Masalah ‘Non-Pri’

Date: Sat, 8 Nov 1997
From: Garuda Nusantara
Masalah “Non-Pri”

bag.: 1

INTEGRASI WAJAR Jalan pemecahan masalah Tionghoa yang baik!
Oleh: Garuda.N.

Catatan: Sekalipun istilah „Cina” sudah banyak digunakan dalam pembicaraan dan tulisan, akan tetapi di sini penulis menggunakan istilah Tiongkok dan Tionghoa, karena istilah „Cina” diawali dengan maksud untuk melecehkan golongan etnik ini, sesuatu yang bertentangan dengan HAM dan asas Bhineka Tunggal Ika.

Sebenarnya didalam masyarakat Indonesia kalau kita perhatikan secara teliti, tidak ada yang namanya masalah peranakan Tionghoa, sejak dahulu mereka bisa hidup bersama secara harmonis disetiap tempat dimana mereka hidup, mereka bisa ber-sama-sama hidup dan bekerja dengan tenang turun temurun. Tidak ada yang mempersoalkan masalah nama, tidak ada yang mempersoalkan masalah agama yang berbeda dan tidak ada yang mempermasalahkan perbedaan adat-istiadat antara pendatang Tionghoa dan penduduk setempat. Dan adat-istiadat yang di-„pertahankan” oleh peranakan Tionghoa, sebenarnya juga sudah tidak murni lagi sebagaimana suku asal mereka di Tiongkok, tapi sudah tercampur dengan adat-istiadat penduduk setempat.

Masalah kebiasaan memakai nama tiga suku yang bernada Tionghoa, sejak dahulu tidak pernah jadi soal, dan selama mereka yang peranakan Tionghoa masih senang dengan nama itu, biarlah mereka memakai nama suku tiga yang bernada Tionghoa. Masalah kawin, diantara mereka juga ada yang melangsungkan perkawinan campuran. Dan biarlah berlangsung secara wajar saja, karena masalah cinta adalah benar-benar masalah pribadi seseorang yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun, dan tidak bisa dipaksakan. Biarlah terjalin percintaan diantara muda-mudi secara wajar saja, tidak perlu dianjurkan apalagi dipaksakan. Juga masalah perbedaan agama yang ada antara pendatang Tionghoa dan penduduk setempat, tidak ada masalah pertentangan yang tajam. Bahkan kita bisa melihat adanya toleransi agama diantara mereka, misalnya di Kapasan-Surabaya pada tahun 30-an, kuburan seorang tokoh Agama Islam yang dikenal sebagai „Cungkup”, letaknya tidak jauh dari Boen Bio (gedung berhala Confucius). Dan pada saat hari2 besar agama Islam, dengan adanya kuburan „Cungkup” disitu, menjadi sangat ramai sekali dan jangan merasa aneh kalau diantara keramaian itu terdapat juga …. ibu-ibu peranakan Tionghoa!

Tentu didalam kehidupan masyarakat bisa saja terjadi pergesekan-pergesekan atau perkelahian-perkelahian diantara pemuda-pemuda, baik antara penduduk setempat sendiri maupun antara penduduk setempat dan pendatang, itu adalah wajar-wajar saja. Tapi, kalau sudah menjadi satu gerakan, menjadi satu kerusuhan yang berskala besar, tentu harus bisa kita teliti sebab-sebab terjadinya gerakan kerusuhan itu. Nah, sejak jaman penjajah Belanda, jaman kekuasaan Presiden Soekarno dan jaman kekuasaan Presiden Soeharto sekarang ini, kalau kita benar2 perhatikan, maka bisa jelas terlihat setiap gerakan kerusuhan anti-Tionghoa itu, adalah rekayasa sementara kalangan untuk mencapai tujuan politik tertentu.

Adanya kerusuhan-kerusuhan anti-Tionghoa yang terus-menerus terjadi, menampakkan diri seolah-olah masalah peranakan Tionghoa di Indonesia benar-benar adalah satu masalah yang sangat rumit sekali, adalah satu masalah yang „tidak mungkin” diselesaikan. Seolah-olah benar bahwa mayoritas penduduk yang dinamakan „pribumi” itu mempunyai sentimen rasial, kebencian yang luar-biasa terhadap peranakan Tionghoa secara keseluruhan, seolah-olah tidak ada lagi ruang gerak yang sehat bagi peranakan Tionghoa di Indonesia. Seolah-olah mayoritas yang dinamakan „pribumi” itu benar-benar sudah kehilangan nalar orang waras, yang tidak mungkin lagi bisa menerima peranakan Tionghoa di Indonesia. Benarkah demikian? Tentu saja tidak! Marilah kita telusuri di mana masalah sesungguhnya, dan menemukan cara penyelesaian yang baik, demi persatuan dan kemajuan masyarakat Indonesia yang benar-benar adil dan makmur.

Kalau kita ingat kembali dimasa Orde-Lama masih berkuasanya Presiden RI pertama Soekarno, sudah ramai memperbincangkan jalan pemecahan yang terbaik bagi masalah golongan minoritas peranakan Tionghoa di Indonesia, di saat mana beberapa-kali terjadi kerusuhan2 SARA anti-Tionghoa. Pada pokoknya bisa dikatakan ada dua pandangan atau dua jalan yang menjadi perdebatan sengit, yaitu pandangan yang diwakili oleh LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa) yang mengajukan semboyan „Asimilasi Total”, dan yang kemudian ditempuh setelah Jenderal Soeharto berhasil merebut kekuasaan Oktober 1965. Jadi semboyan „asimilasi total” ini telah berlangsung selama lebih 30 tahun. Sedang pendapat lain, yang diwakili oleh Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) mengajukan semboyan „Integrasi Wajar”, kemudian dihancur-leburkan oleh kekuasaan Jenderal Soeharto dengan tuduhan „komunis”.

Lalu, apakah yang kita lihat setelah „Asimilasi Total” berlangsung selama lebih 30 tahun dijaman ORBA ini? Bisakah masalah minoritas peranakan Tionghoa mendapatkan penyelesaian yang baik dalam masyarakat Indonesia? Jawabannya, adalah TIDAK! Bahkan keadaan hidup golongan minoritas peranakan Tionghoa banyak yang jadi lebih jelek dari di jaman ORLA. Sementara mereka yang bisa dikatakan berhasil dalam business-nya, hanyalah dijadikan sapi perahan oleh penguasa, sedang sebagian besar dari mereka mengalami nasib yang lebih celaka lagi, mereka selalu diuber-uber untuk pendaftaran ulang Surat bukti Kewarga Negaraan Indonesia; mereka dipersulit untuk mendapatkan ijin usaha; mereka dibatasi masuk sekolah universitas negeri; dan yang lebih celaka lagi, mereka harus menjadi korban kerusuhan-kerusuhan anti-Tionghoa yang lebih kerap, lebih besar-skalanya dan lebih kejam lagi. Dan….., semua ini tetap terjadi sekalipun mereka itu sudah menjalankan apa yang di-„anjurkan” oleh pemerintah, mereka sudah mengganti nama-nama mereka dengan nama-nama yang bernada „asli” atau „pribumi”, sekalipun mereka sudah melangsungkan „kawin campuran”; bahkan ada diantara mereka sudah mengganti agamanya dengan agama Islam.

I. Mengapa „Asimilasi Total” tidak berhasil menyelesaikan masalah Peranakan Tionghoa?

Karena golongan peranakan Tionghoa sebagai mata-rantai terlemah di dalam masyarakat, selalu dijadikan „kambing-hitam” untuk mencapai tujuan politik tertentu, baik oleh penjajah Belanda, sementara pejabat pemerintah di jaman kekuasaan Soekarno maupun di jaman kekuasaan Presiden Soeharto sekarang ini.

Dengan memegang kelemahan masyarakat peranakan Tionghoa yang masih lemah kesadaran politiknya, penjajah Belanda melancarkan perang urat-syaraf yang sangat mengejutkan dan menimbulkan kepanikan dikalangan masyarakat Tionghoa di Tanggerang. Penjajah Belanda mempropagadakan seolah-olah revolusi yang dilancarkan pemuda-pemuda Indonesia adalah pembunuhan-pembunuhan yang buas dan kejam, adalah perampokan harta milik orang, tukang memperkosa wanita dan lain sebagainya. Dan di Tanggerang, disiarkan dan menggerakan sementara orang untuk melakukan paksaan pada peranakan Tionghoa masuk agama Islam dan dipaksa untuk disunat secara massal. Padahal penduduk Tanggerang benar-benar sudah menjadi satu, peranakan Tionghoa sudah melebur dengan penduduk setempat, di mana mata-pencaharian pokok peranakan Tionghoa juga bertani-menggarap tanah. Ciri-ciri etnis Tionghoa sudah lenyap. Orang tidak lagi bisa membedakan mana sesungguhnya yang „pribumi” dan mana yang „non-pribumi” di Tanggerang kalau hanya melihat warna kulit. Satu-satunya yang masih bisa dibedakan adalah agama yang dianut. Yang namanya „pribumi” menganut agama Islam, sedang yang dikatakan „non-pribumi” pada umumnya menganut Sham Kauw (campuran Confusius, Budhis dan Taoisme). Sebagian dari mereka masih menempelkan dirumah-rumahnya kertas-kuning „Hoe” hasil dari sembahayang di vihara, yang dianggapnya sebagai wasiat penampis setan dan sial. Dengan alasan untuk „melindungi” golongan ethnik Tionghoa di Tanggerang atas paksaan penyunatan massal terhadap warganegara negeri sekutu „Tiongkok”, tentara Belanda menyerbu dan menduduki Tanggerang dengan kekuatan militer yang lebih unggul.

Di Demak, penjajah Belanda untuk mengadu-domba dan merusak persatuan Bangsa Indonesia, ketika ada seorang „pribumi” meninggal karena makan tempe, segera saja menyiarkan bahwa tempe itu dibuat dari air sumur penghuni rumah perakan Tionghoa yang sengaja mau meracuni „pribumi”. Kontan saja, komandan militer segera menangkapi pemuda-pemuda peranakan Tionghoa di atas 16 tahun. Rasa curiga berlebih-lebihan akibat perang urat syaraf penjajah Belanda, tentu sangat tidak menguntungkan persatuan Bangsa, mengalihkan ujung tombak ke peranakan Tionghoa.

Di front Sidoarjo Jawa Timur, misalnya lagi, beberapa pemuda yang berusaha menerobos garis pertahanan Belanda tertangkap. Di-interogasi secara kejam oleh seorang peranakan Tionghoa beruniform tentara Belanda, yang katanya karena orang tuanya di Tanggerang menderita siksaan berat, menjadi korban teror. Kemudian perwira Belanda masuk dan melepas pemuda-pemuda kembali ke daerah Republik. Dan dengan cara ini penjajah Belanda berhasil membakar kemarahan pemuda-pemuda revolusi terhadap peranakan Tionghoa. Karena sekembali di daerah Republik, pemuda-pemuda itu menceritakan bagaimana kejamnya peranakan Tionghoa itu, timbullah rasa benci dan dendam yang luar biasa pada peranakan-peranakan Tionghoa. Kecurigaan-kecurigaan berlebihan, dengan cerita-cerita yang menimbulkan rasa benci-dendam pada peranakan Tionghoa demikian ini, tentu sangat tidak menguntungkan dalam menggalang rasa senasib sepenanggungan sebagai putra-putra Indonesia!

Di jaman kekuasaan Soekarno, berturut-turut meletus kerusuhan-kerusuhan rasial anti-Tionghoa, dari Tegal, meluncur ke Cirebon, Bandung, Sukabumi dan lain-lain tempat lagi. Dan sangat jelas, ditahun-tahun 50-an sampai tahun 60-an adanya politik AS „China Containment policy”, Amerika menggunakan sementara pejabat berkuasa, berusaha menekan pengaruh peranan peranakan Tionghoa di Indonesia yang dikatakan masih „SETIA” pada RRT ( Republik Rakyat Tiongkok ), dan dengan demikian kerusuhan-kerusuhan anti-Tionghoa dicetuskan. Disamping itu, kerusuhan2 anti-Tionghoa itu juga bertujuan untuk menjegal pelaksanaan politik-politik Presiden Soekarno ketika itu, karena banyak politik-politik beliau sangat tidak menguntungkan imperialisme Amerika Serikat. Sehingga Presiden Soekarno ketika itu, secara tegas mengutuk orang-orang yang mendalangi kerusuhan-kerusuhan anti Tionghoa itu sebagai kontra-revolusioner.

Di jaman kekuasaan Soeharto, ORDE-BARU ini, kita juga bisa melihat timbulnya kerusuhan-kerusuhan SARA anti-Tionghoa, dan kerusuhan-kerusuhan SARA anti-Tionghoa ini juga dicetuskan oleh sementara penguasa untuk mencapai tujuan politik tertentu. Begitulah Jenderal Soeharto, sebagai komandan KOPKAMTIB demi naik ke singgasana kekuasaannya, membuat kerusuhan-kerusuhan anti Tionghoa yang menjurus ke anti RRT, sampai pada puncaknya menuntut pemutusan hubungan diplomatik dengan RRT (hubungan diplomatik akhirnya dibekukan bulan Agustus 1967). Dan dalam menanggapi kerusuhan-kerusuhan rasial yang berturut-turut terjadi ditahun 96,

Dr. Amir Santoso menyatakan:

„…peristiwa kerusuhan yang terjadi di Situbondo, Jatim, Kamis lalu, merupakan peristiwa yang sengaja disulut pihak-pihak tertentu secara sistimatis. Sebab, peristiwa kerusuhan Situbondo merupakan lanjutan dari rangkaian sejumlah peristiwa sebelumnya yang motifnya hampir sama.” (baca kompas, 14 Oktober 1996)

Dalam hubungan kerusuhan2 dari Tasikmalaya, Situbondo, tahun lalu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdurrahman Wahid , Selasa (28 Januari 1997) malam menyatakan Humanika terlibat dalam kerusuhan di Tasikmalaya. „Humanika terlibat dalam kerusuhan Tasikmalaya. Silakan bawa saya ke pengadilan. Saya dapat membuktikan,” tegas Gus Dur dalam dialog politik yang diselenggarakan Forum Dialog Bhinneka Tunggal Ika. Ketua PBNU juga menyatakan memiliki dokumen asli yang siap dibuktikan di pengadilan tentang siapa yang merencanakan dan menggerakkan kerusuhan itu dan tempat rapatnya dilakukan. (baca Kompas, 30 Januari 1997)

KSAD Jenderal TNI R. Hartono dalam menanggapi kerusuhan-kerusuhan SARA yang meletus berturut-turut itu mengatakan, patut diduga kerusuhan tersebut ada yang menunggangi. Sedangkan Ketua Umum PP Muhammadiyah menyatakan, berbagai kerusuhan di Jawa maupun Kalimantan diduga memang ada pembuat skenario yang mempunyai itikad sangat jahat (Kompas, 1 Pebruari 1997)

Bupati Karawang Dadang S Muchtar di lokasi kejadian misalnya, tidak bisa menyembunyikan keheranannya. „Saya belum tahu dari mana massa itu. Yang jelas warga Rengasdengklok tak ada yang ikut. Tukang ojek, tukang becak dan warga lainnya tidak ada yang ikut,” kata Dadang di lokas kejadian, Kamis (30 Januari 1997).

Keheranan serupa juga disampaikan seorang warga Warudoyong Rengasdenglok. „Saya tidak mengerti mengapa itu bisa terjadi. Cekcok warga itu sudah selesai, eh siangnya kok jadi rusuh begitu,” katanya.

Masyarakat Tasikmalaya yang terkenal santun dan ramah juga tidak habis mengerti tiba-tiba ada „massa” lain di wilayahnya yang melakukan perusakan. Ribuan warga Tasik tidak bisa berbuat banyak menyaksikan para perusuh melakukan perusakan. Para saksi mata sempat mengidentifikasikan, para perusuh umumnya menggunakan bahasa kasar, asing, yang sama sekali bukan khas tutur-sapa Tasik. Bahkan, dari mulut mereka tercium bau minuman keras.

Begitu pula di Situbondo. Warga kota santri itu pun melihat banyak-nya massa yang berbicara dengan logat bukan khas Situbondo. Bahkan dilaporkan, saat kejadian begitu banyak kendaraan bermotor yang bernomor polisi dari luar Situbondo. (Baca Kompas, 1 Pebruari 1997)

Jadi jelas, dari catatan-catatan adanya „warga asing” dari tiga kejadian kerusuhan SARA di—Situbondo, Tasikmalaya serta Rengasdengklok— menunjukkan adanya pihak-pihak yang menyulut kerusuhan dengan mengorbankan peranakan Tionghoa untuk mencapai tujuan politik tertentu. Sayang, sampai hari ini pihak penguasa-keamanan belum membongkar penyulut kerusuhan-kerusuhan SARA itu, karena ada kemungkinan dalangnya justru dikalangan penguasa sendiri!

Adanya sementara pejabat yang berpandangan rasialis, dan mengeluarkan ketentuan-ketentuan/keputusan-keputusan yang berbau anti-Tiongoa, serta menciptakan suasana tidak sehat dalam persatuan masyarakat Indonesia, yang meng-anak-tirikan golongan peranakan Tionghoa.

Adalah satu kenyataan yang tidak bisa disangkal, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai-macam suku, berbagai-macam golongan, berbagai-macam agama, berbagai-macam keturunan. Dan untuk menyatukan keanekaragaman masyarakat Indonesia itu, pendahulu-pendahulu kita, pejuang-pejuang kemerdekaan telah mengajukan semboyan tepat „Bhineka Tunggal Eka”. Semua kita bisa mengerti makna semboyan „Bhineka Tunggal Eka” ini, tapi kenyataanya masih sulit untuk merealisasinya secara konsekwen!

Begitulah kita melihat dengan jelas adanya sementara penguasa yang tidak memperlakukan setiap warganegara-nya secara adil, tidak memperlakukan sesama warganegara-nya sama derajat, melainkan meng-anak tirikan golongan peranakan Tionghoa. Dan jelas mereka menyalah-gunakan wewenang-kekuasaannya untuk mendahulukan warga yang dinamakan „pribumi” dan menggencet warga „non-pribumi” atau golongan peranakan Tionghoa.

Pada awal kemerdekaan RI, di tahun 1950 Kabinet Natsir dengan Menteri Perekonomian Prof.Dr.Sumitro ketika itu, pernah mengeluarkan instruksi pada bank-bank negara untuk memberi kelonggaran syarat-syarat kredit pada pengusaha-pengusaha yang dinamakan „pribumi”, dengan demikian mengurangi bahkan menyetop pemberian kredit pada pengusaha „non-pribumi”. Kemudian di akhir tahun 50, Menteri Asaat mengeluarkan ketentuan yang lebih kejam lagi, yang menuntut „pribumisasi” perdagangan distribusi, kemudian dikenal dengan PP-10/1959. Yaitu Peraturan Pemerintah yang melarang dan menyingkirkan orang-orang Tionghoa dari desa-desa dan menggantikan warung-warung Tionghoa dengan koperasi-koperasi Rakyat desa „pribumi”. Lebih lanjut ditahun 60-an, Gubernur Jawa Barat Jenderal Mashudi ketika itu, mengeluarkan ketentuan, setiap perusahaan harus mengandung modal „pribumi” dan pimpinan perusahaan harus terdapat juga tenaga „pribumi”.

Ketentuan-ketentuuan dan tindakan-tindakan pihak penguasa yang rasialis itu, jelas sangat merugikan perkembangan ekonomi Indonesia, dan sangat merugikan proses peralihan ekonomi Indonesia yang masih bersifat kolonial ke ekonomi nasional. Karena dengan perpindahan secara paksa dari desa-desa ke kota-kota, dan tidak adanya pengaturan yang baik dari pemerintah maka mereka jadi kehilangan mata-pencaharian, menambah pengangguran. Di pihak lain, rakyat banyak secara langsung juga sangat dirugikan, karena harus membeli barang-barang dengan harga lebih mahal, sedang hasil-bumi rakyat yang semula biasa dikumpulkan oleh orang-orang Tionghoa menjadi macet, tidak mendapatkan saluran yang semestinya, barang-barang tertumpuk. Peredaran barang-barang dari kota ke desa dan sebaliknya, jadi kacau-balau.

Setelah peristiwa G30S, nampaknya sementara penguasa lebih bernafsu lagi melancarkan ketentuan-ketentuan rasial, yang meng-anak tirikan golongan keturunan Tionghoa, bahkan menjurus anti-Tionghoa. Misalnya pada tanggal 31 Desember 1966, Mayor Jenderal Sumitro sebagai Panglima Jawa Timur mengeluarkan peraturan penguasa perang daerah, yang isinya antara lain:

Melarang orang Tionghoa asing untuk melakukan perdagangan grossier di luar ibukota propinsi, Surabaya; Melarang orang Tionghoa untuk pindah domisili dari satu bagian wilayah ke lain bagian wilayah Jawa Timur; Melarang digunakannya huruf dan bahasa Tionghoa dilapangan ekonomi, keuangan, pembukuan dagang dan telekomunikasi.

Jendral Purnawirawan Soemitro melalui memoarnya yang berjudul „Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib” bahkan secara bangga menyatakan apa yang diajukannya sebagai ketentuan-ketentuan penguasa perang daerah yang berbau rasialis itu, sebagai hasil pemikirannya yang „luar biasa”, ia antara lain mengatakan :”… Yang berbau Cina saya hilangkan. Saya larang pemakaian bahasa Cina di muka umum, saya larang mereka melakukan pembukuan dalam bahasa Cina, jualan dengan memakai bahasa Cina juga saya larang. Tentang agama saya sarankan mereka memilih agama yang ada di daerahnya, yaitu antara Islam, Kristen, Buddha dan Hindu. Suku mereka adalah suku di mana mereka lahir. Saya himbau bagi WNI agar nama diganti dengan nama Indonesia, atau suku di mana mereka lahir. Semua ini saya keluarkan pada tanggal 1 Januari 1967.”

Jendral yang satu ini lupa, bahwa pemikirannya itu adalah pelanggaran hak-hak asasi manusia yang bertentangan dengan jiwa Pancasila dan lambang negara Bhineka Tunggal Eka. Sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia, golongan peranakan Tionghoa berhak mewarisi, mempertahankan dan mengembangkan adat-istiadat ke-Tionghoa-an nya yang sudah berlangsung turun-temurun. Sebagaimana juga suku-suku yang lain berhak mempertahankan dan mengembangkan adat-istiadat suku masing-masing. Suku Jawa berhak mempertahankan adat-istiadat Jawa-nya; suku Minang juga berhak mempertahankan adat-istiadatnya; suku Bugis juga berhak mempertahankan adat-istiadatnya. Begitulah ciri-ciri ethnik ke-suku-an masing-masing yang mempunyai kelebihan dengan ciri-ciri nya sendiri yang perlu dikembangkan. Bukan dilarang dan diusahakan untuk dilenyapkan dari permukaan bumi Indonesia.

Tapi, mengapa Jenderal ini melarang segala sesuatu yang dikatakan berbau Cina? Biarlah mereka mempertahankan adat-istiadat yang sudah turun menurun mereka lakukan, biarlah mereka mempertahankan menggunakan nama-nama Tionghoa nya, biarlah mereka menganut kepercayaan agama yang juga sudah turun menurun mereka anut!

Apa salahnya?! Kerugian apa yang diderita orang suku-suku lain dengan dipertahankannya adat dan kebiasaan itu? Dengan adanya jiwa Pancasila dan lambang negara Bhineka Tunggal Eka, kita tetap bisa melihat bahwa, golongan turunan Tionghoa, sekalipun tetap menggunakan nama Tionghoa-nya, sekalipun mereka masih terbiasa dengan adat istiadat Tionghoa-nya, sekalipun mungkin mereka masih sembahyang berdasarkan kepercayaan agama Sham Kauw, Confucius, Budhis atau Taoisme dllnya lagi, tapi tetap tidak menghalangi mereka untuk hidup sebagai putra-putra Indonesia, sebagai patriot Indonesia sejati, bersama-sama rakyat Indonesia lainnya melawan penjajah Belanda, dan ikut dalam pergerakan Kemerdekaan Revolusi Agustus 45! Ini adalah kenyataan sejarah yang tidak bisa dibantah oleh siapa-pun juga!

Di tahun 1968 dikeluarkan UU No.6/1968 yang menentukan beberapa ketentuan sebagai berikut: Modal domestik diberi kesempatan bekerja dibidang perdagangan selama 10 tahun. Kesempatan itu berakhir 1 Januari 1978. Maksud pemberian kesempatan itu adalah:

A: Modal nasional, terutama yang „asli” diberi kesempatan memperoleh pengalaman kerja di bidang perdagangan; B: Modal domestik yang dimiliki oleh orang asing diberi kesempatan untuk menasionalkan perusahaannya dengan menjadi warganegara Indonesia melalui naturalisasi. Modal domestik adalah milik orang asing, yang tumbuh di dalam negeri dan oleh karenanya tidak memperoleh jaminan transfer sosial, penyusutan dan pemulangan modal seperti halnya dengan penanaman modal asing.

Modal domestik yang ditanam di bidang industri memperoleh kesempatan bekerja 30 tahun. Dengan di-undangkannya UU No.6/1968 itu berarti peningkatan dari pelaksanaan PP-10, karena dalam waktu 10 tahun modal domestik tidak lagi boleh bekerja di bidang perdagangan. Dan untuk lebih lanjut mem-„pribumisasi”, Presiden Soeharto juga tidak mau ketinggalan, pada tanggal 29 Maret 1972 dalam amanatnya, tidak segan-segan „menganjurkan” agar supaya pengusaha-pengusaha „non-pribumi” sudi menyerahkan 50% saham perusahaan mereka kepada yang dinyatakan „pribumi”. „Anjuran” demikian ini keluar dari mulut seorang Presiden, tentu sangat janggal sekali. Sama-sama warga-negara Indonesia, kenapa musti dibedakan antara „non-pribumi” dan „pribumi”? Dengan pandangan minoritas golongan peranakan Tionghoa harus menyerahkan usahanya pada yang mayoritas, mengapa tidak berlaku bagi pengusaha Minang yang telah berhasil, untuk harus juga menyerahkan 50% saham pengusahanya pada pengusaha Jawa (mayoritas) yang belum berhasil.

„Anjuran” demikian ini tentu tidak sesuai dengan kebiasaan dunia usaha. Masalah business tidak mengenal hubungan ke-keluargaan, tidak mengenal hubungan persaudaraan, tidak mengenal hubungan mertua atau ipar. Karena, bila menurut ukuran bisnis seorang mertua hidupnya boros dan tidak mampu berusaha, ia tidak boleh diajak serta dalam perusahaan. Untuk diajak berusaha dalam satu bisnis, sesorang perlu mempunyai pandangan „entrepreneur” yang cukup tajam. Dengan demikian, jelas „anjuran” Presiden Soeharto ini tidak bisa tidak menimbulkan berbagai akibat: Membuat suasana hidup didalam masyarakat yang tidak sehat, adanya tingkat-tingkatan warga-negara, lebih mendahulukan yang dinamakan „pribumi” dan meng-anak-tirikan yang „non-pribumi”. Dan praktek demikian dalam kenyataan jadi menghambat dan merugikan proses perkembangan ekonomi yang seharusnya tidak terjadi.

Menimbulkan „kolusi dan korupsi” makin menjadi-jadi antara pejabat-pejabat tinggi kekuasaan negara dengan pengusaha-pengusaha „non-pribumi”. Karena untuk mempertahankan hidupnya, si pengusaha „non-pribumi” tidak bisa tidak, harus mencari partner yang namanya „pribumi”. Dan yang dicari tentu adalah „pribumi” yang bisa memberi kelancaran usahanya, yaitu bapak-bapak pejabat di Pemerintahan dan bapak-bapak Jenderal, atau paling sedikit anggota keluarga bapak-bapak pejabat tinggi yang bisa memberikan relasi. Inilah sumber merajalelanya „kolusi dan korupsi” antara penguasa dan pengusaha „non-pribumi”, yang sangat merusak dan merugikan perekonomian nasional! Akibatnya segelintir pejabat tinggi kekuasaan negara jadi kaya-raya, sedang rakyat jadi lebih miskin-melarat.

Akibat adanya „kolusi dan korupsi” itu, dan untuk meng-ongkosi direksi-direksi „pribumi”, maka dengan sendirinya ongkos produksi jadi melonjak lebih tinggi lagi. Dan yang harus menanggung tentu adalah konsumen, beban hidup rakyat banyak jadi lebih berat.

Sebenarnya penguasa yang katanya mau „memurnikan pelaksanaan” Pancasila dan UUD45, harus bisa mengkonsekwenkan lambang Negara „Bhineka Tunggal Eka” sebagai alat pemersatu dalam segala keputusan dan tindakannya. Hanya dengan demikian baru dapat benar-benar diciptakan suasana hidup sama rata bagi semua warganegara yang ada, tidak lagi dibedakan setiap warganya berdasarkan perbedaan suku, berdasarkan perbedaan agama dan berdasarkan perbedaan ethnik-keturunan! Indonesia akan hancur terpecah-belah seandainya penguasa tetap berkeras melancarkan pandangan-pandangan rasialis demikian!

Semboyan „Asimilasi Total” yang telah diambil oper oleh pemerintah kekuasaan Presiden Soeharto membuat suasana lebih keruh dan tidak sehat. Karena di dalam pelaksanaan semboyan „Asimilasi-total” itu dijalankan secara paksa atau setengah paksa, tidak dilakukan secara wajar dan alamiah. Masalah nama, masalah kawin dan masalah memeluk agama, adalah masalah pribadi seseorang yang tidak seharusnya dicampuri oleh siapapun. Jadi, „anjuran” yang semula diajukan oleh LPKB dengan janji tidak dengan „paksa”, ternyata menjadi paksaan atau setengah paksa dalam pelaksanaannya.

Gerakan „ganti-nama” pertama, dilakukan ketika demonstrasi dan rapat akbar yang dilakukan dilapangan Banteng 15 April 1966, untuk menyatakan „SETIA” pada Republik Indonesia dan untuk menarik garis pemisah dengan Tionghoa „asing”. Dan dengan demikian orang Tionghoa yang tidak ganti nama, dengan sendirinya bisa dianggap tidak „SETIA” pada RI! Jadi, orang terpaksa harus mengikuti juga gerakan „ganti-nama” itu, tidak berani lagi untuk melawan dan menentangnya, takut dianggap „tidak SETIA” pada RI.

Gerakan ganti-nama demikian, kemudian juga diikuti secara meluas diseluruh Indonesia, misalnya di Sukabumi pada tgl. 1 Juni 1966 dalam rangka peringatan hari suci Pancasila, LPKB Sukabumi menggunakan kesempatan ini untuk memaksakan peranakan Tionghoa mengganti namanya. Mereka menyebarkan formulir „ganti-nama” dihadapan Panca Tunggal (Pembesar Mliliter, Polisi, Jaksa, Hakim dan Kepala-daerah) kepada peranakan-peranakan Tionghoa yang hadir dengan perintah mengembalikan formulir itu setelah diisi untuk ganti-nama esok hari-nya. Tapi, orang lupa bahwa „ganti-nama” itu membawa dampak masalah HUKUM, antara lain masalah „balik nama” atas hak milik, seperti rumah, mobil, rekening di Bank dsbnya. lagi. Akibatnya pada saat itu timbul banyak kekacauan administrasi, dan masalah „ganti-nama” akhirnya menjadi masalah pemerintah.

Sungguh suatu pemborosan tenaga kerja (administrasi pemerintah) dan uang pengeluaran ongkos „ganti-nama” (bagi pihak peranakan Tionghoa) yang tidak seharusnya terjadi!

Dan yang sangat menyedihkan tentunya, setelah ganti nama tetap saja tidak mendapatkan penyelesaian yang baik. Mereka tetap saja diperlakukan sebagai „non-pribumi”, tetap saja diperlakukan sebagai orang Tionghoa yang dianak-tirikan dan harus menelan kepahitan keputusan-keputusan/ketentuan-ketentuan yang berbau rasialis itu. Begitulah ketika meminta ijin usaha, ketika minta bantuan kredit untuk usaha, ketika pendaftaran masuk sekolah anak-anaknya, mereka tetap terganjel sekalipun sudah ganti nama dengan nama-nama yang bernada pribumi.

Misalnya, Oei Tjing Hien, seorang tokoh agama Islam di Padang dan pernah mewakili Masyumi menjadi anggota DPR, di tahun 70-an mengganti nama dengan nama Islam. Tapi, dia tetap saja diperlakukan sebagai „non-pribumi” dalam urusan minta ijin ber-usaha. Juga Tjia Houw Sen, pimpinan dari perusahaan obat „Bintang Tujuh” di Jakarta, yang sudah naik Haji dan ganti nama menjadi Haji Husen. Tapi, dalam hal ijin ber-usaha dan untuk mendapatkan kredit, dia tetap diperlakukan sebagai „non-pribumi”!

Terjadi peristiwa kebalikan, cucu Umar Saleh yang pernah mendapat Bintang Mahaputra, tapi karena lahir di Peking dan memiliki nama Tionghoa, jadi celaka. Ia dikira „non-pribumi” dan tidak mendapat jatah masuk sekolah negeri. Untuk masuk sekolah, yang dilihat bukan nilai-angka yang baik, tapi nama yang disandang sebagai pertimbangan bisa tidaknya anak itu diterima masuk sekolah. Benar-benar satu dagelan yang sangat menyedihkan bisa terjadi di negeri yang katanya mau memurnikan pelaksanaan Pancasila dan UUD-45! Mengapa orang di-„anjurkan” untuk ganti nama? Apakah ke-„SETIA”an seseorang pada RI bisa dilihat dari nama nya? Apakah loyalitas orang bisa dilihat dari nama yang disandangnya? Tentu saja tidak! Karena kenyataan orang yang bernama Kartosuwiryo bisa jadi penghianat bangsa Indonesia, sebaliknya Douwers Dekker juga bisa jadi pahlawan bangsa Indonesia! Melihat jiwa seorang bukan dari nama, tapi tindakannya!

II „INTEGRASI WAJAR” ADALAH JALAN PEMECAHAN YANG BAIK!

Kita harus berani belajar dari tokoh-tokoh Nasional pendahulu-pendahulu kita yang berdada lapang dan berjiwa luhur, yang tidak pernah mempersoalkan asal suku orang, yang tidak pernah mempersoalkan perbedaan agama yang dianutnya, yang tidak pernah mempersoalkan asal turunan orang, tapi bisa mempersatukan semua rakyat Indonesia dari berbagai lapisan, dari berbagai suku dan dari berbagai golongan, untuk bekerja sama, berjuang bersama-sama melawan penjajah Belanda, sampai pada perjuangan Kemerdekaan!

Sedang di pihak golongan turunan Tionghoa juga bisa kembali belajar pada tokoh-tokoh pendahulunya yang menyerukan semboyan „Kenyataan lahir di Indonesia, menjadi putra-putra Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dengan rakyat Indonesia!” Sehingga benar-benar bisa menjadi satu dengan rakyat Indonesia, berjuang bersama-sama untuk membangun masyarakat yang benar-benar adil dan makmur! Inilah yang dimaksud oleh BAPERKI dulu dengan „Integrasi Wajar” sesuai dengan makna yang diajukan oleh Liem Koen Hian dan Kwik Hing Tjiat di tahun-tahun 30-an.

Tokoh-tokoh Nasional seperti Dr. Wahidin, Dr. Sutomo pendiri Budi Utomo; Dr. Douwers Dekker, Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantoro yang kita kenal sebagai tiga serangkai pendiri Indische Partij, sampai pada Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, tidak pernah mempersoalkan setiap warganya beradasarkan suku dan keturunan. Yang menjadi persoalan hanyalah mempersatukan semua kekuatan rakyat yang ada dalam perjuangan melawan penjajah Belanda, perjuangan untuk mencapai Kemerdekaan dan kemudian pembangunan ekonomi nasional setelah Kemerdekaan!

Di-tahun 30-an BRIGADE INTERNATIONAL, kekuatan bersenjata melawan fasis Franco, satu-satunya orang yang mewakili Rakyat Indonesia adalah Dr. Tio Oen Bik , anak dari Tuban, Jawa Timur. Dr. Tio Oen Bik yang baru lulus sebagai dokter di Nederland, atas prakarsa Perhimpunan Indonesia di Nederland, bersedia ikut dalam Brigade International mewakili Indonesia. Ingat, sekalipun bernama tiga suku yang bernada Tionghoa, Tio Oen Bik, tetap mewakili Rakyat Indonesia, bukan mewakili rakyat Tiongkok.

Ir.Soekarno dalam usaha persiapan membangun kembali PNI dan mendirikan PARTINDO, juga mendapatkan bantuan dari teman-teman seperjuangan suku Tionghoa, antara lain yang pernah disebut, Liem Seng Tee, pemilik pabrik rokok kretek Djie Sam Soe ( 2 3 4 ), Tan Ping Tjiat dari Surabaya dan Liem Sui Chuan dari Bandung. Dan mereka ini dinyatakan oleh Ir.Soekarno sebagai orang yang selalu memihak kepentingan rakyat Indonesia!

GERINDO (Gerakan Rakyat Indonesia) yang didirikan pada tgl. 18 Mei 1937 dibawah pimpinan A.K. Gani; Moh. Yamin; Amir Syarifudin; S. Mangunsarkoro dan Wilopo, adalah organisasi yang menghidupkan kembali pendirian Indische Partij, yang menyatukan semua kekuatan rakyat Indonesia dalam perjuangan melawan penjajah tanpa membedakan suku; agama dan keturunan yang ada. Oei Gee Hwat sekretaris Pengurus Besar PTI (Partai Tionghoa Indonesia) adalah salah satu anggota GERINDO ketika itu. Karena GERINDO memilih garis menyatukan semua kekuatan yang bisa disatukan untuk perjuangan memenangkan Demokrasi atas Fasisme tanpa membedakan warna kulit. GERINDO juga tegas memperjuangkan hak sama bagi semua warganegara Indonesia tanpa mempersoalkan asal suku dan asal keturunan.

Pendiri PTI, Liem Koen Hian untuk mendorong golongan peranakan Tionghoa sebagai putra Indonesia, yang bisa merasa senasib dengan rakyat Indonesia, bisa bersama-sama rakyat Indonesia berjuang melawan penjajah Belanda mencapai kemerdekaan, disusunlah staf pengurus Harian „MATA HARI” yang dipimpin oleh Kwee Hing Tjiat. Pendirian Harian „MATA HARI”, yang dipropagandakan ketika itu adalah: sebagai kenyataan lahir di Indonesia, maka sama halnya dengan putra-putra Indonesia, wajib bekerja-sama, ber-setiakawan, bergotong-royong melawan penjajah Belanda dan membangun Indonesia untuk kemakmuran hidup bersama. Dan penerbitan Harian „MATA HARI” ini mendapatkan sokongan dan dukungan kuat dari pejuang-pejuang kemerdekaan seperti Ir.Soekarno, Dr.Tjipto Mangunkusumo; Mr. Iwa Kusumasumantri; Drs.Moh. Hatta; Mr. Amir Syarifudin; Mr.Moh.Yamin; dan Mr. Achmad Subardjo.

Didalam BPRI (Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia), yang dipimpin oleh Bung Tomo, kita juga bisa melihat adanya pemuda Tionghoa yang ikut aktif, seperti Gam Hian Tjong dan Auwyang Tjoe Tek. Menurut keterangan, Auwyang Tjoe Tek didalam PBRI termasuk ahli membikin peluru, pengalaman yang didapatnya semasa ikut perjuangan bersenjata di Tiongkok. Sedang didalam Laskar Merah ketika itu, juga terdapat pemuda Tionghoa, pemain sepakbola terkenal – The Djoe Eng. Jadi, disamping banyak pemuda-pemuda Tionghoa yang terjun langsung didalam Laskar-laskar perjuangan melawan penjajah Belanda, tentu juga tidak bisa dilupakan adanya organisasi-organisasi suku Tionghoa yang ikut langsung dalam gerakan-gerakan Kemerdekaan, seperti Angkatan Muda Tionghoa, yang mengorganisasi pemuda-pemuda Tionghoa untuk ikut perjuangan kemerdekaan.

KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) pertama, ternyata juga mengikut sertakan wakil peranakan Tionghoa, Drs. Yap Tjwan Bing dan Liem Koen Hian. Kemudian ditambah lagi 2 orang peranakan Tionghoa, yaitu Tan Ling Djie dan Inyo Beng Goat. Sedang Tan Ling Djie dalam sidang KNIP kedua, dipilih sebagai anggota Badan Pekerja. Dan menjelang sidang KNIP di Solo, jumlah anggota KNIP ditambah lagi seorang peranakan Tionghoa, yaitu Siauw Giok Tjhan. Menjelang sidang KNIP di Malang untuk mengesahkan Perjanjian Linggarjati, ditambah lagi 2 orang peranakan Tionghoa, yaitu Dr. Oey Hway Kim dan Ir. Tan Boen An. Disamping itu, masih ada pula peranakan Tionghoa yang mewakili partai politik, misalnya Oei Gee Hwat sebagai wakil Partai Sosialis dan Lauw King Hoo sebagai wakil Partai Komunis Indonesia.

Kalau wakil-wakil peranakan Tionghoa yang di-ikut sertakan dalam Volksraad, jaman penjajah Belanda, adalah wakil-wakil pengusaha besar, maka didalam KNIP hanya Drs. Yap Tjwan Bing yang bisa dikatakan pengusaha, karena memiliki beberapa apotik.

Hasil Pemilihan Umum pertama, yang kita kenal sebagai satu-satunya pemilihan umum yang benar-benar demokratis, ternyata juga menghasilkan 2 orang wakil peranakan Tionghoa, yaitu Siauw Giok Tjhan dari daftar calon BAPERKI dan Oei Hay Djun dari daftar calon PKI. Dan kita melihat adanya nama-nama bersuku tiga yang mewakili partai-partai politik yang ada ketika itu, seperti Oei Tjing Hien mewakili Masyumi; Tan Oen Hong dan Tan Kiem Liong mewakili NU; Lie Poo Yoe mewakili PNI; Tjoo Tik Tjoen mewakili PKI dan Tjung Tin Yan SH mewakili Partai Katholik. Sempat kita melihat adanya seorang bernama tiga suku yang duduk didalam kabinet Gotong-royong di akhir kekuasaan Presiden Soekarno, yaitu Menteri-negara Oei Tjoe Tat.

Begitulah kita melihat secara jernih kenyataan-kenyataan sejarah, di mana di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk itu, sejak tahun-tahun 30-an sudah terjadi satu kehidupan yang harmonis diantara semua suku yang ada. Tanpa mempersoalkan nama yang disandang, tanpa mempersoalkan agama yang dianut, tanpa mempersoalkan ethnik keturunan orang. Setiap orang bisa hidup bersama-sama, bekerja bersama-sama, ber-gotong-royong melawan penjajah Belanda, dan membangun ekonomi nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Sebaliknya, dibawah kekuasaan Presiden Soeharto selama 30 tahun lebih ini, kita tidak melihat peranakan Tionghoa di-ikut-seratakan di bidang politik dan di bidang militer, di pemerintahan maupun dalam ABRI. Semua karena pandangan-pandangan rasialis yangcukup parah di kalangan penguasa, termasuk Presiden Soeharto sendiri.

Penguasa sekarang hanya menggunakan sementara pengusaha-pengusaha peranakan Tionghoa yang berhasil, untuk dijadikan partner „kolusi dan korupsi” dalam usaha memperkaya diri sendiri. Mereka diberi kelonggaran-kelonggaran dalam usahanya selama masih dapat dijadikan sapi perahan. Sedang yang ‚tidak mujur‘ cukup untuk dijadikan „kambing hitam” kesenjangan dan sasaran setiap huru-hara.

Seandainya suasana hidup tetap seperti sekarang ini, dimana sementara penguasa masih saja mengeluarkan ketentuan-ketentuan/keputusan-keputusan yang bernada rasialis, yang selalu meng-anak-tirikan peranakan Tionghoa, selalu menimbulkan kerusuhan-kerusuhan SARA yang mengorbankan harta dan jiwa peranakan Tionghoa, selalu menimbulkan suasana „iri-hati” dan dengki atas kemajuan dan sukses yang dicapai oleh golongan /suku lain, maka akan terlihat makin banyaknya peranakan-peranakan Tionghoa (yang mempunyai kemampuan) menyingkir dari Indonesia. Setiap orang akan mencari ketenangan di dalam hidupnya, mencari tempat yang memungkinkan baginya untuk mengembangkan karier-nya dan mencapai haridepan yang lebih baik. Begitulah kita lihat tidak sedikit sudah yang beremigrasi ke Amerika, Canada, Australia dan beberapa negara di Eropah. Diantara mereka ada dokter-dokter, insinyur-insinyur yang bisa dikatakan berhasil di Indonesia, tapi terpaksa menyingkir juga ke negara lain, sekalipun harus menanggung resiko jadi penganggur.Sungguh sangat disayangkan dan merupakan pemborosan tenaga-tenaga ahli yang tidak seharusnya terjadi!

Karena itu, penyelesaiannya bukan pada kesenjangan, perbedaan budaya atau agama, melainkan ditegakkannya suatu pemerintahan yang bersih dan adil. Membesar-besarkan masalah yang bukan sumbernya, pada hakekatnya merupakan dalih untuk mengelak. Perubahan radikal pemerintahan bobrok yang sekarang ini sudah merupakan keharusan. Diciptakannya suasana hidup yang adil dan memandang rata setiap warga-negara, tanpa membedakan suku, agama dan keturunan yang ada, adalah satu syarat utama yang harus ditegakkan oleh pemerintah yang baik. Hanya dengan demikian barulah bisa mempersatukan semua kekuatan dari setiap suku, setiap golongan untuk perjuangan pembangunan ekonomi dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang benar-benar adil dan makmur dalam kenyataan.

Bersatulah dan berjuang untuk pemerintahan yang bersih dan adil !

habis

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s