Menuju Indonesia yang Baik dengan Ter-realisasi-nya ‘Bhineka Tunggal Ika’

CERAMAH SIAUW GIOK TJHAN DI SEMINAR PPI BELANDA

Di bawah ini adalah naskah ceramah alm. Siauw Giok Tjhan di Seminar P.P.I. di Negeri Belanda pada bulan September 1981. Siauw Giok Tjhan, yang pernah ditahan selama 13 tahun oleh rejim Soeharto tanpa proses pengadilan, adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan nasional Indonesia sejak awal tahun 1930-an. Dedikasinya kepada perjuangan rakyat, kepada kesatuan dan persatuan nasional bangsa Indonesia, diwarnai oleh integritas moral dan politik. Siauw pernah jadi menteri R.I. yang bertugas mengumpulkan ‘funds and forces’ pada tahun-tahun pertama Republik proklamasi, pernah jadi anggota DPRGR, MPRS dan DPA. Almarhum adalah pemimpin Baperki, pendiri Universitas Res Republica.

Ceramah ini diberikan beberapa bulan sebelum Siauw meninggal dunia di Negeri Belanda.

MENUJU INDONESIA YANG BAIK DENGAN TER-REALISASI-NYA ‘BHINEKA TUNGGAL IKA’

Oleh: Siauw Giok Tjhan

PENDAHULUAN

Ketika Utusan Presidium Perhimpunan Pelajar Indonesia (P.P.I.) di Belanda menghubungi saya untuk memberi ceramah pada Seminar ini, Seminar yang bertema ‘Menuju Indonesia Yang Baik’, implikasi sosial ekonomi bangsa terhadap kedudukan minoritas, saya telah menyanggupi untuk menceritakan pengalaman saya. Pengalaman seorang yang pernah mengenal dari dekat berbagai tokoh perintis pejuang kemerdekaan dan setelah proklamasi kemerdekaan diikut sertakan untuk mewujudkan cita2 yang telah ditetapkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sekarang generasi muda, calon2 pemimpin Indonesia harus bisa melanjutkan perjuangan generasi tua yang belum selesai itu, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara anggota masyarakat dunia yang baik.

Kalau menurut cita2 saya sendiri, kwalifikasi ‘yang baik’ seharusnya ditingkatkan menjadi ‘yang dibanggakan’. Dibanggakan sebagai sumbangannya pada umat manusia didunia dalam mewujudkan masyarakat yang bersih dari penindasan dan penghisapan, mewujudkanmasyarakat yang adil dan makmur. Sebagaimana rumusan tegas dari tekad Rakyat Indonesia yang ditetapkan dalam ‘Pembukaan’ UUD 1945, yaitu: ‘…….. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…….’ Dalam hubungan dengan pernyataan itu, baik juga dikemukakan pengalaman saya sebagai salah seorang anggota utusan RI pada permulaan tahun 1947 ke Inter Asian Conference pertama di New Delhi-India.

Tindakan Rakyat Indonesia untuk memprokla-masikan kemerdekaan nasional-nya dengan disertai pernyataan tersebut, ternyata benar2 dikagumi oleh utusan2 Rakyat2 berbagai negeri Asia yang hadir dalam musyawarah itu. Setiap kali delegasi Indonesia memasuki ruang sidang, memperoleh sambutan yang luar biasa hangatnya. Sehingga menimbulkan rasa bangga pada setiap anggota delegasi RI. Karena Rakyat Indonesia dianggap sebagai pelopor di Asia untuk memproklamasikan Kemerdekaan dan dengan kesanggupannya membantu Rakyat2 negara lain untuk membebaskan diri dari penindasan kolonialisme, mencapai perdamaian abadi yang bersih dari nafsu saling tindas menindas dengan melaksanakan keadilan sosial merata didunia. Peristiwa yang membanggakan ini, tentu harus disertai dengan tantangan untuk mempertahankan penghargaan yang telah diperolehnya itu. Selanjutnya, Presidium P.P.I di Belanda dalam suratnya menyatakan, supaya saya bisa membahas kedudukan minoritas umumnya dan suku Tionghoa khususnya dalam masyarakat Indonesia di jaman pemerintah Soekarno dan di jaman pemerintah Soeharto sekarang ini. Kalau menurut surat itu, pembahasan hendaknya menjawab problem2 sebagai berikut:

1. Apakah perbedaan gerak ekonomi dari suku Tionghoa dalam jaman Soekarno dan jaman Soeharto? Apakah ada pengaruh dari kapitalisme?
2. Bagaimana kedudukan suku Tionghoa yang ekonomi lemah dalam kedua jaman tersebut?
3. Bagaimana sebaiknya pemecahan masalah tersebut dilihat dari segi formal, konstitusi dan hukum?

Membaca surat tersebut, saya menjadi gembira. Gembira, karena salah satu hasil perjuangan Badan Permusyawaratan Kewarga-Negaraan Indonesia, yang lebih dikenal sebagai BAPERKI, ternyata diakui dan dikokohkan. Baik dikemukan, bahwa istilah ‘SUKU’ bagi peranakan Tionghoa untuk pertama kali digunakan oleh Presiden Soekarno, dalam pidato sambutannya pada pembukaan Kongres BAPERKI di Jakarta, tanggal 13 Maret 1963. Bung Karno sebagai Presiden RI per-tama, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia dan diakui sebagai Penggali Pancasila, tentu adalah orang yang paling competent untuk memberi penjelasan kedudukan golongan peranakan Tionghoa di Indonesia sebagai salah satu SUKU dari banyak SUKU yang hidup di Indonesia. Golongan peranakan Tionghoa sebagai salah satu SUKU dari masyarakat Indonesia, merupakan satu kesatuan tubuh masyarakat Indonesia yang tidak bisa dipisahkan.

Sebagai salah satu SUKU, peranakan Tionghoa wajibdiperlakukan sama sebagaimana suku2 lainnya yang ada di Indonesia. Dengan sikap inilah Bung Karno menegaskan: bahwa yang terpenting adalah mengerahkan seluruh kemampuan suku2 untuk mempercepat pembangunan masyarakat adil dan makmur, yang secara merata dengan memperkokoh perasaan diperlakukan sama antara semua warganegara Indonesia. Ganti nama dan kawin campuran yang sekarang dikatakan kawin silang adalah masalah pribadi masing2 orang berdasarkan kemauan dan keinginan pribadi masing2. Pemerintah tidak seharusnya ikut campur dalam masalah pribadi ini.

Sengaja penjelasan Presiden Soekarno ini dikemukakan dalam pendahulan, karena penjelasan itu dijadikan landasan pendirian2 sebagai berikut:

1. Masalah minority ethnik adalah masalah nasional dan oleh karenanya tidak bisa diselesaikan oleh golongan minority bersangkutan secara tersendiri.

2. Untuk mencapai penyelesaian bijaksana, baik dan efektif bagi persoalan minority ethnik perlu pengerahan kemampuan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan merata dengan terbentuknya imbangan kekuatan2 politik nasional yang sanggup merealisasi kedaulatan ditangan Rakyat secara effektif dengan selalu mendahulukan kepentingan Rakyat secara keseluruhan diatas kepentingan golongan atau pribadi yang manapun juga.

3. Karena didalam pengalaman sering terbukti, bahwa masalah minority ethnik dapat digunakan sebagai ‘dongkrak’ untuk menimbulkan persoalan2 yang merugikan kepentingan nasional, maka perlu adanya usaha2 untuk menciptakan iklim internanasional, sebagai faktor ekstern, yang favourable bagi penyelesaian masalah minority ethnik, terutama timbulnya iklim politik internasional yang menguntungkan dipertegak-kokohkan hak2 azasi manusia dan pelaksanaannya secara effektif.

Dengan landasan pendirian demikian inilah, saya akan mencoba membahas apa yang diminta oleh Presidium PPI sebagaimana suratnya yang dikutip diatas, walaupun dengan urutan persoalan yang mungkin bisa menyimpang.

I. SEJARAH MEMUPUK RASA BERSATU.

Memperhatikan Bangkitnya Kesadaran Nasional dan dimulainya usaha menyusun kekuatan Rakyat untuk mencapai Kemerdekaan Nasional, orang tentu melihat bahwa Indische Partij yang dibentuk oleh tiga serangkai, Dr. Tjipto Mangunkusumo; Ki Hajar Dewantoro dan Dowers Dekker, adalah organisasi politik pertama di Indonesia yang mempunyai konsepsi paling menyeluruh mengenai wilayah dan mereka yang wajib dinyatakan sebagai warga-negara dan usaha mencapai Kemerdekaanpolitik penuh. Sejak tahun 1912, adanya konsepsi Indische Partij itulah diakui bahwa, hak seseorang yang dilahirkan di Indonesia dan dibesarkan di Indonesia untuk menentukan kewarga-negaraan.

Jadi prinsip pikiran ini adalah ius soli dalam menentukan kewarga-negaraan. Prinsip ini tidak pernah disanggah oleh partai2 politik yang lahir dikemudian hari, sampai sekarang. Kenyataan ini patut diperhatikan. Didalam pembentukan Partai Komunis Indonesia; Partai Serikat Islam Indonesia dan Partai Nasional Indonesia tidak pernah dengan tegas mengemukakan perbedaan warga-negara berdasarkan keturunan, sehingga partai2 pelopor di Indonesia ini umumnya memperoleh dukungan dan sympathie dari semua golongan SUKU yang ada di Indonesia. Tidak pernah mengemukakan masalah ‘asli’ atau ‘pribumi’ harus didahulukan kepentingannya. Dan juga tidak pernah mempersoalkan orang2 peranakan asing harus puas dengan perlakukan sebagai ‘anak ngenger’.

Ketika partai2 politik tersebut di’pukul’ oleh penjajah Belanda, diantara mereka yang ditangkap polisi penjajah Belanda, terdapat juga orang2 peranakan asing. Menurut keterangan orang2 yang pernah di’buang’ ke Digul oleh penjajah Belanda, hampir dalam tiap rombongan yang dikirim ke Boven Digul terdapat juga orang2 peranakan Tionghoa, orang2 SUKU Tionghoa. Baik juga dikemukakan apa yang saya ketahui dari Bung Karno, bahwa pada persiapan pembentukan PNI dan Partindo, ia juga memperoleh bantuan dari teman2 seperjuangan SUKU Tionghoa. Antara lain yang sering disebut namanya seperti Tan Ping Tjiat dari Surabaya; Liem Seng Tee dari Pabrik Rokok-kretek Djie Sam Soe dan Sempurna di Surabaya dan Liem Sui Chuan dari Bandung.

Kenyataan2 ini tentu menyangkal adanya pendapat bahwa golongan Tionghoa pasif, golongan Tionghoa tidak menyatukan diri dengan perjuangan Kemerdekaan Indonesia, tidak se-nasib dengan Rakyat Indonesia. Kenyataan sejarah tidak bisa disangkal, adanya kesatuan nasib, merasa senasib diantara banyak SUKU yang ada di Indonesia, termasuk SUKU Tionghoa yang hidup di Indonesia. Sementara orang mengatakan, bahwa Chung Hua Hui sebagai partai politik berdiri dipihak penjajah Belanda. Memang, ada organisasi atau partai politik yang memihak penjajah Belanda dari suku Tionghoa demikian juga dari suku2 lainnya. Tidak aneh. Dan dengan meningkatnya kesadaran nasional, menimbulkan juga organisasi2 politik yang tegas2 memperjuangkan Kemerdekaan Nasional. Atas anjuran dr. Sutomo yang memimpin P.B.I.(Persatuan Bangsa Indonesia), dibentuklah P.T.I.(Partai Tionghoa Indonesia) dibawah pimpinan Liem Koen Hian. Pembentukan PTI dibantu oleh tokoh PBI, Junus D. Syaranamual. Kemudian pembentukan P.A.I (Partai Arab Indonesia) yang dipimpin oleh Abdulrachman Baswedan, juga terjadi dengan bantuan orang2 PBI dan PTI. Ketika itu, pembentukan partai2 politik berdasarkan keturunan dianggap perlu, karena ketentuan hukum penjajah Belanda mengenalperbedaan hak2 dan kewajiban berdasarkan perbedaaan asal keturunan.

Memang patut disayangkan, adanya partai2 politik berdasarkan ke-suku-an. Tapi, kita harus bisa melihat kenyataan sejarah, bahwa ini terjadi sebagai akibat politik penjajah Belanda. Baru pada akhir tahun 30-an dengan pembentukan GERINDO dibawah pimpinan A.K.Gani; Moh.Yamin; Amir Syarifudin; Wilopo dimulai perlawanan terhadap organisasi2 berdasarkan keturunan, kesuku-an. GERINDO meletakkan dasar, yang menghidupkan kembali pendirian Indische Partij bahwa, perbedaan suku tidak seharusnya merintangi perkembangan terwujudnya Persatuan Bangsa di Indonesia. Rasa se-nasib dikembangkan, ‘sense of belonging’ menjadi lebih kuat. Tapi, penyerbuan militer Jepang mengganggu perkembangan ini.

Ketika perintis2 pejuang Kemerdekaan memperoleh kesempatan untuk memikirkan UUD negara Indonesia yang hendak dibentuk, maka dihidupkan kembali pikiran2 tentang siapa yang bisa dinyatakan sebagai warga-negara Indonesia. Dimana perdebatan sudah dimulai dengan adanya petitie Soetardjo di Volksraad pada akhir penjajahan Belanda sebelum Perang Dunia-II. Adanya pikiran mengenai ‘Indonesise Staatsburgerschap’, yang oleh mr.Moh.Yamin diterjemahkan menjadi kewarganegaraan Indonesia’, sejak itulah kita mengenal adanya istilah ‘Kewarga-Negaraan Indonesia’ didalam Volksraad. Menjelang pidato ‘Lahirnya Panca Sila’ dari Bung Karno, terdapat perdebatan2 mengenai masalah Ke-Bangsaan. Tokoh Islam, K.H.Dahlan atau K.H.Mansjur, menyatakan berdasarkan agama Islam tidak dapat menyetujui pembagian umat manusia dalam kotak2 bangsa. Sedang Liem Koen Hian, mengkawatirkan ke-bangsaan bisa meluncur kearah chauvinisme. Oleh karenanya, Bung Karno didalam pidatonya ‘Lahirnya Panca Sila’ menegaskan: bahwa ‘Sila Ke-Bangsaan dalam Panca Sila mengandung unsur kuat Ke-Manusiaan yang adil dan beradab. Oleh karenanya tidak akan mungkin meluncur kearah chauvinisme dan menentang pikiran2 rasialisme’. Panca Sila menentang rasialisme dan chauvinisme, karena prikemanusiaan yang adil dan beradab, tidak menentukan kemampuan seseorang atau kepandaian seseorang berdasarkan asal-keturunan atau asal ras-nya.

Timbul pertanyaan, kalau Paanca Sila menentang rasialisme, mengapa UUD 45, pasal 6 ayat 1, menentukan Presiden RI harus orang ‘asli’? Harus ingat, ketika UUD 45 itu dirumuskan, Indonesia masih berada dibawah kekuasaan militer Jepang. Jadi, diantara perumus UUD timbul kekuatiran kalau nanti militer Jepang ‘menodong’ Rakyat Indonesia untuk menerima seorang Jepang menjadi Presiden Indonesia. Semula, ada 2 syarat untuk menjadi Presiden RI, yang pertama harus ‘Islam’ dan kedua ‘asli’. Tapi, syarat ‘Islam’ akhirnya dicoret dalam musyawarah tanggal 18 Augustus 1945, berhubung dengan dicoretnya ketentuan2 didalam ‘Pembukaan’ UUD yang menyatakan ‘penganut agama Islam harus menjalankan syariat2 agamanya.’ Hal ini bisa terjadi atas usul dari mr.Gde Pudja dari Bali yang didukung oleh mr.Latuhary dari Maluku dan dr.Ratulangie dari Menado, dan demi memperkokoh Persatuan Bangsa tidak memberi kedudukan istimewa pada mereka yang beragama Islam. Mengingat di-daerah2 masih ada suku lain yang beragama Hindu-Bali; Kristen dan Katholik yang harus dipersatukan dalam kesatuan Bangsa Indonesia.

Apakah dengan tidak dicoretnya syarat ‘Asli’ dalam pasal 6 ayat 1, UUD45 itu berarti ‘Asli’ harus diperlakukan lebih ‘ISTIMEWAH’, sedang yang dinyatakan ‘bukan Asli’ boleh dianak-tirikan? Tidak! Didalam rapat DPR-RI hasil pemilihan umum pertama dan juga di konstituante, atas pertanyaan saya sebagai Ketua BAPERKI, Perdana Menteri Juanda ketika itu menegaskan: ‘adanya istilah ‘Asli’ dalam pasal 6 ayat 1, tidak boleh menjadi alasan untuk mengadakan dan mempraktekkan diskriminasi rasial.’ , dan dinyatakan bahwa rumusan ‘asli’ dalam pasal ini hanyalah akibat keadaan sejarah ketika UU dirumuskan. Patut juga dikemukakan, bahwa ketika itu pemerintah mengajukan pada DPR dan Konstituante untuk mengesahkan kembali ke UUD-1945 menurut aslinya, tanpa amandement. Sehingga Peraturan Peralihan yang sudah usang juga tidak dicoret.

Jadi, tidaklah benar dengan UUD 1945 ini Pemerintah lalu dapat mengadakan atau mempraktekkan diskriminasi rasial berdasarkan pasal 6 ayat 1 itu. Memang, pada saat Proklamasi Kemerdekaan dan pada saat2 memperjuangkan tegak kokohnya Republik Indonesia yang baru saja di-Proklamasikan, tidak mengenal adanya perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan keturunan. Sebaliknya, setiap orang tanpa memperhatikan asal keturunan yang hendak dinyatakan sebagai warga-negara Indonesia, dijanjikan akan dikembangkan menjadi demokrat dan patriot Indonesia sejati, yaitu seperti dinyatakan dalam Manifesto Politik R.I., 1 November 1945. Antara lain sbb: ‘…….didalam negeri kita akan melaksanakan kedaulatan Rakyat kita dengan aturan kewargaan yang akan lekas membuat semua golongan Indo Asia dan Europa menjadi orang Indonesia sejati, menjadi patriot dan demokrat Indonesia!’

Untuk melaksanakan janji negara itu, Badan Pekerja dan Pemerintah R.I. pada tanggal 10 April 1946 telah mengundangkan UU Kewarga-negaraan R.I. Undang2 Kewarga-negaraan ini masih sangat dipengaruhi oleh semangat Proklamasi Kemerdekaan yang murni dan berdasarkan:

1. Prinsip ‘Ius Soli’, tempat kelahiran yang menentukan. Dasar yang ditetapkan sejak Indische Patij tahun 1912;

2. Stelsel Passief, yang berarti semua orang dan semua suku menjadi warga-negara pada saat yang sama. Dengan demikian tidak menimbulkan istilah ‘warga-negara Indonesia baru’, semua orang yang dilahirkan di Indonesia dinyatakan menjadi warga-negara Indonesia, kecuali bagi mereka yang menolak warga-negara Indonesia.

3. Meng-indahkan hak menentukan nasib sendiri dengan memberi kesempatan untuk menolak kewarga-negaraan Indonesia. Kesempatan menggunakan hak repudiatie telah mengalami perpanjangan dua kali dalam rangka usaha mengatasi tuntutan fihak Kuo Min Tang yang ketika itu berkuasa di Tiongkok. Yang menuntut supaya stelsel passief dirubah menjadi stelsel aktief. Badan Pekerja tetap mempertahankan stelsel passief untuk kepentingan security nasional dengan menekan rendah jumlah orang asing di Indonesia. Disamping berpendapat stelsel passief juga tidak menghapus hak menentukan nasib sendiri seseorang, tetap memberikan kesempatan bagi mereka yang hendak menolak kewarga-negaraan Indonesia, tetap mempertahankan demokrasi bagi setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri.

Pendirian Badan Pekerja KNIP kemudian diperkokoh oleh Perjanjian KMB mengenai pemisahan Kewarga-Negaraan. Untuk memenuhi janji negara dalam Manifesto Politik RI itu, tentu saja tidak cukup hanya dengan Undang2 Kewarga-Negaraan. Diperluas kesempatan berparticipatie dengan jalan
menambah jumlah anggota KNIP keturunan asing, kemudian dekrit Presiden No.6 tahun 1946 membuat ketentuan yang menjamin perwakilan untuk golongan kecil. Yaitu, jaminan perwakilan dalam KNIP 9 wakil untuk peranakan Tionghoa; 6 wakil untuk peranakan Europa dan 3 wakil untuk peranakan Arab.

Jaminan perwakilan ini diperluas dengan di-ikutsertakan 3 macam peranakan didalam Badan Pekerja KNIP, disamping itu juga ada peranakan Arab menjadi wakil Menteri Penerangan; peranakan Tionghoa menjadi Menteri Negara dan wakil Menteri Keuangan. Suasana politik nasional dan imbangan kekuatan politik nasional ketika itu ternyata memungkinkan adanya peraturan2 dan tindakan2 yang mempercepat tumbuhnya perasaan senasib dan ‘sense of belonging’.

Tapi, suasana politik international ketika itu tidak menguntungkan perkembangan politik didalam negeri. Golongan minority Tionghoa oleh penjajah Belanda dijadikan ‘dongkrak’ dalam usaha melaksanakan perang urat-syaraf untuk merugikan kedudukan RI didunia dan juga untuk merusak Persatuan Nasional dalam mempertahanan RI.

II. MENJADI ‘DONGKRAK’PERANG URAT-SYARAF

Dalam rangka memulihkan kekuasaan, penjajah Belanda menjalankan perang urat-syarat yang bertujuan meniadakan sympathie dunia terhadap RI, yang dinyatakan RI sebagai bikinan militer Jepang. Untuk mengatasi ini, sistem kabinet yang semula Presidentieel dirubah menjadi sistim kabinet
parlementer, membatalkan rencana PNI sebagai partai tunggal dengan tetap membiarkan partai2 politik yang ada hidup secara bebas. Usaha penjajah Belanda dengan men-cap RI bikinan Jepang bisa digagalkan, tapi penjajah Belanda tidak putus-asa. Kemudian digunakanlah kedudukan minority ethnik suku Tionghoa sebagai ‘dongkrak’ yang menimbulkan persoalan merugikan RI.

Apa sebab penjajah Belanda memilih golongan ethnik Tionghoa sebagai dongkrak’dalam perang urat-syarat?
1. Karena penjajah Belanda hendak menarik keuntungan politik internasional, bila berhasil menarik Tiongkok berada difihaknya.
2. Karena diantara golongan minority ethnik, peranakan Tionghoa termasuk yang terbesar jumlahnya dan tersebar diseluruh ploksok Indonesia.
3. Tentu merupakan alasan praktis terpenting bagi penjajah Belanda yang berusaha mencegah bantuan/sokongan golongan Tionghoa dalam perjuangan mempertegak-kokohkan RI. Yang jelas sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, penjajah Belanda yang dibantu Angkatan Laut Inggris mengadakan blokade perairan Indonesia. Ternyata, perahu2 dan tongkang2 Tionghoa dari Sumatra dan Singapore menjadi penjebol blokade itu. Merekalah yang membawa barang2 hasil kebun dan hasil bumi yang tertumpuk di-gudang2 ke Singapore dan ditukarkan dengan barang2 kebutuhan RI dalam perjuangan, termasuk senjata dan obat2an yang memang sangat diperlukan. Pedagang2 peranakan Tionghoa dipulau Jawa juga melakukan perdagangan2 melewati garis demarkasi yang dapat menguntungkan perjuangan Rakyat Indonesia ketika itu.

Disamping itu, kalau kita perhatikan semasa pendudukan Jepang, pengusaha2 kecil peranakan Tionghoa juga telah mengadakan usaha2 guna memenuhi kebutuhan Rakyat setempat. Dari kertas-merang; sikat-gigi; pasta; mesin-tulis; semir-sepatu, sampai pada ‘kurma’ yang dibikin dari buah blimbing yang disaleh. Usaha2 kecil itu umumnya labour-intensive, yaitu banyak juga menggunakan tenaga kerja secara menguntungkan ekonomi di-desa2 dan kota2 kecil. Juga, peredaran barang2 didaerah RI umumnya dilakukan oleh pengusaha2 peranakan Tionghoa yang memang berpengalaman dalam distribusi barang2 kebutuhan Rakyat, disamping juga berpengalaman dalam menghimpun (koleksi) barang2 hasil pertanian Rakyat di-desa2. Kegiatan2 tersebut tentu sangat membantu perkembangan ekonomi dalam usaha memperkokoh Republik Indonesia yang baru Merdeka. Dan keadaan yang baik ini, perkembangan yang baik ini tentu dirasakan sangat merugikan penjajah Belanda dalam usaha memulihkan kekuasaan menjajah di Indonesia.

Jadi, tidak aneh kalau penjajah Belanda menjalankan perang urat-syarat yang keji. Dan kenyataan, fihak RI dan pejuang2 RI yang kurang pengalaman bisa termakan oleh perang urat-syarat penjajah Belanda itu. ( Peristiwa Tanggerang, peristiwa pertama yang sangat mengejutkan. Tanggerang merupakan daerah khas di pulau Jawa dimana telah terjadi proses pembauran dalam arti luas sekali. Mereka yang dikatakan peranakan Tionghoa, praktis sudah tidak terlihat lagi ciri2 ethnik Tionghoa-nya. Sebagian terbesar dari golongan ethnik Tionghoa itu hidup dari pekerjaan menggarap tanah, juga tingkat hidup yang tidak berbeda dengan Rakyat terbanyak ditempat itu. Perbedaan yang ada kalau diteliti adalah, Rakyat terbanyak setempat umumnya beragama Islam, sedang golongan ethnik Tionghoa umumnya menganut agama Sam Kauw. Agama Sam Kauw merupakan percampuran antara Confucianism, Budhism dan Tao-ism, yang bisa dilihat dengan adanya secarik kertas kuning dengan huruf2 Tionghoa didepan pintu rumah mereka. Kertas-kuning yang didapat dari rumah berhala Bun Tek Bio di Tanggerang itu, dimaksud untuk menolak setan pembawa penyakit dan sial. Explosi rasialis pertama meletus setelah Proklamasi Kemerdekaan RI di Tanggerang itu, justru mengandung unsur perbedaan agama ini, memaksa ‘sunat massal’ guna meng-Islam-kan golongan ethnik Tionghoa. Dengan alasan untuk ‘melindungi’golongan ethnik Tionghoa di Tanggerang, yang oleh penjajah Belanda dinyatakan masih merupakan warga-negara dari negeri sekutu-Tiongkok, tentara Belanda menyerbu dan menduduki Tanggerang dengan kekuatan militer yang lebih unggul. Peristiwa Tanggerang ini oleh penjajah Belanda digunakan untuk memperhebat perang urat-syarat dalam rangka memecah Persatuan Nasional antara Rakyat terbanyak dengan golongan minority ethnik Tionghoa. Misalnya yang terjadi di Front Jawa Timur, didaerah antara Surabaya dan Sidoardjo, beberapa orang pemuda ditahan oleh tentara penajajah Belanda. Interogasi yang dilakukan dibawah penyiksaan physik yang berat, ada pemuda peranakan Tionghoa berasal Tanggerang yang mengaku.

Penyiksaan physik baru dihentikan setelah perwira Belanda masuk dalam ruang pemeriksaan dan melepas dua orang pemuda itu. Pemuda yang dilepas ini segera lari masuk daerah RI dan menceritakan pengalamannya. Cerita2 itu di-besar2kan dan menjurus jadi ‘hasutan’ atau ‘hetze’ anti-Tionghoa yang cukup hebat! Sebagai akibatnya, pengungsi2 Tionghoa dari Surabaya yang masuk kedaerah kekuasaan RI, harus menerima pemeriksaan ketat. Kalau kedapatan mereka membawa uang-tunai atau barang2 perhiasan yang bergemerlapan dan membuat silau mata si-pemeriksa, dibuatlah tuduhan mereka adalah ‘mata2’ penjajah Belanda dan barang2 bawaan yang bergemerlapan itu…….. harus di-sita! Dan dengan tidak adanya bukti2 yang pasti mereka sebagai mata2 penjajah Belanda, tapi yang jelas, barang2 yang disita itu tidak tau kemana perginya. Kecurigaan2 berlebihan terhadap golongan ethnik Tionghoa sekalipun harus diakui kenyataan ada orang Tionghoa yang menjadi mata2 Belanda, tentu tidak ada perlunya dan tidak seharusnya terjadi.

Menghebatnya rasa kecurigaan itu berakibat adanya tindakan2 di-daerah2 pertempuran untuk mengungsikan secara massal penduduk Tionghoa dari rumah2 didaerah yang tidak bisa dipertahankan lagi oleh RI. Mereka tentu menjadi serba-sulit. Tidak turut mengungsi bisa dicurigai sebagai mata2 penjajah Belanda, tapi kalau ikut mengungsi juga tidak ada tempat penampungan yang baik. Penungsian dilakukan dengan harus meninggalkan sebagian besar harta-benda mereka yang tidak bisa dibawa sendiri, jadi mereka dipaksa ikut mengungsi dengan meninggalkan sebagian besar harta-bendanya. Setelah mereka mengungsi, bukan politik ‘bumi-hangus’ yang dijalankan, tapi ‘bumi-angkut’ yang jalan. Harta-benda2 yang terpaksa ditinggal oleh mereka yang mengungsi, diangkut pergi oleh mereka2 yang tinggal karena tidak diwajibkan mengungsi. ( Cara lain yang digunakan penjajah Belanda dalam rangka perang urat-syarafnya itu, adalah mengatur penyerbuan2 terhadap toko2 kecil milik Tionghoa dengan membawa serta pemuda2 Indonesia yang ditawan. Mereka sengaja merampok toko2 kecil milik Tionghoa itu dan lalu meninggalkan tergeletak mayat beberapa pemuda Indonesia untuk menimbulkan kesan, bahwa tentara Belanda melindungi toko2 milik Tionghoa yang mau dirampok oleh pemuda2 Indonesia. Timbul pengungsian2 ‘sukarela’ dari pengusaha2 kecil Tionghoa kedaerah pendudukan Belanda, dan tentu sangat mempengaruhi usaha peredaran barang dan perdagangan didaerah Republik, sangat merugikan kedudukan ekonomi RI. ( Di-daerah2 pendudukan Belanda, Belanda berhasil membujuk masyarakat Tionghoa untuk membentuk Pao An Tui, sebagai organisasi yang membantu menjaga keamanan dan mencegah perampokan2 toko2 milik Tionghoa di-daerah2 perbatasan. Exces2 yang terjadi dengan dibentuknya Pao An Tui ini, tentunya memperhebat kecurigaan terhadap orang2 Tionghoa yang hidup didaerah kekuasaan RI. Begitu hebatnya rasa curiga terhadap orang2 Tionghoa bisa diceritakan peristiwa yang terjadi di Nganjuk ketika agresi militer Belanda ke-2. Menjelang penyerbuan masuk tentara Belanda di Nganjuk, semua pria ethnik Tionghoa diatas 12 tahun dikumpulkan dalam satu gudang untuk di….bakar! Mereka yang berusaha lari keluar dari gudang yang sudah menyala itu, diberondong dengan senapan mesin. Kejam!

Satu tindakan kejahatan diluar batas prikemanusiaan. Tapi, tetap belum pernah menimbulkan penuntutan untuk diajukan kedepan pengadilan bagi orang2 yang harus bertanggung jawab akan ‘crime against humanity’semacam itu, yang menyebabkan kota Nganjuk dikenal sebagai kota janda Tionghoa.

Menteri Pertahanan dan Ketua Dewan Pertahanan Nasional mr. Amir Syarifudin, bersama Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah mengeluarkan instruksi yang keras untuk mencegah terjadinya peristiwa2 yang merugikan harta dan jiwa orang2 Tionghoa didaerah RI. Tetapi, instruksi keras dengan ancaman ditembak mati ditempat bagi yang melanggar, ternyata tidak cukup effektif untuk mencegah terjadinya exces-exces yang menyedihkan dan merugikan prestige Republik Indonesia sebagai negara Hukum yang demokrasi berdasarkan Panca Sila, dimana terdapat sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Peristiwa2 tersebut tentunya membuktikan bahwa imbangan kekuatan politik dalam negeri yang cukup baik, menguntungkan bagi pelaksanaan janji-Negara untuk memupuk rasa se-Nasib yang dapat menjadikan setiap peranakan sebagai patriot dan warga-negara Indodnesia sejati, ternyata bisa dibikin tidak effektif oleh faktor ekstern. Adanya usaha penjajah Belanda untuk memulihkan kekuasaan menjajah dengan melaksanakan perang urat-syarat yang memecah Persatuan Nasional dengan menggunakan golongan minority ethnik Tionghoa sebagai ‘dongkrak’-nya. Peristiwa2 yang terjadi sebagaimana dikemukakan diatas, tentu saja meninggalkan bekas dan pengaruh. Pengaruh2
negatif yang tidak dapat lenyap dalam waktu singkat.

III. PROSES PERALIHAN TER-TUNDA2

Setelah perjanjian KMB (Konperensi Meja Bunder), terjadilah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat, dengan Bung Karno sebagai Presiden dan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. Dan dalam peristiwa ini patut diperhatikan kenyataan dicoret-nya pasal 33 UUD 1945. Pihak Belanda berpendapat ketentuan pasal 33 itu tidak memungkinkan penanaman modal asing di Indonesia, jadi harus dicoret.

Perjanjian KMB justru hendak membuka pintu Indonesia bagi dilangsungkannya penanaman modal asing. Tetapi ternyata RIS tidak panjang umur. Tanggal 17 Augustus 1950 diproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pasal 33 UUD 1945 yang oleh pejuang2 Kemerdekaan -Jogja dinyatakan sebagai assensi jiwa Proklamasi 17 Augustus 1945, dihidupkan kembali dalam pasal 38 UUD 1950.

Tapi, pengalaman membuktikan yang terpenting dan paling pokok bukanlah rumusan tertulis. Sekalipun pasal 33 UUD 1945 sudah dihidupkan kembali dalam pasal 38 UUD Negara Kesatuan 1950, tapi ketentuan2 itu ternyata tinggal tetap sebagai rumusan hitam diatas putih. Tidak terasa ada kemauan dan kemampuan untuk memulai pelaksanaan secara nyata dan sistimatis.

Apa sebab?

Bisa dikemukan secara ringkas beberapa hal yang menyebabkan pasal 33 UUD 1945 atau pasal 38 UUD 1950 tidak bisa dikonsekwenkan dalam pelaksanaan:

1. Komposisi politik atau imbangan kekuatan politik berdasarkan perjanjian KMB yang kurang menguntungkan. Imbangan kekuatan politik, RI-Jogja hanya 1/3, sedang 2/3 anggota DPR-RIS berasal dari negara2 bagian bikinan Van Mook yang dengan kekerasan senjata ‘membeli’ tokoh2 daerah itu. Sekalipun dalam proses membubarkan negara2 bagian bikinan Van Mook, DPR-RIS berhasil membatalkan jatah negara bagian Pasundan dengan diganti oleh orang2 yang diangkat pemerintah RIS, dan seluruh anggota Badan Pekerja KNIP dimasukkan sebagai anggota DPR-Negara Kesatuan, tapi dalam pembentukan imbangan kekuatan di DPR Negara Kesatuan RI, pihak RI-Jogja masih tetap dipihak yang lemah.

2. Pada akhir kekuasaan penjajah Belanda di Indonesia, untuk mempermudah usaha membeli sympathis/bantuan tokoh2 daerah dalam membentuk negara2 bagian, ternyata Dept. Ec.Z akan penjajah Belanda mengadakan peraturan yang dikenal sebagai ‘benteng-grup’ importir. Peraturan itu ditujukan untuk memberi fasilitas pada tokoh2 daerah yang hendak ‘diajak kerja sama’ untuk menjadi importir. Peraturan itu tidak otomatis dihapus setelah penyerahan kedaulatan, karena kabinet RIS masih membuatuhkan juga ‘membeli’ dukungan dalam DPR-RIS. Juga setelah proklamasi Negara Kesatuan RI, peraturan warisan penjajah Belanda itu tidak segera dihapus, dengan alasan yang sama. Menganggap peraturan itu diperlukan untuk ‘membeli’ dukungan, disamping itu ternyata peraturan itu berfaedah juga untuk mencari dana untuk keperluan perkembangan partai2 politik yang saling bergantian duduk dalam pemerintahan. Dengan demikian, didalam masyarakat timbul ‘penyakit’ ada importir aktentas atau dalam tingkat lebih tinggi bisa dikatakan sebagai importir ‘Ali-Baba’. Yaitu satu praktek diskriminasi rasial yang tidak sehat, karena untuk mendapatkan fasilitas atau lisensi import harus ‘Ali’, sekalipun diketahui jelas si ‘Ali’ tidak mungkin menjalankan lisensi sendiri, tapi harus menjual atau mengajak relasinya si ‘Baba’ untuk melaksanakannya. Keuntungan yang didapat, digunakan untuk meningkatkan taraf hidup mewah si ‘Ali’ dan sebagain lagi digunakan untuk keperluan dana partai-nya.

3. Karena Kabinet ketika itu umur-nya tidak panjang, hanya 1 tahun-an, tiap pergantian kabinet menyebabkan pergantian komposisi partai politik yang berkuasa. Dengan demikian menimbulkan juga pergantian tokoh2 yang memperoleh perlakuan istimewa dalam usaha memperoleh ijin import.

4. Jumlah tokoh2 yang mendapatkan perlakuan istimewa dalam usaha ijin import, tambah lama tambah besar, sedang devisa yang bisa disediakan untuk import tidak berkembang dengan cepat. Akibatnya perlu diperluas peraturan2 ‘istimewa’, menjadi tidak hanya terbatas pada lisensi import, tapi juga lesinsi export. Praktek diskriminasi rasial yang ketika itu sudah mulai menonjol, tentu sangat tidak menguntungkan usaha memupuk rasa senasib, tidak menguntungkan usaha memupuk rasa ‘sense of belonging’. Sekalipun peranakan Tionghoa yang duduk dalam kabinet mewakili partai politiknya juga ada yang memperoleh perlakuan ‘istimewa’ itu.

5. Sebelum perjanjian KMB yang membatalkan secara unilateral pasal 33 UUD 1945, sebetulnya juga tidak pernah menyinggung masalah bagaimana pelaksanaannya. Sebaliknya selalu ada usaha melambaikan tangan untuk memasukkan modal asing. Seperti dengan Statement on Foreign capital
investment, tapi kemudian, karena dengan statement saja modal asing tidak mau masuk, maka dikeluarkanlah undang2 penanaman modal asing. Dan dalam pembelaan untuk memasukkan modal-asing, Partai2 politik yang ada dalam memberi interpretasi pasal 33 UUD 1945 juga jadi janggal. Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 menentukan, bahwa cabang2 produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat 3 menentukan ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara,…’ Istilah ‘dikuasai’ di-interpretasi menjadi tidak berarti harus ‘dimiliki’ oleh negara. Jadi, asal pengusaha baik asing atau nasional harus lebih dahulu mendapat ijin dari pemerintah, sudah berarti ‘dikuasai’ oleh negara. Tentu saja, tokoh2 partai politik yang memberikan interpretasi demikian ‘lupa’ atau pura2 lupa, bahwa ketika 17 Augustus 1945 gedung2 raksasa modal-asing telah dicoret-coret kata2 ‘MILIK RI’ oleh para pejuang Kemerdekaan. Berdasarkan kenyataan tersebut, seharusnya istilah ‘dikuasai’ tidak bisa lain berarti juga ‘dimiliki’.

Dengan imbangan kekuatan politik didalam negeri selama Negara Kesatuan RI, 17 Augustus 1950, ternyata tidak memungkinkan pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 secara sistimatis dan nyata. Proses peralihan ekonomi kolonial ke ekonomi nasional jadi……. tertunda, terbengkalai, atau ditelantarkan.

Dalam suasana politik demikian itu, yang dipengaruhi juga oleh nafsu menghimpun harta untuk kemakmuran diri sendiri atau juga untuk ‘partai politik’ yang diwakilinya, maka terjadi penyalah-gunaan wewenang kekuasaan. Dan penyalah-gunaan wewenang ini tambah lama bertambah luas saja.

Dengan mengundang masuk modal-asing, tentu saja usaha2 modal raksasa asing tidak boleh dan tidak bisa disentuh. Sedang yang bisa dan mudah disentuh adalah modal-domestik, modal milik golongan ethnik Tionghoa atau dengan kata lain modal milik warga-negara Indonesia bukan ‘asli’ yang bisa dan mudah disentuh. Terjadi semacam inferiority complex terhadap usaha2 modal-asing sejak tahan2 50-an. Padahal tujuan revolusi Indonesia membangun satu masyarakat berdasarkan Pancasila, adalah satu masyarakat adil dan makmur yang meniadakan segala bentuk penindasan dan penghisapan, mengubah sistim kolonial menjadi sistim nasional.

Jadi jelas, harus bisa mempersatukan segala kekuatan nasional untuk menggulingkan atau mengganti sistim kolonial yang masih ada. Tapi didalam praktek justru terbalik. Usaha2 modal-asing yang seharusnya dilikwidasi menjadi tidak bisa disentuh, sedang usaha2 modal domestik baik dia
dikategorikan ‘asli’ atau ‘bukan asli’ yang seharusnya dikembangkan se-besar2nya malah diganggu atau digerowoti.

Praktek yang bisa kita saksikan sejak tahun2 50-an menunjukkan modal raksasa-asing yang menjadi sendi kolonialisme, seperti Stanvac; Shell; KPM; Good Year; BAT (British American Tobacco, red.); Unilever dll, tidak bisa disentuh. Sedang yang bisa disentuh dan digerowoti adalah usaha modal domestik milik ethnik Tionghoa dan modal nasional milik peranakan Tionghoa. Tindakan2 ini tentu bukan mengalihkan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, tapi sebaliknya memperkuat ekonomi kolonial dan memperlemah ekonomi nasional. Imbangan kekuatan politik dalam negeri ketika itu, belum memungkinkan menahan arus ini dan kemudian kita bisa menyaksikan juga tindakan2 antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh lisensi import & export, perusahan2 harus mengandung modal dari Casli. Perusahan2 demikian ini semula menguasai 50% dari devisa import, kemudian berkembang menjadi 70% dari devisa import. Ketika itu permainan asli untuk ijin export belum begitu nonjol, karena kelancaran export diperlukan untuk memperoleh devisa import yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan politik.

2. Dikeluarkan peraturan ‘Pedoman Baru’ untuk usaha bis dan pengangkutan truck. Pedoman Baru ini menentukan pengusaha2 bis dan truck yang besar untuk bisa meneruskan usahanya, harus memecahkan diri dalam berbagai perusahaan baru dengan mengikut sertakan pimpinan direksi dan ‘modal’ dari yang dinamakan ‘asli’. Akibat dari peraturan baru ini, timbul beberapa tokoh partai politik pemerintah yang memborong kedudukan directeur dan President Comissaris perusahaan2 baru pecahan dari perusahaan lama yang dianggap ‘terlalu besar’ itu.

3. Dijalankan kebijaksanaan dalam mengeluarkan ijin baru untuk perusahaan2 yang terkena ‘bedrijfsregelementering ordonnantie’, seperti percetakan, pabrik biscuit, penggilingan minyak kelapa, penggilingan beras dllnya lagi, harus ada pimpinan dan modal dari yang dinamakan ‘asli’. Semua peraturan ini tidak tertulis, sehingga masih ada seorang tokoh politik pemerintah peranakan Tionghoa yang tampil ke depan untuk mengurus ijin bisa mendapatkan ijin dengan baik.

4. Peraturan yang menentukan, bahwa semua penggilingan beras hanya boleh menggiling padi pemerintah. Artinya penggilingan beras tidak lagi boleh membeli sendiri padi yang biasanya dibeli dari tengkulak2 pengusaha2 kecil peranakan Tionghoa langganannya. Patut diperhatikan, bahwa penggilingan beras di Indonesia ketika itu pada pokoknya dimiliki oleh peranakan Tionghoa yang sudah menjadi warga-negara Indonesia. Dan peraturan itu membawa akibat anatara lain:

a. Pengangguran jadi bertambah banyak. Karena pengusaha2 kecil/tengkulak peranakan Tionghoa pengumpul padi di-desa2 menjadi kehilangan mata-pencariannya dan tidak ada penampungan pekerjaan lain. Disamping itu, terjadi modal yang beku atau bertambahnya ‘hot money’ uang yang tidak beredar dan tidak dipertanggung jawabkan secara fiscal menjadi lebih besar jumlahnya. Dan ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi pengendalian uang dalam peredaran.

b. Kemampuan pemerintah menyediakan uang untuk pembelian padi melalui badan2 resmi dan setengah resmi, yang kurang pengalaman dalam pembelian padi, ternyata hanya terbatas untuk mencegah menghebatnya inflasi. Dengan tidak memperhitungkan kemungkinan mempermudah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

c. Karena jumlah padi yang bisa dijual pemerintah ternyata tidak mencukupi capaciteit penggilingan beras, sehingga terjadi pemborosan capaciteit penggilingan beras. Dan akibatnya cukup besar, napsu untuk menanam modal dibidang penggilingan beras menjadi sangat berkurang. Karena rendement dalam penggilingan beras sangat rendah. Sedang petani juga terpaksa menumbuk padinya sendiri menjadi beras, karena rendement menumbuk padi sendiri lebih rendah dari padi digiling. Peredaran beras menjadi jauh berkurang, dan tentunya tuntutan untuk men-import beras jadi meningkat. Meng-import beras lebih besar lagi jumlahnya, berarti memperberat beban devisa negara, menambah berat beban hidup rakyat banyak yang harus membeli beras-import dengan harga lebih mahal. Tapi, sementara importier beras menjadi lebih makmur yang biasanya ditangani oleh tokoh2 partai politik yang berkuasa.

5. Menjelang akhir tahun 50-an, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.10 atau yang lebih dekenal dengan PP-10, yang menimbulkan mini-exodus orang Tionghoa dari Indonesia. Kurang lebih 120 ribu orang Tionghoa harus diangkut dengan kapal2 khusus dari RRT untuk pulang kembali ke Tiongkok. PP-10 sendiri sesungguhnya merupakan kompromi. Dimulai dengan putusan Dewan Kabupaten Sukabumi, yang melarang orang2 Tionghoa asing melakukan kegiatan usaha dagangnya di luar ibukota Kabupaten Sukabumi. Kemudian disusul dengan Peraturan Penguasa Perang, yang juga melarang setiap orang Tionghoa asing tinggal di luar ibukota Kabupaten. Tapi, peraturan2 ini tidak disertai dengan kebijaksanaan untuk menampung atau pengaturan bagi mereka yang tidak lagi boleh berusaha dan tinggal di desa2. Tidak ada pengaturan dan penampungan di ibukota Kabupaten atau ibukota Propinsi bagi modal domestic yang tidak lagi boleh berusaha di-desa2 dan kota2 kecil. Maka pemerintah pusat mengeluarkan PP-10, yang menentukan bahwa kegiatan usaha dagang di desa2 dilakukan dengan usaha koperasi, dan pembentukan koperasi di desa2 hendaknya menggunakan keahlian/pengalaman pedagang2 Tionghoa sebagai penasehat. Tapi, kenyataan pelaksanaan PP-10 menjadi memaksa orang2 Tionghoa asing meninggalkan desa2 di mana mereka telah hidup puluhan tahun atau bahkan beberapa turunan. Modal yang tidak seberapa itu, juga menjadi habis untuk pindah tempat dari desa ke ibukota Kabupaten, dan mereka2 ini menjadi terlantar tanpa ada pengurusan dan penampungan di ibukota Kabupaten atau ibukota Propinsi. Jadi, pelaksanaan PP-10 ini juga merupakan pemborosan modal domestic yang tidak seharusnya terjadi, satu pemborosan modal yang sangat merugikan dalam usaha melikwidasi ekonomi kolonial dan membangun ekonomi nasional. Dalam kenyataan PP-10 membuat kacau peredaran barang dari desa2 ke-kota atau sebaliknya daro kota ke-desa2. Pabrik2 tepung aci atau tepung cassave di-kota2 menjadi kekurangan bahan singkong, yang biasanya dikumpulkan oleh tukang warung Tionghoa. Pabrik tepung aci jadi harus mengurangi produksi atau bahkan tutup, sehingga menimbulkan pengangguran bagi buruh yang tidak ada kerja lagi. Sedang petani2 penghasil singkong juga jadi sangat dirugikan, karena tidak ada orang yang bisa menampung/membeli hasil tanaman singkongnya. Yah, satu tindakan yang didorong oleh emosi rasialis yang tidak dipikir panjang akibat yang sangat merugikan kepentingan Rakyat banyak dan merugikan pembangunan ekonomi nasional.

Baru setelah Bung Karno merumuskan DEKON (Deklarasi Ekonomi), dan kemudian diperkuat dengan ketetapan MPR-S yang berjudul ‘Banting Stir Untuk BERDIKARI!’ dapat dicapai penegasan, bahwa modal domestic harus dikerahkan juga untuk membantu tercapainya ekonomi BERDIKARI. Disamping itu juga ditegaskan bahwa dikuasai oleh negara dalam pasal 33 UUD 1945 adalah berarti juga ‘dimiliki’ oleh negara.

IV. FAKTOR EXTERN MENIMBULKAN MACAM2 EXCES

Dalam meneliti perkembangan keadaan Indonesia selama tahun 50-an orang tidak boleh melupakan, bahwa ketika itu ‘perang dingin’ sedang berlangsung. ‘Perang dingin’ sedang berlangsung sangat hebat didaerah Asia, terutama bertujuan membendung kemajuan pengaruh Republik Rakyat Tiongkok di Asia. USA sedang menjalankan politik’China Containment policy’, dan politik ini tidak bisa tidak tentu mempengaruhi perkembangan politik dalam negeri Indonesia. Patut diperhatikan, bahwa cukup banyak perwira2 Indonesia dikirim ke USA untuk mendapatkan pendidikan dan latihan kemiliteran; juga tidak sedikit sarjana2 kejuruan dikirim ke USA untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Sedang USA juga mengirim tenaga2 pengajar keberbagai universitas negara ntuk’meningkatkan’mutu pendidikan di Indonesia.
Sekalipun ketika itu, imbangan kekuatan politik dalam negeri masih memungkinkan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Konperensi Asia-Afrika pertama di Bandung tahun 1955, dan pemilihan umum pertama di Indonesia bisa dilangsungkan secara demokratis, yang mengakibatkan PKI bisa keluar sebagai partai politik besar, tapi semua ini tidak bisa menutupi kenyataan tetap berkembangnya pikiran2 rasialis. Tidak bisa mencegah timbulnya rasa curiga secara berlebihan terhadap golongan ethnik Tionghoa sebagai’komunis’dan’mata2 Tiongkok, sebagai pengaruh dari hasutan politik ‘China containmentnya USA itu.

Rasa curiga ber-lebih2an itu terutama datang dari fihak Penguasa Perang yang mudah membuat alasan demi’nasional security’. Antara lain dapat dikemukakan tindakan2 yang terjadi sebagai berikut:

1. Kebijaksanaan minta bukti kewarga-negaraan dari orang2 peranakan Tionghoa yang sudah menjadi warga-negara RI. Kewajiban untuk lebih dahulu menunjukkan surat bukti yang disahkan oleh pengadilan sebagai warga-negara RI dalam keperluan minta ijin ber-usaha. Kebijaksanaan2 demikian ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan memupuk perasaan senasib bagi warga negara Indonesia. Mereka menjadi merasa di-exclusief-kan.

2. Mereka yang keturunan Tionghoa diragukan loyalitasnya terhadap RI, sekalipun sudah terang dan jelas warga-negara Indonesia, dianggapnya loyalitas seseorang ditentukan oleh asal keturunan! Satu pikiran rasialis yang mencengkeram pandangan banyak petugas negara, yang mestinya sebagai seorang berpaham Panca Sila harus bebas dari pandangan rasialis demikian.

3. Di beberapa daerah dengan alasan’security nasional’rumah2 orang Tionghoa diharuskan memasang tanda, dengan bendera nasionalnya. Bila warga-negara RRT diharuskan memasang papan yang dicat bendera RRT, bila warga-negara Indonesia memasang papan dengan dicat bendera Merah-Putih. Peraturan2 demikian sekalipun tidak berumur panjang, tapi sudah cukup untuk membuktikan adanya petugas2 negara yang kuat berpandangan rasialis, phobia terhadap orang Tionghoa.

4. Pajak kepala terhadap orang Tionghoa asing, yang semula diambil oleh penguasa militer, kemudian pemerintah merasa perlu untuk mengambil alih dan menjadikannya Undang2 Pajak Kepala untuk orang asing.

5. Masalah dwi kewarga-negaraan dipersoalkan untuk meragukan loyalitas warganegara keturunan Tionghoa. Padahal masalah dwi kewarga-negaraan sudah ada ketentuan internasional yang menentukan, bahwa bila terjadi masalah dwi kewarga-negaraan dan tidak ada perjanjian antara dua negara yang bersangkutan, yang berlaku effektif adalah kewarga-negaraan dari negeri dimana orang bersangkutan itu hidup dan menetap. Tapi oleh sementara penguasa, masalah dwi kewarga-negaraan ini justru ditimbulkan untuk mencapai tujuan membatalkan kewarga-negaraan Indonesia banyak orang yang dicapai/didapat secara passief. Hal ini antara lain bisa dibuktikan dengan kenyataan2 yang terjadi sebagai berikut:

a. Ketika ada kesempatan mengadakan perjanjian penyelesaian dwi kewarga-negaraan antara RI-RRT, dalam perjanjian hendak diwajibkan semua warga-negara Indonesia peranakan Tionghoa untuk memilih kembali secara aktief kewarga-negaraan Indonesia.

b. Menyiapkan RUU Kewarga-negaraan Indonesia yang hendak membatalkan pilihan yang terjadi berdasarkan UU 10 April 1946 dan berdasarkan perjanjian KMB.

Dalam hubungan ini patut dicatat, bahwa perjanjian penyelesaian Dwi Kewarga-negaraan RI-RRT menjadi ter-katungf2 selama 5-6 tahun, setelah BAPERKI berhasil memperjuangkan adanya perubahan2 yang diwujudkan dalam pertukaran nota antara PM.Ali Sastroamidjojo dan PM Chou En Lai antara lain sebagai berikut:

Membebaskan dari kewajiban memilih kembali kewarga-negaraan, karena dinyatakan sudah ber-warga-negara tunggal RI pada golongan2:

a. Bagi pejabat2 negara yang telah disumpah setia dengan UUD RI;
b. Bagi mereka yang telah menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan2 umum di Indonesia;
c. Bagi mereka yang mempunyai pekerjaan dan mata-pencaharian sama dengan Rakyat terbanyak setempat, yang dimaksud adalah sebagai kaum tani dan nelayan.

Pelaksanaan perjanjian itu harus bebas dari pungutan biaya.

6. Peratuan penguasa perang, yang kemudian diambil alih oleh pemerintah yang melarang adanya sekolah2 asing di Indonesia. Dalam peraturan ini yang diamksud adalah melarang sekolah2 Tionghoa asing menerima murid2 yang berstatus warga-negara Indonesia. Tapi, peraturan ini dikeluarkan dengan tidak disertai peraturan penampungan, jalan keluar yang baik bagi anak2 murid peranakan2 Tionghoa itu yang memang tidak memperoleh tempat di sekolah2 negeri. Karena sekolah2 negeri membatasi penerimaan murid2 warga-negara Indonesia keturunan asing, khususnya keturunan Tionghoa.

Penerimaan mahasiswa di universitas2 negeri jelas2 membatasi hanya bisa menerima 10% saja bagi pemuda2 keturunan Tionghoa. Jadi, jelas bukan lagi memperlakukan secara adil setiap warga-negaranya sesuai dengan kepandaian anak2 murid yang ada, tapi sengaja dimaksud untuk membatasi masuknya anak2 murid Tionghoa terlalu banyak di sekolah2 negeri. Menghadapi kenyataan2 ini, BAPERKI mengembangkan kegiatannya dibidang pendidikan, membangun sekolah2 dan perguruan tinggi untuk menampung dan membuka pintu lebar2 bagi semua warga-negara Indonesia dengan tidak memandang asal keturunannya. Anak2 warga asing juga diterima berdasarkan pendirian, bahwa anak2 warga asing juga memerlukan menerima pendidikan nasional Indonesia, agar mereka bersedia menerima kewarga-negaraan Indonesia dan tidak mempertahankan diri pada status asing.

7. Sementara jenderal2 yang berkedudukan tinggi ketika itu mensponsori untuk membentuk LPKB(Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa), yang diketuai oleh seorang Letnan Angkatan Laut peranakan Tionghoa dan telah ganti nama menjadi Sindhunata. LPKB dimaksudkan menjadi organisasi tandingan BAPERKI, dengan mengajukan konsepsi asimilasi-total. Yang menganjurkan penghapusan ciri2 ethnik Tionghoa, dimulai dengan ganti nama Tionghoa menjadi nama suara lain; kawin campuran. Dan menurut keterangan, semua ini harus terjadi dengan sukarela, tidak ada unsur paksaan.

8. Pada akhir tahun 50-an, disamping meratifikasi perjanjian penyelesaian dwi kewarga-negaraan Ri-RRT, yang menjadi UU No.2 tahun 1958 dan juga diundangkannya UU Kewarga-negaraan baru, yaitu UU No.62/1958 dan UU No.67/1958. Tapi, semua ketentuan2 ini tidak segera dilaksanakan, penegasan mulai berlaku perjanjian penyelesaian dwi kewarga-negaraan itu baru ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.11/1960. Yang kemudian ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah No.5/1961. Sekalipun sudah diratifikasi pelaksanaannya tertunda kurang lebih 3 tahun, penundaan2 ini menimbulkan akibat2 yang merugikan mereka yang bersangkutan. Misalnya, mereka yang ketika di-undangkan UU No.2/1958 sudah mencapai usia 18 tahun dan oleh karenanya mempunyai hak menentukan pilihan sendiri sekalipun berlainan dengan pilihan orang tuanya, menjadi tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Tapi ketika 3 tahun kemudian mau dilaksanakan, ada ketentuan lain yang menyatakan waktu kesempatan memilih terbatas dalam 2 tahun setelah mencapai usia 18, maka dia menjadi tidak lagi mempunyai hak memilih sendiri.

Disamping itu, kelambatan pelaksanaan perjanjian penyelesaian dwi kewarga-negaraan itu juga mengakibatkan peranakan Tionghoa yang memilih warga-negara Indonesia tidak bisa meng-conversi-kan hak aigendom-nya menjadi hak milik. Karena UU Pokok Agraria tahun 1962 membuat ketentuan, hanya warga-negara Indonesia tunggal saja yang boleh mempunyai hak-milik, jadi selama status kewarga-negaraan tunggal belum bisa dicapai, banyak warga-negara Indonesia keturunan Tionghoa menghadapi kesulitan untuk meng-conversie-kan hak eigendom-nya menjadi hak-milik. Sehingga sampai tahun 1980 ini, masih saja harus dengan susah-payah mengurus perpanjangan atau mengalihkan menjadi hak-milik dengan harus lebih dahulu membayar uang yang tidak sedikit jumlahnya. Masalah demikian ini, bagi mereka yang hidup dengan pekerjaan menggarap tanah, keterlambatan pengakuan dibebaskan memilih lagi menjadi warga-negara Indonesia, membuat mereka2 tidak dapat mempertahankan hak-milik atas tanahnya sebelum mengeluarkan banyak ongkos extra.

Setelah meneliti pengaruh faktor extern sebagai akibat dari politik ‘China containment policy’ nya USA, patut juga diperhatikan isi amanat Presiden Soekarno pada 17 Augustus 1964, yang antara lain menyatakan bahwa, ia menyetujui didirikannya LPKB dengan menugaskan Dr. Ruslan Abdulgani untuk membimbing dalam mengikis komunisto phobia dalam masyarakat Indonesia. Yang sangat dirasakan sebagai penghalang dalam mewujudkan konsepsi Persatuan Nasional berporoskan NASAKOM. Penjelasan ini penting artinya, karena menurut Presiden Soekarno, bukanlah masalah asimilasi yang harus dinomor satukan, melainkan mengikis habis komunisto-phobia. Karena komunisto-phobia yang ada dalam masyarakat merupakan penghalang dalam usaha membina Persatuan Nasioanl effektif berporoskan NASAKOM, sehingga persatuan nasional berporoskan NASAKOM tidak bisa berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Faktor extern ini oleh banyak pihak dianggap ringan, diremehkan. Tapi, setelah terjadi peristiwa apa yang dinamakan G30S/PKI ternyata jelas bahwa, banyak pernyataan dari tokoh2 Angkatan Bersenjata yang berdiri dibelakang Bung Karno dengan konsepsinya tanpa reserve, ternyata hanya ‘lip service’ belaka. Karena ternyata maksud sesungguhnya adalah menyingkirkan dan menggulingkan Bung Karno dengan mengangkat satu regiem jenderal dibawah pimpinan Jenderal Soeharto yang membanting stir haluan negara. Membalik 180 derajat Garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan Presiden Soekarno dan disahkan dalam MPR.

( Mei 1963, meletus explosi rasialis yang dimulai dari Tegal, kemudian menyusul Cirebon, Bogor, Sukabumi dan Bandung. Bung Karno ketika itu dengan tegas menyatakan bahwa explosi rasialis anti-Tionghoa itu sesungguhnya ditujukan terhadap dirinya, ditujukan untuk menentang politiknya. Tapi, signal yang jelas dan tegas itu ternyata tidak cukup untuk menggugah kewaspadaan para pengikut setia Bung Karno dan alat2 negara untuk mencegah pengaruh faktor extern yang terjadi dan dapat merusak Persatuan Nasional. Akhirnya pengaruh faktor extern ini melalui sementara jenderal2 telah berhasil menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno dan merusak Persatuan Nasional berporoskan NASAKOM yang sedang berkembang dengan baik.

V. HETZE ANTI TIONGHOA MELUAP

Setiap orang yang meneliti kebijaksanaan politik luar negeri RI sejak proklamasi Kemerdekaan, bisa mendapatkan kenyataan bahwa RI selalu berusaha menarik keuntungan dengan adanya pertentangan kepentingan diantara 2 negara Super Power, USA dan USSR. Tentu saja ada berbagai penyimpangan sebagai akibat adanya pikiran dapat menarik USA dipihak RI dalam memaksa penjajah Belanda mengakui berdirinya RI, misalnya ditahun 1948 kabinet Hatta menjalankan’red drive’yang dikenal dengan’Peristiwa Madiun’; kemudian ditahun 1952, kabinet Sukirman melakukan’red drive ke-II’atau yang dikenal dengan razzia Sukiman dengan menangkapi orang2 komunis atau yang dituduh ‘komunis’ dengan tujuan menarik USA kepihak RI untuk memaksa penjajah Belanda menyerahkan kembali Irian-Barat pada RI; Kemudian awal tahun 1960-an, Presiden Soekarno berusaha menarik keuntungan dengan politik anti-imperialisme lebih tegas lagi untuk memperoleh bantuan perlengkapan perang lebih besar dari USSR, yang jelas perlengkapan perang demikian itu tidak bisa diperoleh dari USA. Keadaan2 demikian ini bisa dikatakan berhasil memaksa USA untuk menekan Belanda mengakui berdirinya RI dan kemudian menyerahkan Irian Barat kembali kedalam kekuasaan RI.

Dipihak lain, perkembangan politik internasional sudah mencapai pada tingkat dimana USA terpaksa meningkatkan perang di Viet-Nam, dan USSR didalam persengketaan ideologi Moskow-Peking, menghadapi PKI yang selalu mengambil sikap sepihak dengan Peking, menyebabkan 2 negara Super Power ini bertemu kepentingannya. Yaitu sama2 berkepentingan untuk membendung/menghapus pengaruh Peking di Asia Tenggara umumnya dan di Indonesia khususnya. Kemudian, kalau USSR sebenarnya hanya bertujuan mengubah pimpinan PKI yang condong pada Peking, sedang USA bertujuan membasmi PKI dan kemudian menyingkirkan Presiden Soekarno.

Peristiwa G30S/PKI menunjukkan berhasilnya tujuan dari 2 negara Super Power ini, dengan masing2 pihak masih berusaha mendapatkan hasil2 sampingan. Kenyataan membuktikan USA dengan kaki-tangannya lebih lincah dan lebih unggul dari USSR, dimana USA praktis mencapai seluruh tujuan sebagaimana direncanakan, sedang USSR yang semula hanya bertujuan mengubah pimpinan2 PKI yang condong pada Peking, ternyata kelewatan batas menjadi dibasmi habisnya PKI dari muka bumi Indonesia. Kemudian tujuan 2 negara Super Power untuk menghapus pengaruh RRT, dikobarkanlah sedapat mungkin hetze anti Tionghoa, dituduhnya ‘PKI menjalankan garis Mao Tse-tung’; ‘Tionghoa berarti Komunis’; ‘G30S dibiayai oleh RRT’ dllnya lagi. Sekalipun tidak ada bukti2 yang menyatakan RRT terlibat dalam G30S, dan tidak ada seorang warga-negara RRT yang terlibat dan ditangkap untuk diadili dengan tuduhan terlibat G30S.

Hetze anti-Tionghoa diperhebat dengan ditingkatkannya kegiatan dari 2 organisasi, LPKB dan KENSI. Dalam amanat 17 Augustus 1964, Presiden Soekarno secara tegas menyatakan, bahwa LPKB didirikan dengan tugas untuk mengikis habis komunisto-phobia didalam masyarakat yang menghambat usaha memperkokoh tercapainya Persatuan Nasional berporoskan NASAKOM. Tapi dengan perkembangan setelah G30S, mereka mereka meningkatkan kegiatannya untuk membubarkan BAPERKI dan memaksakan gerakan ganti-nama secara massal. Sedang dulu dijanjikan, asimilasi, pembauran dengan cara ganti nama, kawin campuran dilakukan secara sukarela dan tidak mengandung paksaan. Perubahan keadaan politik ini digunakan sebagai kesempatan baik, untuk memaksakan orang2 Tionghoa secara massal ganti nama. Golongan Tionghoa diharuskan membuktikan dirinya berkemauan untuk berasimilasi dengan masyarakat Indonesia, yang berarti bersedia melenyapkan ciri2 ethnik Tionghoanya, dimulai dengan ganti-nama Tionghoa menjadi nama lain yang dikatakan biasa dipakai mayoritas masyarakat Indonesia. Se-olah2 nama Tionghoa yang diberikan orang-tuanya itu bisa merugikan perkembangan Indonesia sebagai negara berdasarkan Panca-Sila. Menjurus menjadi, segala apa yang berasal dari Tiongkok dan berbau Tionghoa harus dilenyapkan. Kelanjutan dari aksi2 yang dilakukannya itu, ditutuplah sekolah2 Tionghoa.
Sekolah Tionghoa tidak boleh lagi berada di Indonesia, dengan tidak mempedulikan bagaimana penampungan ratusan ribu anak2 murid sekolah yang ditutup.

Atas usaha LPKB, dikeluarkan instruksi Presiden No.14/1967 yang membatasi pelaksanaan peribadatan dan kebudayaan Tionghoa dalam lingkungan tertutup. Dengan alasan, membiarkan golongan ethnik Tionghoa menjalankan ibadat dan kebudayaannya secara terbuka dan luas merugikan usaha asimilasi. Instruksi Presiden itu juga mempertegas, bahwa agama dan istiadat yang berpangkal pada negeri leluhur bisa memanifestasikan pengaruh psychologis, mental dan moril yang kurang wajar terhadap warga negara Indonesia. Jadi, juga merupakan hambatan terhadap proses assimilasi yang sedang dijalankan. Akibat dari instruksi Presiden ini, golongan2 ethnik Tionghoa sebagai golongan minority tidak bisa lagi melakukan ibadat dan mengembangkan kebudayaan yang sehat dan sudah turun temurun secara terbuka. Permainan ‘Lang-liong’; ‘Barongsay’; ‘Kunthao-silat’ juga tidak lagi bisa dilakukan secara terbuka. Membaca buku2, koran dan majalah dalam bahasa Tionghoa juga harus ngumpet, sembunyi didalam kamar, karena bila diketahui umum bisa ‘menyinggung’ perasaan?!

Untung, instruksi Presiden itu tidak menyatakan pelarangan makan’tahu’; ‘taoco’; ‘taugee’; ‘kecap’; ‘taoyu’ dll lagi yang merupakan makanan asal dari nenek moyong Tionghoa, makanan2 yang berasal dari negeri leluhur. Makanan2 yang sudah menjadi makanan umum rakyat banyak, makanan2 yang murah, enak dan disukai oleh rakyat banyak. Instruksi Presiden semacam itu, tentu sangat merugikan Rakyat terbanyak, sama halnya dengan pelarangan pertunjukan terbuka ‘Lang-liong dan Barongsay’, karena pertunjukan ‘Lang-liong dan Barongsay’ misalnya ketika tahun 1977 masih dicoba dilakukan secara terbuka di Bogor, disambut hangat dan baik di Bogor. Satu pertunjukkan yang sudah turun temurun yang memang sudah bisa diterima dan dinikmati dengan senang oleh Rakyat banyak! Kenapa harus dilarang?!

Demikian juga dengan KENSI. Setelah DEKON (Deklarasi Ekonomi) diumumkan, yang dengan tegas menyatakan modal domestic harus diikut sertakan dalam pelaksanaan ekonomi nasional, KENSI semula juga tidak bisa berkutik. Tapi setelah G30S, KENSI juga ikut meningkatkan kegiatan hetze anti-Tionghoa, menuntut ditingkatkannya pelaksanaan PP-10. Artinya, supaya kegiatan2 dagang orang2 Tionghoa dilarang sama sekali, tidak hanya pelarangan yang terbatas diwilayah2 kecamatan saja.

Akibat tuntutan KENSI itu, Panglima Jawa Timur, jenderal Sumitro mengeluarkan instruksi untuk melarang orang2 Tionghoa asing melakukan usaha dagang diseluruh Jawa Timur, kecuali di ibu-kota propinsi Surabaya. Juga pelarangan menggunakan huruf2 Tionghoa dan bahasa Tionghoa, baik dalam usaha dagang, surat-menyurat dan hubungan tilpon. Orang2 Tionghoa tidak lagi boleh pindah kelain propinsi tanpa ijin dan mereka diwajibkan membayar pajak kepala.

Bung Hatta, bekas wakil Presiden RI, mengkritik tindakan demikian yang menurut kenyataan merugikan Rakyat banyak. Instruksi2 semacam itu mengakibatkan peredaran barang menjadi kacau, penghasilan kaum tani merosot keras dan juga penghasilan kantor pajak jadi merosot drastis!

Di Aceh, Panglima daerah Aceh juga mengeluarkan instruksi agar semua orang Tionghoa di-Aceh keluar dari propinsi Aceh, Propinsi Aceh harus bersih dari orang Tionghoa! Exodus besar di Aceh ini menimbulkan banyak macam penderitaan dikalangan orang2 Tionghoa yang cukup berat, disamping peredaran barang juga menjadi kacau. Karena, mereka yang dipindah keluar dari Aceh ke Sumatera Utara dan Medan tidak ada penampungan yang baik, sedang pengaturan mereka pulang kembali ke RRT baru dalam pembicaraan dengan pemerintah RRT. Usaha mengangkut kembali orang2 Tionghoa itu ke RRT akhirnya juga terpaksa terhenti karena hetze anti-Tionghoa bukannya mereda,
melainkan tambah meningkat.

Di Kalimantan Barat, akibat dari hetze anti-Tionghoa juga timbul gerakan mengusir orang2 Tionghoa dari daerah pedalaman Kalimantan Barat. Orang2 yang berusaha mempertahankan kebun2 karet dan ladang2nya dibunuh, padahal kebun2 dan ladang2 itu telah diusahakan puluhan tahun dan turun temurun oleh mereka. Timbulah kesan, bahwa gerakan anti-Tionghoa itu sekaligus juga bertujuan ekonomi, merampok harta dan mengambil alih kebun2 karet, ladang2 milik orang2 Tionghoa itu. Dan jelas, berdasarkan ketentuan Undang2 yang berlaku di Indonesia, mereka2 itu adalah warga-negara Indonesia yang harus dilindungi kepentingannya. Tapi yang terjadi, sedikitnya hampir 100 ribu orang Tionghoa harus diungsikan keluar dari daerah pedalaman Kalimantan Barat ke kota2 di-pesisir seperti, Singkawang, Mempawah dan Pontianak. Kamp2 penampungan mereka, juga tidak beda banyak dengan yang di Sumatera, mereka harus’selfsupporting’, padahal mereka adalah’displaced persons’. Tahun2 1966-1968 terjadi banyak peristiwa yang menggambarkan, bahwa milik dan jiwa orang Tionghoa, baik mereka yang berkedudukan asing maupun sudah menjadi warga-negara Indonesia, terasa tidak memperoleh perlindungan yang layak didalam negara hukum berdasarkan Panca Sila ini. Hal ini tentu sangat merugikan prestige RI diluar negeri, apalagi ternyata bahwa, dalam aksi2 anti-Tionghoa itu jelas ikut sertanya alat2 negara yang berbaju preman tapi bersenjata menurut kesatuannya. Misalnya yang terjadi di Surabaya, Oktober 1968, setelah Singapore tetap melaksanakan hukuman mati pada 2 anggota pasukan gerilya yang ditangkap dan Lee Kuan Yew tidak bersedia memberi gratie, membuat meluap semangat anti-Tionghoa. Dan di Surabaya dibangkitkan dengan merusak ratusan toko2 kecil milik orang2 Tionghoa, dimana banyak dilakukan oleh anggota2 alat2 negara berbaju preman.

Sebagai hasil dari seminar SESKOAD di Bandung, pemerintah RI kemudian menginstruksikan untuk mengganti istilah ‘Tionghoa’ dengan ‘Cina’. Istilah ‘Tionghoa’ katanya dapat menimbulkan inferiority complex pada orang Indonesia. Tapi, istilah ‘Cina’ mengandung unsur penghinaan bagi golongan ethnik Tionghoa di Indonesia, yang sejak tahun 1900 dengan pembentukan Tionghoa Hwee Kwan sudah mengganti sebutan ‘Cina’ menjadi ‘Tionghoa’.

Tindakan selanjutnya, tuntutan aksi2 massa untuk memutus hubungan diplomatik dengan RRT, Nopember 1968 dilaksanakan dengan membekukan hubungan diplomatik dengan RRT. Karena memutus hubungan diplomatik dirasakan bertentangan dengan prinsip politik bebas dan aktif.
Suasana politik demikian, tentu sangat mempengaruhi pelaksanaan penyelesaian dwi kewarga-negaraan dan penyelesaian permohonan2 naturalisasi dari orang2 Tionghoa untuk menjadi warga-negara Indonesia. Untuk naturalisasi menjadi warga-negara Indonesaia ditambah syarat harus ganti-nama, tentu kebijaksanaan demikian diajukan secara tidak resmi dan tidak berdasarkan hukum. Kalau tidak mau ganti nama, nama Tionghoa yang tetap dipakai dianggap sebagai indikasi tidak setuju dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk assimilasi, jadi bisa ditolak permohonan naturalisasinya. Jadi, pada umumnya orang2 yang mengajukan naturalisasi di antara tahun 1966-1970, telah melenyapkan nama Tionghoanya sebagai bukti adanya’goodwill’dan kemauan untuk assimilasi dengan masyarakat Indonesia umumnya, yaitu dengan usaha menghilangkan ethnik Tionghoanya.

Dengan dikeluarkannya instruksi No.D/T/1/2 tanggal 9 Nopember 1966, Menteri Kehakiman telah menginstruksikan untuk menangguhkan pelaksanaan penyelesaian dwi kewarganegaraan. Baru setelah dibekukan hampir 2 tahun, 1 Februari 1968 penyelesaian pernyataan memilih kewarga-negaraan RI berdasarkan perjanjian penyelesaian dwi kewarga-negaraan dapat diterima kembali oleh pengadilan negeri. Yaitu berdasarkan instruksi Menteri Kehakiman No. DT/1/5 tanggal 1-2-1968.

Dengan surat keputusan Menteri Kehakiman No. J.B./4/1/5 tanggal 15 Juni 1968, biaya untuk pewarga-negaraan yang ditentukan oleh UU No.62 tahun 1958, dinaikkan dari Rp.30.000,- menjadi Rp.100.000,- Setelah hubungan diplomatik dengan RRT dibekukan, perjanjian penyelesaian dwi kewarga-negaraan antara RI-RRT secara sepihak dibatalkan oleh RI dengan ketentuan UU No.4/1969 tanggal 10 April 1969.

Patut diperhatikan, bahwa setelah terjadi G30S/PKI, hubungan RI dengan Taiwan menjadi berkembang lebih akrab. Taiwan telah memberi credit pada Indonesia yang semula dijanjikan sebanyak US$.20 juta, kemudian hanya diberi US$.10 juta dengan bentuk barang2 konsumsi bikinan Taiwan. Belum jelas, apakah hubungan baik ini akan menyebabkan orang2 peranakan Tionghoa yang semula berkewarga-negaraan Indonesia dan telah lama hidup/menetap di Taiwan, bisa mendapat kelonggaran untuk kembali ke Indonesia dan tidak dengan jalan naturalisasi tapi dengan jalan optie untuk kembali jadi warga-negara Indonesia. Karena ada keputusan Menteri Kehakiman No.J.M./4/6 tanggal 1 Nopember 1969, bagi orang2 yang memenuhi syarat sebagai berikut::

a. Semasa adanya larangan bagi warga-negara RI untuk pergi ke Taiwan dan meninggalkan Indonesia sebagai warga-negara RI dengan pasport RI;

b. Mereka tiba kembali ke Indonesia dengan visa masuk ke Indonesia, dan visa itu dikeluarkan dari HongKong.

Perkembangan dengan peristiwa2 yang terjadi selama ini menimbulkan perubahan2 politik yang besar sekali di Indonesia. Di jaman Bung Karno sebagai Presiden Indonesia, diusahakan pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 dengan penegasan, bahwa istilah’dikuasai’oleh negara berarti juga ‘dimiliki oleh negara, jadi pembangunan ekonomi nasional diusahakan dengan melaksanakan prinsip ‘BERDIKARI’. Tapi, sekarang setelah Bung Karno disingkirkan, RI membatalkan ketetapan MPR-S ‘Banting Stir untuk BERDIKARI’ menjadi menjalankan pintu dibuka lebar2 untuk masuknya modal2 asing.

VI. DENGAN PINTU TERBUKA DAPATKAH PELAKSANAAN UUD DI-MURNIKAN?

Dengan semboyan ‘Memurnikan pelaksanaan UUD 45’, bung Karno disingkirkan. Yang katanya secara konstitutionil, karena dengan persetujuan MPR-S. Tapi jelas, komposisi politik MPR-S dan DPR-GR terlebih dahulu dirombak dengan menyingkirkan pendukung setia Bung Karno, sehingga imbangan kekuatan sangat tidak menguntungkan Bung Karno. Pendukung2 setia Bung Karno satu persatu ditangkap untuk ditahan tanpa proses hukum. Bahkan ketua MPR-S Chaerul Saleh harus mati didalam tahanan dan kemudian kedudukannya diganti oleh jenderal A.H.Nasution. Dengan perubahan2 komposisi demikian itu lah Bung Karno disingkirkan secara ‘konstitutionil’, yang hekaktnya diserobot kekuasaannya.

Disingkirkannya Bung Karno sebagai Presiden pertama RI dan disahkannya jenderal Soeharto semula sebagai pejabat Presiden dan kemudian dikokohkan sebagai Presiden ke-dua RI, tentu saja kita harus memperhatikan keputusan2 yang ditentukan. Tanpa ada perlawanan dari banyak tokoh Angkatan Bersenjata, yang semula mendukung konsepsi Bung Karno untuk membentuk Persatuan Nasional effektif berporoskan NASAKOM ‘tanpa reserve’, jenderal Soeharto mengeluarkan keputusan pertamanya ‘melarang PKI dan semua ajaran2 Marxisme-Leninisme’. Tindakan pelarangan sepihak terhadap satu organisasi dan partai politik tanpa melalui proses HUKUM, tentu saja menimbulkan pertanyaan: Apakah dengan demikian pelaksanaan UUD 1945 dimurnikan? Padahal pasal 28 UUD 45 itu menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya.

Tindakan lain yang didukung oleh MPR-S ‘susunan baru’ untuk memurnikan pelaksanaan UUD 45, adalah membatalkan Ketetapan MPR-S lama yang berjudul ‘Banting Stir Untuk BERDIKARI’, dan kemudian ‘membekukan’ pelaksanaan pasal 33 UUD selama 5-6 tahun REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Karena dengan demikian baru bisa dikeluarkan Undang2 Penanaman Modal Asing untuk menggali kekayaan alam bumi Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR-S yang kemudian diperkuat oleh MPR hasil pemilihan umum pertama RI setelah menjalankan politik ekonomi ‘pintu terbuka’. Perlu juga diperhatikan, bahwa dalam rangka ‘memurnikan’ pelaksanaan UUD 45 itu, diusahakan peng-katrolan pengusaha2 ‘pribumi’ -swasta dengan berbagai macam bantuan credit dari pemerintah dan rupa2 fasilitas. Padahal, UUD 1945 tidak terdapat satu pasal-pun yang menetapkan kedudukan istimewa bagi pengusaha pribumi’-swasta nasional. Sedang Pasal 33 ayat 1 menentukan: ‘Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan’. Kenyataan2 ini tentu menimbulkan kekuatiran, bahwa dengan menggunakan istilah’memurnikan’pelaksanaan UUD 1945, justru meluncur dengan ditinggalkannya cita2 dan semangat Proklamasi 17 Augustus 1945!

Tuntutan KENSI untuk meningkatkan pelaksanaan PP-10, ternyata diatur dalam ketentuan Undang2 yang menentukan, bahwa orang asing hanya diberi kesempatan berdagang selama 10 tahun lagi, yaitu sampai dengan tanggal 1 Januari 1979, sedang usaha industri terbuka bagi orang asing hingga 1999. Undang2 itu jadi membuka kemungkinan, supaya orang asing yang sudah terlanjur berusaha dagang berubah memilih kewarga-negaraan Indonesia selama 10 tahun waktu yang disediakan, atau kemudian mengoper perusahaannya pada anak2nya yang diperkirakan sudah menjadi warga-negara Indonesia. Dengan demikian proses peralihan perusahaan dari asing menjadi nasional dapat terjadi dengan diperolehnya status nasional dengan cara naturalisasi atau pengoperan pada anak2nya.

Undang2 demikian itu dikeluarkan untuk meringankan tekanan2 luar negeri terutama negeri2 industri besar, yang diharapkan bisa memberi bantuan guna pembangunan ekonomi RI. Kalau diteliti,’bantuan2’negeri2 industri-besar itu hakekatnya adalah semacam ‘uang kunci’ untuk membuka pintu RI, dari semula menjalankan politik pintu tertutup-BERDIKARI menjadi pintu terbuka lebar bagi masuknya modal2 asing. Karena kenyataan, negeri2 industri-besar sangat membutuhkan bahan2 mentah murah kekayaan alam bumi Indonesia, lapangan penanaman modal yang menjamin keuntungan lebih besar bagi modal yang ditanam, dan pasaran bagi hasil2 industrinya. Lalu kita kenal adanya IGGI ( International Governmental Group for Indonesia) badan yang mengatur dan menyalurkan bantuan pada RI.

Perkembangan selanjutnya, setelah jenderal Soeharto dapat mengatur pembagian kedudukan pada jenderal2 dan technokrat pendukungnya, maka dihadapi masalah penyediaan dana untuk membiayai semua pekerjaan. Kecuali diperoleh dari IGGI, juga timbul masalah kebiasaan lama yang terjadi ditahun 50-an. Ketika itu, banyak panglima daerah yang untuk mengatasi kekurangan anggaran belanjanya telah melakukan berbagai usaha sampai pada usaha export hasil bumi daerah tanpa persetujuan pusat. Dan biasanya usaha2 tersebut dilaksanakan dengan bantuan pengusaha2 Tionghoa setempat, dan dengan relatienya di Singapore dan Hongkong bisa memasarkan barang2 hasil setempat keluarnegeri dan memasukkan barang2 luar-negeri yang dibutuhkan. Hubungan demikian tentu saling menguntungkan kedua belah pihak, bagi penguasa mapun pengusaha2 Tionghoa, yang melalui saluran ‘resmi’ karena praktek2 diskriminasi sulit mendapatkan ijin2 yang dibutuhkan, tapi dengan adanya hubungan demikian itu, segala ijin bisa didapat dengan mudah. Tapi, hubungan demikian itu tentunya merugikan Pemerintah Pusat, yang akhirnya harus diambil tindakan2 penertiban yang dalam praktek tidak 100% effektif. Sedang dengan dipulihkannya kembali kekuasaan para Panglima Daerah didalam kedudukan lebih tinggi, ternyata ikut pulihnya hubungan2 khusus dengan pengusaha2 Tionghoa tertentu itu dan dengan demikian timbul seperti apa yang kita kenal sistim — cukongisme.

Persekongkolan kepentingan antara pengusaha-jenderal dengan sejumlah pengusaha Tionghoa yang mampu mengerahkan relatienya diluar-negeri, khususnya Singapore dan HongKong, untuk memasarkan secara cepat berbagai macam barang2 export Indonesia dan untuk mendatangkan barang2 import kebutuhan Rakyat Indonesia, yang dapat menguntungkan usaha menstabilisasi harga dalam negeri, tambah lama tambah meluas. Tapi kenyataan adalah, tidak semua pengusaha adalah bonafide, artinya bisa merasa puas dengan penghasilan yang ada. Juga fihak pengusaha-jenderal tidak bisa merasa puas dengan penghasilan ekstra yang didapat dengan transactie secara ‘normal’ itu.

Akibatnya, sering menimbulkan transactie2 yang menyalah-gunakan wewenang dan kekuasaan yang ada. Semua tindakan2 demikian itu tentu saja sangat tidak menguntungkan kepentingan Rakyat banyak, menimbulkan ketidak puasan dikalangan pemuda2/ mahasiswa2 yang semula mendukung usaha untuk menyingkirkan Bung Karno sebagai Presiden pertama RI. Timbul kekecewaan melihat kenyataan2 yang terjadi lebih jelek dari jaman Bung Karno dahulu, dan tentunya kekecewaan ini tambah lama tambah besar. Dari pendukung regim militer jenderal Soeharto untuk menggulingkan Bung Karno, mereka mulai menjadi opposant yang tambah lama tambah sengit.

Kalau dulu para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi2 mendapatkan dukungan militer, sekarang mereka harus berhadapan dengan militer, untuk melakukan kritik dan memukul para pengusaha-jenderal tentu mengandung resiko yang berat, maka yang dijadikan sasaran adalah memukul pengusaha ethnik Tionghoa yang dituduhnya sebagai ‘cukong’. Tanpa resiko harus ditahan atau di-tembak.
Tapi ingat, dengan demikian ‘dosa’ dari segelintir cukong Tionghoa yang malafide dipukul ratakan menjadi ‘dosa’ seluruh golongan ethnik Tionghoa!
Terjadilah explosi2 rasialis yang cukup besar dan dahsyat, yang telah menimbulkan kerugian harta dan jiwa golongan ethnik Tionghoa. Seperti yang terjadi di Menado dan Bandung di tahun 1973, yang menimbulkan kerugian ditaksir tidak kurang dari US$.3 juta dan korban jiwa yang cukup mengerikan.

Kegiatan2, aksi2 ketidak puasan pemuda/mahasiswa Indonesia terhadap penyelewengan2 dan penyalahgunaan wewenang para jenderal yang menimbulkan sistim ‘cukong’, meletus sampai pada puncaknya dengan timbulnya peristiwa MALARI (Makar Lima Belas Januari 1974). Peristiwa MALARI bukan saja membuktikan adanya rasa tidak puas para pemuda/mahasiswa dengan adanya sistim ‘cukong’, tapi juga tidak puas akan membanjir masuknya modal Jepang. Dan tidak ada jalan lain, terhadap peristiwa MALARI ini Penguasa militer menurunkan tangan besi untuk menindas dan mengendalikan situasi. Patut diperhatikan adanya kenyataan, bahwa beda dengan modal raksasa USA yang sebagian terbesar mengusahakan sumber2 kekayaan alam bumi Indonesia seperti minyak dan tembaga, modal Jepang yang tidak lagi kebagian mengusahakan sumber2 alam, lebih menonjol dalam perkembangan industri manufactures, seperti textiel; electronica; assembling mobil; sepeda motor dan sepede kumbang. Perkembangan keadaan ini lebih menyolok mata daripada perkembangan usaha sumber kekayaan alam. Jadi, pemuda/mahasiswa Indonesia melakukan aksi berdemonstrasi menyasar dan menentang perkembangan modal Jepang, tapi tidak menyasar modal USA.

Sebelum terjadi peristiwa MALARI, sebetulnya menjelang Pemilu pertama dibawah kekuasaan jenderal Soeharto, sebagian dari tokoh2 mahasiswa telah mengadakan aksi menentang tidak demokratisnya pemilu itu. Mereka membentuk apa yang dinamakan GOLPUT (Golongan Putih), yang memberi suara belangko didalam pemilu itu. Dibanding dengan pemilu dijaman Pemerintah Soekarno, pemilu pertama dibawah kekuasaan jenderal Soeharto sulit untuk bisa dikatakan demokratis. Penguasa, terutama melalui badan intel-nya terlalu banyak mencampuri urusan dalam contestant didalam pemilu. Daftar calon harus di-screen terlebih dahulu dengan alasan ‘security nasional’, jadi calon2 tidak bisa ditentukan oleh partai2 politik masing2. Sedang pengurus2 pimpinan partai2 yang ada sudah lebih dahulu mengalami screening keras. Kebijaksanaan2 ini memang berdasarkan ketentuan Undang2, tapi sulit dan tidak bisa dikatakan dalam rangka me-murnikan pelaksanaan UUD 45. Apalagi undang2 yang mengatur susunan DPR dan MPR, ternyata dirumuskan sedemikian rupa sehingga hanya 40% dari anggora DPR dan MPR, sebagai badan tertinggi pelaksana kedaulatan ditangan Rakyat, adalah hasil pilihan langsung’ dari`Rakyat. Sehingga tidak aneh, kalau wartawan asing menyatakan di Indonesia hanya berlaku 40% demokrasi.

Kenyataan2 demikian ini, tentu saja sulit dan tidak bisa dikatakan sesuai dengan cita2 perintis pejuang Kemerdekaan dan cita2 Proklamasi 17 Augustus 1945. Terutama bila diperhatikan, ketika jaman penjajah Belanda, tuntutan Rakyat Indonesia adalah mencapai ‘Parlement yang volwaardig’, Perwakilan Rakyat yang dipilih langsung oleh Rakyat dengan hak penuh. Hak penuh berarti, MPR sebagai pelaksana kedaulatan ditangan Rakyat tidak bisa sebagian terbesar dari anggotanya adalah orang2 yang diangkat sendiri oleh Presiden dan bukan hasil pilihan langsung dari Rakyat!

UUD memang merupakan batu-ujian untuk menilai tepat tidaknya kebijaksanaan pemerintah. Untuk mengetahui siapa yang berkuasa disatu negeri, orang dapat dengan mudah melihatnya dari rumusan2 UUD dan berbagai macam undang2 yang berlaku di negeri itu. Dan kalau kita lihat UUD dan berbagai macam undang2 yang dikeluarkan di Indonesia setelah digulingkannya Presiden Soekarno, maka kita mendapatkan kenyataan antara lain sebagai berikut:

1. Bila kita perhatikan UUD 45, orang akan menyimpulkan bahwa, orang2 yang merumuskan UUD itu tidak berdiri dipihak pengusaha, tapi lebih mendahulukan kepentingan Rakyat terbanyak. Karena dalam pembukaan UUD 45 tercantum dengan tegas, tugas setiap pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut::

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b. Memajukan kesejahteraan umum;
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Pasal 27 ayat 2 UUD 45 menentukan: Tiap2 warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.; Pasal 31 menentukan: Tiap2 warga-negara berhak mendapat pengajaran.; Pasal 34 menentukan: Fakir miskin dan anak2 terlantar dipelihara oleh Negara. Jadi, jelas semua pasal2 yang telah ditentukan dalam UUD 45 kenyataan belum dilaksanakan secara sistimatis dan tetap terbengkalai pelaksanaannya selama pasal 33 tidak dikonsekwenkan! Baik juga dikutib penjelasan resmi yang disusun pada akhir 1945 setelah UUD 1945 di-Undangkan untuk menyegarkan ingatan kita semua. Penjelasan itu menyatakan:’ Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang.’

3. Sebegitu jauh, belum pernah dikeluarkan peraturan undang2 yang memperbaiki nasib kaum tani, yang merupakan mayoritas jumlah Rakyat Indonesia. Tidak terlihat adanya peraturan2 yang memperbaiki nasib tani tanpa tanah garapan, nasib fakir miskin dan anak2 terlantar yang jelas ditetapkan merupakan tugas negara. Belum lagi melihat kenyataan jumlah pengangguran yang terus meningkat, padahal adalah tugas negara untuk menjamin adanya pekerjaan bagi seluruh rakyat. Upah minimun sebagai jaminan setiap orang bisa hidup layak sebagai kemanusiaan, juga belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tapi sebaliknya, demi kepentingan kaum pengusaha baik asing maupun domestic, sudah dikeluarkan macam2 peraturan yang sangat menguntungkan mereka, seperti adanya ‘tax holiday’ (kesempatan berusaha dengan bebas pajak), sedang untuk modal swasta ada ketentuan hukum mengenai penyusutan harga2 alat produksi dalam menghitung keuntungan yang dikenakan pajak dllnya lagi, yang menarik dan mendorong pengusaha swasta untuk berusaha. Pincang kedengarannya, tapi adalah satu kenyataan dalam usaha untuk memurnikan’pelaksanaan UUD 45 katanya.

Melihat kenyataan2 demikian itu, orang dengan mudah bisa menyimpulkan bahwa yang berkuasa di Indonesia sekarang ini adalah usahawan2. Pengusaha2 yang menitik beratkan kemakmuran usahanya sendiri, sebagaimana kebiasaan yang berlaku setiap pengusaha akan semaximal mungkin mengejar keuntungan untuk kepentingan usahanya sendiri, dan bukan menitik beratkan usaha pada kepentingan Rakyat banyak.

Dengan demikian juga bisa disimpulkan, bahwa politik ‘pintu terbuka’ yang dijalankan sekarang ini justru mempersulit usaha untuk memurnikan pelaksanaan UUD 45 dalam arti sesungguhnya. Oleh karenanya, kita juga bisa melihat kenyataan makin banyaknya orang yang dikecewakan dan merasa tidak puas akan usaha pemerintah untuk me=ECmurnikan’pelaksanaan UUD 45 itu. Sekalipun ada juga sementara orang semula kecewa, tapi kemudian menjadi berkurang kekecewaannya dengan kenyataan menjadi’baiknya’tingkat kemakmuran pribadi. Walaupun demikian jumlah barisan orang2 yang dikecewakan dan tidak puas akan perkembangan situasi sekarang ini akan terus bertambah besar!

VII. DOLLAR MEMBANJIR, RAKYAT TERBANYAK TETAP MISKIN.

Dengan politik ‘pintu terbuka’, dollar membanjir masuk, gedung2 pencakar langit dan mewah meningkat cepat sekali jumlahnya, tapi kenyataan Rakyat terbanyak masih tetap miskin dan RI dikenal sebagai peng-IMPORT beras terbesar didunia, sekalipun dikenal juga sebagai negeri yang tanahnya subur.

Technokrat2 Indodnesia merasa sudah berjasa besar pada Rakyat Indonesia dengan meningkatnya jumlah gedung2 pencakar-langit, merasa bangga dengan lahirnya billionnairs ‘pribumi’ yang mampu memiliki helikopter pribadi. Merasa usahanya ‘berhasil’ dengan berhasilnya penekanan inflasi sampai 16% setahun didalam tahun1980. Tapi, ‘jasa’ mereka itu tentu tidak bisa dibanggakan dalam arti sesungguhnya. Terutama ketika berhadapan dengan negeri2 donor di-meja2 perundingan di Amsterdam baru2 ini. Tiap orang Indonesia tentu tidak bisa merasa bangga, bila delegasi Indonesia dinyatakan sebagai negeri’pengemis’bantuan dari negeri2 industri besar. Penilaian Menteri Belanda De Koning, dalam memberi alasan untuk membantu Indonesia menyatakan, bahwa kenyataan di Indonesia masih lebih 40% Rakyatnya hidup dibawah kemiskinan!

Kenyataan ini tentu mendorong orang untuk meneliti bagaimana sesungguhnya keadaan Indonesia sekarang ini, yang oleh technocrat dibanggakan berhasil menghimpun devisa US$.7,5 milyard dollar, tapi kenyataan tidak mampu BERDIKARI dan 40% Rakyatnya hidup dibawah kemiskinan itu! Hasil export minyak kasar RI selama tahun 1980 mencapai jumlah US$.12,285 milyard, ditambah dengan export gas-alam seharga US$.2,281 milyar, sedang hasil export non-minyak tanah berjumlah US$.5,404 milyard. Jadi sekarang ini, seluruh export Indonesia sudah mencapai US$, 19,969 milyard. Sedang ketika jaman Bung Karno, hasil export dari minyak-bumi hanya US$.60 juta dan seluruh export hanya mencapai US$.600 juta, ini sudah berani dan bertekad untuk melaksanakan politik BERDIKARI! Berusaha melaksanakan cita2 pejuang2 perintis Kemerdekaan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Sedang semboyan ‘memurnikan’ pelaksanaan UUD 45, tentu tidak seharusnya merubah Indonesia jadi negara pengemis yang minta2 bantuan luar negeri, bukan?! Karena persoalannya, terletak pada keinginan dan tekad melaksanakan cita2 jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Augustus 1945, untuk mewujudkan ekonomi nasional BERDIKARI dengan mengerahkan seluruh kekuatan secara demokratis, tanpa mengecualikan satu golongan ethnik atau golongan ideologi atau golongan agama apapun juga. Selama masih dihinggapi keinginan mengangkangi sendiri, mengangkangi kekuasaan dan kemakmuran untuk diri sendiri saja, maka selama itu BERDIKARI tidak mungkin dilaksanakan dan selama itu tidak bisa menghentikan uluran tangan untuk ….. mengemis bantuan luar-negeri!

Dari mengikuti harian2 Indonesia seperti Merdeka, Kompasdan majalah2 seperti Tempo, selama tahun 1980 hingga bulan yl tahun 1981 ini, dapat dikemukakan bahwa, membanjirnya dollar Amerika Serikat dengan politik’pintu terbuka’belum berhasil membebaskan Rakyat Indonesia dari kemiskinan dan peralihan masyarakat kolonial ke masyarakat Panca Sila sebagaimana di-cita2kan. Sebaliknya, makin jauh dan tidak terlihat bayangannya sama sekali.

Menteri Belanda De Koning yang mengutip pendapat prof.dr. Sumitro, bahwa 40% penduduk Indonesia yang berjumlah 147 juta orang, masih hidup dibawah garis kemiskinan. Ketentuan ini ditentukan oleh Prof.dr.Sumitro, bahwa garis kemiskinan itu adalah 1500 kalories sehari sebagaimana ditentukan oleh World Bank, berarti US$.75,- setahun perorang di kota dan US$.50,- setahun perorang di-desa2.

Keterangan yang menyatakan hanya 40% saja yang hidup dibawah garis kemiskinan, tentu bisa diragukan kebenarannya. Karena Menteri Kesehatan RI menerangkan, bahwa manusia Indonesia membutuhkan 2100 kalories sehari masih harus ditambah 46 gram protein. Tapi, yang tersedia hanya 1700 kalories seorang plus 37 gram protein. Jadi, kalau berdasarkan perhitungan ini, tentunya jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan jauh lebih dari 40%!

Drs.Razak Sabiil dari fraksi PPP di DPR dalam meniliti anggaran belanja negara tahun 1981-1982, mengemukakan gambaran2 yang lebih suram daripada angka2 yang diajukan Prof.dr.Sumitro, sekalipun angka2 itu dari tahun 1976, yaitu sebagai berikut:

Miskin, berarti mampu makan 320 Kg. beras setahun/per cap. berjumlah 40,5 juta orang;

Sangat miskin, berarti hanya 240 Kg. beras setahun/per cap. berjumlah 27,5 juta orang;

Termiskin, berarti hanya 180 Kg. beras setahun/per cap. dan berjumlah 17,2 juta orang.

Dari miskin sampai termiskin dalam tahun 1976 berjumlah 85,2 juta orang, jadi ditahun 1976 penduduk Indonesia lebih dari 60% termasuk kategori miskin, hidup dibawah garis kemiskinan!

Drs. Razak Sabiil juga menyatakan, bahwa struktur masyarakat Indonesia merupakan A pyramida terbaik, karena:

20% dari penduduk menguasai 80-70% pendapatan nasional, sedang 80% penduduk hanya mendapatkan bagian antara 20-30% pendapatan nasional. Gambaran dan jumlah kemiskinan Rakyat Indonesia juga dapat diperoleh dengan cara lain, yaitu:

1. Menurut keterangan Gubernur Jawa Timur, jenderal Sunandar, penghasilan nelayan diseluruh Indonesia yang berjumlah 40 juta orang, ternyata masih dibawah kebutuhan fyshik minimum (KFM), yang menurut penilaiannya harus mencapai jumlah Rp.45.000 setahun dengan nilai harga beras tahun 1981, Rp.250,-/Kg.

2. Yayasan Kesejahateraan Anak2 Indonesia dalam bulan Maret 1981 mengemukakan angka2 sebagai berikut:

a. 40,3% penduduk Indonesia adalah antara 0-15 tahun. Dari jumlah ini 20 juta adalah anak2 antara 0-5 tahun.

b. Kematian anak2’Balita'(bayi dibawah lima tahun) berjumlah 50%.

c. 36% anak2’Balita’menderita K.K.P. (Kurang Kalori dan Protein).

d. 40% anak2 pra sekolah menderita aneamia.

3. Menurut Gubernur DKI. Ibukota Jakarta-Raya, jenderal Tjokropranoto, 30% dari sejuta anak2 Balita di DKI menderita sakit kelainan otak dan kebodohan, karena kurang gizi. Tapi Dinas Kesehatan DKI dapat melaporkan, bahwa 45%’Balita’menderita kekurangan kalori/protein.

Agus Soedono dari FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) menggambarkan, bahwa sebagian terbesar Buruh Indonesia bekerja dengan upah yang belum bisa mencukupi K.F.M (Kebutuhan Fisik Minimum). Untuk menggambarkan jeleknya nasib buruh rokok bisa dikemukakan sebagai berikut:

Buruh rokok di Indonesia berjumlah 106.000 orang, ditambah dengan 278.000 pekerja yang hidup dari perdagangan rokok.

Upah buruh rokok-putih Rp.28.000 sebulan, atau Rp.935,- sehari. Sedang setiap buruh menghasilkan cukai bagi negara tiap harinya Rp.17.000,-

Upah buruh rokok-kretek hanya Rp.7.000 sebulan, jadi rata2 hanya Rp.230,- sehari. Sedang setiap buruh menghasilkan cukai untuk negara sebesar Rp.2.799,- sehari.

Ongkos untuk upah buruh dari industri rokok di Indonesia hanya 1,7% saja dari seluruh ongkos produksi.

KFM untuk buruh bujangan harus Rp.27.936 sebulan, sedang buruh berkeluarga (1 istri dengan 2 anak) harus Rp.63.000 sebulan. Jadi, buruh yang berkesempatan bekerja masih harus hidup dibawah KFM, bagaimana dengan banyak orang yang kurang beruntung dan harus nganggur???

Ada 2 macam angka yang menarik perhatian, yaitu:

1. Menurut fraksi PDI di DPR, jumlah penganggur di Indonesia kurang lebih 20% dari jumlah penduduk, yang berarti k.l. 29 juta orang;

2. Menteri Muda Abdul Gafur menyatakan ada 14,5 juta pemuda Indonesia diantara usia 15-30 tahun, yang lepas sekolah dan menganggur.

Sedang Prof.dr.Sumitro mengemukakan keterangan, bahwa selama REPELITA-III perlu diusahakan adanya pekerjaan untuk 5 X 1,3 juta = 6,5 juta pekerja, karena jumlah pekerja setiap tahun naik 1,5 juta orang. Tapi perlu juga diperhatikan, bahwa 70% dari tenaga kerja itu hanya sebagian kecil bertaraf tamatan SD, jadi sebagian besar belum tamat SD. Harus diperhatikan, bahwa seluruh tenaga kerja di Indonesia tercatat 59 juta orang.

Pengalamanpun membuktikan, bahwa usaha memberi/menyediakan pekerjaan dengan mengandalkan penanaman modal asing dan domestic nasional ternyata tidak bisa menggembirakan. Sejak PELITA-I (1969) hingga Augustus 1980 telah dibangun dan dilaksanakan investaties sebagai berikut:

P.M.D.N. 3512 perusahaan dengan investaties Rp.5,1 trillioen;

P.M.A. dengan 835 investaties Rp.5 Trillioen atau US$.8.500 milyard.

Jadi, dengan investaties sebanyak lebih dari Rp.10 trillioen itu hanya bisa menampung pekerjaan pada 1,9 juta orang. Untuk memberi pekerjaan pada seorang pekerja diperlukan investaties US$.8.500 atau kl. Rp.5 juta. Kenyataan yang kita hadapai, selama 12 tahun ini, penanman modal asing dan domestic hanya mampu menampung 1,9 juta orang pekerja, sedang jumlah tenaga kerja setiap tahunnya meningkat dengan 1,2 juta orang. Dan perlu diperhatikan, bahwa dengan masuknya PMA dan adanya PMDN, banyak perusahaan2 kecil, yang mampu menyediakan kerja pada banyak orang, karena bersifat labour-intensive, pada gulung tikar. Tidak lagi mampu bersaing dengan perusahaan2 modal asing dan PMDN yang menggunakan lebih banyak mesin-modern. Jumlah pengangguran dengan demikian meningkat lagi lebih besar dengan gulung tikarnya pabarik2 biskuit, permen, limun dllnya lagi. Bahkan mungkin peningkatan pengangguran lebih besar jumlahnya dengan penampungan tenaga kerja yang bisa dihasilkan dengan PMA dan PMDN selama 12 tahun ini.

Kalau pintu terbuka ternyata tidak bisa menolong mengatasi masalah perburuhan, lalu bagaimana dengan nasib kaum tani?

Berdasarkan sensus 1980, penduduk Indonesia yang berjumlah 147 juta orang, 65% dari jumlah ini berusia dibawah 25 tahun, 82% dari jumlah penduduk ituhidup tersebar di 61.158 desa. Untuk menggambarkan suramnya penghidupan ekonomi di desa2 dapat dikemukakan, bahwa hanya 20% dari jumlah uang dalam peredaran yang beredar di-desa2. 70% dari jumlah uang peredaran berada di Jakarta-Raya, sedang 10% lagi beredar di-kota2 besar lainnya.

Bayangkan, 70% kaum tani di Indonesia adalah termasuk petani ‘gurem’, artinya hanya memiliki tanah tidak lebih dari 0,23 Ha. Usaha untuk melaksanakan landreform, pembagian tanah pada penggarap tanah, yang sudah dimulai dijaman Presiden Soekarno sejak tahun 1960 masih tetap saja macet. Karena banyak’bapak2’dikota besar, yang dikenal sebagai OKB, pada memborong tanah2 sebagai penanaman modal tabungannya. Yang dianggap pembelian tanah merupakan wardavast, lebih kokoh nilainya daripada membeli emas.

Penimbunan tanah2 demikian ini, tentunya mengurangi daya produksi di desa2, karena berkurangnya napsu menggarap tanah, atau tanah digunakan untuk kepentingan lain yang lebih menguntungkan.

Jadi, ‘pintu terbuka’ dengan menyisihkan pelaksanaan pasal 33 UUD 1945, tidak menimbulkan perbaikan bagi kaum tani Indodnesia dan tidak membawakan perkembangan baik bagi desa2 di Indonesia.

Di atas dikemukakan, bahwa 70% tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur dan perlu diberi pekerjaan belum mencapai tamat SD. Kenyataan ini tentunya harus mendorong perbaikan tingkat pendidikan di Indonesia, apalagi perusahaan2 modern biasanya lebih banyak menggunakan mesin2 yang tidak lagi memerlukan pendidikan sekolah lebih tinggi. Kenyataan, didalam meneliti keadaan pendidikan di Indonesia sekarang ini, orang tidak bisa tidak menjadi lebih kecewa. Tiap tahun terjadi kekurangan tempat sekolah bagi anak2 yang harus sekolah. Jumlah permintaan untuk tempat sekolah jauh melebihi dari persediaan bangku sekolah yang ada. Sehingga menimbulkan semacam ‘perdagangan’ tempat duduk sekolah dan hanya menguntungkan mereka2 yang’mendagangkan’bangku sekolah. Keadaan di kota metropolitan Jakarta Raya sendiri, juga masih menyedihkan. Di tahun 1981, menurut Sekretartis Kantor Wilayah PDK Jakarta harus disediakan tempat duduk SMP untuk kl. 100.000 lulusan SD. Tahun lalu (1980) yang lulus SD ada 112.000, tapi karena orang tua banyak yang tidak mampu meneruskan anaknya sekolah, maka yang mendaftarkan untuk masuk SMP hanya 85.000 anak saja. Kemampuan untuk menampung anak2 masuk SMP di Jaya (Jakarta Raya) hanya 64.000 saja. Lulusan SMP tahun 1981 diduga 76.000 anak, sedang penampungan SMA hanya mampu menampung 27.000 anak saja. Kalau keadaan pendidikan di-ibukota Jakarta Raya, kota yang sudah menjadi metropolitan, masih demikian menyedihkan, bagaimana keadaan di-kota2 lain?! Dan tentu lebih tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan pendidikan di-desa2?!

Menurut Prof.Soedarto SH., Rektor Universitas Diponegoro-Semarang, jumlah lulusan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) tahun 1981 ada 510.00 orang, tapi daya tampung seluruh universitas negeri dan swasta hanya 123.000 orang saja. 10 Universitas negeri hanya mempunyai daya tampung 14.500 orang saja. Prof.Dr.D.A.Tiana Amidjaya, Dir.Jen.Pendidikan Tinggi, menghitung persentasi daya penampungan seluruh universitas di tahun 1975 masih berjumlah 32% dari seluruh lulusan SLTA, tapi ditahun 1981 merosot menjadi hanya 11% saja, karena pembengkakan jumlah lulusan SLTA jauh melebihi imbangan kenaikan jumlah penampungan bangku sekolah perguran tinggi. Selanjutnya dikatakan juga, bahwa produktivitas semua fakultas perguruan tinggi Indonesia hanya mencapai 4% saja. Yang terbaik adalah fakultas kedokteran dengan index produktivitas 10%, disusul fakultas pertanian, technik dan terakhir hukum. Dijelaskan, index produktivitas itu adalah jumlah mahasiswa yang lulus dibanding dengan jumlah mahasiswa yang ada dan yang paling ideaal seharusnya 20%.

Jadi, keadaan pendidikan dan perguruan tinggi di Indonesia jauh dari memuaskan atau sangat m e n g e c e w a k a n. Tertinggalnya penampungan masuk sekolah bagi anak2 sekolah ternyata membuat ilmu di Indonesia berkembang menjadi’barang dagangan’dengan harga yang cukup tinggi. Bahkan harga untuk bisa masuk universitas swasta cukup lumayan, tercatat lebih tinggi dari harga tiket plane bolak-balik ke Eropah. Tentu akibatnya pendidikan perguruan tinggi hanya bisa dinikmati oleh anak2 yang orang tuanya maha mampu saja……..! Dan bukan berdasarkan kepandaian dari anak2 itu sendiri.

Dari pernyataan2 yang dikutip diatas, tentu tidak bisa ‘membanggakan’ hasil2 yang dicapai dari ‘politik pintu terbuka’, karena politik tersebut ternyata menyingkirkan pasal 33 UUD 45, menyingkirkan pelaksanaan banyak pasal UUD tentang kesejahteraan Rakyat. Dan lebih tidak bisa dikatakan semua ini adalah hasil usaha’memurnikan’pelaksanaan UUD 45! Tapi, adalah satu pembelokan 180dari cita2 Proklamasi Kemerdekaan dan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

Untuk lebih jelas, kita masih bisa melihat kenyataan2 bahwa selama 20 tahun Presiden Soekarno berkuasa, jumlah hutang luar-negeri hanya mencapai US$.2,5 milyard, tapi jenderal Soeharto dengan’pintu terbuka’itu, hutang luar-negeri telah mencapai US$.16,6 milyard dengan catatan, masih ada’Public Debt'(hutang umum) RI yang telah mencapai US$.23 milyard pada 1 Juni 1981. Disamping itu perlu ditegaskan juga, bahwa harga minyak bumi Indonesaia yang diexport sejak tahun 1973 terus meloncat naik, sehingga menurut Menteri Keuangan dalam bulan April yl., hasil export RI telah mencapai jumlah US$.21 milyard dan dengan cadangan devisa mencapai jumlah US$.8 milyard.

Musyawarah Daerah Dewan Harian Angkatan 45 harus menyatakan, bahwa sumber kerawanan sosial-politik selama dasawarsa 80-an ini adalah:

1. Suasana ketidak adilan;
2. Pengingkaran azas kerakyatan;
3. Belum terwujudnya pemerataan kemakmuran.

Satu penilaian dari organisasi Angkatan 45 yang tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja.

VIII. PERUT MANUSIA TETAP TIDAK BISA KENYANG.

Membanjir masuknya dollar tetap tidak berhasil membebaskan Rakyat Indonesia dari kemiskinan. Tentu saja kekecualian bagi mereka2 yang berkuasa dan mengatur penggunaan dollar2 yang mengalir masuk, karena sebagian mengalir masuk kekantong pribadinya. Untuk jelasnya bisa dikemukakan seperti apa yang dinyatakan dalam laporan consortium bank international dan yang dikutib oleh tulisan Jean Jaques Gugenheim berjudul : Le Development du Sous-development en Indonesia’yang dimuat dalam Le Monde Diplomatique April 1977. Laporan itu menyatakan, bahwa tiap tahun ada diexport dalam jumlah besar yang tidak diketahui milik siapa dan untuk apa, sampai berjumlah US$.300 juta. Lain contoh lagi, adalah peristiwa’uang simpanan’haji Thahir pada 3 Bank Asing di Singapore yang mencapai jumlah US$.80 juta, sedang yang US$.35 juta masih menjadi sengketa. Haji Thahir dimasa hidupnya adalah secretaris dari dr. jenderal Ibnu Sutowo, directeur utama Pertamina. Gajih resmi yang diperoleh hanya US$.9.000 setahun, tapi ketika meninggal dunia, ia bisa meninggalkan warisan harta yang diketahui saja US$.80 juta, jadi sama dengan gajihnya selama 9.000 tahun! Haji Thahir oleh penguasa dinyatakan sebagai’pahlawan’dan dimakamkan di Taman Pahlawan. Sayang tidak dijelaskan alasan2 dia diangkat menjadi seorang pahlawan. Karena tidak sedikit orang menjadi heran, lebih dari separoh Rakyat Indonesia masih harus hidup dibawah garis kemiskinan, dibawah garis KFM, tapi dia tegel, atau tega menikmati hidup yang begitu mewahnya dengan menghimpun harta kekayaan demikian besarnya untuk diri sendiri.

Yah, ini hanya satu contoh Haji Thahir. Dan dibawah kekuasaan jenderal Soeharto sekarang ini kalau diteliti, tidak sedikit penguasa2 memilikim gedung2 pribadi baru yang mewah2, bahkan lebih mewah dari istana Merdeka. Ada juga seorang pejabat yang bisa memiliki’ranch’dengan kuda2 balap import, yang ongkos makannya saja untuk satu kuda sehari sudah lebih dari cukup untuk ongkos hidup berdasarkan KFM satu keluarga (suami-istri dengan 2 anak) dari kebanyakan Rakyat Indodnesia.

Beberapa tokoh oposisi dan diakui juga oleh Prof.dr.Sumitro sebagai Menteri Research, bahwa penggunaan anggaran belanja negara mengalami ‘kebocoran’antara 30-40% dan atas dasar perhitungan pengeluaran anggaran belanja kl. US$.10 milyard, maka uang negara yang lenyap akibat ‘bocor’ itu kl. US$. 3 hingga 4 milyard! ‘Bocor’berarti tidak bisa dipertanggung jawabkan kemana perginya dan digunakan untuk apa. Baik DPR, Badan Pemeriksa Keuangan sampai MPR ternyata tidak bergigi’untuk bisa memeriksa dan usaha untuk mengatasi kebocoran2′ keuangan negara itu. Orang tentu bisa menghitung sendiri, kalau jumlah uang kebocoran’itu digunakan untuk perbaikan nasib Rakyat banyak, tentu bisa mengakhiri kemiskinan dengan lebih effektif.

Undang2 Dasar 1945 jelas menunjukkan, bahwa generasi-tua yang merumuskan UUD itu menghendaki perubahan structur masyarakat kolonial menjadi structur masyarakat dengan kedaulatan penuh ditangan Rakyat Indonesia sendiri. Jadi, yang diutamakan bukanlah penggantian importier Belanda menjadi importier’pribumi’, dan lebih2 tidak ada maksud sama sekali penggantian exportier Tionghoa atau Jepang dengan exportier’pribumi’. Melainkan berusaha sekuat tenaga untuk membangun ekonomi nasional yang demokratis dan mampu memakmurkan kehidupan Rakyat terbanyak. Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 33, yang jelas menyatakan:’Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan; 2. Cabang2 produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara; 3. Bumi, dan air dan kekeyaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk se-besar2nya kemakmuran Rakyat.’Sekali lagi perlu digaris bawahi’untuk se-besar2nya kemakmuran Rakyat’, jadi bukan hanya untuk sementara pejabat2, sementara penguasa atau keluarga dan sekomplotannya saja.

Meneliti perkembangan situasi sekarang ini, didapat kenyataan bahwa yang diutamakan adalah pergantian warna kulit pengusaha, dan kemakmuran hanya jatuh pada sementara penguasa dan komplotannya. Baik kita lihat perkembangan yang menunjukkan kenyataan2 tersebut:

1. Seperti dikemukakan diatas, sejak 1 Januari 1979 distribusi barang2 dagangan atau kegiatan perdagangan tidak lagi boleh dilakukan oleh orang asing. Jadi pengusaha2 harus lebih dahulu naturalisasi menjadi warga-negara Indonesia, atau menurunkan usahanya pada anak2nya. Yayasan Management Informasi yang dipimpin oleh Christianto Wibisono mengutib daftar perusahaan2 perdagangan di Indonesia menurut catatan Dept. Perdagangan & Koperasi pada akhir Maret 1979 sebagai berikut:

Jenis usaha dagang Pribumi Non-Pribumi
Perusahaan Besar 10.022 7.576
Menengah 30.493 38.323
Pertokoan 31.193 48.265
Kecil 54.612 25.705

Total: 126.320 119.869

Jadi, dibidang perdagangan kedudukan’pribumi’sudah lebih banyak dibanding dengan yang’non-pribumi’, terutama dibidang jenis perusahaan besar dan kecil.

2. Berdasarkan penilaian JETRO, badan organisasi Jepang dibidang perdagangan dan usaha2 penanaman modal asing Jepang di Indonesia, di Indonesia sekarang ini sedang tumbuh’big ten pribumi’. Top ten itu adalah:

1. Sudarpo Sastrosatomo;
2. Nyonya Rukmini Zainal Abidin;
3. Probosutejo;
4. A.Baramuli;
5. Syarnubi Said;
6. Hasyim Ning;
7. Siswono Judo Husodo;
8. Julius Tahya;
9. Dr.Ibnu Sutowo;
10. Poncho Nugroho Sutowo.

Majalah’Tempo’pernah menyatakan bahwa Sudarpo, Nyonya Rukmini dan Julius Tahya lebih banyak berpatungan dengan investor dari Europa dan Amerika Serikat. Sedang diantara ‘top ten’ itu, yang termasuk angkatan muda adalah Siswono Judo Husodo dan Poncho Nugroho Sutowo.

3. Drs. Christianto Wibisono dengan Yayasannya telah mengadakan penelitian berdasarkan pasal 23 Kitab Undang2 Hukum Dagang. Yang telah diteliti ada 2000 Tambahan Berita Negara RI, karena pasal KUHD mewajibkan pendaftaran perusahaan baru. Seluruh modal besar perusahaan2 PMA dan PMDN yang didirikan antara 1967-1980 berjumlah US$.2,5 milyard. Sedang persentasi pemilikan saham perusahaan2 PMA menurut bangsa/golongan ethnik adalah sebagai berikut:

Jepang 20%
Lain2 14,53%
Swasta ‘Pribumi’ 12,77%
Hong Kong 10,14%
‘Non-Pribumi’ 9,70%
Negara RI 9,24%
M.E.E. 9,20%
U.S.A. 7,48%
ASEAN 6,90%

Imbangan pemilikan saham dalam perusahaan2 PMA itu telah menggambarkan, bahwa anggapan golongan non-pribumi masih dominat, ternyata tidaklah tepat. Membanjirnya dollar masuk ke Indonesia menimbulkan’top ten’pribumi dan masih banyak pribumi lainnya yang dapat ikut investaties dalam perusahaan2 dengan status PMA, yaitu berdasarkan UU Penanaman Modal Asing.

Sekalipun menurut JETRO 206 perusahaan Jepang di Indonesia mengalami kesulitan memperoleh partner’pribumi’yang bonafide, tapi dari komposisi perusahaan’patungan'(Joint venture) tetap diusahakan memperoleh partners’pribumi’. Karena masalah relaties, hubungan dengan pejabat2
penguasa akan lebih memudahkan memperoleh macam2 fasilitas dan ijin2 bisa cepat keluar, yang sangat menguntungkan. Hasil research drs.Chrisstianto bisa memberikan gambaran komposisi usaha2 patungan sebagai berikut:

INVESTOR PRIBUMI NON-PRIBUMI MEMBAUR LANGSUNG
Jepang 99(48,4%) 95(46,12%) 12
Hong Kong 46 45 6 7
M.E.E. 71 28 1 31
ASEAN 23 28 1 8
U.S.A. 44 12 4 12
LAIN-LAIN 67 28 5 12

Dari daftar tersebut ternyata, bahwa investor M.E.E. paling banyak yang menggunakan partners’pribumi’, atau diusahakan langsung tanpa ber-partners. Sedang Jepang umumnya diusahakan dengan berpartners, dan modal Hong Kong yang ditanam di Indonesia ternyata menggunakan partners ‘pribumi ‘dan’non-pribumi’hampir sama jumlahnya. Sedang ASEAN nampak lebih banyak berpartner dengan’non-pribumi’, 28 dibanding dengan 23.

Patut diperhatikan, bahwa syarat bagi warga-negara Indonesia, baik ia’pribumi’maupun’non-pribumi’, untuk berpartisipasi dengan modal asing dalam usaha2 tergolong PMA, adalah cukup berat. Yaitu harus mampu menyediakan modal 20% dari modal usaha yang disetorkan! Untuk memungkinkan golongan ‘pribumi’ berpartisipasi, Bank Indonesia membentuk Lembaga Keuangan guna membantu mereka, yaitu antara lain yang dikenal dengan UPPINDO (Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia). UPPINDO dalam melaksanakan bantuan juga membuat syarat, yaitu usaha2 PMA itu harus menghasilkan barang2 yang dibutuhkan oleh Rakyat banyak, seperti textil; cat dllnya. UPPINDO hanya membantu maximal 25% dari modal yang ditanam dan maximal sebesar Rp.700 juta. Syarat lain, peminta kredit harus seorang pengusaha yang sudah berpengalaman dan berhasil memimpin satu usaha yang berjalan baik. Disamping UPPINDO, Bank Indonesia juga mengijinkan 2 lembaga lain (Privat Development Finance Coy’dan P.T. Bahana) untuk bekerja sebagai lembaga keuangan yang membantu pengusaha2’pribumi’untuk berpartisipasi dengan modal2 asing.

BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) ditahun 1978 telah menjalankan kebijaksanaan, agar supaya modal nasional ikut dalam usaha PMA sedikitnya 20% dari modal yang ditanam. Sedang mulai terhitung 1981, dalam 10 tahun diusahakan peralihan modal asing menjadi modal nasional, sehingga perusahaan2 PMA mencapai imbangan modal 49% asing dan 51% nasional. Jadi, semua usaha2 pemerintah itu adalah untuk menciptakan pengusaha swasta nasional, terutama dalam usaha mengkatrol pengusaha’pribumi’dengan bantuan kredit sampai berjumlah Rp.700 juta seorang. Tapi, dalam kenyataan juga bisa kita lihat, bahwa tidak sembarang’pribumi’bisa mendapatkan bantuan kredit guna bisa berpartisipasi dengan modal asing besar itu. Karena dalam kenyataan perkembangan usahawan di Indonesia, umumnya perwira2 tinggi sajalah yang berhasil menjadi usahawan yang berpartners dengan PMA atau PMDN.

Research yang dilakukan oleh drs.Christianto juga menunjukkan, bahwa dari 2061 perusahaan PMDN hanya 968 yang mengumumkan akta-nya. Modal dasar usaha PMDN yang diteliti ada Rp.1,4 trillioen. Modalnya 26,9% menjadi milik’non-pribumi’, 11,2% menjadi milik’pribumi’dan 58.75% dimiliki oleh perusahaan2 negara RI. Jadi, juga dibidang PMDN ini tidak dapat dikatakan, bahwa kedudukan’non-pribumi’adalah yang dominant. Walaupun demkian, BKPM tetap merasa belum puas dan dalam tahun 1981 diusahakan supaya PMDN menjadi berwarna’pribumi’dengan proses mengalihkan pemilihan saham, sehingga mencapai imbangan 50%’pribumi’dan 50%’non-pribumi’, dan pimpinan usaha juga harus mencapai imbangan 50 : 50.

Didalam meneliti kebijaksanaan memberi bantuan kredit pada pengusaha2 swasta ‘pribumi’ diperoleh kesan, bahwa bantuan kredit pemerintah itu hanyalah dalam usaha memperkokoh kedudukan penguasa. Sangat menarik perhatian, bahwa jumlah macam kredit yang diberikan selalu bertambah dengan jumlah yang meningkat menjelang pemilihan umum yang dilakukan. Karena yang diberi kredit itu tentu saja adalah orang2 yang terpilih, maka melalui pemberikan kredit dapat diharapkan diperkokohnya ‘grip’atas’floating mass’, yaitu Rakyat terbanyak yang hidup di-desa2 harus dibebaskan dari cengkereman partai2 politik. Jadi, kitapun bisa melihat kenyataan bahwa partai2 politik tidak dibolehkan masuk ke-desa2 dan dilarang melakukan kampanye pemilu di-desa2.

Kecuali jumlah2 kredit yang mencapai Rp.700 juta bagi seorang swasta’pribumi’, dalam usaha mengganti alih pengusaha non=ECpribumi’menjadi’pribumi’, diadakan rupa2 kredit antara lain yang dinamakan kredit mini, KIK (kredit investasi kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen), dan paling kecil Kredit Candak Kulak untuk bakul2 dipasar. Menurut keterangan Gubernur Bank Indonesia kepada Komisi VII DPR, untuk dua macam kredit saja, yaitu KIK dan KMKP Bank Indonesia harus mengeluarkan uang sebanyak Rp.1,5 milyard sehari. Drs.Sartono Kadri, kepala desk Kredit kecil Bank Indonesia pada pers pada akhir tahun 1980, selama tahun 1980 hingga September 1980 telah dikeluarkan kredit untuk pengusaha2’pribumi’sebagai berikut:

Kredit mini Rp.025 milyard
KIK/KMKP Rp.454 milyard
BIMAS Rp.124 milyard
Kredit kecil lainnya Rp.204 milyard

Jumlah kredit2 kecil itu telah mencapai jumlah 65% dari seluruh kredit yang diberikan oleh pemerintah pada pengusaha2 swasta’pribumi’dalam tahun 1980 hingga September 1980. Jumlah kredit pada swasta’pribumi’telah mencapai jumlah Rp.1.344 milyard. Dijelaskan juga, bahwa dalam tahun 1980 hingga 1 Oktober 1980, tiap hari masih diperlukan Rp.1,3 milyard untuk kredit KIK/KMKP, tapi setelah Oktober jumlah itu menanjak menjadi Rp.1,6 milyard tiap harinya. Kalau semula ditentukan bahwa untuk memperoleh kredit KIK/KMKP sipemohon harus membuktikan dapat menyediakan modal sendiri 25% dari jumlah yang diminta, sekarang syarat ini diperingan hingga modal yang harus disediakan sendiri cukup 10% dari jumlah kredit yang diminta. Kredit bisa mencapai Rp.75 juta pada setiap pemohon.

Menteri Ali Wardhana menerangkan, bahwa dalam waktu 1=87(satu setengah) tahun, jumlah penerima KIK dari 40 ribu orang meningkat menjadi 80 ribu orang, sedang penerima kredit KMKP dari 300 ribu orang meningkat menjadi 700 ribu orang.

Cara pemberian kredit demikian ini, bisa dikatakan hanyalah merupakan pembagian rejeki, bahkan mungkin dengan tujuan politik tertentu, yaitu dengan harapan penerima kredit adalah tokoh2 di-desa2 yang dapat menghimpun suara dalam pemilu. Dipihak lain, terjadi juga kemacetan pemberian kredit oleh Bank Rakyat Indonesia, antara tahun 1970-1979 tercatat kemacetan kredit sampai berjumlah Rp.2 trillioen, disamping penghapusan pinjaman kredit ditahun 1979 mencapai Rp.10 milyard.

Tapi satu hal yang harus diperhatikan, pemberian kredit2 yang begitu besar, ternyata tidak membawakan pengaruh yang baik dalam usaha mengurangi jumlah pengangguran dan kemakmuran Rakyat Indonesia. Kenyataan dalam proses pembagian’rejeki’itu, usaha memperkecil jumlah pengangguran tidak menggembirakan, usaha peningkatan taraf hidup Rakyat banyak juga dikecewakan, juga peningkatan penghasilan negara dari pajak-penghasilan pengusaha2 tidak’membaik’. Hal ini bisa kita lihat dari kenyataan2 sebagai berikut:

1. Dir.Jen.Pajak Drs.Sutadi Suharyo pada Komisi VII DPR memberikan keterangan :’Sedikitnya 1/3 dari 36.997 perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak perseroan ternyata wajib pajak ‘tender=EC. Perusahaan2 itu didirikan untuk ikut ‘tender, bila kalah dalam ‘tender, mereka ‘menghilang dan sulit untuk ditemukan. Dari 200 perseroan di Jakarta hanya 68 saja yang kena pajak effektif. Di tahun 1979 dikeluarkan 35.000 surat pemberitahu pajak, tapi hingga akhir Januari 1980 tidak ada kabar ceritanya. Dari perusahaan2 PMA hanya 600 yang kena pajak, dari perusahaan2 PMDN hanya 2577 yang kena pajak, sedang perusahaan diluar PMA dan PMDN mencapai 33.510 yang kena pajak.

2. Pemasukan pajak non-minyak ditahun 1978 –1979 hanya Rp.1.117 milyard dan jumlah ini sama dengan 5% dari GDP. Pajak minyak dari perusahaan2 asing minyak mencapai Rp.2.309 milyard sama dengan 11% dari GDP. Menurut seorang ahli keuangan Jerman, Dietrich Lerche, dari Lembaga Friedrich Neuman di Bandung, menyatakan hanya 28% pajak non-minyak yang dibayar, sedang kurang lebih 70% pajak non-minyak itu digelapkan.

Menjelang pemilu yang akan datang tahun 1982 ini, penguasa ternyata merasa perlu untuk memperluas usaha mengkatrol pengusaha2’pribumi’. Untuk itu dikeluarkanlah Keputusan Presiden No.14 tahun 1980 yang kemudian disempurnakan menjadi Kep.Pres. No.14 A/1980. Dibanding dengan kredit2 kecil seperti yang dikemukan diatas itu, Kep.Pres No.14-A ini dapat dikatakan menunjukkan’kemajuan’, yaitu istilah’ekonomi lemah’tidak lagi diartikan 100% pribumi. Keputusan Presiden ini hendak mendorongkan assimilasi ekonomi dengan dibuatnya ketentuan’ekonomi lemah’adalah perusahaan yang 50% modalnya dimiliki oleh’pribumi’dan sebagian besar pengurusnya atau lebih dari separoh terdiri dari’pribumi’.

Tapi, kita menghadapi kejanggalan dengan sebutan istilah’ekonomi lemah’, karena adanya ketentuan yang memberikan pembatasan bahwa, untuk perusahaan dagang dan jasa, hak milik yang bebas dari ikatan hutang tidak melebihi Rp.25 juta, sedang untuk perusahaan industri dan kontraktor bangunan hak milik yang bebas dari ikatan hutang tidak melebihi Rp.100 juta. Dengan demikian, sebagian terbesar dari perusahaan2 yang ada hak milik-nya masih diatas angka2 yang ditetapkan. Jadi, mereka2 itu tidak bisa’menikmati’bantuan2 khusus yang seharusnya bisa didapat dengan Kep.Pres. No.14-A/1980 itu. Dengan demikian tentunya bisa ditarik kesimpulan, bahwa Kep.Pres itu bukan untuk’melindungi’golongan2 yang sungguh2 lemah ekonominya, tapi hanya bertujuan untuk memberi kesempatan pada golongan pengusaha tingkat tertentu saja.

Pengusaha2 yang memenuhi syarat2 seperti diatas itu memperoleh perlakuan khusus antara lain sebagi berikut:

1. Untuk kontrak2 pemborongan bangunan atau menyediakan barang2 guna keperluan pemerintah sampai jumlah Rp.20 juta tidak diadakan’tender'(lelang). Dibagikan pada perusahaan2 yang terdaftar didaerah bersangkutan.

2. Untuk kontrak2 hingga Rp.50 juta diadakan’tender’diantara pengusaha2 lemah didaerah bersangkutan.

3. Untuk kontrak antara Rp.50 juta — Rp.100 juta, diadakan’tender’antara semua pengusaha’domestic’dengan ketentuan pengusaha’ekonomi lemah’akan tetap dimenangkan, bila tawaran harganya masih berada hingga 10% dibawah harga penawaran terrendah dari pengusaha domestic.

4. Untuk kontrak antara Rp.100 juta — Rp.200 juta, diadakan’tender’antara pengusaha2 domestic.

5. Untuk kontrak diatas Rp.200 juta diadakan’tender’dengan pengusaha asing boleh ikut serta, dengan ketentuan bila kontraktor asing yang memenangkan’tender’diwajibkan untuk mengajak serta kontraktor pengusaha’ekonomi lemah’.

Kep.Pres.No.14-A/1980, kemudian disusul lagi dengan Kep.Pres.No.10/1980 yang menentukan kontrak diatas Rp.500 juta ditentukan oleh sebuah panitia khusus yang diketuai oleh Sekretariat Negara Jenderal Soedarmono. Kemudian di tahun 1981, ketentuan2 ini terpaksa harus disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Kep.Pres.18/1981, karena menghadapi kenyataan perusahaan ekonomi lemah yang memenangkan’tender’lalu menyerahkan pekerjaan pada pengusaha lain dan karena dalam pelaksanaan pembayaran pemborongan terjadi macam2 exces. Kep.Pres. No.18 itu menentukan pengusaha ekonomi lemah yang memenangkan’tender’wajib mengerjakan sendiri, tidak boleh dioper keperusahaan lain. Dan dengan harapan banyak pekerjaan yang diserahkan pada perusahaan2’ekonomi lemah’, yang sekarang ter-katung2 pelaksanaannya, bisa dilaksanakan secara lebih tertib. Kenyataan2 yang terjadi ini tentu membuktikan, bahwa usaha mengkatrol orang perorang yang dinyatakan ‘pribumi’ sebagai pengusaha dengan kelonggaran2 kredit uang negara, adalah satu pemborosan yang luar biasa, yang sangat tidak menguntungkan usaha meningkatkan taraf-hidup dan kemakmuran Rakyat terbanyak. Apalagi, melihat kenyataan bahwa sistim demikian itu membuka kesempatan lebih baik untuk korupsi. Ada juga kontraktor yang menyatakan, bahwa pekerjaan terpaksa ditelantarkan. Karena disamping pembayaran2 kurang lancar dengan exces2 tertentu, untuk bisa memperoleh pekerjaan sub-kontraktor harus membayar terlebih dahulu para kontraktor’ekonomi lemah’yang memperoleh kontrak antara 26-30% dari nilai proyek dengan perincian:

10% untuk keuntungan kontraktor’ekonomi lemah’yang memperoleh’tender’dan tidak perlu kerja apa2 lagi; 4,5% untuk membayar pajak; Sisanya untuk biaya tak terduga.

Dengan dikeluarkannya Kep.Pres.No.14-A/1980 yang menimbulkan banyak proyek ter-katung2, sehingga pemerintah perlu menyediakan kredit2 khusus sampai mencapai jumlah ratusan milyard rupiah. Memang, kebijaksanaan2 demikian ini tentu menimbulkan pertanyaan: Kapan rakyat banyak bisa turut menikmati kebijaksanaan2 istimewa itu? Karena kenyataan yang berjalan, disatu pihak kebijaksanaan itu hanya mengutamakan’pribumi’, dipihak lain hanya segelintir’pribumi’tertentu yang bisa dapat perlakuan istimewa itu. Pemerintah tetap merasa perlu mengeluarkan kebijaksanaan2 itu untuk dapat memperkokoh kekuasaan dan mencapai ‘stabiel’nya situasi. Terutama dalam menghadapi kritik2 terhadap pemerintah, akhirnya memaksa pemerintah mengeluarkan ketentuan2 yang membuat seret masuknya modal asing. Ketentuan2 yang membuat kurang gairahnya modal asing masuk di Indonesia antara lain:

a. Pengawasan lebih ketat untuk mewujudkan secara sungguh2 transfer of technology;

b. Membatasi penggunaan tenaga2 asing, yang biasanya dimasukkan berdasarkan keahliannya;

c. Dikeluarkan ketentuan2 lebih terperinci mengenai dimana dan dibidang apa penanaman modal asing diperlukan dalam perkembangan industri.

Sejak diperketatnya pelaksanaan ketentuan2 itu, antara tahun 1975 –1979 mengalir masuknya modal asing telah merosot hingga 26%, bila dibanding dengan masuknya modal asing selama tahun 1970 –1974. Dengan merosotnya modal asing yang mengalir masuk Indonesia, tentu menimbulkan juga menyimpit atau merosotnya kesempatan bagi tenaga2’pribumi’untuk menikmati kebijaksanaan2 istimewa, merosotnya sementara pejabat2 tinggi untuk menjadi partner pengusaha2 modal-asing yang bisa memperoleh rejeki besar, yang berarti juga memerosotkan’taraf-hidup’sementara pejabat2 tinggi penguasa. Oleh karena itu, diadakan ketentuan2 baru yang melapangkan jalan penampungan bagi orang2’pribumi’khusus itu demi memelihara’kestabilan’politik.

Kitapun harus melihat kenyataan, dengan pelaksanaan Kep.Pres.14A/1980 yang kemudian disempurnakan dengan Kep.Pres.18/1981, terjadi perusahaan2 peranakan Tionghoa atau usahawan2 peranakan Tionghoa yang mementangkan sayapnya, dan jumlah orang2 kaya baru dikalangan peranakan Tionghoa juga menjadi meningkat juga. Keadaan demikian ini tentu menimbulkan rasa kurang puas, frustrasi dikalangan rakyat banyak yang tentunya mudah menimbulkan explosief. Karena kenyataan dipihak lain, Rakyat terbanyak belum bebas dari kemiskinan, petani, nelayan dan buruh masih tetap hidup dibawah garis kemiskinan. Jumlah pengangguran terus meningkat, jumlah anak2 yang disingkirkan dari bangku sekolah juga terus meningkat, yang berarti UUD 1945 yang katanya di=ECmurnikan’pelaksanaannya, ternyata menjadi lebih terbengkalai atau terbelok pelaksanaannya.

Untuk ber-oposisi dengan pemerintah, tentu menghadapi tantangan yang cukup berat, karena mereka akan berhadapan langsung dengan baju-hijau. Disamping itu, sementara kaum elite yang telah berhasil menghimpun harta kekayaan yang luarbiasa juga berusaha untuk mencegah jangan sampai mereka yang menjadi sasaran amarah Rakyat banyak. Jadi, mereka memerlukan’kambing hitam’, memerlukan alat’panghalau geledek'(bliksemafleider). Dan yang dijadikan’kambing hitam’paling mudah tentu glolongan ethnik Tionghoa sebagai golongan minority yang lemah.

Dimulai dengan Pemerintah sendiri meng-accentueer perbedaan ‘pribumi’ dan ‘non-pribumi’, terutama meng-accentueer rasa curiga terhadap peranakan Tionghoa yang telah menjadi warga-negara dengan dilangsungkannya pendaftaran berulangkali. Pendaftaran yang meminta ongkos extra tentu menjadi beban extra yang cukup berat bagi mereka yang tergolong ekonomi lemah.

Lalu, oleh sementara orang lebih banyak membicarakan’assimilasi’atau yang diterjemahkan menjadi’pembauran’, tapi dengan syarat2 dan suasana umum untuk memperlancar usaha pembauran tidak diusahakan sebagai mana mestinya.

Mereka secara sepihak yang menonjolkan perlunya ciri2 ethnik Tionghoa dilenyapkan. Tekanan hidup bagi peranakan Tionghoa di Indonesia dengan demikian menjadi lebih berat lagi, terutama bagi mereka yang tergolong ekonomi-lemah. Ada juga yang melontarkan keluhan:’Apa sebab saya dilahirkan di Indonesia sebagai peranakan Tionghoa?’. Ya, memang sebelum dilahirkan, dia tidak ditanya lebih dahulu mau dilahirkan dimana. Dan tentu saja tidak ada seorang pun yang mau hidup ditempat, dimana ia diperlakukan sebagai anak ngenger atau anak tiri. Kalau ia mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk memilih tempat dilahirkan, tentu akan memilih tempat dimana bisa mendapatkan perlakuan adil dan sama rata sesuai dengan kemampuan setiap orang yang ada. Tidak dibedakan hanya karena asal keturunan.

IX. AKHIRILAH STATUS ‘ANAK NGENGER’.

UUD 1945 pasal 27 ayat 1 hanya mengenal satu macam warga-negara dengan kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan. Panca Sila mengenal sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga Nasionalisme Indonesia yang mengandung unsur Kemanusiaan yang adil dan beradab tentu tidak akan meluncur ke chauvinisme dan rasialisme. Dan harus bersih dari napsu2 saling tindas-menindas dengan adil memperlakukan segenap warga yang ada, tidak boleh memperlakukan salah satu suku atau salah satu golongan warganya sebagai anak ngenger atau anak tiri, hanya karena adanya perbedaan warna kulit, perbedaan asal keturunan, perbedaan agama yang dianut dan perbedaan pandangan ideologi. Jiwa Proklamasi 17 Augustus 1945 menjanjikan untuk menjadikan setiap Indo Europa dan Indo Asia warga-negara Indonesia sejati.
Dengan sendirinya segala warisan kolonial yang berbau diskriminasi rasial harus dihapus, karena tidak mungkin orang bisa menjadi warga-negara Indonesia sejati, bila ia diperlakukan sebagai anak ngenger. Proses perkembangan menjadi warga-negara Indonesia sejati pasti akan lebih mudah, bila ia merasa diperlakukan sama sebagaimana warga yang lain, yang berarti memperkokoh’sense of belonging’.

Tapi, kita menghadapi kenyataan, bahwa dengan Proklamasi Kemerdekaan tidak berarti susunan masyarakat kolonial yang ada diakhiri dan berubah menjadi susunan masyarakat nasional sebagaimana di-cita2kan. Tapi, masih harus diperjuangkan, harus mengerahkan seluruh kemampuan nasional yang ada untuk mempercepat terwujudnya ciata2 Proklamasi Kemerdekaan menjadi kenyataan. Tidak mudah, memerlukan kesabaran dan keuletan yang kuat dalam perjuangan jangka panjang. Lambang Negara RI melukiskan adanya kebutuhan membina kesatuan bangsa dan kesatuan kamauan , walaupun didalam tubuh Rakyat Indonesia terdapat banyak macam perbedaan ethnik, perbedaan agama, perbedaan adat-istiadat dan kebiasaan hidup. Dengan semboyan’BHINEKA TINGGAL IKA’, dan semboyan ini hendaknya tidak hanya dinikmati untuk didengar saja, melainkan juga diwujudkan dalam kenyataan hidup se-hari2.

Semua ini adalah’das Sollen’, yaitu satu keinginan yang semestinya demikian. Tapi kenyataannya atau’das Sein’Bhineka Tunggal Ika masih jauh dari diwujudkan dalam kenyataan. Ilmu politik sendiri mengakui, bahwa masalah minority ethnik Tionghoa bukan saja dapat dijadikan’dongkrak’untuk menimbulkan persoalan Nasional, tapi juga bisa digunakan sebagai’dongkrak’untuk menimbulkan persoalan Internasional. Kenyataan2 ini perlu disadari untuk dapat menimbulkan suasana atau iklim Nasional yang memungkinkan terwujudnya’Bhineka Tunggal Ika’dalam realitas, dan sungguh2 berlandaskan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Berdasarkan pikiran ini, maka dalam meneliti’das Sein’nasib peranakan Tionghoa khususnya di Indonesia, kita menyaksikan berbagai macam ketentuan yang menyebabkan mereka merasa dianak tirikan. Adanya ketentuan2 yang jelas2 bertentangan dengan UUD 45, yang bertentangan dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai badan tertinggi pelaksanaan kedaulatan ditangan Rakyat, tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah pelanggaran UUD itu. Baik kita teliti kebijaksanaan2 dibidang apa saja yang meng-accentueer perlakuan menganak-tiri-kan atau meng-anak ngenger-kan peranakan Tionghoa sebagai minority ethnik, yang seharusnya juga diperlakukan sebagai salah satu suku yang hidup di Indonesia. Bila dijaman Bung Karno sudah mulai dimungkinkan peranakan Tionghoa menjadi perwira2 Angkatan Bersenjata dan sampai bisa menduduki posisi penting di-Direkteur Bank Indonesia, perkembangan yang bertujuan hendak melaksanakan pembauran ternyata berakibat jumlah mereka yang sudah masuk dikikis hampir habis dan penerimaan yang baru semenjak tahun 1965 praktis tidak ada sama sekali.

Dalam penerimaan mahasiswa2 diadakan perbedaan antara’pribumi’dan’non-pribumi’, juga diantara mereka yang selesai belajar diluar negeri dan pulang kembali ke Indonesia mengalami perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan suku, perbedaan asal keturunan. Bahkan dalam rangka mendorongkan ‘pembauran’ dengan ‘kawin silang’ ada yang mengatakan, dalam penerimaan mahasiswa di Universitas negeri kemungkinan calon wanita peranakan Tionghoa diterima adalah lebih besar daripada calon pria. Penerimaan mahasiswa suku Tionghoa di universitas2 swasta juga dibatasi, tidak boleh melebihi jatah 30% dari jumlah penerimaan mahasiswa. Penerimaan murid2 pada sekolah2 negeri lebih2 dilakukan perbedaan berdasarkan asal keturunan. Sehingga terjadi cucu seorang pemegang Bintang Mahaputra, Umar Saleh, karena lahir di Peking dan oleh ayahnya diberi nama Tionghoa, menjadi sulit mendapatkan tempat duduk disekolah negeri maupun swasta. Ada lagi contoh, menantu seorang pemegang Bintang Guerrilla terpaksa harus minta mertuanya turun tangan untuk memperoleh tempat duduk dibangku sekolah Universsitas Kedokteran, karena terganjel oleh pembatasan penerimaan suku Tionghoa di Universitas. Padahal, sekalipun dia sendiri termasuk peranakan Tionghoa yang sudah ganti-nama dan melaksanakan juga’kawin silang’atau’kawin campuran’! Jadi, sebenarnya kesempatan meningkatkan ilmu dan pendidikan, harus memperlakukan sama rata dan harus berlaku adil pada setiap warga di Indonesia, tidak boleh dibedakan berdasarkan asal keturunan.

Seorang tukang jual baso dari Tanggerang, karena bernama A Sam dan tukang jual sate-babi bernama A Gong, tidak mungkin bisa memperoleh kredit KIK/KMKP untuk membuka restaurant, karena asal keturunan Tionghoa lalu dianggap sebagai’ekonomi kuat’. Sedang Salim, yang tinggal di Pluit dan memiliki rumah seharga 50 juta rupiah dengan mobil sedan mewah, justru bisa mendapatkan bantuan kridit dengan mudah karena termasuk’pribumi’yang dianggap sebagai…….’ekonomi lemah’!

Untuk menjadi partner dalam perusahaan patungan dengan modal asing, bagi keturunan Tionghoa bisa menjadi persoalan yang mempersulit mendapatkan berbagai macam fasilitas dan ijin berusaha. Terutama karena mereka, yaitu peranakan Tionghoa yang pada akhir tahun 60-an masih mungkin mendapatkan fasilitas untuk mendirikan perusahaan PMDN, tapi akhir2 ini dalam rangka memberi warna’pribumi’pada usaha2 PMDN yang mewajibkan menjual saham pada mereka yang dinyatakan’pribumi’.

Akibat dari pelaksanaan Kep.Pres.14-A/1980, seorang pengusaha turunan Tionghoa bisa mendapat kesulitan untuk memperoleh kontrak untuk melaksanakan barang2 guna jawatan Pemerintah atau untuk melaksanakan pembangunan proyek Negara ataupun daerah.

Kartu Penduduk seorang warga-negara Indonesia keturunan Tionghoa diberi tanda code tertentu, supaya jelas diketahui bahwa sepemegang KTP adalah keturunan Tionghoa, walaupun sudah ganti-nama dengan nama yang kalau didengar dari suaranya tidak lagi bisa dibedakan dia adalah turunan Tionghoa.

Warga-negara Indonesia keturunan Tionghoa diwajibkan memiliki apa yang dinamakan Surat Keterangan Kewarga-negaraan Indodnesia yang dikeluarkan oleh Dept. Kehakiman.

Bila seorang keturunan Tionghoa telah ganti nama, ia diwajibkan mempunyai surat keterangan dari Pengadilan Negeri, bahwa namanya telah diganti menurut prosedure secara sah.

Perkembangan sampai tahun 1980 ternyata, untuk mendapatkan fasilitas dibidang perdagangan dan per-kreditan, syarat’pribumi’telah ditonjolkan. Ada orang yang mengatakan, bahwa ditonjolkannya syarat’pribumi’ini, ada hubungannya dengan di-pensiun’kannya sebagian besar orang2 Angkatan 45 dari dinas Angkatan Bersenjata dan Pemerintahan. Belum mendapatkan ketegasan sampai dimana kebenaran dugaan tersebut. Tapi kita bisa menyaksikan bagaimana Bank Indonesia mengeluarkan instruksi yang menonjolkan syarat’pribumi’:

1. Bila perusahaan sepenuhnya milik pribumi, maka perusahaan itu bisa mendapatkan segala jenis kredit;
2. Perusahaan milik non-pribumi hanya dapat dipertimbangkan untuk memperoleh kredit investasi dan bentuk2 kredit lain, bila:
a. Ia berpartner dengan orang2 pribumi dengan komposisi modal 75% milik pribumi dan jumlah pengurus aktif se-kurang2nya 50% adalah pribumi;
b. Se-kurang2nya 50% saham dimiliki oleh pribumi dan 75% pengurus aktif adalah orang2 pribumi.

Alasan2 intruksi demikian dikeluarkan adalah, karena menghadapi kenyataan bahwa ekonomi Indonesia masih didominasi oleh golongan ethnik Tionghoa.

Tapi, pendapat tersebut tentunya sulit dipertahankan kalau melihat kenyataan2 sebagaimana dikemukakan diatas kutipan hasil research Christianto Wibisono. Apalagi kalau kita lihat pernyataan Menteri Sumarlin, wakil ketua BAPENAS, bahwa negara Republik Indonesia sekarang ini sudah memiliki 214 perusahaan negara dengan milik sebesar Rp.14 trillioen, yang merupakan kekuatan hebat dan tidak memungkinkan golongan ethnik manapun mendominasi ekonomi Indonesia lagi.

Tetapi, tetap saja kita menghadapi kenyataan masih dikeluarkannya ketentuan2 /instruksi2 yang berbau rasialis, diperhebatnya gerakan ganti nama Tionghoa secara massal, yang kemudian disertai dengan keputusan untuk mengubah penggunaan istilah’Tionghoa’dangan istilah’Cina’, yang jelas2 mengandung unsur penghinaan pada golongan ethnik Tionghoa. Jadi, timbul kesan bahwa golongan ethnik Tionghoa hendak di-exclusief-kan, dipencilkan sebagai anak ngenger atau anak tiri yang tidak disukai dan perlu dicurigai. Dijaman penajajah Belanda, mereka tidak pernah merasakan di-kejar2 untuk pendaftaran dan bukti2 surat keterangan kewarga-negaraan, tapi sekarang mereka justru dikejar2 untuk pendaftaran ber-ulangkali untuk mendapatkan surat2 bukti Kewarga-negaraan yang’sah’. Perkembangan keadaan demikian itu tentu menimbulkan perasaan’tidak enak’, bahkan ada yang merasa’malu’untuk dikatakan orang sebagai’Cina’yang jelas mengandung unsur penghinaan! Sedang ganti nama yang dikira bisa merupakan jalan untuk’menghilangkan’ethnik Tionghoanya, ternyata juga tidak menyelesaikan persoalan sesunggunya. Karena mereka tetap diperlakukan sebagai ethnik Tionghoa! Disamping ada juga sementara orang yang saking mendongkol dan sebagai bentuk protes tapi tidak berani terang2an, lalu mengganti nama menjadi Kasno (=bekas Cino) atau Istas (=Ini saya Tjina Surabaya) dllnya lagi singkatan2 yang meruapakan accronym.

Perkembangan2 demikian tentu membawa akibat2 yang merugikan, seperti berkurangnya’selfrespect’, menjadi berkurangnya harga diri pada tidak sedikit pemuda2 Tionghoa, karena orang2 tuanya selalu menekankan untuk menelan saja segala ejekan, penghinaan dan perlakuan kurang ajar yang terjadi dimasyarakat terhadap dirinya. Karena kekuatiran perlawanan terhadap hal2 yang tidak adil dan penghinaan2 itu bisa menimbulkan kerusuhan2 explosief anti-Tionghoa yang lebih besar dan lebih merugikan kepentingan Tionghoa di Indonesia. Korban2 bencana alam, seperti korban banjir masih ada badan atau usaha gotong royong yang mengurus dan memberikan bantuan2, tapi korban2 explosi rasialist seperti yang terjadi di Solo, Semarang bulan November yl. ini, tidak ada badan usaha penolong mereka2 yang jadi korban, termasuk bagi mereka yang jelas termasuk kategori ekonomi lemah dan sangat membutuhkan bantuan. Mereka2 itu tidak lagi mampu berusaha lagi, tidak lagi mampu membuka kembali tokonya atau lebih tepat tidak mampu lagi membuka warung kecil dipinggir jalan! Perusahaan2 besar yang juga dirugikan dengan pengrusakan2, ada 120 perusahaan jadi harus mengurangi 50% buruh atau pegawainya, yang dengan demikian juga mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran! Bagi yang kuat ekonominya, atau masih bisa mendapatkan kredit dari Bank dan relatie2nya diluar negeri, mungkin masih bisa melanjutkan usahanya kembali. Tapi, yang jelas, pengrusakan2 akibat explosief rasialis itu sangat merugikan, tidak hanya merugikan secara langsung golongan ethnik Tionghoa saja, tapi juga membuat pengangguran meningkat dan merugikan ekonomi nasional juga, karena pengurasakan2 itu tidak bisa tidak merupakan pemborosan2 modal yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Perkembangan2 keadaan yang menyebabkan berkurangnya’selfrespect’dan merusak harga-diri sebagian dari warga-negara Indonesia, tentu menimbulkan akibat berkurangnya keberanian untuk berinisiatif, untuk mengembangkan kemampuan dan ke-ahlian-nya dalam mencipta dan berkarya. Dengan berkurang dan merosotnya warga2 negara yang berinisiatif untuk menciptakan sesuatu dan berkarya, tentu akan memerosotkan prestagie RI sebagai negara Hukum dan Demokratis berdasarkan Panca Sila, merugikan RI dan Rakyat Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, Amerika Serikat yang menyadari politik rasialis yang dijalankan terhadap orang2 Negro membawakan kerugian2, berusaha untuk mengatasinya. Mencoba mengembangkan rasa harga-diri bagi orang2 berkulit hitam, mendorong mereka untuk berinisiatif, mengembangkan kemampuan masing2 dalam berpartisipatie dalam membangun masyarakat Amerika yang demokratis, dimana perbedaan ras, perbedaan suku tidak boleh menjadi persoalan untuk mempertinggi gengsi, prestige di Amerika Serikat sebagai negara yang demokratis dan humanity.

Memang, bagi negara akan lebih menguntungkan bila setiap warga-negaranya aktif dan berinisiatif mengembangkan sekuat tenaga dan pikirannya, mengembangkan segala kemampuan dan keahliannya untuk mencipta dan berkarya. Sebaliknya negara akan sangat dirugikan, bila sementara warga-negaranya tidak ada inisiatif, tidak ada kehendak lagi untuk mengembangkan kemampuan dan keahliannya untuk mencipta dan berkarya. Negara tentu dirugikan, kalau sebgian warga-negaranya kehilangan harga-diri, selalu berusaha ‘menghilangkan’ asal keturunannya atau asal ethniknya, kalau sebagian warga-negaranya menjadi kehilangan’selfrespect’yang mengakibatkan orang2 itu tidak lagi mempunyai inisiatif untuk mencipta dan berkarya sebagaimana kemampuan dan keahliannya. Setiap negara harus bisa mendorong setiap warga-negaranya untuk berinisiatif mencipta dan berkarya sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, harus bisa menimbulkan kompetisi yang sehat untuk meningkatkan rasa harga-diri dalam mengembangkan pertumbuhan Kesatuan Bangsa yang demokratis. Pikiran2 demikian ini juga menjadi salah satu pertimbangan untuk merumuskan semboyan negara Republik Indonesia, yang merupakan masyarakat pluralist, seperti yang sudah lama kita kenal, yaitu’BHINEKA TUNGGAL IKA’. Kesatuan Nasional yang dicapai tidak perlu dan tidak seharusnya melenyapkan ke-bhineka-an yang ada, justru sebaliknya ke-bhineka-an yang ada dan sehat harus dipupuk dan dikembangkan dengan baik. Kesatuan Nasional dicapai dengan menonjolkan kesatuan tekad yang bulat untuk melaksanakan cita2 Proklamasi Kemerdekaan yang telah dirumuskan dalam UUD 1945, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang benar2 adil dan makmur.

Perlu diperhatikan, perkembangan sejak tahun 1967 hingga sekarang, adanya kebijaksanaan2 untuk mengkatrol mereka2 yang dinamakan ‘pribumi’ menjadi pengusaha2 sehingga lahir’top ten’yang mewakili modal raksasa Jepang, tentu menimbulkan pertanyaan. Apa sebab pak Probo harus didahulukan daripada pak Selamat? Petugas2 yang memberi fasilitas atau kredit tentunya harus meneliti lebih dahulu, siapa yang berdiri dibelakang Pak Probo dan pak Selamat. Dan orang tentu berani bertaroh potong jari, bila seorang tidak ada ‘backing’ kuat, orang yang berpengaruh tentu tidak gampang bisa memperoleh fasilitas dan kredit. Akibatnya, orang bisa berkembang menjadi usahawan besar bukan karena menagerial skill dan keahlian didalam usaha, tapi karena ada ‘backing’ cukup kuat. Maka, didalam pertumbuhan keadaan semacam ini lapisan elite tambah lama tambah meningkat kemakmurannya dan’gap’antara kaya dan miskin tambah dalam. Satu keadaan dimana kepentingan Rakyat terbanyak terlantar, tambah lama tambah berat beban hidupnya dan satu saat akan menimbulkan peristiwa yang mengejutkan. Confusius pernah menyatakan:

‘perkembangan masyarakat disebabkan karena perut manusia tidak ada dasarnya (bottomless stomach). Manusia hanya kenyang sebentar saja, tidak lama kemudian lapar kembali.’

Sementara orang mengatakan, biarlah kita beri kesempatan penguasa2 serta keluarganya kaya lebih dahulu, kemudian baru kita gunakan kemampuan mereka2 itu untuk meningkatkan kemakmuran Rakyat terbanyak. Tapi, pikiran demikian tidak melihat kenyataan’bottomless stomach’, orang2 penguasa yang diberi macam2 fasilitas untuk memakmurkan diri sendiri, tidak akan merasa puas dan bisa berhenti untuk kemudian meningkatkan kemakmuran Rakyat terbanyak. Napsu untuk mengangkangi terus dan usaha untuk lebih banyak lagi mengantongi kekayaan dan kemakmuran untuk diri sendiri justru menjadi lebih keras lagi, menjadi lebih besar lagi.

Perkembangan demikian ini menimbulkan rasa iri-hati yang tambah lama tambah sulit untuk dikendalikan. Sementara rasa iri-hati bisa dialihkan pada mata-rantai terlemah dalam masyarakat, yaitu golongan minority ethnik Tionghoa. Dengan demikian didalam masyarakat timbullah masalah2 pertentangan baru. Semua ini tentu tidak perlu terjadi, bila semua golongan tidak hendak mendahulukan kepentingan golongan masing2, melainkan dengan semangat menggalang Kesatuan Nasional untuk melaksanakan secara sungguh2 dan sistimatis UUD 1945, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dan inilah tugas dan kewajiban generasi muda untuk meneruskannya.

Memang, untuk melaksanakan tugas dan cita2 sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan dan UUD 1945, diperlukan untuk menggalang kemauan bersatu, diperlukan kebulatan tekad dari semua kekuatan dan semua golongan yang ada dalam masyarakat Indonesia, termasuk suku ethnik Tionghoa yang tidak bisa dikecualikan. Proses peralihan struktur masyarakat kolonial menjadi masyarakat Panca Sila, yang mengandung Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta melaksanakan Keadilan Sosial untuk seluruh Rakyat tanpa ada yang dikecualikan, adalah satu proses dan tugas yang berat. Patut diperhatikan, bahwa modal raksasa asing yang merasa dirugikan dengan terwujudnya peralihan struktur masyarakat kolonial menjadi masyarakat Panca Sila itu, tentu berusaha sekuat tenaga untuk menghambat. Demi kepentingan dan untuk bisa hidup dengan menyedot kekayaan terus, mereka tentu berusaha untuk membelokkan pelaksanaan UUD 1945. Usaha2 mereka itulah yang menyebabkan Bung Karno selalu menghadapi hambatan dan ganjelan2 dalam usaha melaksanakan setiap politik kebijaksanaan. Usaha penggalangan Persatuan Nasional yang kokoh dengan mengambangkan kemauan berpartisipasi dari seluruh golongan, seluruh kekuatan politik, seluruh agama yang ada dan hidup di Indonesia, mendapatkan rongrongan dan ganjelan2 yang hebat. Karena jelas, dengan adanya Persatuan Nasional yang kuat, Bung Karno baru bisa melaksanakan semua politik2 yang dikeluarkan, seruan Ekonomi BERDIKARI juga bisa dilaksanakan dengan baik, yang berarti tidak ada lagi hak hidup bagi modal2 asing di Indonesia.

Far Eastern Economic Review, 4 Juni yl. mengungkapkan laporan Bank Dunia yang semula dirahasiakan, bahwa modal asing raksasa tidak bisa membenarkan usaha memperkokoh kedudukan Perusahaan Negara dalam rangka pelaksanaan pasal 33 ayat 2 UUD 45. Mereka menganjurkan, supaya tidak dilakukan pengendalian terhadap pasar bebas, menggunakan cara bekerja kapitalis yang efficient dan jangan campur tangan dalam industri2 pokok yang membutuhkan modal2 besar. Memang, kritik Bank Dunia, bahwa perusahaan2 negara di Indonesia sekarang ini masih diurus secara milik feodal, sehingga pengelolaan perusahaan2 negara itu lebih menguntungkan usaha2 memperkaya dan meningkatkan taraf hidup mereka2 yang berkuasa dan bukan demi kepentingan dan kemakmuran Rakyat terbanyak. Laporan Bank Dunia itu juga mengingatkan pada kita, bahwa para technocrat seharusnya menggunakan secara lebih efficient ‘bonanza’ (rejeki nomplok) dengan meloncat tingginya harga minyak untuk kepentingan peningkatan kemakmuran Rakyat terbanyak, jadi’rejeki nomplok’itu tidak hanya digunakan untuk memperkaya diri sendiri sementara penguasa. Hingga akhir 1980, RI menghadapi kesulitan dengan menurunnya kemampuan export minyak-tanah, sedang harga minyak-tanah juga belum tentu bisa dipertahankan setinggi sekarang ini.

Yah, persoalan minyak-tanah menimbulkan pemikiran, setelah OPEC tidak menyetujui kenaikan harga. Karena harga tidak mungkin dinaikkan lagi, bahkan untuk mempertahan-kan harga sekarang dianjurkan mengurangi produksi. Putusan ini tentu menguatirkan RI tidak lagi bisa melaksanakan rencana2 perbelanjaan negara yang telah ditentukan dalam anggaran belanjanya. Disamping itu, meningkatnya konsumsi minyak dalam negeri terus meningkat 12%, sedang sumber2 minyak baru tidak dapat diusahakan lebih cepat dan usaha menganjurkan penghematan penggunaan energie didalam negeri belum membawakan hasil2 nyata. Berkurangnya penghasilan export minyak-tanah tentu dapat mempersulit pemerintah, karena akan memaksa membatasi pemberian2 kredit dan sebaliknya bagi perkembangan perusahaan2 swasta tambah lama tambah haus kredit, yang menunggu kredit menjadi lebih banyak dan lebih besar saja permintaannya. Dengan demikian akan menimbulkan rasa tidak puas, rasa kecewa dikalangan banyak pengusaha2 swasta’pribumi’, menambah frustraties dan kekecewaan didalam masyarakat yang bisa kita lihat dengan timbulnya pemogokan2 buruh mulai bermunculan, calon2 mahasiswa dan mahasiswa2 menjadi kecewa juga dengan kesulitan tempat duduk bangku sekolah dan penempatan2 pekerjaan bagi mereka yang sudah tamat; kaum tani dan nelayan yang jelas lebih dikecewakan karena taraf hidup mereka tetap dibawah garis kemiskinan, dibawah garis KFM (Kebutuhan Fisik Minimum). Frustraties tentu akan tambah lama tambah meluas dan merata diseluruh lapisan masyarakat, dan harus mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikannya.

Melihat perkembangan2 masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tentu pikiran untuk menyelesaikan masalah minority ethnik Tionghoa secara berdiri sendiri dan terpisah dari masalah2 masyarakat Indodnesia secara keseluruhan, adalah tidak mungkin dan tidak tepat dan hanya akan menimbulkan kekecewaan yang lebih besar lagi.

Pengalaman membuktikan, bahwa masyarakat minority ethnik Tionghoa tidak bisa diselesaikan hanya dengan ganti-nama yang dikatakan sebagai langkah pertama untuk menghilangkan ethnik Tionghoa. Karena ternyata orang yang sudah ganti-nama tetap diberi code yang mempertegas dia tetap adalah keturunan Tionghoa, dan kenyataan2 juga membuktikan tetap timbulnya persoalan2 yang hakekatnya menyisihkan golongan peranakan Tionghoa, persoalan2 yang hakekatnya me-ngengerkan atau menganak tirikan golongan ethnik Tionghoa.

Dan kemudian aksi ganti-nama ditingkatkan menjadi aksi ganti agama, ‘dianjurkan’ masuk agama Islam, sebagai agama yang dianut mayoritas Rakyat Indonesia. Tapi ingat, ketika merumuskan Sila Nasionalisme, fihak Islam dan Liem Koen Hian menuntut adanya ketegasan agar nasionalisme tidak meluncur menjadi chauvinisme dan racisme, sehingga perlu ditambah Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, seharusnya fihak Islam atau golongan Islam tidak mempersoalkan apakah golongan ethnik Tionghoa masih ingin mempertahankan ciri2 ethnik Tionghoa-nya atau tidak. Karena agama Islam juga bertekad untuk menegakkan Kemanusiaan yang adil dan beradab, setiap orang berhak dan mempunyai kebebasan untuk menentukan nama-nya sendiri, setiap orang berhak dan mempunyai kebebasan untuk menentukan pasangan hidup-nya sendiri dan setiap orang berhak dan mempunyai kebebasan untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaannya sendiri. Masalah nama, masalah kawin dan masalah agama adalah masalah pribadi seseorang, dimana siapapun tidak ber-hak mencampuri apalagi memberikan paksaan. Dan pergantian nama, kawin campuran dan pergantian agama tentu bukan persoalan yang bisa menyelesaikan masalah minority ethnik Tionghoa didalam masyarakat.

Masalah anjuran kawin silang, kawin campuran, bahkan meluncur hendak diperkuat dengan sanksi. Yaitu bila tidak kawin silang kewarga-negaraan Indonesia bisa batal. Pikiran2 semacam ini tentu saja tidak bersih dari pandangan rasialisme yang justru ditentang dalam mulut. Kenyataan sejarah yang tidak bisa dibantah, kawin silang sudah terjadi di Indonesia ber-abad2 lamanya, dan kenyataan kawin silang yang sudah terjadi selama itu tidak menyelesaikan masalah2 minority ethnik Tionghoa, explosi2 rasialis tetap saja timbul.

Jadi, melihat pengalaman2 selama ini, tidak bisa tidak memperkuat pendapat, bahwa penyelesaian masalah minority ethnik Tionghoa tidak dapat dipisahkan dengan penyelesaian masalah pembangunan masyarakat Panca Sila berdasarkan UUD 1945 serta Pembukaannya. Kesadaran ini perlu ditekankan, sehingga bisa menimbulkan kesadaran dikalangan peranakan Tionghoa, bahwa mereka tidak bisa tidak harus menunggal dengan Rakyat Indonesia bila mereka mengambil keputusan untuk menetap dan hidup di Indonesia. Artinya mereka harus bisa menjadikan aspiratie Rakyat Indonesia adalah juga aspiratie mereka sendiri.

Dan untuk itu, tentu diperlukan tergalangnya Persatuan Nasional yang demokratis, effektief dan konstruktief. Satu Persatuan Nasional yang sungguh2 melaksanakan Pembukaan dan UUD 45 yang mempercepat proses peralihan struktur masyarakat kolonial menjadi masyarakat Panca Sila, menjadikan masyarakat Indonesia satu masyarakat yang bersih dari pikiran2 racisme dengan menjamin keadilan sosial yang tinggi bagi seluruh Rakyatnya tanpa ada perkecualian berdasarkan berbedaan golongan, perbedaan keturunan, perbedaan agama dan perbedaan paham idelogi, ditegakkannya sungguh2 Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kesadaran ber-konstitusi dan kemauan melaksanakan konstitusi secara sungguh2 tentu perlu dikembangkan menjadi kekuatan2 effektief, yang sanggup mencegah diabaikannya ketentuan2 konstitusi dan mencegah interpretasi2 yang disesuaikan dengan selera masing2 orang dan golongan yang kebetulan berkuasa.

Sebagai usaha pertama dalam hubungan dengan menjamin dilaksanakannya UUD 1945 secara sungguh2, tentu perlu diperjuangkan tercapainya susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pelaksana kedaulatan ditangan Rakyat, yang sepenuhnya adalah hasil pilihan Rakyat sendiri secara langsung, bebas dan rahasia. Sistim pengangkatan anggota2 MPR dan DPR oleh Presiden harus diakhiri, karena cara2 pengangkatan demikian bertentangan dengan keinginan para perintis perjuangan Kemerdekaan, yang pernah beraksi menuntut Indonesia ber-Parlemen dengan’volswardig parlement’, parlemen yang benar2 dapat menjalankan hak2 perwakilan Rakyat. Dengan susunan MPR dan DPR yang dipilih secara langsung, bebas dan rahasia itu, anggota2 DPR dan MPR akan tumbuh kesadaran bahwa mereka benar2 harus mewakili Rakyat yang memilihnya, jadi wajib mendahulukan kepentingan2 Rakyat dan bertanggung jawab langsung pada Rakyat yang memilihnya. Jadi bukan bertanggung-jawab pada orang yang mengangkatnya, dan oleh karenanya harus lebih dahulu memperjuangkan kepentingan orang yang mengangkatnya.

Untuk memperkokoh pelaksanaan berbagai ketentuan UUD 45, antara lain pasal 27 ayat 1, yang menjamin persamaan antara semua warga-negara, maka terasa perlu ada penambahan undang2 dalam Kitab Undang2 Hukum Pidana, yang memungkinkan dilakukan penuntutan dan ancaman hukuman penjara seberat-beratnya terhadap mereka yang menganjurkan atau melakukan praktek diskriminasi rasial. Yang berarti juga, tindakan diskriminasi rasial dinyatakan sebagai kejahatan, sebagai crime yang harus dijatuhi hukuman penjara yang berat. Dibanyak negeri, termasuk Nederland sudah memberikan teladan dalam masalah ini.

MPR dan DPR yang dipilih langsung oleh Rakyat sendiri, merupakan tugas tertulis untuk dilaksanakan secara sistimatis dan sungguh2. Pembukaan UUD 1945 menyatakan, perlunya membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia dengan tugas:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kita semua pasti memandang Indonesia dengan rasa bangga, bila apa yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD itu tidak hanya enak dibaca, melainkan diwujudkan menjadi kenyataan. Terutama dalam melaksanakan tugas ke-empat itu, yang mewajibkan Indonaesia selalu berdiri tegas untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan KEADILAN SOSIAL yang jelas akan mengakhiri kemiskinan diunia

X. KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Masalah minority ethnik dinegeri bekas jajahan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh golongan minority ethnik yang bersangkutan. Karena masalah penyelesaian minority ethnik berkaitan erat sekali dengan masalah pokok nasional, yaitu masalah transitie, masalah peralihan masyarakat warisan penjajah bersifat kolonial menjadi masyarakat nasional yang demokratis, masyarakat yang tidak lagi mengenal sistim penindasan manusia oleh manusia, satu masyarakat yang sanggup menjamin keadilan sosial dengan mempertegak kokohkan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini Indonesia khususnya merupakan masalah transitie masyarakat warisan kolonial ke masyarakat Panca Sila, menjadi masyarakat yang sanggup membebaskan seluruh Rakyat Indonesia dari kemiskinan, sanggup mempertinggi kecerdasan seluruh Rakyat Indonesia dengan mewujudkan Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi seluruh rakyatnya tanpa kecuali.

Sebagai masyarakat yang menurut kenyataan adalah masyarakat pluaralistik, majemuk, maka menjadi kewajiban seluruh Rakyat dalam rangka mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan nasional untuk mempercepat proses transitie itu, mengembangkan secara kokoh jiwa’BHINEKA TUNGGAL IKA’, yang menghendaki adanya toleransi terhadap berbagai macam perbedaan, termasuk perbedaan asal keturunan. Sebagai perwujudan kehidupan demokrasi yang tinggi dalam masyarakat majemuk, untuk menyatukan segala kekuatan dan kemampuan yang ada untuk terwujudnya satu masyarakat yang di-cita2kan bersama dan telah dirumuskan dalam Pembukaan dan UUD 1945. Atau dengan kata lain, Pembukaan dan UUD 1945 telah secara tertulis dan tegas memberikan tugas pada setiap putra Indonesia.

Pengalaman2 dijaman Bung Karno sebagai Presiden pertama dan kemudian dianggap sebagai Pemimpin Besar Revolusi membuktikan antara lain:

a. Untuk memperoleh hasil effektief dalam usaha menghimpun Persatuan Nasional yang kokoh dan effektief, yang sanggup mempercepat pelaksanaan proses peralihan ke masyarakat adil dan makmuar sebagaimana di cita2kan, ternyata diperlukan juga adanya’iklim’atau imbangan kekuatan politik internasional yang menguntungkan pembinaan kekuatan2 dan kemampuan2 nasional untuk secara sistimatis dan sungguh2 melaksanakan Pembukaan dan UUD 1945.

b. Untuk mengacaukan usaha mengerahkan Persatuan Nasional yang effektief itu, imbangan kekuatan politik internasional telah berhasil menimbulkan gerombolan2 bersenjata, pemberontakan2 sebagai akibat tajamnya pertentangan ideologis, war-lordism, disamping menjadikan golongan minority ethnik Tionghoa sebagai dongkrak untuk menimbulkan persoalan2 yang merugikan.

Pelaksanaan Pembukaan dan UUD 1945 dibawah kekuasaan Bung Karno juga terasa jadi ter-katung2. Pasal 33 UUD 1945 dalam hubungan dengan pasal 27 ayat 2 yang menjamin pada setiap warga-negaranya hidup bebas dari rasa takut akan menderita kekurangan, tidak mungkin dilaksanakan secara sistimatis dan sungguh2. Karena adanya kaum elite yang tumbuh bukan lebih dahulu mementingkan Rakyat terbanyak, tapi berusaha menghimpun harta kekayaan untuk diri sendiri, sekalipun dengan kedok mengumpulkan dana untuk keperluan partai politiknya. Adanya napsu2 demikian yang tidak terkendalikan itu, ternyata mengakibatkan:

a. Praktek2 diskriminasi rasial dalam memberikan ijin import & export, yang menimbulkan sistim’Ali-Baba’dan pengusaha2 actentas;

b. Pemberian ijin untuk perusahaan2 yang dikenakan pembatasan perusahaan (bedrijfsreglementeering) ternyata memerlukan adanya tokoh2 partai pemerintah yang tampil kedepan, sehingga ada juga tokoh partai pemerintah yang menjadi direkteur dan Presiden commisaris daari lebih selosin perusahaan2 tenun, sigaret, bis dan truck;

c. Untuk menjamin kepentingan kaum elite daerah pedesaan, yang tumbuh dari kaum modal pertanian menjadi modal dagang, timbullah gerakan melarang orang asing Tionghoa berdagang di-desa2, yang kemudian sebagai kompromi lahir PP-10. Dan PP-10 dalam pelaksanaan tidak dapat membendung perkembangan pandangan2 anti-Tionghoa yang jelas dibangkitkan oleh politik luarnegeri USA, dengan’China Containment policy’. Sebagai akibatnya, timbul mini exodus orang2 Tionghoa dari Indonesia.

d. Lemahnya kewaspadaan nasional, sehingga masalah golongan minority ethnik Tionghoa bisa dijadikan dongkrak untuk menggerowoti pretige Bung Karno didunia internasional dan menggagalkan usahanya menggalang Persatuan Nasional yang effektief.

Kepentingan 2 super-power ternyata pada satu ketika bisa bertemu, yaitu untuk membendung dan merugikan prestige RRT didunia, disamping keinginan menghancurkan/membendung pengaruh2 tokoh2 PKI yang dianggap pro-Peking.
Kewaspadaan nasional belum cukup matang untuk mencegah permainan dan intervensi 2 super-power itu. Sehingga timbul peristiwa berdarah yang terkejam dalam sejarah Indonesia, peristiwa G30S/PKI dengan hancurnya PKI dan digulingkannya kekuasaan Bung Karno, meluapnya prasangka2 anti-Tionghoa sampai pada penutupan semua sekolah2 Tionghoa dan pelarangan penggunaan bahasa Tionghoa di Indonesia, dan yang kemudian tidak bisa tidak menjurus ke anti-Tiongkok dengan dibekukannya hubungan diplomatik dengan RRT.

Orde Baru keluar dengan semboyan’memurnikan’pelaksanaan UUD 1945. Tapi kenyataan, Orde Baru memerlukan dana2 yang sangat besar untuk mengendalikan inflasi dan untuk memenuhi kebutuhan2 mengendalikan ketertiban nasional. Untuk’membantu’orde Baru bisa tegak, negara2 industri membentuk IGGI untuk menyalurkan’bantuan’nya. Dan’bantuan2’itu sesungguhnya merupakan ‘uang kunci’ yang membuka pintu Indonesia lebar2 bagi masuknya penanaman modal-asing. Kaum elite yang tumbuh di jaman ORBA ini menjadi jauh lebih banyak dan lebih makmur dari ketika jaman Bung Karno berkuasa. Timbullah penyakit yang dikenal sebagai’cukong’-isme, yang ternyata dijadikan alasan untuk membangkitkan napsu2 anti-Tionghoa diantara mereka yang merasa kurang memperoleh bagian’rejeki’extra dalam usaha meningkatnya korupsi dan menimbulkan signalement, bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia.

Dalam membuka lebar pintu untuk mengundang masuk modal monopoli-asing, pelaksanaan UUD 1945 dan Pembukaan-nya juga jadi terbengkalai. Dengan membiarkan modal2 raksasa asing menguras kekayaan alam bumi Indonesia, tidak mungkin dijalankan pelaksanaan UUD 1945 pasal 33 dalam hubungan dengan pasal 27 ayat 2. Lebih dari separoh Rakyat Indonesia tetap hidup dalam kemiskinan, hidup dibawah garis KFM. Puluhan juta buruh, tani dan nelayan masih tetap hidup dibawah garis kemiskinan; jumlah pengangguran meningkat terus tiap tahunnya, karena kenyataan penanaman modal asing juga tidak sanggup menampung penambahan jumlah pekerja yang terus meningkat, disamping kenyataan masuknya modal asing mengakibatkan gulung tikarnya perusahaan2 domestic yang berarti juga penambahan pengangguran. Puluhan juta pemuda tersingkir dan tidak bisa melanjutkan sekolah karena kekurangan jumlah bangku sekolah. Kekecewaan menjadi meluas dengan makin dalamnya’gap’antara kaya dan miskin, dan terbongkarnya sementara penguasa dalam menghimpun harta-kekayaan, antara lain peristiwa harta peninggalan Haji Thahir, yang bergajih US$.9.000,- setahun, tapi bisa menghimpun harta-kekayaan mencapai US$.80 juta. Iklim nasional demikian tentunya membuat kedudukan golongan minority ethnik Tionghoa sebagai’bliksemafleider'(penghalau geledek) dan tiap explosi kejengkelan mereka2 yang dikecewakan jadi menimbulkan kerugian jiwa dan harta dikalangan golongan minority ethnik Tionghoa.

Bonanza kenaikan harga minyak-tanah, memungkinkan ORBA untuk membagi’rejeki’diantara pendukung2nya yang dianggap setia guna menstabilkan’keadaan politik, atau tepatnya mengamankan kekuasaan ORBA. Tapi,’bottomless stomach’manusia, menyebabkan pembagian rejeki harus bertambah luas dan tambah lama jumlah yang dibutuhkan tambah besar saja. Sehingga setiap menjelang Pemilu, jumlah jenis kredit ditambah dan juga jumlah pengeluaran kredit diperbesar. Misalnya kredit KIK/KMKP, yang sampai 1 Oktober 1980 hanya Rp.1,3 milyard sehari, menjadi harus dinaikkan menjadi Rp.1,6 milyard seharinya.

Dari kalangan yang merasa kurang leluasa untuk mendapatkan pembagian’rejeki’, didengar tuntutan agar golongan minority ethnik Tionghoa diperlakukan sebagai anak ngenger, tuntutan agar golongan minority ethnik Tionghoa tidak diberi ‘rejeki’ yang dianggap akan mengurangi portie pembagian ‘rejeki’ bagi mereka. Berkembang dan diperbanyaknya bentuk praktek2 diskriminasi rasial, menjadikan sebgian terbesar golongan minority ethnik Tionghoa sebagai anak ngenger. Sedang sebgian kecil, tidak lebih dari 1% karena beruntung bisa menjadi ‘cukong’ pihak penguasa, mendapatkan kepercayaan dengan fasilitas2 untuk meningkatkan dengan cepat kekayaan mereka. Bahkan dengan timbulnya sementara pengusaha2 Tionghoa menjadi kaya-raya itu, telah membuat iri-hati dan menjadi bahan untuk melakukan hatze anti-Tionghoa. Bagi golongan tengah-tanggung dari minority ethnik Tionghoa bisa bertahan untuk hidupnya, karena adanya kehidupan mewah dari bapak2 penguasa, masih adanya fasilitas2 yang bisa mereka dapatkan dari penguasa2 yang korup. Sedang bagi lapisan bawah yang merupakan mayoritas dari minority ethnik Tionghoa, hidup mereka tidak banyak berbeda dari mayoritas Rakyat Indonesia, bahkan bisa dikatakan hidup mereka lebih tertekan dengan adanya praktek2 diskriminasi rasial yang menimpa diri mereka. Diperbanyaknya ketentuan2 yang berbau diskriminasi rasial, baik dibidang penerimaan Pegawai-Negeri; penerimaan anak2 sekolah sampai penerimaan mahasiswa di Universitas; penerimaan pekerjaan disegala bidang; sampai pada kesempatan berusaha dan mendapatkan kredit, membuat golongan minority ethnik Tionghoa yang mau melaksanakan ber-asimilasi total merasa di-exclusief-kan. Ditambah dengan timbulnya rasa iri-hati melihat menjadi kaya-raya-nya segelintir pengusaha2 Tionghoa, bisa menimbulkan hatze anti-Tionghoa, menimbulkan explosi2 rasialis anti-Tionghoa, yang tidak dituntut untuk diadili didepan mahkamah sekalipun jelas tindakan2 explosi anti-Tionghoa itu banyak merugikan harta dan jiwa golongan minority ethnik Tionghoa, salah satu suku warga-negara yang hidup di Indonesia.

Penyelesaian masalah minority ethnik Tionghoa akan mudah dapat diusahakan bila:
a. Tiap putra Indonesia menganggap’life assignment’, sebagai tugas dalam hidupnya untuk melaksanakan ‘Pembukaan dan UUD 1945’ secara sungguh2. Dimulai dengan memperjuangkan tergalangnya Persatuan Nasional yang demokratis dan effektief, yang sanggup memperlancar proses peralihan masyarakat warisan kolonial menjadi masyarakat Panca Sila, masyarakat adil dan makmur yang bebas dari segala macam kemiskinan dan membentuk satu masyarakat demokratis yang benar2 mewujudkan Kemanusiaan yang adil dan beradab pada seluruh Rakyatnya tanpa perkecualian, tidak membedakan perbedan asal keturunan, tidak membedakan perbedaan agama yang dianut, dan tidak membedakan perbedaan ideologi yang jelas ada dalam masyarakat.
b. Memperjuangkan terlaksananya semangat Konperensi Bandung dalam iklim internasional yang sanggup mencegah adanya campur-tangan asing didalam urusan dalam negeri Indonesia dan negeri2 manapun juga berdasarkan ditaatinya dan dijaminya pelaksanaan hak2 azasi manusia secara nyata.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s