan pekerjaan, menerjemahkan disertasi Kampto Utomo ke bahasa Belanda. 1 Oktober ’68 baru masuk kembali ke Belanda, ditunggu Prof. Wertheim di “Komite Indonesia”.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s