Masalah Maaf-Memaafkan, Bisakah Dilaksanakan?

A Kohar Ibrahim

Masalah Maaf-Memaafkan, Bisakah Dilaksanakan?

DARI sekian banyak berita yang cukup menarik di ujung abad ke-20 ini adalah yang berjudul «NU Minta Maaf Kepada PKI. Tak Terlalu Mudah» seperti tertera di halaman kaca «Berpolitik.Com» Senin 11 Desember 2000. Hal itu dinyatakan oleh Masdar F. Masudi, Direktur P3M (Pengkajian Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat) dalam Seminar Masa Lalu dan Kemanusiaan yang diadakan oleh Lakpesdam Nahdhatul Ulama (NU).

Menarik, karena memang adanya niat dan upaya untuk melakukan permintaan maaf atas terjadinya peristiwa besar yang berupa tragedi bangsa Indonesia tiga dasa warsa yang lalu. Bahwa bagi NU, penyelesaian kasus pelanggaran hak-hak azasi mansua (HAM) di masa lalu seperti yang tengah diupayakan beberapa pihak melalui Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, untuk meminta maaf pada PKI atas keterlibatannya pada peristiwa pembantaian kaum komunis 1965-1966.

Menarik juga, antara lain, diketengahkan penawaran bentuk rekonsialiasi ideologis antara Islam dan Komunisme. Masdar menegaskan, bahwa: «Dua rumpun ajaran ini, Islam maupun komunisme menurut pandangan saya sosialisme-Islam sangat dekat dengan sosialisme-komunisme. Meskipun ada beberapa hal yang perlu dikritisi komunisme dari sudut Islam, tapi harus dengan pemahaman yang jernih». Dan dia pun mengingatkan, bahwa pada masa lalu, antara PKI dan NU pernah bersatu dalam sebuah koalisi taktis, tepatnya pada isu Nasakom.

Sungguh menarik pernyataan-pernyataan sedemikian itu. Dalam kesempatan ini saya belum bermaksud menanggapi soal-soal ideologis dan koalisi Nasakom, memainkan mengenai soal maaf memaafkan saja.

MEMANG, niat «NU Minta Maaf Kepada PKI, Tak Terlalu Mudah». Untuk melaksanakannya tidaklah segampang seperti dibayangkan orang. Bukan saja bagi yang merasa berdosa, tapi juga bagi sang korban kebiadaban. Karena masalahnya bukan sekedar untuk menunjukkan kesopan-santunan biasa, saling maaf memaafkan pribadi manusia sesamanya lantaran telah salah kaprah dalam bicara atau dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang remeh-temeh, melainkan masalah yang sangat besar, mendalam dan mendasar. Yakni soal pelanggaran atas hak-hak azasi manusia dimulai dari tuduhan dan fitnahan sampai pada pembunuhan serta peniadaan hak azasi yang berkepanjangan, bahkan hingga sanak keturunan! Dengan kata lain, masalahnya bukan semata-mata soal sopan-santun, melainkan juga menyangkut soal hak azasi, hukum dan keadilan.

Maka dari itu, tidaklah cukup hanya dengan permin-taan maaf saja. Tetapi harus diiringi dengan sikap dan pendirian serta tindakan yang kongkret. Baik sebagai perorangan, kalangan, organisasi atau partai, maupun lembaga-lembaga kenegaraan. Mengingat kenyataan, bahwa Teror Putih yang menelan korban jutaan manusia pada tahun-tahun pembunuhan massal itu bukan hanya dilakukan oleh orang perorangan, melainkan juga dilakukan oleh kalangan orang (terorganisasi) yang diprakarsai oleh suatu sistem zalim yang konseptornya tak lain tak bukan adalah para jenderal Orde Baru. Dan sistem zalim ini telah «diabsahkan» oleh lembaga-lembaga negara tertinggi seperti «MPRS» (Sekali pun orang tahu bahwa semua lembaga atau institusi atau sarana resmi dan tidak resmi lainnya pun dikuasai oleh kaum militer fasis yang dikepalai oleh the Smiling General itu!).
Itulah masalahnya yang mendasar.

Akan halnya niat untuk minta maaf itu sendiri, memang merupakan suatu niat dan sikap yang sangat terpuji, berjiwa besar dan jantan! Hal itu menunjukkan adanya semangat mulia dari perwujudan akal sehat dan hati-nurani yang bening untuk menghidupi kehidupan manusia yang manusiawi. Sebagai lawan dari semangat nista yang destruktip untuk membunuh kehidupan manusia dan kemanusiaan yang sejati. Semangat mulia itu adalah semangat yang menandakan peradaban sebagai lawan dari kebiadaban. Hal itu pun membuktikan, bahwa di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan NU, baik yang yunior maupun yang senior, senantiasa terdapat arus yang dinamik, segar dan cerah. Arus yang tak lain tak bukan kecuali berkat pendalaman ajaran Islam yang hakiki. Bukan cuma yang sedengan atau yang cuma kulitnya yang juga sering kali pamér kepamoran simbol-simbol agama belaka!

Tetapi, sekali lagi memang sudah sewajarnya jika niat itu diiringi dengan sikap dan tindakan yang kongkret.

«NU Minta Maaf Kepada PKI»? Yang menjadi masalah praktis adalah bagaimana mewujudkan niat minta maaf itu? Bagaimana caranya? Wong PKI sebagai organisasi partai politik sudah dilarang/dibubarkan oleh rezim lalim Orde Baru dengan «Ketetapan Nomor XXV MPRS Tahun 1966»; para pemimpin utamanya seperti Menko/Wkl Ketua MPRS DN Aidit dan Menteri Negara Nyoto telah ditangkap dan serta-merta dibunuh atas perintah Jenderal Suharto, sebagaimana pula jutaan anggota, simpatisan dan mereka yang hanya diduga terlibat apa yang disebut «G30S/PKI» lainnya.

Alhasil, agar saling maaf-memaafkan itu menjadi kenyataan sebagai suatu event historis hanya bisa terjadi jika sudah ada pencabutan atas TAP XXV MPRS 1966 itu dan jika telah berdirinya kembali PKI.

Tapi dalam kenyataannya, sekalipun sudah ada niat dari Presiden RI Ke-4 KH Abdurrahman Wahid, sampai saat ini TAP yang laknat itu belum dicabut, karena justeru adanya tentangan dari kaum konservatip baik di kalangan masyarakat maupun di lembaga-lembaga tertinggi negara! Pada hakekatnya, kalangan konservatip ini tak lain tak bukan adalah kekuatan yang berperilaku munafik terhadap hak-hak azasi manusia, bahkan menginjak-injaknya secara tak tahu malu! Suatu tindakan yang tak tahu malu dan tak tahu diri, karena selagi menduduki kedudukan tertinggi kelembagaan negara dewasa ini, tapi sikap dan tindakannya masih seperti di masa Orde Baru! Lebih jauh lagi malah: dengan alat «Pansus» yang ilegal mereka berupaya untuk menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid justeru dengan salah satu alasannya bahwa Sang Presiden telah mengajukan usul untuk mencabut TAP XXV MPRS 1966 itu!
Sungguh paradoks!

Maka dari itu, sampai pada saat ini, untuk melaksanakan permintaan maaf atau saling maaf memaafkan baik yang datangnya dari figur agung Gus Dur maupun NU kepada PKI memang masih belum bisa dilaksanakan. Sebabnya bukan karena pihak PKI tidak mau, tapi semata-mata karena yang mau diajak salaman itu sudah tidak ada lagi! Atau, barangkali lebih tepat jika dikatakan bahwa yang bersangkutan terhalang kehadirannya karena masih dicekal TAPXXVMPRS1966.

NAMUN demikian, apakah niat yang mulia itu harus dipatahkan begitu saja? Tidak bisa direalisir sama sekali? Kiranya tidaklah demikian adanya. Karena, dalam kenyataannya, bahkan jauh sebelum niat permintaan maaf atau saling maaf memaafkan didengungkan di muka umum seperti belakangan ini, baik secara perorangan atau secara kelompokan tidak resmi hal itu sudah terjadi. Bukan saja dengan korban – beragam korban penindasan rezim Orde Baru — yang masih hidup, melainkan juga dengan manusia yang sudah tinggal tulang-belulang belaka seperti yang baru-baru ini mulai digali dan diangkat dari lubang kuburan massalnya.

Sungguh! Pembongkaran kuburan massal ini adalah bukti yang sangat gamblang dan kokoh dalam sikap-tindakan permintaan maaf atau saling maaf memaafkan. Suatu tindakan manusia yang cerah hati-nurani dan akal-sehatnya untuk menghormati hukum dan menghargai manusia serta kemanusiaan. Sebagai bukti penghormatan pada hak-hak azasi manusia. Suatu langkah kongkret dan mulia dalam rangka mencari dan menegakkan kebenaran dan keadilan serta upaya untuk mewujudkan rekonsiliasi.

Itulah salah satu contoh kongkret perwujudan saling maaf memaafkan antara sesama manusia yang mendambakan kehidupan manusia yang manusiawi.

TENTU saja tidak cukup hanya sampai di situ. Karena masalahnya memang masalah besar, mendasar dan bersegi banyak. Karena menyangkut beragam kalangan manusia. Yang masih hidup terutama. Dari yang sudah nenek-nenek atau kakek-kakek, sampai pada anak-cucu dari para korban penindasan, penghinaan dan ketidak-adilan lainnya. Dalam kenyataannya memang cukup luas kalangan yang mesti dimintakan pemaafannya. Maka dari itu, memang tidak gampang untuk melaksanakannya. Tapi mesti dilakukan demi pelempangan sejarah bangsa dan rekonsiliasi antar kalangan untuk membina kehidupan yang lebih baik dan beradab.

Perlu diakui kenyataan bahwa manusia itu selain punya otak juga punya hati! Orang yang berperasaan halus, misalnya, kena cekal saja sudah sangat menggelisahkan dan menyusahkan. Dalam hal ini saya teringat pada ucapan Gus Dur, sewaktu belum menjadi Presiden. Dia menyatakan betapa sakitnya orang yang hanya kena cekal saja sekali pun. Beliau memang pernah kena cekal. Pernah beliau dilarang untuk menghadiri suatu pertemuan umum! Sekalipun cuma demikian saja, tentunya beliau merasa hak azasinya telah dirampas dan diinjak-injak penguasa Orde Baru.

Pertanyaan kita lebih lanjut adalah: jika dalam hal pencekalan sedemikian saja sudah merupakan suatu kejahatan pelanggaran hak azasi yang menyakitkan hati, maka bagaimana atas seribu-satu macam pelanggaran atas hak-hak azasi dari jutaan manusia lainnya yang jauh lebih berat? Atas hak-hak dari mereka yang difitnah, dirampok, dimatikan mata-pencahariannya, dijadikan pariah, disika, dipenjara, dibuang ke tanah buangan Pulau Buru, dicap atau dituduh tanpa pembuktian dan tanpa diadili?

Kok «Gampang amat meminta maaf setelah semua yang terjadi itu!» ujar Pramoedya Ananta Toer, dalam menanggapi Surat Terbuka dari seorang tokoh budayawan Goenawan Mohamad yang mengharap agar Sang Pujangga Indonesia terkemuka itu menerima permintaan maaf dari Gus Dur. Pram menolak permin-taan maaf dari Gus Dur itu karena sudah tak percaya lagi kepada semua elit politik Indonesia yang turut bertanggung-jawab atas terjadinya tragedi besar 1965-1966 dan tegaknya rezim zalim Orde Baru.

Penolakan Pram juga didasarkan pada penilaiannya bahwa permintaan maaf dari Gus Dur itu tidak layak. Yang diinginkannya adalah tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Dan ini adalah urusan negara, menyangkut DPR dan MPR. Tanpa penegakan hukum dan keadilan, permintaan maaf itu dianggapnya cuma basa-basi.

Pernyataan Pramoedya itu memang tepat dan mendasar serta gampang dimengerti bagi orang yang menyimak atau menyaksikan kebiadaban Orde Baru, apalagi bagi mereka yang mengalami sendiri betapa pahitnya kehidupan kaum yang dikalahkan, terhina dan tertindas sejak terjadinya Peristiwa 30 September dan kudeta militer 1 Oktober 1965 yang menggulingkan rezim Sukarno demi tegaknya Suhartokrasi.

Itulah sebabnya, niat «NU Minta Maaf Kepada PKI» tidak gampang dilakukan. Kecuali dengan memperhatikan hal-hal dan fakta-fakta seperti tersebut di atas. Semogalah terwujud sekuat bisa.

11 Desember 2000.

Abdul Kohar Ibrahim, putra Betawi, yang menjelang peristiwa G30S 1965 memulai masa “berkelayaban” di luar Tanah air, sekarang tinggal di Brussel Belgia. Selain pelukis, ia juga penulis puisi dan prosa (cerpen).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s