Membayang Digul Mengenang Buru

Diilhami Sebuah Buku
Membayang Digul Mengenang Buru*

hersri setiawan

BUKU yang baru terbit ini berjudul, dalam pengindonesiaan saya, “Gamelan Digul Dan Tapol Pangrawit Pembikinnya”, dan ditambahi anak-judul yang menjiwai semangat penulisannya “Hubungan Australia Dengan Revolusi Indonesia”. Penulisnya Profesor Margaret J. Kartomi, dari Universitas Monash Australia, nama yang tak asing lagi di kalangan para pakar keindonesiaan khususnya di mimbar etnomusikologi.

Sudah dari halaman-halaman awal saya dibikin tertarik oleh karenanya. “Buku ini”, dikatakan di sana, “menceritakan kisah nasib seperangkat gamelan Jawa yang hanya satu-satunya, dibikin di dalam kamp tawanan di Irian Barat dahulu”. Gamelan yang disebut sebagai dibikin tahun 1927 ini, gamelan pertama yang pernah datang di Australia dan yang sekarang berada dan dilestarikan di School of Music – Conservatorium di Universitas Monash Australia.

Semangat dan isi pesan buku “Gamelan Digul” ini menyentuh hati saya, sebagai orang Indonesia sekaligus sebagai eks-tapol Pulau Buru. Angan-angan saya langsung dibawanya terbang ke “masa” sekian tahun lalu. Pertama pada masa ketika sejarah kemerdekaan Indonesia tiba di titik balik, yaitu pada awal sejarah “orde baru”, ketika makna Indonesia dalam segala seginya memasuki ambang masa kehancurannya. Kedua pada masa ketika sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia tiba di titik puncak, yaitu pada awal sejarah kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia sedang bermula, dengan dukungan segala bangsa yang cinta kemerdekaan. Saya teringat pada Black Armada Rupert Lockwood dan sekaligus Indonesia Calling Joris Ivens.

Seperti apa pun bentuk dan mutu “Gamelan Digul” itu, terdiri dari berapa “potong” benda instrumen gamelan itu, gamelan yang sekarang dirawat baik di Universitas Monash ini, sebuah benda sejarah yang sangat berharga. Apalagi, di halaman-halaman bagian belakang buku, Kartomi dengan mantap “mempertanggung-jawabkan” ke-adiluhung-an mutu benda bersejarah ini. Sudarsono (hal. 83) bahkan menyebut “… like other gamelans, emitted spiritual power”.

Saya bersyukur, pertama, bahwa tapol Digul adalah tapol pemerintah jajahan Hindia Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal, dan bukan tapol pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Suharto. Andaikata di bawah rezim tersebut akhir itu, niscayalah “Gamelan Digul” tidak pernah mendapat ijin untuk dikapalkan bersama para tapol menunju ke Australia, seperti berperangkat-perangkat “Gamelan Buru” tidak sepotong bilahan saron-nya pun tersisa! Saya bersyukur, kedua, bahwa “Gamelan Digul” diturunkan dan berlabuh bersama para tapolnya di pangkuan “Bumi Aborijin” dan rakyat Australia yang menggelora berseru-seru dalam “Indonesia Calling” dan gigih memblokade “Black Armada”! Justru karena itulah maka gamelan itu sampai sekarang masih tetap lestari.

Dengan rasa tulus saya nyatakan hormat pada “Black Armada”, pada “Indonesia Calling”, dan pada “Gamelan Digul”.

*

Buku “Gamelan Digul” ini sebenarnya, boleh dibilang, sebuah buku yang berisi dua kisah besar. Pertama kisah tentang gamelan itu sendiri, dan kedua kisah tentang Poncopangrawit, si pembikin gamelan itu. Kedua-duanya kisah yang cenderung dituturkan secara heroik legendaris dan monumental mistis. Saya, sebagai orang Indonesia-Jawa dan eks-tapol “komunis”, seperti halnya Pancopangrawit, merasa berbesar-hati tapi sekaligus menciut bertanya-tanya: pantaskah itu?

Andai kata tokoh Poncopangrawit masih hidup dan ditanya, barangkali ia pun justru akan menjadi gemetar “ketakutan”. Ia setidaknya pernah dinyatakan sebagai terlibat dalam perjuangan, sehingga dianggap patut pula menerima ganjaran “exorbitante rechten” Gubernur Jenderal untuk di-digul-kan dalam tahun 1927. Walaupun ia di sana sedia berkooperasi, sehingga segera dikejawakan kembali tahun 1932 (hal.42), namun bagaimanapun Poncopangrawit diakui sebagai seorang pejuang. Pengakuan ini terpahat terang di atas pusaranya (hal. 61). Bagi pejuang, pada hemat saya, berjuang merupakan amal dari tanggungjawabnya, bukan karena kewajiban yang dibebankan oleh siapa pun juga. Mungkin karena alasan ini jugalah maka Poncopangrawit pribadi tidak pernah bercerita tentang adanya “Gamelan Digul”, apalagi bahwa gamelan itu merupakan hasil karyanya sendiri.

Ada dua kemungkinan dalam hal ini: karena kerendahan hati, atau karena ia memang tidak tahu!

“Digul” inspirasi “Buru”

Kamp konsentrasi Digul diciptakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk tempat pengasingan para tapol pemberontak “komunis” tahun 1926. Instalasi Rehabilitasi (Inrehab) Pulau Buru diciptakan oleh pemerintah republik “Orba” Indonesia untuk tempat pengasingan, di balik jubah selubung eufemisme “tempat pemanfaatan” (tefaat), para tapol pemberontak “komunis” tahun 1965.

Karena itu boleh dibilang “Digul” merupakan inspirasi “Buru”, sebaliknya juga bisa dikatakan “Buru” merupakan duplikat dari “Digul”. Sebagaimana lazimnya duplikat tidak pernah lebih baik ketimbang aslinya, demikianlah juga halnya Buru lebih buruk ketimbang Digul.

“Digul”, menurut Joop Morrien dengan merujuk pada De Communistische Beweging in Nederlandsch-Indie (J. Th. Petrus Blumberger, 1928), dibuka untuk pertama kali, dalam arti mulai dihuni serombongan besar tapol, pada bulan November 1927. “Buru”, lihat Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (Pramoedya Ananta Toer, 1995) dibuka untuk pertama kali, dalam arti dihuni serombongan besar tapol, pada bulan Agustus 1969.

Dalam hal jumlah tapol terdapat selisih antara sumber yang satu dan lainnya. Menurut Kartomi (hal.25) pada 1927 sebanyak 2100 orang di-tanahmerah-kan; menurut Ensiklopedi Indonesia (Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1980) sebanyak 1300 orang; menurut J. Morrien, “Wie over Digoel schrijft kan niet over Boeroe zwijgen” (dalam De Waarheid, 6 Oktober 1973), sekitar 1500 orang. Sedangkan di Pulau Buru jumlah tapol bermula dari 850 orang dalam tahun 1969, sampai menjadi lebih 12.000 orang dalam tahun 1976.

Luas areal Inrehab Pulau Buru, tersebut dalam Surat Keputusan Pangkokamtib No. 013/KOPKAM/V/1974, 11 Mei 1974 (Pramoedya Anaanta Toer op.cit. hal. 312): 2.350 km2 atau 235.000 HA. Itu artinya dua puluh tiga kali lipat lebih luas, jika dibanding dengan luas kamp konsentrasi Digul yang kira-kira 10.000 HA (Hersri Setiawan, “Penjara dan Tahanan Politik” dalam I.G. Krisnadi, Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979), 2001:xlv).

Digul dan Buru Selintas

Alasan utama pemerintah kolonial memilih Digul sebagai kamp pengasingan, agaknya tepat sama dengan alasan utama pemerintah republik orba memilih Buru. Buru pulau yang tandus dan kering. Sebaliknya Digul dan Papua umumnya, subur dan kaya di perut buminya dengan kandungan aneka tambang. Masih ada penduduk di sekitar Digul yang pengayau, juga di sekitar Unit X Wanadharma Pulau Buru empat tapol mati ditombak penduduk. Digul sarang demam kencing hitam (zwartwaterkoorts), juga Buru sarang malaria yang ganas (banyak tapol Buru yang sesudah sembuh dari malaria menjadi pelo, mentally retarded selama-lamanya atau berbulan-bulan lumpuh — termasuk saya sendiri empat bulan lumpuh).

Jadi, pada hemat saya, alasan memilih dua kawasan itu sebagai kamp-kamp pengasingan, terutama karena lokasinya yang terisolasi dari “lalu lintas” percaturan politik. Digul dalam tahun 1927, dan Buru dalam tahun 1969. Barulah pada tahun 1926 penguasa kolonial menata administrasi pemerintahannya di Digul, sebagai onderafdeling dari afdeling Amboina karesidenan Maluku (J.Morrien, op.cit.; G.F.E. Gonggrijp, Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, MCMXXXIV). Baru pada tahun 1930, oleh pukulan “jaman meleset” (ungkapan Jawa untuk “malaise”) yang melanda dunia, pemerintah kolonial mulai mengeksplorasi Papua Barat dan menjadi terkesima oleh kekayaannya. Maka tidak usah heran jika “masalah Irian Barat” terus berkecamuk dari sejak KMB ditandatangani (1949) sampai sekarang.

Adapun terhadap Pulau Buru pada tahun 1953, semasa kabinet Ali-Wongso (Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro), konon pernah dikirim tim eksplorasi dari pusat. Kebijakan ini tentu dibimbing oleh butir 3a dan 3b program kabinetnya: “menitikberatkan politik pembangunan pada segala usaha untuk kepentingan rakyat jelata; dan memperbarui perundangan-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota”. Walhasil? Tim eksplorasi ini juga terkesima. Bukan oleh kekayaannya, tapi oleh keadaan pulau yang tandus kering kerontang. Yang tersisa dan kami temukan dalam tahun 1970-an tinggal beton rencana waduk di kali Waibini di Unit IV Savanajaya yang terbengkelai, dan puluhan sapi liar berkeliaran di hutan-hutan!

Jika alam flora dan fauna Digul dan Buru dibandingkan, tampaklah bahwa Digul lebih ramah dan murah hati ketimbang Buru. Di dataran tinggi Irian Barat, di timur dan selatan, banyak tanah subur. Di sana-sini di Irian banyak tumbuhan umbi-umbian yang bisa dimakan, sedang di Buru hanya umbi-umbian kunyit yang tumbuh merana di sela-sela padang alang-alang yang rapat. Jenis margasatwa juga lebih kaya ketimbang Buru. Ikan air tawar di kali Wai Apo Buru tak ada lain kecuali mujahir, sedang di kali Digul terdapat jenis ikan gabus dan udang.

Itulah selintas keadaan lahan, di mana tapol “dua jaman” harus bertahan hidup. Di Buru tapol bisa selamat dari malaria dan “mata tumbak” penduduk serta “ujung peluru” tentara, tapi tidak akan mungkin diberi hidup oleh alamnya yang terlalu kikir dan ganas. Di Digul, sampai tahun 1933 ketika Mas Marco mati karena tbc, tapol sering saling berkelahi dan bunuh-membunuh karena dilindas rasa depresi sendiri.

Digul tempat pengasingan, Buru tempat pemanfaatan

Memang begitulah nama resmi untuk Pulau Buru sebagai pulau tempat pengasingan tapol. Ia, karena itu, semula bernama resmi “Tefaat” (Tempat Pemanfaatan) Buru, dan baru belakangan (sekitar 1974) diubah menjadi “Inrehab” (Instalasi Rehabilitasi) Pulau Buru. Adapun tentang Tanah Merah dan Digul, entah apakah istilah resmi yang tercantum dalam Surat Keputusan Raja. Tapi koran-koran tahun 1936 memberitakan dalam satu sebutan sama, “ballingsoord” atau “verbanningsoord”, tanah pengasingan (I.F.M.Salim, Vijftien jaar Boven Digoel, Concentratiekamp in Nieuw Guinea. Bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid, 1973: 386-87). Dengan tajam penyair Jef Last dalam sajaknya “Digoel-Digoel” menulis, antara lain (saya terjemahkan): “di sana rotan mendera, dan sel penuh berjubel, karena mereka telah menanam merah”, lalu: “apa peduli kita, di sana orang mampus, di neraka tanah Digul?” (I.F.M. Salim, op.cit. 394).
Pendek kata, tapol dikirim ke Pulau Buru untuk “dimanfaatkan”, sepatah kata yang sangat jelas kandungan artinya. Sedangkan tapol dikirim ke Digul untuk “diasingkan” atau “dibuang”. Satu makna kekerasan yang diselubungi dalam ungkapan Jawa pelembut “diselong”, merujuk pada nama pulau Ceylon sebagai pulau tempat pengasingan bagi tokoh-tokoh pemberontak Hindia Belanda di jaman VOC, yang bisa sejauh Afrika Selatan tapi juga bisa “sekedar” sampai Nusa Kambangan atau “Bandanaira” (tentang “selong”, lihat juga I.G.Krisnadi op.cit. 2001:xxxiii).

Begitulah istilahnya menyatakan, begitu pulalah penjabarannya yang dilakukan. Di Tefaat Buru, karena tapol itu dimanfaatkan, maka di sana tenaga dan kemampuan mereka diperas habis-habisan. Mereka sejak detik keputusan pemanfaatan dikenakan, seketika bukan lagi pribadi-pribadi yang bernama. Mereka tidak lagi diakui dan diperlakukan sebagai “political animal” (zoon politicon) atau makhluk masyarakat, tapi makhluk biologis murni atau “biological animal” yang hanya dibedakan dari binatang karena kemampuannya berbicara (itu pun tidak ada keleluasaan bagi mereka untuk menyatakannya — di Buru berlaku konsinyes “dilarang berbasa-basa” atau saling bercakap-cakap!). Di depan penguasa rezim Orba tapol “komunis” itu bukan “orang” tapi “manusia” belaka. “Orang” ialah “zoon politicon”, sedangkan “manusia” ialah makhluk sejenis monyet, tapi tidak bertangan empat sekaligus berkaki empat, melainkan bertangan dua dan berkaki dua. Mereka, dalam ungkapan Jawa, “ora diuwongke”, tidak di-orang-kan, melainkan disikapi sekedar sebagai “manungsa”, orang yang tidak genap atau “wong sing ora ganep”.

Karena itu, nama-nama pribadi tidak berlaku lagi bagi mereka, dan sebagai penggantinya diberikan “nomor foto” dan “nomor baju” berturut-turut. Ketika itu dibagikanlah pada mereka masing-masing satu setel pakaian keki hijau gadung, berupa kemeja lengan pendek dan celana panjang, dengan cap nomor di dada atau pantat. Satu pasang pakaian untuk selama-lamanya, karena memang bukan memberi pakaian itu yang dimaksud, tapi memberi identitas atau jatidiri baru. Oleh karenanya sesudah semua pakaian hancur dimakan waktu, hujan, panas dan keringat, mereka (termasuk juga aku) lalu membikin sendiri kemeja dan celana pendek dari bahan rami bekas kantung pupuk urea (Ruth Havelaar, Quartering A Story Of A Marriage In Indonesia During The Eighties, 1991: 25). Perihal seperti ini bandingkan dengan tapol Digul yang, setidaknya seperti terlihat pada foto-foto, sampai sekian tahun kemudian masih berpakaian serba putih putih, bersepatu mengkilap, bertopi “helem” seperti amtenar kolonial.

Pakaian tapol G30S itu adalah sebuah pernyataan “jatidiri” yang tanpa “jatidiri”. Karena tapol-tapol itu bukan lagi “makhluk masyarakat”, melainkan “makhluk hidup” murni semata-mata. Maka kelak, jika karena satu dan lain hal, mereka itu “dibebaskan”, istilah resmi yang diberikannya pun tepat benar: mereka “dikembalikan ke masyarakat” atau “dimasyarakatkan kembali”. Mereka diakui kembali sebagai “zoon politicon”, walaupun tidak atau belum diperlakukan demikian sepenuhnya.

Tapol Pulau Buru ialah makhluk bernama “manusia” yang seperti, dan bersama-sama dengan, ternak kerbau dan sapi, dimanfaatkan daya dan tenaga kerja mereka untuk berproduksi1. Tapi bukan untuk mereka sendiri hasil produksi yang tercipta itu, melainkan sebagai semacam pungli untuk andil mereka dalam membangun negara, khususnya di wilayah provinsi Maluku. Pada prakteknya hasil produksi itu jatuh di tangan para penguasa militer setempat, dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Adapun bagi tapol, si pencipta nilai, cukup remah-remahnya yang tersisa. Bila panen padi sedang berhasil, dijatah makan 500 gram satu hari selama sepekan, untuk kemudian kembali 200 gram atau bahkan tidak sama sekali. Tapol harus mencari makan mereka sendiri, dengan berladang singkong atau memukul sagu.

Tidak ada kewajiban, apalagi tanggungjawab, di pihak penguasa atas kesejahteraan hidup tapol. Karena itu di tengah kehidupan tapol di Pulau Buru tidak ada kertas, tidak ada pensil, tidak ada koran, tidak ada radio, tidak ada istri, tidak ada keluarga. Mereka semua tinggal di unit-unit, dengan penghuni dari 500 – 1500 orang setiap unit, yang dibagi dalam barak-barak dengan masing-masing berpenghuni 50 orang. Bangunan barak ini berukuran sekitar 9 x 27 meter, berdinding plupuh, beratap daun sagu, dengan tempat tidur plupuh memanjang di kiri dan kanan. Di tengah ruangan terdapat satu meja panjang dengan bangku di kedua sisinya, di mana tapol duduk dan makan bersama apabila tidak sedang di tempat kerja. Bandingkanlah dengan tapol di Tanah Merah tahun 1928, yang dihunikan di kampung “A” sampai dengan kampung “F”, di mana setiap kampung dibangun rumah-rumah berukuran 10 x 12 meter, dengan penghuni setiap kampung 150 orang (Kartomi, hal.25).

Seperti dikemukakan di atas, tapol di Buru ialah tenaga kerja yang dimanfaatkan.

Karena itu kehidupan sehari-hari mereka diatur oleh aba-aba bunyi lonceng dan apel2. Tanpa kecuali mereka semua harus bekerja memproduksi (apa saja yang punya nilai tukar) selama matahari masih terang, dan bahkan adakalanya disambung dengan penerangan lampu petromaks. Ini beda bagai bumi dan langit dengan tapol Digul. Perbedaan yang masuk-akal! Sebab tapol Digul, di depan mata rezim kolonial, tetap dipandang sebagai orang-orang yang berpribadi. Atau mereka ditakuti rezim kolonial justru karena mereka orang-orang yang dipandang berpribadi. Seperti Jef Last bilang “Want zij plantten de roode van” (Digoel-Digoel, op.cit.). Hanya saja, karena pernyataan politik pribadi-pribadi itu ditakuti dan dinyatakan terlarang, maka tanpa proses hukum mereka diasingkan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi tindakannya, pemerintah tidak bisa ingkar dari kewajiban untuk memberi mereka kelangsungan hidup.

Tapol di Digul lalu diberi pilihan antara dua, mau atau tidak mau berkooperasi dengan pemerintah. Untuk mereka yang tidak mau diberi jatah natura sekali setiap bulan untuk hidup mereka, untuk mereka yang mau kerja diberi upah f 0,.75 sehari3 (Kartomi, op.cit. hal. 29), untuk anak-anak di beri “uang jajan” f 0,15 sehari. Bandingkan ini dengan kehidupan anak-anak tapol di desa Savanajaya (sejak 1974 Unit IV Savanajaya diubah menjadi desa, untuk lokalisasi tapol yang disusul keluarga mereka), yang setiap hari dipaksa oleh keadaan harus membantu orang tua bekerja di sawah-ladang atau mencari kangkung di rawa-rawa, menukar mobil-mobilan mainan mereka di Jawa dengan kereta-keretaan dari kulit jeruk bali (Hersri S., “Pendewasaan di Pulau Buru” dalam Perjalanan Anak Bangsa, 1982:279-302).

Kita tidak diberi tahu dengan jelas, berapa jam kerja satu minggu diberikan pada mereka yang bersedia bekerjasama dengan pemerintah kolonial itu. Tapi, mengingat upah diberikan harian, tidak keliru kiranya jika disimpulkan, bahwa tentang berapa lama waktu kerja dan waktu luang bergantung pada kehendak tapol bersangkutan. Sedangkan bagi tapol yang memilih non-kooperasi, dengan konsekuensi menerima jatah kebutuhan hidup apa adanya, seluruh waktu tentu saja menjadi milik mereka. Mereka, ketimbang menganggur, lalu menyibuki diri dengan membikin benda-benda kerajinan tangan, menjual jasa pada tapol yang kerjasama dengan rezim, dan lain-lain. Dua buah toko Tionghwa sudah berdiri di sana sejak 1927, di mana tapol bisa melakukan jual-beli pada toko itu. Bandingkan ini dengan di unit-unit tapol Buru sejak 1974, yang masing-masing oleh Mako diwajibkan membuka satu toko. Di balik nama TKW (Toko Koperasi Warga), namun sejatinya toko-toko monopoli pemasaran produksi unit-unit, di bawah koordinasi (baca: monopol tunggal) “Toko Mako” (Markas Komando).

Poncopangrawit dibebaskan dari Digul dan kembali ke Surakarta tahun 1932, karena ia mau bekerjasama dengan Belanda. (Kartomi, hal.42). Ia, dengan demikian, tidak termasuk di antara 502 orang, yang ikut menyertai “Gamelan Digul” ciptaannya, dilarikan pemerintah Hindia Belanda ke Australia pada saat ancaman Jepang di medan perang Pasifik semakin tampak tak terbendung.

Pendek kata, sebagai tapol yang bersedia bekerjasama, waktu senggang yang dimiliki Poncopangrawit, jika ia bekerja “full time”, harus dikurangi 40 jam dalam setiap minggu, jika dipakai ukuran kelayakan jam kerja di dunia barat sekarang. Bandingkan ini dengan jam kerja tapol di Buru yang sama sekali bergantung pada selera Dan Unit (Komandan Unit) dan Dan Ton (Komandan Pleton Kawal), kapan saja lonceng di pos jaga dipukul. Terkadang pada jam 4 pagi sudah dipukul lonceng bangun, apel dan langsung bekerja, yang berlangsung terkadang sampai jam 10 atau 11 malam lonceng “laut” (usai kerja) baru dipukul. Bahkan pernah terjadi tapol-tapol Unit III Wanayasa harus bekerja menyaingi Sangkuriang atau Bandung Bondowoso. Dalam tempo satu malam Sangkuriang harus membendung sungai Citarum dan membikin satu perahu pesiar, Bandung Bondowoso harus membangun candi seribu, dan tapol Wanayasa harus mendirikan tiga rumah ibadah sekaligus: masjid, gereja katolik dan gereja kristen protestan. Baik Sangkuriang maupun Bandung gagal, tapi tapol Wanayasa berhasil!

Suka hibur tabiat hidup

Sengaja saya tidak gunakan kata “berseni” atau “berkesenian”, tapi cukup yang paling mendasar saja: “suka hibur”. Suka hibur ialah salah satu segi tabiat hidup. Bukan hanya tabiat hidup orang dan manusia saja, tapi bahkan juga menjadi tabiat hidup hewan. Lihatlah perangai kera, dan bahkan anak harimau sekalipun. Mereka pun suka main gulat, kejar-mengejar, berayun-ayun dan sebagainya.

Sebagai salah satu segi tabiat hidup, oleh karenanya, suka hibur bisa ditindas tapi tidak bisa ditumpas. Ia akan mencari kesempatan, di dalam kesempitan yang paling sempit sekalipun, untuk mencari jalan pernyataan atau pengucapannya. Ketika tahanan politik (dan saya yakin juga berlaku bagi tahanan kriminil) masih di dalam sel, yang satu dipisah dari yang lain, tabiat suka hibur itu pun akan mencari jalan pernyataan dan bentuk pengucapannya, baik secara bersendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari satu sel, misalnya, terdengar suara seorang uro-uro (menyanyikan tembang); dari sel lain, yang berisi tiga atau lebih, terdengar bunyi bantingan kartu-kartu gaple di lantai; dari ruang besar seperti di blok G RTC Salemba, misalnya, pada siang hari minggu akan ramai dengan “orkes” berinstrumen ember plastik, sapu lidi, sendok dan aneka macam benda lainnya; dari blok lain seseorang akan mendalang dari dalam selnya, diiringi “gamelan” mulut oleh kawan-kawannya dari sel- masing-masing4.

Selama menghuni RTC Salemba Jakarta saya memang tidak pernah mendengar suara petikan gitar, apalagi gesekan biola atau tiupan seruling. Walaupun begitu ternyata A.Rachmad, pelukis dari sanggar “Pelukis Rakjat” Yogyakarta, pernah membikin sebuah gitar (ia memang pandai main gitar; bersama sesama pelukis satu sanggar, Batara Lubis dan Djoni Trisno mereka membentuk trio). Gitar ini pada wadah suaranya diberinya lukisan, dan batang penyangga dawainya berukir. Tentang adanya “benda sejarah” ini suatu ketika pernah saya baca melalui “Inside Indonesia”, semacam siaran permintaan bantuan kepada barangsiapa saja yang tahu keberadaan (sebut saja) “Gitar Salemba” ini.

“Gitar Salemba” pasti cuma satu-satunya. Tapi selain itu banyak sekali barang-barang kerajinan tangan hasil karya tapol yang lapar dan hidup “di sela-sela intaian” itu. Kaleng susu cap “bendera” dipungut dari lubang sampah, dan dibikinnya kompor minyak atau gunting rambut; atau dipotong-potong sepanjang jari dan selebar dua jari, lalu digulung dan dibalut dengan cincin selang-seling tempurung kelapa dan tulang menjadi pipa rokok. Sendok alpaca dipotong-potong dan dibelah-belah dan dibikin menjadi jarum akupungtur. Bagaimana tapol mendapat bahan, alat-alat kerja, dan waktu untuk membikinnya, lalu menjadi kalimat bertanya yang tidak lagi relevan.

Beda halnya dengan RTC Tangerang.

Barangkali karena pengaruh adanya partai ilegal di kamp ini, walaupun pada 1970 berhasil dibongkar dan digulung oleh satgas intel angkatan darat “Operasi Kalong”, maka tapol cecunguk menjadi kecil dalam jumlah dan dalam nyali. Karena itu suara sapaan “bung” dan “kawan” yang di Salemba ditabukan, di Tangerang terdengar setiap saat. Begitu juga bunyi petikan gitar, gesekan biola dan kecapi Sunda di petang hari, tidak merupakan pendengaran yang aneh. Alat-alat musik itu ada yang kiriman sembunyi-sembunyi dari luar, tapi lebih banyak merupakan hasil keterampilan tangan tapol sendiri.

Tapol RTC Tangerang mendapat tugas mengelola proyek pertanian sawah-ladang (masing-masing lk 50 dan 20 hektar) Kodam Jakarta Raya, yang terletak di desa Cikokol peluaran kota. Karena itu syarat-syarat kemungkinan bisa mengrajin aneka barang bagi tapol RTC Tangerang, mirip seperti tapol Nusa Kambangan, menjadi jauh lebih besar dibanding dengan sesama kawan mereka di RTC Salemba. Bukan hanya kemudahan mencari bahan dan alat kerja, tapi juga dalam usaha “memasarkan” hasil kerja mereka itu.

Syarat-syarat yang memungkinkan kemudahan seperti itu menjadi lebih tersedia lagi sesudah mereka di Pulau Buru. Sekalipun di unit-unit tefaat Buru kesempatan yang bisa direbut dari sela-sela intaian itu jauh lebih sempit dibanding dengan ketika di RTC-RTC di Jawa, tapi mereka setiap hari “dilepas” di tengah medan kerja termasuk di tengah-tengah hutan. Di samping itu ada faktor tambahan penting, yang memungkinkan terjadinya “kompromi” antara tabiat suka-hibur kedua belah pihak, yaitu pihak penguasa dan pihak tapol. Jika di Jawa para penguasa kamp bisa menyalurkan tabiat suka-hibur mereka di tempat-tempat hiburan umum, termasuk dalam hal hiburan seksual, di Buru mereka itu (bahkan juga dalam hal hiburan seksual) mau tidak mau harus menyalurkannya di tengah-tengah kehidupan tapol.

Dari korve suka-hibur ke panggung kesenian

Sebagai bekas penghuni Unit XIV Bantalareja, maka kisah seperlunya di bawah ini tentu saja berdasar pengalaman di unit tersebut. Namun demikian saya yakin, yang terjadi di unit-unit lain pun tidak akan jauh berbeda dari itu.

Unit XIV Bantalareja dikenal sebagai unit “Jakarta Murni”, karena 850 orang penghuninya semuanya berasal dari dua kamp besar di Jakarta Raya, yaitu RTC Salemba dan RTC Tangerang. Bahasa percakapan sehari-hari yang dipakai bahasa melayu-betawi, walaupun ditinjau dari daerah asal, mereka datang dari berbagai daerah dan sukubangsa. Di antara mereka itu yang bisa disebut sebagai berpotensi menjadi calon-calon penyangga kegiatan suka-hibur, antara lain: Martin Lapanguli (pemain biola, berpendidikan sekolah musik Yogya), Pardede (pemain gitar), Lie Bok Ho (pemenang hadiah hiburan lomba Bintang Radio jenis seriosa 1965), Go Giok Liong (pemain biola dari orkes kroncong RRI studio Jakarta), Basuki Effendy (sutradara film, penyanyi), Rudios Sutanto (kapten kapal “Pelni”, pemain ukulele), Tohir Yahya5 (paham tentang aneka kesenian rakyat Betawi, lenong, gambang kromong dsb), Ahmad Suwali dan Warno Wamin (“pengrawit”), Mohidi (penari Jawa dan pemain ketoprak).

Saya tidak bisa pastikan sejak kapan tepatnya bunyi petikan gitar pertama terdengar dari salah satu barak. Tapi tentu sesudah cengkeraman rasa takut dan ketegangan lebih mengendor dan penyesuaian diri dengan irama hidup baru mulai diperoleh. Sementara itu dari mess tonwal, di luar pagar kawat depan sana, setiap petang terdengar suara tonwal berteriak-teriak, menyanyi-nyanyi, bertumpang-tindih dengan bunyi petikan gitar. Ini, bagaimanapun, tentu menggelitik bangun tabiat suka-hibur di hati tapol yang selama itu ditekannya sendiri. Suatu petang, lepas apel malam, terdengar suara petikan gitar, dari barak VII oleh sentuhan jari-jari Pardede. Lirih sekali. Tapi akhirnya terdengar juga oleh telinga tonwal dan staf komandan unit.

Memasuki bulan ke-2 atau ke-3 terjadilah “korve malam panjang” pada setiap akhir minggu. Pada setiap malam Minggu begitu Dan Unit biasanya turun ke Namlea, mencari hiburan seksual di ibukota kecamatan Buru Utara itu. Tapi yang tidak turun ke Namlea, Wadan Unit dan staf serta Tonwal, bermalam panjang di wisma. Pardede diperintahkan membawa teman-temannya yang bisa bermain alat musik, dengan membawa alat musik seadanya dari barak-barak, ditambah dengan kesediaan Tonwal yang akan meminjamkan instrumen milik mereka. Tapol selebihnya diwajibkan datang menonton di depan wisma: bertepuk tangan setiap sebuah lagu habis, bersuit-suit jika mendengar syair lagunya bernada “panas”. Lalu mengalunlah berganti-ganti sampai tengah malam berbagai ‘genre’ lagu: pop, dangdut, langgam jawa dan kroncong.

Ketika itu lahirlah istilah-istilah “korve gurung” untuk si tapol penyanyi (“gurung” kata Jawa untuk “kerongkongan”), “korve kawat” untuk si tapol pemetik senar instrumen, “korve mata” dan “korve keplok” untuk para tapol yang wajib nonton dan memberikan tepuk tangan. (Tentang berjenis-jenis korve, baca lebih lanjut Hersri.S, Dunia Yang Belum Sudah hal. 34). Sekitar waktu itu jugalah band yang lahir dari “korve malam panjang” itu menjadi dilembagakan, dan diberi nama “Bantala Nada”, yang segera menjadi teladan di unit-unit lain. Unit XIV Bantalareja yang “Jakarta Murni” memang dinamai oleh seantero unit sesamanya sebagai unit yang paling “liberal” dan paling “cuwek” politik, sehingga merebut inisiatif pertama dalam membentuk kelompok-kelompok hiburan secara terbuka.

Lahirnya band “Bantala Nada”, dipimpin oleh Basuki Effendy, ini kemudian segera diikuti dengan lahirnya kelompok orkes kroncong dan irama padang pasir “Irama Bantala” (saya lupa, siapa memimpinnya), kelompok wayang wong dan ketoprak “Krida Bantala”, dipimpin oleh Mohidi, dan kelompok pentas Betawi, dipimpin oleh Tohir Yahya, dengan nama “Lenong Bantala”. Tentu saja ini menimbulkan reaksi di kalangan tapol “bergaris keras”, yang memandangnya sebagai mengaburkan garis batas antara “pihak sana” dan “pihak sini”, mencairkan sifat “kontradiksi yang antagonistis”.

Tapi, bagaimanapun ditentang, ungkapan pernyataan tabiat suka-hibur tidak terbendung — apalagi justru dari kalangan orang-orang yang tertekan dan menderita. Apa yang semula diterima sebagai kerja korve, lalu terasa menjadi kebutuhan santapan batin sendiri.

Maka barangkali ibarat gayung bersambut, kata pepatah, ketika sekitar pada akhir perempat tahun pertama Dan Unit memerintahkan pembangunan “gedung kesenian” (baca barak berpanggung6) di dalam kompleks pagar kawat unit. Kemudian, sesudah “gedung” berdiri, malam hiburan menjadi acara tetap setiap satu bulan sekali pada hari akhir minggu.

“Seniman-seniman” dan kaum suka hibur Jawa tentu saja menjadi “iri hati”. Hiburan Jawa juga harus mendapat tempat! Apalagi unit tetangga paling dekat, yaitu Unit IV Savanajaya, sudah memiliki seperangkat gamelan tersedia di “gedung kesenian” mereka. Di unit ini tinggal dalang wayang kulit ternama pada masanya, Tristuti Rachmadi, seorang penari dan penyungging wayang Sudarno As, seorang pengrawit dan pengendang Jokowaluyo, dan beberapa nayaga yang cakap. Pada malam-malam tertentu, atau hari Minggu siang tertentu, apabila ada ijin dari Dan Unit, mereka di sana mengadakan pergelaran fragmen wayang kulit, bahkan mengembangkan eksperimen pedalangan berbahasa Indonesia.

Diam-diam Warno Wamin memesan kawan yang mendapat tugas korve ke Namlea untuk dioleh-olehi drum bekas. Drum utuh boleh, sudah bolong-bolong pun tidak apa. Bung Warno Wamin tapol dari kamp Tangerang, di unit Bantalareja ia tinggal bersama empat kawan lainnya di barak kandangan, sekian ratus meter di luar pagar kawat unit. Tugas mereka merawat sapi dan kerbau, dan membajak serta menggaru jika musimnya telah tiba. Dengan bahan drum bekas itulah Warno Wamin mulai membuat gamelan. Dalam hal ini ia bekerja bersama tapol Johar, kepala regu kerja pandai besi, dan Ahmad Suwali anggota Barak IX yang setiap usai kerja, menjelang apel, “lari” ke kandangan membantu Warno Wamin melaras setiap bilah-bilah yang sudah selesai ditempa dan dibentuk.

Ibarat kata pepatah “api tidak bisa dibungkus dengan kertas” barangkali, begitu juga bunyi “tintingan” bilah-bilah gamelan itu terlalu nyaring untuk diredam dari pendengaran Pelda Tuwuh, pejabat Dan Unit ketika itu (1972). Tapi ketika mendengarnya, Pd. Dan Unit yang kental kejawaannya ini7, justru memberi dukungan. Sesuai dengan permintaan Warno Wamin untuk mencari bahan bekas bom di sekitar lapangan terbang Namlea, ia menugasi beberapa tapol korve ke sana, selain juga memberi ijin Warno Wamin mengambil beberapa linggis dari gudang alat sebagai tambahan bahan. Warno Wamin lalu lebih ditugasi untuk menyelesaikan “proyek gamelan” bertiga bersama Johar dan Suwali.

Penutup

Entah kapan Warno Wamin dan kawan-kawannya menyelesaikan tugas itu sama sekali. Tapi pada pertengahan tahun 1973, semasa Dan Unit KaptenYusin Zainal, pada petang-petang hari tertentu saya terkadang mendengar suara klenengan dengan dada terasa pedih. Ahmad Suwali memimpin kawan-kawan menabuh. Saya ingat perisiwa ini, karena sementara itu saya tengah terbaring di barak karena lumpuh akibat malaria. Saya tidak tahu benar, unsur-unsur alat gamelan yang mana saja harus tersedia untuk bisa dipukul memainkan satu “konser” klenengan. Tapi mungkin sekurang-kurangnya harus ada unsur-unsur pemberi lagu dasar, pemberi tekanan, pemberi wilet hiasan dan nuansa lagu, dan pengatur irama. Ada saron dan demung, ada kenong dan gong, ada kendang dan gambang.

Perangkat gamelan Bantalareja ini baru menjadi lengkap, pelog dan slendro, saya agak berani memastikan pada akhir tahun 1973. Ini saya hubungkan dengan waktu ketika saya (masih) menjadi pengatur kerja (koordinator) unit di bawah komandan Kapten Mohamad Noor. Ketika itu unit kami bersyukuran dengan pergelaran aneka acara pertunjukan, termasuk beberapa tari fragmen lakon (petilan). Karena untuk pertama kali dalam sejarahnya, sesudah sekian lama dijuluki sebagai unit termiskin di Inrehab, kami berpanen raya dan bahkan 11 ton overproduksi di atas 70 hektar sawah.

Dengan demikian gamelan Bantalareja selesai dibuat, sekurang-kurangnya oleh tiga orang dan dalam waktu paling sedikit dua belas bulan — nota bene: oleh tangan-tangan yang telah terlatih terampil di RTC Tangerang paling tidak selama lima tahun (1966-1971). Gamelan Bantalareja bukan satu-satunya, oleh karena gamelan-gamelan semacam juga terdapat di unit-unit lain. Siapa pembikin gamelan-gamelan itu tidak pernah menjadi percakapan di antara kami. Di manakah sekarang gamelan-gamelan Buru itu berada, sayang sekali, juga tidak (belum) seorang pun berpaling ke sana dan mencari tahu. Kalau seandainya raib, sudah pasti karena telah menjadi jarahan para militer penguasa ketika itu, dan entah dijual kepada siapa. Kalau perangkat-perangkat gamelan Buru itu “beruntung” tentu masih ada yang di antaranya terawat di desa-desa transmigran, yang dibangun sebagai penerus dan pewaris tapol. Pada kunjungan “ziarah” saya ke Buru empat tahun lalu, di komplek bekas Unit XIV Bantalareja tinggal tersisa beberapa rumah transmigran, sedangkan “gedung kesenian” Desa Savanajaya sudah bobrok, tidak terurus dan sama sekali kosong.

*

Mengingat kamp Digul baru dibuka bulan November 1927 (Blumberger, op.cit.), maka saya memustahilkan kebenaran data buku di buku ini, yang menyebut bahwa “Gamelan Digul” selesai dibuat tahun 1927 (Kartomi, Bab 5-6). Sepuluh orang Poncopangrawit pun mustahil bisa menyelesaikan pembikinan satu perangkat gamelan lengkap dalam satu bulan. Waktu satu bulan bahkan mungkin belum cukup untuk penyesuaian diri dengan situasi dan kondisi yang serba baru, nota bene: kondisi dan situasi tanah pengasingan yang seram keras, bukan lemah lembut seperti kota Solo! Apalagi, menilik namanya, Poncopangrawit seorang priyayi abdi dalem (hamba raja) pangrawit (kesenian adiluhung8) kraton Surakarta, yang tentunya tidak terlatih kerja kerajinan atau keterampilan. Siapakah nama muda tokoh “pangrawit” ini sejatinya? Ini terkadang penting diketahui, karena dari situ bisa diperkirakan “kedudukan sosial” yang bersangkutan.

Pada hemat saya kata “pangrawit” merupakan nama jabatan, yang oleh Susuhunan Surakarta diberikan sebagai atribut bagi para abdidalem karawitan. Bandingkan ini dengan “laras”, nama jabatan untuk abdidalem bidang yang sama di Kasultanan Yogyakarta. Misalnya pada nama Raden Lurah (gelarnya tahun 50-an) Laras Sumbogo, pengendang dan pemimpin abdi dalem karawitan kraton Yogyakarta.

Tentu saja sepenuhnya benar jika dikatakan, bahwa “Gamelan Digul bikinan Poncopangrawit” merupakan perangkat gamelan Digul satu-satunya yang selamat sampai di Australia. Tapi selain “gamelan Digul Poncopangrawit”, apakah tidak ada perangkat-perangkat gamelan lain, entah bikinan siapa pun, yang tertinggal di sana dan sekarang tanpa kisah — seperti halnya gamelan-gamelan Buru itu? Ini kiranya masih merupakan sisa pertanyaan untuk meneruskan penelitian lebih lanjut.

Buku “Gamelan Digul” juga menulis dengan rasa prihatin tentang Poncopangrawit yang “tidak berpendidikan.”
Sebenarnya keprihatinan itu tidak pada tempatnya, dan karenanya tidak perlu. Sekolah HIS memang baru dibuka di Jawa tahun 1914. Tetapi sudah pada tahun 1893, bertepatan dengan tahun kelahiran Poncopangrawit, sudah diberlakukan Undang-Undang Pendidikan 1893, atas dasar Keputusan Raja 28 September 1892 (Stb. no.125/1893). Surat Kpts. Raja 1892 ini membagi sekolah Bumi Putera menjadi dua: (1) Sekolah Klas I (Scholen der Eerste Klasse), untuk anak-anak pembesar Bumi Putera dan keluarga kaya lainnya (catatan HS: cetak miring saya, karena itu di atas saya pertanyakan siapa “nama kecil” Poncopangrawit). Lama pendidikan 5 tahun, dan uang sekolah sekitar satu gulden/bulan, karena sekolah ini dibiayai dari uang sekolah dan bukan dibiayai negara. (2) Sekolah Klas II (Scholen der Tweede Klasse), untuk anak-anak Bumi Putera awam. Lama pendidikan 3 tahun, tidak dipungut uang sekolah, karena sekolah ini dibiayai negara.

Beda antara “Sekolah Ongko Siji” dan “Sekolah Ongko Loro” itu, selain jumlah banyaknya mata pelajaran, ialah dalam hal bahasa pengantar — pada sekolah tersebut pertama bahasa Belanda, dan untuk yang kedua bahasa Melayu atau bahasa daerah setempat. (Kompas, Menjadi Indonesia, 1995: 205-06; juga Gonggrijp, op.cit., lema “Onderwijs”).

Jadi, hemat saya, “Gamelan Digul” tidak perlu gelisah dan prihatin pada Poncopangrawit yang “tidak berpendidikan”, seandainya orangtua Poncopangrawit “tahu keadaan” dan “tahu diri”. Keadaan sebagai bangsa jajahan, mengapa harus tunggu berdirinya HIS, dan diri sebagai “orang kecil”, mengapa tidak masuk sekolah yang mampu dimasukinya? Selain itu mengapa gelisah dan prihatin? Karena bagi abdidalem pada umumnya “dekat pada raja” lebih utama ketimbang “dekat pada gubermen”. Bagi tokoh pangrawit kita ini, terlebih lagi, masih ada “nilai tambah”, yaitu bahwasanya ia berada di tengah-tengah kaum pergerakan terkemuka.

Agaknya berita tentang Poncopangrawit yang “kurang berpendidikan” sengaja dimaksud sebagai ganjal agar karyanya, “Gamelan Digul” itu, menjadi semakin lebih monumental lagi. Dengan demikian kebesaran tokoh ini pun menjadi semakin menjulang.

Ini menjadi lebih tampak ketika buku ini mempersoalkan tanggal meninggalnya Poncopangrawit. Tercatat dua data di sana. Pertama, potret pusaranya yang mencantumkan 11 Oktober 1975 (Kartomi, hal.61) yang diragukan, dengan tuduhan telah terjadi pemalsuan ketika pusara itu dipugar kembali. Kedua, inilah yang diyakini “Gamelan Digul” sebagai kebenaran, ditulis tanggal 10 November 1965. Bertepatan pada Hari Pahlawan ia meninggal, dengan tambahan keterangan selagi di penjara!

Membaca berita ini, lalu terbentuk pada saya dua suasana: mitos dan misteri sekaligus. Mitos bahwa Sang Tokoh tutup-usia bertepatan pada Hari Pahlawan, dan misteri gerangan apakah penyebab Sang Tokoh tutup usia.

Untuk yang pertama saya teringat pada cara penulis babad-babad Jawa, dengan proses kebalikan namun bertujuan pengagungan yang sama. Tidak ada seorang tokoh sudah menjadi tokoh sejak dari ia dilahirkan. Karena itu tidak aneh jika ia tidak diketahui kapan lahirnya, dan bahkan tidak bernama (Mas Ngabehi Loring Pasar, misalnya, Si Tuan di Utara Pasar). Tapi tentu saja orang (babad tutur) mengingat-ingat (mencatat) kapan ketika ia meninggal. Karena ia sudah bukan “orang biasa” lagi, melainkan “seorang tokoh”. Lalu, agar menjadi semakin menjulang kebesarannya, dikisahkanlah bahwa ia lahir pada hari bulan yang sama dengan tatkala ia mati!

Dalam hal Poncopangrawit, ia diketahui kapan lahir. Tapi, karena dalam perjalanan hidupnya ia telah melahirkan satu karya monumental, orang lalu memproyeksikan kapan ia mati sebagai bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. Mitos ini lebih dibangatkan lagi dengan pernyataan, bahwa Gamelan Digul “emitted spiritual power” (Kartomi, hal. 83).

*

Adapun misteri itu tersembunyi di balik kisah, entah fiktif entah faktual, bahwa Poncopangrawit mati di penjara. Entah karena sakit, entah karena siksaan, entah karena didor tanpa proses. “Gamelan Digul” cenderung yang akhir — sekali lagi demi mempertinggi fondasi kebesarannya itu. Kebenaran berita ini, karenanya, menjadi tidak cukup meyakinkan.

Daerah Surakarta merupakan daerah “basis” kekuatan PKI Jawa Tengah. Di Jakarta Dewan Revolusi hanya mampu bertahan sampai sekitar jam 3 sore 1 Oktober 1965, di Semarang enam hari, di Yogya sepuluh hari, dan di Solo satu bulan! Pada Hari Pahlawan tahun itu (1965) Presiden Soekarno masih “bertaring”. Ia dengan terang-terangan masih mengecam habis-habisan komunisto fobia, yang sudah diperanginya sejak di jaman kolonial, sambil sekaligus mendudukkan dan menunjukkan peranan dan jasa orang-orang komunis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada pidato itu Bung Karno bahkan masih berani sesumbar, dia akan mendirikan “Monumen Digul” di tengah kota Jakarta, ibukota RI!

Pembunuhan terhadap orang-orang “komunis”, pengebonan tokoh-tokoh mereka dari penjara untuk didor, baru terjadi sesudah kongres luar biasa HMI di Solo bulan Maret 1966. Yaitu ketika dan sesudah di kongres ini AH Nasution hadir dan mengucapkan pidatonya yang bersayap api dan darah: “fitnah lebih kejam dari pembunuhan!” Malam itu, 12 Maret kalau saya tidak salah, 21 orang sarjana di penjara Wiragunan Yogya dibon dan dibunuh — antara lain drs Sunardi di “luweng” Gunung Kidul, dan drs. Ibnu Santoro di Wonosobo.

Bulan November 1965 di Solo, menurut saya, masih “terlalu pagi” untuk pengebonan dan pembunuhan terhadap tapol. Apalagi terhadap tokoh Poncopangrawit yang selama di Digul berkolaborasi, selama di Solo sekembali dari Digul tidak dikenal aktif (Ibu Siti Larang, dalam wawancaranya dengan saya (1981), yang ikut aktif gerakan PKI bawah tanah di kampung Lawiyan Solo, sekitar tahun kedatangan kembali Muso, 1935, tidak pernah menyebut namanya), selama jaman sesudah “pembangunan kembali” partai (1951) nyaris tidak dikenal baik dalam Lekra maupun dalam PKI.

Ada satu hal lagi, soal kecil tapi perlu disebut demi akurasi data. Tertulis dalam kata pengantar Rahayu Supanggah pemberitaan, bahwa pelukis Joko Pekik pernah diasingkan ke Buru (Kartomi, xvi). Ini sama sekali tidak benar. Para tapol pelukis di Buru, yang terserak-serak di semua unit, sejak 1974 “dilokalisasi” di barak khusus dekat Markas Komando Inrehab, dan Joko Pekik tidak ada di antara mereka. Barak pelukis Mako ini dipimpin oleh Permadi Lyosta, Pelukis Rakyat (sekarang tinggal di Pasar Minggu) dan Sumardjo, SIM (sekarang tidak ada kabar beritanya).***

Kockengen, 22 September 2002.
(Hersri Setiawan, pernah memimpin Lekra Jawa Tengah, 1959-1961, dan eks tapol Pulau Buru, 1971-1978).

Catatan:

* Terimakasih untuk Aline Scott-Maxwell dan staf di ASLR Matheson Library Monash University, yang telah dengan ramah memberi keleluasaan saya membacai aneka bahan, termasuk buku Margaret J. Kartomi ini.

1. Menyamakan tapol dengan hewan ternak, Kapten Ahmad Noor, Komandan Unit XIV Bantalareja, menyebut tapol (laki-laki) sebagai ber-“tracak wungkul” (berkuku tunggal, seperti kuda), dan istri serta anak perempuan tapol sebagai ber-“tracak belah” (berkuku belah, seperti sapi). Istilah-istilah ini lahir dari fantasi penciptanya tentang bentuk lahiriah alat kelamin laki-laki dan perempuan. Lihat juga Hersri Setiawan “Penjara dan Tahanan Poliik” dalam I.G. Krisnadi 2001:xxxii.

2. Letkol Samsi MS, Komandan Inrehab Pulau Buru (1974), mengganti cara apel gaya militer yang baris-berbaris, dengan cara yang disebutnya “apel sapi”, karena prinsip mengambil apel ialah menghitung jumlah tenaga kerja yang mampu kerja. Tapol dibariskan berbanjar lima, meliwati sekat-sekat bambu seperti palang kandang sapi. Disebut juga “apel kentongan”, karena menghitung perkakas produksi tidak perlu dengan bahasa aba-aba, melainkan cukup dengan bahasa isyarat yang berupa pukulan kentongan.

3. Dalam nilai kurs sekarang, upah kerja mereka satu hari menjadi sebesar kira-kira 30 sen US$, atau sekitar 3000 rupiah.

4. Lebih lanjut baca “Seni dan Hiburan di Penjara Orba”, dalam Hersri S. Dunia Yang Belum Sudah 1993:23-46.

5. Tokoh Denas Sobsi, suami Sri Ambar, tokoh terkemuka Gerwani yang tegar di depan interogator; Sri Ambar telah tutup usia belum lama ini di Jakarta.

6. “Gedung” itu berdinding plupuh dan gaba-gaba, luas panggung sekitar 4 x 4 meter berlantai papan meranti, beratap welit daun sagu. Di depan panggung bangku-bangku panjang 2 meter dari papan, berjejer ke samping dan ke belakang cukup untuk sekitar 500 orang, di bawah atap welit daun sagu. “Gedung” ini selanjutnya juga berfungsi sebagai tempat penguasa unit atau markas komando memberikan santiaji.

7. Suatu sore dua tapol berjalan pulang kerja, menyanyikan lagu “Genjer-Genjer” yang terlarang sejak 1965. Tidak tahu bahwa Tuwuh berjalan di belakang mereka. Ia mendeham. Tapol terkejut dan menoleh ketakutan. Kata Tuwuh, dalam bahasa Jawa: “Mbok nembang yang lain. Buru masih kurang jauh apa? [Wah, maaf pak!] “Memang lagu bagus ya. Tapi tahu kan? Kalau lagu itu dilarang dinyanyikan, karena lagu Lubang Buaya?”

8. Untuk arti “rawit”, “krawit”, “karawitan”, lihat W.J.S. Poerwadarminta, C.S. Hardjasoedarma, J. Chr. Poedjasoedira, Baoesastra Djawa (1939).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s