Dan Lev tentang Persiapan Pemilu

Date: Thu, 08 Apr 1999 14:45:12 -0400
To: apakabar@radix.net
From: Ben Abel
Subject: IND: Dan Lev ttg persiapan PEMILU (1/7)

DAN LEV TENTANG PERSIAPAN PEMILU

JAMAN PARPOL

T: Sudah lebih dari 100 parpol muncul. Ada yang baru lahir, ada juga titisan dari parpol lama. Bagaimana Pak Dan memahami munculnya mereka? Apa latar belakangnya? Dan apa maknanya dari sudut politik?

J: Mungkin ada beberapa sebab, antara lain karena sudah begitu lama enerji politik masyarakat Indonesia disumbat, karena ketidak-pastian sosial dan politik sekarang, karena sistim politik dan pimpinan negara kehilangan kepercayaan, dan karena ada kesempatan dalam era yang lebih terbuka. Di belakang partai partai baru ada macam-macam motivasi, termasuk keinginan untuk menciptakan kembali sistim politik, untuk berperan, untuk mewakili pandangan dan kepentingan yang sudah lama diabaikan, dan ada juga yang cuma mau ambil kesempatan saja, mau cari nama, atau main-main saja. Tapi munculnya banyak partai sekarang merupakan gejala yang sehat. Kelihatan bahwa banyak orang mau berpartisipasi, mau ikut berbuat sesuatu, sudah siap dan mau main politik. Maknanya? Selain itu nggak tahu. Kalau ada makna lain yang tersembunyi, itu saya tidak tahu.

T: Bagaimana kaitannya dengan politik “masa mengambang” Orba yang sudah hancur total itu?

J: Ada mitos yang hidup di kalangan kaum elite Indonesia yang agak arogan, yaitu bahwa rakyat biasa itu tidak tahu apa-apa tentang politik dan malah tidak perlu tahu. Maka sesudah tahun 1959 lembaga-lembaga yang sebelumnya mencerminkan pandangan rakyat diperlemah terus sampai mulutnya rakyat ditutup. Sekarang terjadi ribut luar biasa, semacam peletusan dari mulut yang bisa mengeluarkan pendapat lagi, tapi tanpa lembaga yang dapat dipercaya. Terbukti bahwa sejak dulu sebenarnya warga negara mau turut dalam kehidupan politik, tapi tidak diijinkan oleh pimpinan politik. Antara pimpinan politik lama masih ada kerinduan pada monopoli dalam arena politik, termasuk massa mengambang segala, tapi ini jelas tidak mungkin lagi, atau paling sedikit tidak gampang untuk menciptakan kembali monopoli politik itu.

T: Apakah penyebaran pemilih parpol besar nanti — kemungkinannya PDI-P, PKB, PAN dan PBB — akan mengikuti pola penyebaran pemilih parpol pendahulunya: PNI, NU, Masyumi?

J: Untuk sebagian tentu saja, karena pengaruh sejarah itu tidak mungkin hilang begitu saja, dan pimpinan partai-partai akan mencoba untuk menggali ingatan dan kesetiaan rakyat sejak dulu. Akan tetapi keadaan masyarakat Indonesia sudah banyak berobah juga, and pemilu bisa saja membuka kesempatan untuk melihat akibat politik perubahan sosial yang sudah terjadi. Kalau ada parpol-parpol lama yang masih berpegangan pada aliran lama, termasuk PDI-Mega yang berakar PNI, PKB yang berakar NU dan PBB yang berakar Masyumi. Ada juga yang baru dan belum terang wadahnya, termasuk PAN dan Partai Keadilan dan mungkin ada lain juga. PAN umpamanya mencerminkan suatu kelas menengah yang jauh lebih luas dibandingkan dulu. Partai Keadilan bisa menarik nanti karena dipelopori orang-orang yang sangat terdidik, menekankan etika Islam sebagai pendekatan pada soal-soal sosial dan ekonomi tanpa mendorong agama sebagai ideologi politik, dan mungkin akan mencerminkan suatu orientasi yang agak baru. Tentu saja, ini spekulasi semua, karena setiap partai akan terpaksa menghadapi realitas politik paska pemilu. Setelah itu baru dapat dinilai mereka mau ke mana.

T: Setelah pemilu, apakah kemudian akan terjadi semacam peleburan, beberapa parpol kecil kemudian bergabung? Kalau iya, apa landasan atau ide-ide utama yang akan memungkinkan mereka untuk bergabung?

J: Sulit diramalkan, justru karena keadaan sesudah pemilu belum diketahui. Permainan ramalan terlalu gampang dan tidak banyak berarti terkecuali sebagai permainan. Yang saya bisa meramalkan — kalau pemilu jadi, dan kalau partai-partai besar sekarang yang diduga akan menang memang benar menang dan bisa berdominasi dalam parlemen, dan ABRI tidak terlalu banyak turun tangan — hanya yang sepele saja. Sekarang ada lebih dari 140 parpol. Sesudah pemilu kebanyakan akan hilang begitu saja. Penggabungan hanya akan berguna kalau punya kursi dalam parlemen dan ada dasar kepentingan atau ideologi yang menarik antara beberapa pimpinan partai. Yang menentukan dalam hal ini adalah kekuatan partai sesudah pemilu, desakan di dalam dan di luar partai, dan kesempatan yang terbentuk oleh distribusi kursi dalam parlemen. Yang lebih menarik nanti adalah pendirian anggota partai dan pemilih pada umumnya terhadap keputusan pimpinan partai.

T: Dalam masa peralihan dari rejim militer ke pemerintahan sipil di Korea Selatan, pada awalnya, dalam Pemilu-87, kelompok oposisi terpecah dua (Kim Dae Jung dan Kim Young Sam). Akibatnya parpolnya rejim militer (Roh Tae Woo) bisa menang dan terus berkuasa walaupun pemilihnya cuma 37%. Baru 10 tahun kemudian sipil bisa menang. Apakah ada pelajaran yang bisa ditarik dari sejarah perjuangan demokrasi rakyat Korea ini?

J: Ada yang relevan untuk Indonesia. Kalau elite politik sipil tidak bisa bersatu tentang beberapa prinsip dasar, mereka akan kalah. Mungkin tidak seperti yang di Korea itu, tapi tanpa persetujuan kerja sama antara partai-partai sipil dengan sendirinya Abri akan terus memainkan peranan dalam sistim politik Indonesia. Di Korea, pimpinan dua partai sipil yang besar itu — walaupun tidak setuju satu sama lain, dan mereka terus bersaing — akhirnya mereka bisa setuju tentang satu hal yang sangat penting. Yaitu bahwa sebaiknya sipil yang mengendalikan sistim politik dan tentara harus mundur. Mereka bisa mencapai itu di Korea karena persatuan tentang satu hal itu saja Di Indonesia belum tentu bisa. Tapi kalau di Indonesia diinginkan satu sistim politik yang sehat — dalam arti tidak selalu tergantung pada unsur paksaan, yang dikontrol oleh sipil, dengan elite politik yang baru — mau tidak mau tentara harus mundur. Dan ini tidak akan terjadi kalau partai-partai sipil yang kuat tidak bersatu dulu atas prinsip pemerintahan sipil.

T: Kapan kesepakatan untuk mengeluarkan militer dari politik di Korea itu terjadi?

J: Sebetulnya sudah ada sejak tahun 80-an. Antara lain akibat pembantaian mahasiswa di Kwangyu, tetapi juga karena korupsi di antara pimpinan pemerintah yang berasal dari tentara, dan tekanan lain. Pada akhirnya pimpinan partai-partai sipil bisa setuju, dan tentara, yang agak defensif juga waktu itu, menyerah pada tekanan sesudah negosiasi. Ada kompensasi juga buat tentara.

T: Kejahatan tentara yang ikut main politik itu sudah semakin jelas buat banyak orang. Tapi kenapa sukar sekali politisi sipil jadi kompak untuk mengeluarkan tentara dari politik?

J: Antara lain karena siapa yang paling kuat dalam negara tentu saja bisa mempermainkan yang lain. Selain itu, politisi sipil di luar itu kurang berpengalaman dalam politik. Di Korea pimpinan politik sipil terus menggali dukungan lokal sambil mendapat nama karena kerelaannya menantang pimpinan militer yang berkuasa. Di Indonesia keadaan agak berlainan. Semua partai Orba dikontrol pemerintah Sekarang sekonyong-konyong muncul banyak partai baru, tetapi tidak semua pimpinan partai itu kenal satu sama lain atau biasa kerja sama. Mereka belum merupakan satu lapisan elite baru yang cukup berkonsolidasi. Masih banyak keraguan, kecurigaan, kekuatiran antara mereka. Dan mereka belum setuju tentang prinsip-prinsip dasar buat sistim politik. Dalam keadaan ini ada pertanyaan apakah pemilu-99 bisa memperbaiki keadaan secara mendalam. Banyak orang merasa atau mengharapkan bahwa pemilu akan menyelesaikan persoalan Padahal belum tentu. Tergantung pada pimpinan itu. Pimpinan kelas berat seperti Gus Dur, Mega, Amien, Sri Sultan sudah ketemu satu-dua kali, tapi belum ada tanda bahwa mereka siap untuk mengakui satu sama lain sebagai anggota elite baru yang kurang lebih sama tarafnya dan punya kepentingan bersama. Kalau tidak, dan mereka main sendiri, ada kemungkinan satu atau lain dari pemain politik baru itu akan merasa tergoda untuk main dengan Abri. Sejak dulu selalu ada pimpinan sipil yang mengira mereka akan bisa mengontrol Abri. Padahal nggak, dan yang termakan adalah sipil itu.

T: Disertasi Pak Dan mempelajari politik Indonesia setelah Pemilu-55 dan Pemilu Daerah-57. Kedua pemilu itu sukses walaupun kondisi ekonomi masih sangat parah setelah revolusi. Kalau membandingkan persiapan pemilu-55 dengan persiapan pemilu-99 ini, apa catatan Pak Dan?

J: Pemilu-55 itu dijanjikan sejak tahun 1950, tapi ditunda-tunda terus karena hampir semua partai mau mempersiapkan dulu. Dan penundaan itu justru membuka kesempatan untuk memikirkan politik, mulai memikirkan koalisi, dll. Sekarang ini hampir nggak ada waktu buat itu. Pemilu-99 ini cuma satu tahun sesudah Suharto turun. Tidak cukup waktunya untuk partai-partai mengurus organisasinya, mengadakan kontak dengan partai lain, memikirkan programnya, dsbnya. Selama mempersiapkan Pemilu-55 parlemen sudah bersidang selama 5 tahun. Pimpinan politik waktu itu punya banyak pengalaman dalam parlemen. Di situ mereka bisa omong satu sama lain. Mereka biasa debat, dan antara partai-partai ada perbedaan ideologi yang tajam, tapi mereka tidak mau saling membunuh. Sekarang ini kepercayaan antara sesama pimpinan partai itu belum ada. Tahun 55 kepercayaan itu sudah ada. Mereka tahu bahwa Pemilu-55 itu akan menciptakan parlemen baru, akan ada beberapa partai di situ dan mereka harus bisa bekerjasama dengan baik. Walaupun ada perbedaan pendapat yang sangat mendalam antara Masyumi, NU, PKI, PNI, PSI, Katolik, Kristen, dll, tapi tentang satu prinsip, bahwa parlemen yang menentukan, itu mereka bisa setuju. Sekarang ini kesepakatan yang paling dasar pun mungkin belum ada. Ada yang mengharapkan parlemen, tapi belum tentu mereka punya konsep sama tentang parlemen itu. Karena pimpinan partai sekarang jarang sekali bertemu satu sama lain untuk berunding tentang apa yang harus dilakukan nanti kalau sudah ada parlemen yang berdasarkan pemilihan. Kalau kita tanyakan pada orang-orang partai sekarang ini, ada macam-macam jawaban. Dan mungkin cukup banyak antara pemimpin-pemimpin partai baru yang tidak memikirkan apa-apa lagi selain pemilu itu. Jadi banyak perbedaan antara persiapan Pemilu-55 dengan persiapan pemilu sekarang. Pada tahun 55 elite politik itu berpengalaman, terdidik, nasionalis dan betul dan menyetujui konsep pemerintahan parlementar. Pada jaman itu ada banyak kesulitan, termasuk ekonomi, dan ada intervensi yang terus menerus oleh Amerika Serikat dan tekanan juga dari Soviet Uni dalam keadaan Perang Dingin. Yang kadang-kadang mengherankan ialah bahwa pimpinan parlementer itu tetap bisa survive dan bisa kerja terus menghadapi kesukaran itu semua. Tetapi keuntungan mereka, selama beberapa tahun sebelum tahun 1955 adalah sistim politik yang cukup solid. Sekarang ini juga banyak kesulitan, tetapi tidak ada sistim politik yang bekerja baik dan dipercayai umum.

SISTIM POLITIK BARU

T: Yang kami lihat pimpinan partai sekarang sibuk sekali memikirkan kalah-menang dalam pemilu. Ide-idenya sendiri kurang jelas.

J: Tentu saja pimpinan partai manapun saja, di mana saja, selalu akan memikirkan kemenangan, karena itu tugasnya. Pada tahun 55 selain itu sudah ada semacam kompak, persetujuan, antara partai semua bahwa sistim parlementer harus dipertahankan. Sekarang ini, mungkin ada baiknya kalau semua pimpinan partai bertemu setiap minggu untuk membicarakan sistim politik baru macam apa yang mereka ingini. Supaya selain menghantam satu sama lain mereka juga bisa kerjasama untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia — yaitu untuk menciptakan sistim politik yang bertanggung jawab. Sistim politik yang baik menuntut supaya semua partai bukan hanya berdebat dan mengajukan program yang berlainan, tetapi juga harus bekerja sama untuk membela sistim politik yang bisa melayani keperluan masyarakat.

T: Kami pernah wawancara Clifford Geertz yang mengikuti dari dekat persiapan Pemilu-55 itu karena dia ada di Indonesia, di Kediri, pada awal tahun 50-an. Menurut dia, ini kata-katanya kami kutib langsung, “Pada suatu saat dalam sejarah pemilu dapat membuat keadaan semakin bertambah buruk. Bukannya saya anti demokrasi atau anti pemilu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa salah satu hal yang diakibatkan oleh pemilu adalah munculnya perbedaan-perbedaan. Jika perbedaan-perbedaan itu tidak tertampung dalam struktur pemerintahan dan struktur sosial budaya, maka kekacauan akan terjadi.” Kalau tadi Pak Dan mau mengajak orang memikirkan persamaan-persamaan, apa yang sama-sama harus disetujui…

J: Yaitu tentang sistim politik.

T: Iya. Kita harus sama-sama setuju tentang sistim politik seperti apa yang harus sama-sama diperjuangkan. Itu kan?

J: Iya.

T: Jadi Pak Dan mencoba mencari persamaan. Dari persamaan-persamaan itu orang harus mulai. Harus ada kepentingan bersama yang lebih besar dari pada kepentingan masing-masing partai atau tokoh. Tapi Pak Cliff kuatir yang muncul nanti justru perbedaan-perbedaan.

J: Yang terjadi dalam setiap sistim politik, apalagi kalau ada banyak partai politik, adalah perbedaan pendapat. Maksud suatu sistim kepartaian adalah untuk mengembangkan pendapat yang berbeda-beda, dan kepentingan yang berbeda-beda, supaya warga negara dapat memilih antaranya. Lantas selalu akan ada konflik. Yang penting dalam suatu sistim kepartaian adalah bahwa konflik itu tidak memuncak jadi kekerasan. Konflik itu harus dalam bentuk perdebatan terbuka, tulisan, dll. Apalagi dalam suatu masyarakat seperti di Indonesia, di mana perbedaan-perbedaan antara golongan, agama, suku, dll itu banyak sekali dan bisa dikipas-kipas sampai orang mau saling membunuh. Yang dikatakan Cliff Geertz betul dari satu sudut, yaitu bahwa perbedaan ideologi partai sebaiknya jangan sampai menyebabkan perang saudara. Tetapi saya nggak yakin bahwa itu yang terjadi pada tahun 1950an. Memang ada ketegangan politik yang mendalam waktu itu. Tetapi yang menghancurkan keadaan politik bukan partai — terkecuali dalam arti pimpinan partai kurang berani — melainkan Abri dan Perang Dingin. Partai-partai tentu saja saling menghantam, tetapi dengan kata-kata, bukan pakai bedil. Pembunuhan politik mulai dan makin meluas di Indonesia sesudah sistim parlementar dibuang dan diganti dengan Demokrasi Terpimpin, lantas dilanjutkan dengan Orba. Soalnya sekarang, apakah partai-partai baru rela bersama-sama mencari bentuk sistim politik yang sebanyak mungkin menolak kekerasan dan menyalurkan perbedaan pendapat melalui lembaga-lembaga yang pantas? Antara lain, ini berarti bahwa partai-partai itu berjanji tidak akan minta bantuan dari Abri, dan akan mendesak terus supaya kekuatan Abri tidak dipakai buat tujuan politik.

PERUBAHAN MASYARAKAT

T: Kalau dibandingkan dengan tahun 50-an dan 60-an selama 30 tahun belakangan ini perubahan besar apa yang sudah terjadi dalam masyarakat Indonesia?

J: Banyak. Yang sangat penting adalah perubahan struktur sosial. Sekarang sudah ada semacam kelas menengah yang makin besar jumlahnya, yang terdidik, yang berlandasan para profesional dan pedagang sedang dan besar yang berpengalaman dalam bidangnya tetapi belum dalam politik. Malah kebanyakan menjauhkan diri dari politik. Kedua, pada umumnya masyarakat Indonesia lebih banyak yang berpendidikan dibandingkan dulu, walaupun pendidikannya kurang mendalam dan kurang luas. Ketiga, ada perubahan pendapat orang terhadap negara dan politik. Kalau dulu, tahun 50-an sampai permulaan tahun 60-an, masih ada semacam optimisme. Masih ada yang mengingat revolusi, masih ada yang punya harapan yang besar buat negaranya, walaupun frustrasi karena kesulitan ekonomi dan politik sesudah revolusi. Sekarang ini Indonesia penuh dengan pesimisme atau malahan sinisme. Ada keraguan yang luar biasa terhadap pemerintah. Kalau dulu, pemerintah pada umumnya diterima baik dan pimpinan politik sedikit banyak dipercayai. Sekarang kebanyakan orang mungkin sudah tidak percaya lagi pada pemerintah. Idealisme masih ada, terutama di kalangan mahasiswa umpamanya, tapi kebanyakan orang kelihatannya tidak mengharapkan terlalu banyak dari negara atau elite. Perubahan sikap dan pandangan ini mungkin sangat penting. Akibatnya nanti pemerintah mana pun saja tidak akan gampang lagi mengkelabui rakyat dan malah akan sulit mengembalikan kepercayaan pada pimpinan negara atau lembaga pemerintah. Harapan masih ada, tapi tidak banyak optimisme, dan ada kemarahan yang meluas.

T: Perubahan besar apa yang sudah terjadi dalam politik-ekonomi dunia?

J: Sebenarnya politik-ekonomi dunia sedang merosot, antara lain karena globalisasi bentuk baru yang cepat dan sudah menimbulkan keragu-raguan terhadap akibatnya. Terbukti bahwa peranan negara-negara besar dalam globalisasi itu terlalu menentukan, yang seharusnya diduga dari semulanya. Ekonomi-ekonomi yang kurang kuat dipermainkan atau paling sedikit menjadi korban dari globalisasi yang berdasarkan konsep pasaran bebas yang hanya menguntungkan ekonomi yang sangat kuat dan negara yang bisa membela kepentingan ekonominya pada setiap saat. Malaysia adalah contoh negara kecil yang sadar atas persoalannya dan mulai merintis jalan lain dari yang lain, tetapi masih menderita juga. Pokoknya, setiap negara semestinya secara teliti memperhatikan kepentingan ekonomi nasionalnya sendiri dan menjaga supaya tidak dimakan saja. Dan sebaiknya jangan terlalu mengharapkan bantuan dari Amerika atau Jepang atau Eropa, yang selalu akan mendahulukan kepentingannya sendiri. Sekarang kesadaran atas bahayanya globalisasi sudah meluas, dan sudah mulai muncul di sana-sini usaha untuk memikirkannya kembali. Pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman pahit selama dua tahun yang terakhir ini penting sekali, dan lebih-lebih buat Indonesia.

T: Bagaimana memahami peranan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF, World Bank, atau blok-blok ekonomi regional seperti Nafta, MEE, APEC, dll itu?

J: Macam-macam peranan mereka, termasuk yang cukup berbahaya. Sekarang untuk pertama kali WB dan IMF, yang agak tegang hubungannya satu sama lain, mengakui bahwa politik mereka mungkin salah. Bagus. Hanya saja terlambat. Dan bukan mereka atau negara-negara kuat di belakangnya yang menderita karena kesalahannya. Kalau APEC dan MEE sebetulnya belum berarti luas, dan NAFTA mulai dipertanyakan baik di Mexico maupun di beberapa sektor ekonomi Amerika Serikat dan Kanada. Dari satu sudut, organisasi dan asosiasi ini semua malah menunjukkan kelemahan dari ekonomi global yang baru ini. Satu hal lagi yang agak penting. Di AS sendiri, salah satu ekonomi yang paling kuat di dunia, banyak orang sudah mulai sadar bahwa dampak globalisasi itu akan menimpa AS juga. Kalau ekonomi negara-negara lain menderita maka ekonomi AS juga akan ikut merasakannya. Hanya saja di sini sektoral — yaitu, yang menjual barang pada Indonesia atau Muang Thai, umpamanya, sekarang menghadapi kesulitan. Tetapi sektor-sektor itu mulai protes juga, seperti buruh yang merasa terdesak karena kesempatan kerja mulai pindah ke Meksiko. Dst. Pokoknya, ekonomi global ini mulai terlihat sebagai sesuatu yang sangat kompleks, sukar dikontrol, cukup membinggungkan — dan ini dari sudut negara yang kuat. Bahwa IMF dan WB mulai bingung dan kesombongannya sudah mulai pudar, itu merupakan gejala yang sehat. Tetapi buat negara yang ekonominya kurang kuat gejala itu sama sekali belum cukup dan tidak menjamin apa-apa.

T: Apa mungkin lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti World Bank dan IMF itu membantu proses demokratisasi di negara-negara seperti Indonesia?

J: Pertanyaan apa saja tentang demokratisasi membingungkan, karena soal definisi. Apa World Bank dan IMF bisa membantu proses demokratisasi tergantung pada apa yang dimaksudkan dengan “demokrasi” itu. Kedua institusi itu tidak bertugas untuk mendemokratisasikan dunia, melainkan mengurus soal-soal ekonomi, termasuk pembangunan ekonomi. Dalam World Bank memang ada yang tertarik pada kemungkinan mendorong demokrasi di mana-mana. Pemerintah AS juga mau begitu. Dan ada banyak LSM di dunia yang mau begitu. Tapi mungkin ada baiknya untuk pikirkan 2-3 kali sebelum mau menerima semua bantuan itu. Kalau AS sekonyong-konyong mau kasih bantuan dalam soal demokrasi, dll itu, pada siapa pun saja, sebaiknya orang hati-hati dan pikir-pikir dulu. Soal utamanya bukan motivasi — karena ada yang betul-betul mau menolong — melainkan konsepsi, pengertian, dan inti daripada proses lokal. World Bank, AS, dll dari manapun tidak mungkin bisa begitu saja menyuntikkan sesuatu yang dinamakan demokrasi. Harus ditanyakan apakah bentuk sistim politik di AS ini adalah yang paling cocok dengan negara seperti Indonesia, umpamanya. Belum tentu. Kalau saya ngomong dengan orang-orang dari panitia demokratisasi (di US-AID) di Washington, saya dapat kesan bahwa beberapa pejabat di situ percaya bahwa hanya ada satu contoh demokrasi murni, yaitu Amerika. Pandangan sempit macam ini cukup berbahaya. Karena pada akhirnya setiap negara harus menentukan sistim politiknya sendiri. Dan sistim itu ditentukan oleh sejarahnya, oleh kekuatan sosial, ekonomi, politik setempat, dan macam-macam pengaruh lainnya. Kalau orang Amerika atau World Bank atau siapa saja mau ke Indonesia dengan maksud mendemokratisasikan apa saja, sebaiknya mereka itu dipersilahkan saja ke lain tempat yang bisa melayani fantasinya.

T: Ha…ha…ha.

POTENSI KONFLIK

T: Dalam berbagai kerusuhan terakhir konflik dengan kekerasan (pembakaran, pembunuhan) disulut dengan isu-isu sara. Islam-Non Islam, Pri-Non Pri, kesukuan atau kombinasi isu-isu itu jadi penyulut konflik. Apakah potensi konflik sara ini juga akan menyulut kekerasan dalam pemilu?

J: Mungkin, tentu saja, kalau ada yang sudah memobilisasi massa atas dasar sara mereka mau begitu juga dalam pemilu. Di Indonesia jarang ada kerusuhan sara yang betul-betul spontan. Kadang-kadang timbul dari bawah, tetapi biasanya dipermainkan dari atas, sejak dulu. Masyarakat Indonesia sangat kompleks, sangat beragam, dan warganya sudah biasa campur dengan macam-macam orang yang berbeda suku dan agama. Perbedaan ada, ketegangan ada, dan karena itu potensi konflik ada, tapi jarang meletus tanpa digali dulu. Orang tidak dengan sendirinya bertengkar gara-gara agama atau suku. Biasanya mereka perlu di hasut dulu supaya percaya bahwa soalnya berakar agama atau suku, seperti yang terjadi di Peristiwa Ketapang yang dimulai oleh orang-orang yang memberitakan bahwa ada mesjid yang dibakar. Padahal itu sama sekali tak betul. Di lain daerah juga begitu, menurut kabar. Soalnya, siapa yang punya kepentingan dalam pertentangan yang berbau sara? Dari sudut satu-dua kalangan dalam elite lama yang tidak mau menyerahkan kekuasaan, godaan untuk main-main dengan info palsu itu ada. Mencegah itu memang sulit sekali. Pimpinan agama atau pemimpin-pemimpin setempat yang cukup berwibawa bisa menolong banyak, tetapi pimpinan politik di pusat dan daerah harus mempersiapkan masyarakat, mendidik orang, dan siap bertindak untuk mencegah konflik yang begitu berbahaya. Kelihatannya, pemerintah paska-Suharto belum mampu menghadapi persoalan sara ini.

T: Apakah potensi konflik itu akan muncul dalam persaingan antara parpol-parpol dalam pemilu nanti?

J: Mungkin saja pada suatu ketika, karena dalam parpol selalu ada dorongan untuk mencari sesuatu yang bisa menarik rakyat. Kalau yang dianggap bisa dipakai adalah isu agama, ya itu akan dipakai, terkecuali pimpinan partai rela menentang strategi macam itu secara keras dan prinsipiil. Di Indonesia sekarang agama lebih hangat soalnya daripada suku, terkecuali soal minoritas Tionghoa, yang bisa dipandang sebagai suku atau ras. Isu agama hampir di mana saja dapat dipakai untuk permainan politik yang tidak bertanggung-jawab. Itu selalu terjadi di mana-mana di dunia. Pada jaman modern ini negara dan agama hampir selalu berkompetisi untuk memperoleh kesetiaan masyarakat. Dan karena itu kadang-kadang, tergantung pada keadaan, satu dapat dipakai untuk menyerang yang lain atau untuk memobilisasi rakyat. Percobaan untuk masuk politik lewat agama itu ada di hampir semua negara. Yang sulit di Indonesia, lembaga-lembaga negara terlalu lemah dan elite politik tidak cukup dipercaya untuk meredakan konflik yang bisa timbul dari campuran politik dan agama. Dan godaan untuk memakai agama sebagai landasan politik selalu membahayakan inti moralitas dari agama.

T: Pada tahun 1965 pembunuhan massal terjadi di desa-desa. Selama Orba hanya Golkar yang bisa masuk ke desa. Parpol tidak boleh masuk ke desa sehingga mobilisasi atau penggalangan massa parpol sampai ke desa-desa itu tidak terjadi. Karena itu banyak potensi konflik juga bisa diredam. Kalau sekarang parpol masuk sampai ke desa-desa, dengan kondisi ekonomi yang sudah parah, apakah potensi konflik besar di pedesaan akan terbuka kembali?

J: Belum terlihat secara jelas kecendrungan itu dalam parpol-parpol yang ada sekarang, mungkin karena kebanyakan partai, terkecuali Golkar, belum mempunyai organisasi yang cukup kuat di desa, dan belum ada program partai yang relevan untuk desa. Spekulasi tentang soal ini sukar, karena tergantung juga pada pandangan rakyat desa terhadap partai yang masuk. Baru nanti dapat dipertimbangkan. Perkembangan ini akan tergantung pada program partai, cara berkampanye partai, simbol-simbol apa yang dipakai, dsb.

T: Ada teman yang melakukan penelitian dan mencatat begitu banyak protes di daerah pedesaan terutama terhadap kepala-kepala desa. Di Jateng umpamanya, hampir setengah dari kades sudah diganti secara paksa oleh masyarakatnya. Lalu di pedasaan masyarakatnya mulai terpecah-pecah. Apakah dalam jaman 100 partai ini perpecahan itu akan meluas, jadi berbahaya?

J: Bukan hanya lurah yang dikejar rakyatnya. Ada juga protes keras di beberapa daerah terhadap walikota, bupati, camat, dll. Kelihatan sekali bahwa alat-alat pemerintah, terutama pamong praja, sudah kehilangan kepercayaan, dan di sini-sana rakyat mau balas dendam terhadap pejabat desa dan pejabat yang lebih tinggi yang dilindungi pemerintah selama 40 tahun terakhir ini. Aksi rakyat itu merupakan suatu proses demokratisasi yang agak penting dan malahan menunjukkan semacam kecanggihan dalam politik. Rakyat sudah lama diperas, ditipu, oleh lurahnya yang didukung camat dan bupati. Dan sekarang rakyat desa di beberapa tempat jengkel, tidak merasa takut lagi terhadap pemerintah, dan tidak menghormati lagi aparat-aparat pemerintah. Lalu mereka melangkah sendiri. Ini membuktikan keperluan atas lembaga-lembaga baru. Tapi ada pandangan lain terhadap soal ini. Dalam waktu 30 tahun terakhir ini demografi Indonesia sudah banyak berubah. Pada tahun 1965 lebih dari 80% penduduk Indonesia tinggal di desa. Sekarang ini penduduk desa sekitar 65% dan yang tinggal di kota kira-kira 35%. Yang paling sulit dikendalikan adalah rakyat di kota-kota. Sekarang ini terlihat banyak kerusuhan yang terjadi di perkotaan. Kalau di desa sebetulnya, menurut laporan, keadaan ekonomi kurang gawat. Yang sulit itu di kota. Kalau di kota soalnya jadi lain. Sebagian karena kurangnya organisasi, organisasi buruh yang baik, misalnya. Yang paling sulit dikendalikan, yang akan sukar dipuaskan nanti, adalah masyarakat di kota, bukan yang di desa.

T: Yang meneliti protes kepada Pilkades pada masa akhir Orba menyimpulkan bahwa gerakan demokrasi di pedesaan tidak ada hubungannya dengan isu-isu di tingkat nasional. Politik di pedesaan punya dinamikanya sendiri. Intervensi negara — dalam bentuk pembagian tanah bengkok dan dalam mengatur pemerintahan desa dengan mengeluarkan UU nomor 5/1979 — sangat mempengaruhi munculnya protes di pedesaan.

J: Betul. Saya sudah baca juga makalahnya. Bagus, menarik dan masuk akal.

T: Apakah intervensi negara itu, dalam berbagai bentuk — bisa melalui pembagian duit, janji proyek, atau bermacam peraturan lain — akan muncul lagi dan akan mempengaruhi politik pedesaan dalam pemilu mendatang?

J: Kemungkinan besar akan ada intervensi, bukan hanya oleh negara tetapi juga oleh siapa saja dalam partai-partai yang mampu main. Kelihatannya Golkar sudah siap untuk main begitu, dan Golkar masih punya kekuatan, masih punya orang, di desa. Partai lain mungkin belum bisa, tetapi nanti, satu-dua tahun lagi siapa tahu? Sebetulnya permainan uang dalam pemilihan bukan hal baru di Indonesia atau di lain negara juga. Dapat dibatasi dengan komisi pemilihan lokal dan lembaga penjaga yang lain. Soal UU 5/1979 agak lain, karena dimaksud untuk memperluaskan kekuasaan pemerintah atas desa sambil mempersempit ruangan gerak pimpinan desa. Ada baiknya kalau UU 5/79 dipikirkan kembali dalam DPR yang dipilihkan nanti, karena terbukti akibat UU itu malah menyulitkan rakyat desa dan hanya menguntungkan pemerintah dan pamong praja. Semestinya desa itu sebanyak mungkin otonom dan mengurus dinamikanya sendiri. Yang ditulis dalam makalah itu adalah tentang pengaruh tanah bengkok yang dikasih pada kepala desa dan pegawai desa lain selama mereka menjabat. Sejak dulu, pada jaman kolonial, tanah bengkok itu dipakai sebagai alat untuk mengikat pimpinan desa di beberapa daerah penting supaya mereka terus melayani kepentingan Belanda. Menurut penulisnya konflik tentang pemilihan lurah terjadi terutama di desa yang masih ada tanah bengkok. Sedangkan di desa lain yang tidak ada tanah bengkok konflik pilkades hampir tidak ada. Dalam riset saya dulu di seluruh Jawa soal itu kelihatan juga. Di mana saja ada tanah bengkok dengan sendirinya lurah dan para pamong desa itu ingin terus pegang jabatan mereka. Selalu. Kembali ke pada soal intervensi dan permainan desa dari luar, ini sukar dielakkan, dan kadang kadang usaha untuk melindungi desa itu malah ada konsekwensi yang tidak diinginkan. Dan tidak selalu desa menginginkan perlindungan, yang malah bisa mengurangi otonomi desa.

T: Beberapa teman di Indonesia menceritakan bahwa intimidasi oleh lurah-lurah Golkar itu memang sudah mulai.

J: Tentu saja. Dan kalau bukan intimidasi, lantas permainan uang. Intimidasi hanya bisa selama ada partai yang sangat kuat dan terikat dengan instansi pemerintah. Nanti kalau Golkar gagal dalam pemilu, lurahnya juga akan hilang. Permainan uang lebih aman dan lebih sulit diawasi. Di Muang Thai partai partai main uang di desa atau janji segala macam, sampai orang-orang di kota, terutama intelektual, merasa putus asa dan marah karena merasa orang desa itu tidak mengerti demokrasi, dsb. Tapi yang menarik di Muang Thai, para petani itu terima uangnya tapi kemudian mereka kadang-kadang main sendiri. Di Jawa, dan juga beberapa tempat luar Jawa, soalnya bukan hanya kekurangan pengalaman politik di kalangan petani, yang berarti bisa ditipu, melainkan banyak orang yang takut. Yaitu, masih takut terhadap Abri, Golkar, pamong praja, dll, karena sejak dulu mereka tahu akibatnya kalau tidak taat. Ketakutan itu akan mulai hilang kalau partai-partai lain segera masuk ke desa-desa dan menghadirkan semacam perimbangan. Kalau satu partai mau main, lain partai bisa protes, bisa membuka permainan itu pada pers.

T: Pada jaman akhir Orba memang konflik dengan kekerasan semakin banyak terjadi di kota-kota besar. Pak Dan sudah sebut tadi penduduk kota tumbuh pesat, dari 20% pada tahun 1965 menjadi 35% sekarang ini. Kaum buruh jumlahnya naik pesat di kota-kota besar. Begitu juga kaum asongan yang jumlahnya besar sekali. Selama Orba memang dilarang mendirikan organisasi-organisasi untuk mereka. Potensi konflik seperti apa yang mungkin muncul secara meluas di kota?

J: Yang paling sensitif memang rakyat di kota. Kalau di desa orang masih bisa makan. Dan masyarakat desa itu cukup kecil sehingga orang masih bisa omong satu sama lain — walaupun harus diakui bahwa realitas desa tidak selalu tenang dan malah sering penuh dengan pertentangan yang sulit. Kalau di Jawa kelihatannya konflik politik yang ruwet dan serius timbul di desa yang sejak dulu disimpan tanah bengkok pada lurah dan pejabat desa lainnya. Di lain desa pertentangan tentang staf desa kurang. Kalau di kota, kontak antara kelompok itu cukup sulit. Di kota banyak orang yang bisa dibeli untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan pimpinan politik. Ada kelompok preman dsbnya yang mempunyai organisasi kuat, sedangkan orang-orang biasa tidak punya organisasi yang kuat. Akibatnya, warga di kota sulit membela diri. Sedangkan polisi, ABRI, dll — yang semestinya melindungi masyarakat — malah sering berpihak pada preman. Kekurangan organisasi dan asosiasi yang kuat dan bisa bertahan, termasuk sarikat buruh umpamanya, memperlemah rakyat kota yang tidak bisa membela diri terhadap exploitasi oleh preman, pejabat pemerintah, dsb. Akibat lain adalah bahwa kota menjadi rawan kerusuhan. Terlihat banyak demonstran yang bisa dibayar, dan itu sudah jadi gejala yang biasa saja sejak permulaan Orba.
Kalau pemerintah sekarang ini punya imajinasi dan memang serius tentang reformasi, sekarang terbuka luas sekali kesempatan untuk menciptakan
organisasi buruh dan lain-lain asosiasi juga.

T: Selama Orba hanya ada satu serikat buruh yang mandiri dan yang cukup besar, SBSI yang dipimpin Mochtar Pakpahan itu. Lalu ada PPBI yang dipimpin Dita Sari. Setelah Suharto tumbang, muncul Serikat Buruh Muslimin yang dipimpin Eggy Sudjana. Sekarang ada lebih dari 100 partai. Padahal serikat buruh itu, menurut Pak Dan juga, sekarang sangat penting. Tapi orang lebih suka mendirikan partai.

J: Betul, tetapi memang lebih gampang mendirikan partai daripada organisasi buruh. Dari sudut elite politik sekarang partai itu lebih aman dari pada serikat buruh. Ada orang yang mau mendirikan serikat buruh dan sudah lama aktif mendidik pekerja dalam pabrik di beberapa tempat, mempersiapkan buruh untuk mengadakan dan menjalankan organisasinya sendiri. Tapi sukar. Sukar dari sudut pengalaman, sukar dari sudut ketakutan kaum buruh sendiri, sukar dari sudut usaha pemerintah untuk mencegah atau menghalangi. Dan buruh yang menganggur sekarang ini tidak ada waktu untuk memikirkan serikat buruh karena mereka cari makan. Tapi sebetulnya, untuk kepentingan masyarakat Indonesia, lebih baik kalau sebagian dari aktivis partai itu mencurahkan tenaganya untuk serikat buruh. Dan bukan cuma serikat buruh saja, tapi organisasi-organisasi masyarakat lainnya. Karena pada umumnya Indonesia memang kosong dengan organisasi-organisasi yang berguna dalam keadaan seperti sekarang ini.

IDE-IDE SEGAR?

T: Sejauh yang Pak Dan amati apakah perubahan masyarakat dalam negeri dan juga perubahan politik-ekonomi dunia itu sudah mulai dipahami oleh para pemimpin atau elite partai yang sudah muncul? Apakah sudah muncul ide segar tentang IMF, World Bank, big business, peranan swasta, peranan kelas menengah, buruh, asongan, dll?

J: Belum terlihat banyak pemikiran yang baru. Belum begitu terang apa sebabnya. Mungkin karena sudah lama sekali tidak ada kesempatan untuk mengembangkan atau melatih imajinasi politik, pemikiran politik, strategi politik, ideologi politik. Atau mungkin karena keadaan sekarang begitu parah dan kompleks lalu ada tendensi untuk memikirkan jangka pendek saja. Padahal dalam jangka pendek sedikit sekali yang dapat dibuat terkecuali dengan pendekatan yang agak radikal. Tetapi untuk bertindak radikal perlu kekuatan politik yang meyakinkan, dan ini belum ada pada para reformis. Sampai sekarang orang-orang masih terpaku pada soal runtuhnya Orba dan reformasi secara abstract, lalu seolah-olah tidak sempat memikirkan lagi bagaimana ke depannya. Jadi ide-ide baru tidak banyak. Kebanyakannya merupakan reaksi dari Orba. Tidak mengherankan tentunya karena selama 40 tahun orang-orang hanya bisa jengkel saja dan main fantasi sedikit. Partai-partai baru sepertinya mengelakkan soal ideologi, terkecuali satu dua saja. Padahal mungkin yang perlu sekarang adalah lebih banyak ideologi. Misalnya, boleh ditanyakan apakah sekarang perlu sekali suatu partai sosialis yang serius, supaya ide-ide dan perspektif sosialis jangan hilang begitu saja dari alam Indonesia. Perlu dirundingkan soal ini. Dan juga perlunya partai buruh, atau apakah serikat buruh malah lebih berguna dari pada partai buruh, dst. Sekarang ada banyak diskusi di Jakarta, Jogja, Bandung, Surabaya, Medan, dll. Tapi diskusinya tidak selalu fokus pada soal strategi. Umpamanya dalam memikirkan reformasi, apa tidak perlu membicarakan soal prioritas? Mau mulai di mana, apa tantangannya? Lembaga apa yang mau dipakai? Bagaimana memperkuatkan sistim kepartaian? Tanpa perbincangan yang mendalam dan terus menerus tentang soal macam ini, sulit menciptakan program reformasi yang realistis.

T: Dalam wawancara kami dengan Pak Kahin (9 Maret 1996), antara lain beliau mengatakan, “Most of the revolution’s leaders supported some variant of socialism. Many leaders of the Masyumi, such as Natsir, Syafrudin Prawiranegara and Mohammad Roem regarded themselves as religious socialists.” Apakah Pak Dan setuju dengan pengamatan ini?

J: Setuju. Hampir semua orang yang terdidik dalam gerakan nasionalis waktu itu punya orientasi sosialis. Ada beberapa sebab. Kalau mereka menganalisa kemenangan Belanda di Indonesia, dan mencari suatu kritik terhadap politik-ekonomi Belanda yang kapitalis, dengan sendirinya yang muncul adalah analisis Marxis. Pada permulaan abad ini gerakan sosialis mulai kuat dan sudah ada dua aliran pokok yang mulai berpisah — yaitu, satu yang ke arah komunisme, satu lagi ke arah sosialisme demokratik, seperti partai buruh di Belanda dan Inggeris atau partai sosialis di Skandinavia dan lain negara juga. Ini muncul juga di Indonesia antara yang berpendidikan tinggi atau yang banyak membaca. Ketika PKI lahir dari Sarekat Islam, banyak yang tidak ikut ke situ masih berpegangan pada ide-ide sosialis. Ideologi sosialis berpengaruh di hampir semua partai politik yang berdiri pada tahun 20an dan 30an. Waktu itu secara intelektual yang paling menarik adalah ide-ide sosialis. Kapitalisme waktu itu terlihat sekali merusak di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga di daerah kolonial lainnya. Di Eropa, di Amerika Selatan dan Utara ada gerakan sosialis yang dapat dukungan terutama dari kalangan intelektual. Apalagi sesudah revolusi 1917 di Rusia yang menumbuhkan harapan atau optimisme tentang kemajuan — sebelum orang mulai sadar atas realitas politik pada jaman Stalin. Selain itu, orang-orang nasionalis itu cukup banyak membaca, cukup terdidik, punya ide-ide baru, mereka mau mengubah dunia. Di Indonesia, seperti di daerah-daerah jajahan lain, jelas bahwa negara harus memainkan peranan besar dalam pembangunan ekonomi. Kesadaran itu juga memperkuat ide-ide sosialis di kalangan pimpinan nasionalis dari semua aliran, termasuk aliran agama. Pimpinan politik waktu itu butuh semacam perspektif dalam melihat persoalan yang ada di Indonesia dan daerah jajahan lainnya. Sosialisme itu seolah-olah memberikan semacam harapan tentang ekonomi masa depan. Mereka tidak mau menjalankan ekonomi kapitalis lagi, yang didasarkan atas kerakusan dan tidak menolong mayoritas masyarakat. Kalau mereka membaca Marx, Engels, Juares, dll, mereka tahu bahwa yang ada di belakang sejarah penjajahan itu adalah keinginan Eropa untuk mengontrol dan menguras kekayaan negara jajahan. Lantas sosialisme yang jadi pegangannya. Sesudah Indonesia merdeka, ya soalnya jadi lain. Mereka masih sosialis tetapi banyak yang mulai tertarik pada kepentingan lain, realitas lain, banyak juga yang jadi hipokrit. Biasa.

T: Dalam bagian lain Pak Kahin mengingat kembali diskusinya dengan Bung Karno tentang sosialisme. Cerita beliau, “When I talked to Sukarno about socialism he made clear that he regarded himself as a socialist but not a communist; for he regarded the idea of the dictatorship of the proletariat and class struggle as alien to and unsuitable for Indonesia. One of the things that impressed me most in talking with Sukarno was his knowledge of and attraction to Jean Jaures, the brilliant socialist leader who on the eve of World War I was shot. Like Jaures, Sukarno felt that socialism in just a political sense was insufficient. “Socialism doesn’t mean anything,” he said, “Unless there is economic justice attached to it.” But like many other socialists — Hatta, Syahrir, Nehru and U Nu of Burma — Sukarno saw some elements of Marxism as useful in trying to build up ex-colonial societies, and felt it helpful to draw on it selectively.” Bagaimana Pak Dan memahami diskusi Kahin dengan Bung Karno itu.

J: Bukan hanya Bung Karno tapi kebanyakan pimpinan waktu itu, dari kalangan PNI, PSI, dll, setuju dengan ide itu. Yang terlihat di Indonesia waktu itu adalah kemiskinan di mana-mana. Waktu itu 85% sampai 90% penduduk Indonesia itu petani yang hampir semuanya miskin. Jadi sama sekali tidak mengherankan kalau orang merasa tertarik pada sosialisme. Karena sosialisme menjanjikan suatu perbaikan ekonomi, mencita-citakan suatu ekonomi yang tidak akan mengijinkan konsentrasi modal. Bung Karno, seperti banyak orang lainnya, memandang ekonomi sosialis itu sebagai yang paling bagus buat Indonesia. Tetapi yang ditekankan dalam pemikiran politik Bung Karno adalah persatuan. Yang dia selalu takut adalah kalau Indonesia berantakan karena perbedaan sejarah, golongan, adat, kepentingan, pendapat. Dia mau mempersatukan semuanya dulu. Kalau orang seperti Hatta, Syahrir, dll, tidak setuju. Buat mereka yang penting adalah mengembangkan suatu kesadaran kelas terutama di kalangan rakyat kecil. Kelihatan bahwa dari sudut strategi sosial dan politik, Bung Karna lebih konservatif dari pada Hatta dan Syahrir.

T: Dari catatan singkat Pak Kahin tentang pemikiran Bung Karno pada tahun 1948 itu — bahwa Marxisme itu, kalau dipilih secara selektif, bisa berguna dan bisa membantu — apakah ada pokok-pokok pikiran BK pada saat itu yang masih relevan untuk Indonesia sekarang ini?

J: Ya memang, tetapi jangan lupa bahwa sebetulnya Bung Karno lebih banyak omong tentang Marxisme dari pada menerapkannya. Dan selain itu, perlu diingat bahwa sesudah berakhir Perang Dingin ideologi sosialisme jadi lemah di mana mana. Semacam tragedi sebenarnya. Hampir seluruh dunia sekarang dikuasai oleh konsep kapitalisme global, yang cukup berbahaya. Dalam prinsip, sebaiknya jangan hanya ada satu ide saja yang dominan, apalagi ide kapitalisme yang sulit sekali dikontrol. Perlu dikembangkan kembali ide-ide sosialis baru. Sekarang ini di Indonesia, di Malaysia, Muang Thai, di Eropa, Jepang, AS, dll, seolah-olah aliran sosialis sudah capek, merasa kalah atau tidak ada harapan. Lalu banyak yang mencari duit saja. Sekarang ini di kalangan generasi muda penting sekali untuk memikirkan kembali dan mengembangkan ide-ide sosialis. Yang menarik, salah satu sumber dari ide-ide sosialis sekarang, dalam bentuk lain, adalah agama. Salah satu tokoh yang paling keras menghantam kapitalisme sekarang, tanpa memeluk sosialisme, itu siapa?

T: Paus. Banyak orang kaget karena kritiknya terhadap kapitalisme itu tajam sekali. Dia ngomong kenceng banget di mana-mana.

J: Iya. Sebenarnya dari dulu Paus kritis terhadap kapitalisme. Tapi karena politik Perang Dingin dia jarang bicara. Sekarang ini, terlihat juga dalam Islam, dalam Protestanisme, dalam Budhisme seperti di Muang Thai, banyak protes keras yang didasarkan atas kemanusiaan, atas ide-ide egaliter, rasa keadilan yang bersumber dari agama. Dan menurut saya sebaiknya ini mulai dihubungkan lagi dengan ide-ide lama dalam sosialisme yang tradisional itu. Kalau tidak, akan terlalu banyak masyarakat, bukan hanya di Indonesia, yang hancur akibat globalisasi macam sekarang ini.

T: Sekarang kemiskinan di dunia ketiga itu merajalela betul.

J: Iya. Indonesia harus punya sistim politik dan pimpinan politik yang cukup nasionalis untuk betul-betul melindungi rakyat Indonesia dari gempuran globalisasi ini. Itu juga hanya bisa kalau ada suatu elite politik yang walaupun tidak setuju tentang soal lain tetapi setuju tentang keperluan atas suatu sistim politik yang utuh dan dikontrol oleh sipil, dan suatu politik negara yang bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat Indonesia pada umumnya.

T: Bahwa agama bisa menjadi sumber ilham untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sebenarnya itu sudah disadari oleh para pendiri bangsa, antara lain terlihat dalam Panca Sila itu.

J: Ya, tapi soalnya Panca Sila itu dijadikan semacam simbol yang dipermainkan terus sejak dulu. Belum ada riset yang mendalam tentang ini tapi saya sendiri tidak yakin bahwa kebanyakan orang di Indonesia banyak perduli lagi dengan Panca Sila. Pada setiap jaman penafsiran Panca Sila itu berubah menurut kepentingan yang berkuasa. Selama 30 tahun terakhir ini, sila perikemanusiaan, umpamanya, artinya apa?

T: Kalau lihat segitu banyaknya pembunuhan selama Orba, ya memang tidak diperhatikan sama sekali. Padahal — kalau kami baca pidato Bung Karno, “Lahirnya Panca Sila,” 1 Juni itu 45 itu — sila perikemanusiaan, kedaulatan rakyat dan keadilan sosial, itu banyak berakar dalam pemikiran yang sosialis.

J: Untuk sebagian, iya, dan sebagian lagi sebetulnya berasal dari pemikiran politik liberal, bukan?

T: Iya.

J: Panca Sila sebagai suatu pernyataan ideologi itu bagus sekali. Tapi selalu tergantung pada siapa yang menafsirkan. Soalnya bukan Panca Sila itu, tetapi bagaimana menciptakan suatu sistim politik yang bisa “dipaksa” untuk berbuat baik, sebanyak mungkin, atau paling sedikit jangan merusakin. Soalnya dengan Panca Sila adalah, misalnya pada waktu Demokrasi Terpimpin dulu, sesudah dipegang satu kelompok pimpinan secara monopolistis, lalu tidak banyak berarti lagi. Dulu, menurut kalangan Islam, Panca Sila itu anti Islam. Karena PNI, PKI, Murba, Katolik, Protestan, dll selalu berpegang pada Panca Sila untuk menghalangi tuntutan partai-partai Islam. Seolah-olah ide-ide Islam itu tidak masuk dalam Panca Sila. Sebagai simbol Panca Sila itu bagus, tapi masih perlu suatu ideologi, atau berbagai ideologi, yang dapat mengilhami program semua partai. Tidak cukup kalau hanya mengatakan partainya akan memperjuangkan suatu masyarakat yang berdasarkan perikemanusiaan atau sila-sila yang lain dalam Panca Sila. Perlu lembaga-lembaga untuk menjaga supaya orang jangan disiksa, lembaga dan/atau partai yang betul-betul memperjuangkan keadilan sosial, dst.

T: Para pemimpin di jaman Kebangkitan Nasional dan juga dalam Revolusi Kemerdekaan itu menganut sosialisme karena melihat kapitalisme mengakibatkan kemiskinan.
J: Untuk sebagian, betul.

T: Pada tahun 90-an ini, kapitalisme juga yang menyebarkan kemiskinan di Indonesia. Bahkan mungkin lebih dahsyat lagi. Tapi mengapa para pemimpin di Indonesia sekarang sama sekali tidak bicara tentang sosialisme.
J: Pertanyaan yang mendalam, bagus, dan sukar. Tapi ada unsur simplistis juga di dalamnya. Kemiskinan itu ada banyak sebab, antara lain kapitalisme juga. Tetapi apakah keadaan lebih baik sebelum ada kapitalisme gaya Orba? Atau apakah kapitalisme Orba itu kapitalisme yang masuk akal atau hanya semacam permainan kapitalisme saja. Atau apakah soalnya sistim politik, distribusi kekuasaan dan kekuatan politik yang kurang memperhatikan soal kemiskinan? Apa sebabnya pimpinan di Indonesia tak mau omong tentang sosialisme? Antara lain karena hampir selama Orba para pimpinan pada umumnya menikmati hasil ekonomi yang dinamakan kapitalis atau pasaran bebas itu yang untuk sebagian masuk dalam ideologi pembangunan rejim Orba. Kedua, di kalangan yang tidak jadi kaya raya, seolah-olah suasana ideologi sosialisme itu sudah berubah, jadi sepi. Ada orang dari generasi tua yang masih tertarik pada sosialisme tetapi malu membicarakannya karena dirasakan sudah lewat waktunya. Bukan hanya di Indonesia sebetulnya. Di seluruh dunia sekarang, sejak permulaan tahun 90an. Di Eropa gerakan sosialis merosot, dan pemimpin-pemimpin gerakan sosialis agak banting stir sekarang. Di Jerman, Belanda, Inggris, terlihat bahwa partai buruh atau partai sosialis sudah tidak jelas lagi politik sosialisnya. Di Amerika gerakan sosialis sejak dulu ada walaupun lemah, tetapi sekarang jarang terdengar suaranya. Hanya di majalah The Nation, dan satu-dua majalah lain, masih dibicarakan sedikit. Seolah-olah gerakan sosialis merasa kalah oleh kekuatan sistim dan ideologi kapitalisme.

Sama saja di Indonesia. Ide sosialisme masih hidup tentunya, belum hilang sama sekali, tetapi sedang kena banjir dalam bentuk globalisasi, ideologi pembangunan yang menekan pada kecepatan, lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Dan juga harus diakui bahwa generasi muda di Indonesia yang masuk dunia profesional dan bisnis, apalagi yang dapat pendidikan di luar negeri, sekarang pada umumnya sudah terima ideologi pasaran bebas. Soalnya apakah bisa dihidupkan kembali dan dikembangkan semacam ideologi sosialis yang cocok dengan keadaan di Indonesia? Menurut saya memang perlu, dan bukan hanya di Indonesia. Tapi ini bukan pekerjaan yang gampang.

T: Kalau melihat mukadimah UUD-45, Panca Sila, dll, bukankah sudah ada dasar yang cukup kuat untuk mulai lagi?

J: Bukan hanya mukadimah, konstitusi, Panca Sila, dll, tapi juga dalam agama, sejarah, dan sumber-sumber lainnya. Hanya saja tidak cukup itu semua tanpa partai, program, ide-ide baru, perdebatan tentang ide itu, dsb, yang bisa menghidupkan suatu gerakan. Di Indonesia sekarang tidak ada partai yang menyatakan semacam komitmen pada sosialisme atau memperlihatkan program yang senada. Paling sedikit seharusnya ada perdebatan langsung dan terbuka dengan World Bank dan IMF dan pedekatannya. Memang sudah mulai ada sedikit perdebatan, tapi belum berkembang. Semestinya antara para ekonom ada perdebatan tentang isu-isu program ekonomi yang mencakup soal ideologi itu. Tetapi banyak ekonom sekarang dapat pendidikan di UI, Gama, dll, lalu ke Amerika, di mana ide-ide ekonomi neo-klasik sangat dominan. Tapi dalam perdebatan macam itu, terpaksa diakui bahwa pendekatan sosialis juga perlu dipikirkan kembali.

T: Dalam diskusi Pak Dan dengan masyarakat Indonesia di Universitas Columbia, New York, seorang teman bertanya, “Mengapa PKI bisa berkembang pesat dalam masyarakat Indonesia yang mayoritasnya Islam?” Setelah Pemilu Daerah-57 memang PKI sudah menjadi partai terbesar di Indonesia. Pertanyaan itu menganggap memang ada pertentangan antara pandangan politik yang kiri dengan agama. Bagaimana Pak Dan memahami anggapan ini?

J: Bisa juga ditanyakan, mengapa di Perancis atau Italia yang lebih dari 95% Katolik, partai komunisnya dulu kuat sekali. Begitu juga di Rusia yang hampir semuanya Ortodoks. Karena Marx dulu menganggap agama adalah alat yang dipakai untuk mengkelabui kepentingan rakyat, dan partai komunis di mana-mana berpendirian atheis, pimpinan agama membalas dengan anti-komunisme, yang menjadi pegangan kuat pada jaman Perang Dingin. Akan tetapi sebetulnya tidak ada kontradiksi yang luar biasa. Di dalam Islam, seperti dalam agama lain, ada prinsip-prinsip seperti kemanusiaan, keadilan, egaliterisme. Prinsip-prinsip itu juga penting dalam ideologi komunisme. Tetapi selain itu, orang tidak selalu bertindak dulu atas pertimbangan norma agama. Mereka sering jadi sadar dulu atas rasa keadilan atau kepentingan keluarga dan golongan, lantas ikut ide-ide yang menjanjikan perbaikan. Sekarang ini banyak orang di Indonesia, dan lain negara juga, mengharapkan bahwa demokrasi akan menyelesaikan persoalan yang dihadapi sekarang. Tetapi boleh ditanyakan apakah norma demokrasi cocok dengan semua norma agama. Bisa juga orang cari kontradiksi atau persamaan di situ. Ini tidak banyak berbeda dengan soal agama dan komunisme. Dalam sejarah Mingangkabau banyak orang yang beragama Islam di situ, bahkan juga para kiai, yang menjadi pelopor partai komunis. Sebagian atas dasar kepentingan ekonomi, juga karena mau menuju ke perubahan besar-besaran, revolusi, atau malah karena menganggap pandangan baru itu cocok dengan tujuan agamanya. Kadang-kadang kita semua terlalu cepat membuat generalisasi tentang ideologi, politik, agama, dsbnya. Seolah-olah semua orang yang memeluk agama yang sama itu selalu akan bersatu tentang soal-soal lainnya. Tentu saja kebanyakan orang komunis di Indonesia adalah orang Islam, karena kebanyakan orang Indonesia beragama Islam. Saya sendiri kenal dulu dengan beberapa orang komunis yang taat sekali dengan agamanya — ada yang beragama Islam, ada yang Katolik — dan tidak setuju bahwa ada kontradiksi yang prinsipiil. Sama saja dengan orang Katolik di Italia, yang masuk partai komunis di sana dan masih ke gereja juga.

SUMBER DAYA ALAM

T: Beberapa teman mengadakan penelitian tentang sumber daya alam. Baik sumber daya yang bisa diperbaharui seperti hutan, air, lautan, tanah, dsb, maupun sumber daya yang sekali pakai habis seperti minyak, gas dan barang tambang. Mereka mengamati bagaimana sumber daya sudah dihambur-hamburkan, dirampok dan dirusak selama 30 tahun. Minyak hampir ludes. Abad depan Indonesia harus beli minyak, bukan eskpor lagi. Hutan rusak berat, terlihat dari kebakaran hutan setiap musim panas, yang semakin tak bisa dikendalikan. Sepanjang sejarah kolonial maupun sejarah Indonesia, belum pernah hutan atau minyak itu dikuras secepat dan sehebat selama Jaman Suharto ini. Puluhan sungai di Jawa sudah sangat dicemari. Polusi di Laut Jawa itu dampak jangka panjangnya akan mengerikan. Laut Jawa sebagai gudang ikan Indonesia akan tinggal dongeng. Banjir setiap musim hujan akan semakin hebat. Tanah subur semakin habis akibat dikikis erosi yang tak terkendali. Kehancuran sumber daya alam itu akan menjadi batasan yang mutlak harus diperhatikan kalau bangsa Indonesia ingin menata kembali sistim politik-ekonomi-hukum, dsb. Bagaimana memasukkan faktor ini dalam pemikiran politik masa depan?

J: Soal yang serius sekali. Kehutanan, perminyakan, pertambangan, perikanan, dll, di Indonesia itu diperkosa terus selama 30 tahun terakhir ini. Ini juga menuntut suatu sistim politik yang harus bisa dikontrol, harus bisa bertanggung-jawab. Untuk menjaga sumber daya alam itu bukan hanya dibutuhkan suatu sistim politik yang cukup kuat, tetapi juga suatu ideologi yang cukup kuat. Dengan menciptakan institusi-institusi baru yang diberikan tugas untuk memikirkan dan melaksanakan itu. Misalnya saja diciptakan suatu badan otonom untuk mengurus politik kehutanan, dan diberikan kekuasaan menurut hukum untuk menentukan politik kehutanan di setiap pulau. Di Indonesia dan banyak negara lain juga ada dorongan untuk menjual kayu, migas, dll itu secepat mungkin dan sebanyak mungkin pada siapa saja yang mau. Sekarang sudah jelas bahwa birokrasi itu sendiri, dengan kekuasaan yang mereka punya, yang menjual hak-hak itu. Birokrasi yang mengijinkan Jepang untuk menguras ikan di laut-laut Indonesia, perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan Eropa mengeruk minyak, gas, dsb. Mungkin sebaiknya kekuasaan itu jangan diberikan pada suatu kementerian tetapi diserahkan pada suatu badan istimewa yang bertanggungjawab pada DPR. Memang ini cuma khayalan saja. Tapi mungkin lembaga-lembaga baru, yang diberikan tugas yang sangat khusus itu, ada baiknya untuk dipikirkan. Tapi sekali lagi ini tergantung pada kemungkinan untuk menciptakan suatu sistim politik yang cukup kuat dan cukup bertanggung jawab. Soal keahlian itu sebetulnya sudah banyak. Ada ahli-ahli lingkungan, kehutanan, perikanan, yang kurang berpengaruh, kurang didengar, dalam kementerian-kementerian yang kurang perduli atas lingkungan. Di universitas saya ada sarjana-sarjana dari Indonesia yang dapat PhD dalam bidang perikanan dan kehutanan, orang-orang yang pandai, ada keahlian yang luar biasa, dan ingin menjaga sumber daya alam Indonesia. Mereka paham masalahnya. Tetapi setelah mereka selesai sekolah, pulang, lalu ya ilmunya tidak bisa mereka pakai. Mereka terbentur dengan sistim birokrasi yang tidak begitu perduli atas keahliannya dan kepahamannya.

T: Yang biasanya mempertahankan sumber-sumber daya alam dari serbuan perusahaan-perusahaan dan birokrasi adalah orang-orang lokal yang tidak kenal dengan permainan politik nasional. Seandainya lembaga otonom itu dibentuk, itu pun belum menjamin kalau tidak ada penghargaan terhadap pengetahuan lokal, atau kalau pengetahuan Barat itu sudah begitu dominan.

J: Karena itu harus dicari mereka yang betul-betul paham persoalannya, termasuk orang-orang lokal. Perlu betul imajinasi untuk menciptakan lembaga-lembaga baru. Jangan meniru lembaga yang sudah dipakai di lain-lain tempat, baik di Indonesia maupun di negara lain. Tapi harus menciptakan lembaga-lembaga baru yang sambil berjalan harus bisa dirobah terus. Memang sangat tergantung juga pada kemampuan untuk mencari orang yang bisa duduk di situ. Di Skephi, Walhi, dan lsm-lsm lainnya ada orang yang cukup paham tentang hutan, misalnya. Banyak orang-orang lokal yang juga paham. Tidak gampang memang dan selalu akan ada usaha dari berbagai kalangan untuk ambil oper. Belum tentu bisa berhasil. Karena kalau sekonyong-konyong datang satu tawaran dari luar negeri, jutaan dolar, untuk beli banyak kayu, lantas bagaimana? Tapi juga harus dielakkan tendensi untuk meromantisir keahlian lokal dan orang-orang lokal, yang bisa rakus juga, bisa merusakin lingkungan juga.

T: Banyak ahli ekonomi dan juga para politikus yang masih melihat sumber daya alam ini masih berlimpah, masih bisa terus diobral.

J: Dan pendirian itu seharusnya dibantah. Ini merupakan dasar dari suatu perdebatan yang sangat serius. Masih banyak orang yang mengira bahwa pembangunan ekonomi itu harus cepat sekali. Tapi mungkin yang lebih cepat itu justru lebih berbahaya. Ini terbukti dari pengalaman. Yang lebih aman itu yang pelan-pelan sedikit, antara lain supaya kesenjangan antara perkembangan ekonomi dan kemampuan sistim politik jangan terlalu besar. Pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial menuntuk penyempurnaan struktur politik juga. Maksud saya dengan pembangunan ekonomi itu termasuk usaha untuk menjamin supaya 100-200 tahun mendatang sumber daya alam itu masih ada. Salah satu kewajiban negara adalah untuk menjamin supaya generasi mendatang juga bisa menikmati. Jarang ada negara, di mana pun di dunia, yang berhasil dalam soal ini. Tapi tujuan macam ini tergantung pada tekanan terus menerus dari organisasi masyarakat yang mendesak pada negara untuk mengakui hak-hak generasi mendatang atas sumber daya alam itu. Ini memang sulit dan belum tentu berhasil. Pada akhirnya yang akan menentukan adalah kekuatan-kekuatan politik-ekonomi di dalam dan di luar negeri.

ELITE LAMA

T: Salah satu ide politik-ekonomi yang populer di kalangan elite sekarang kira-kira begini. Okelah, kita setuju reformasi. Pemilu yang bersih itu sekarang penting sekali supaya ada pemerintah yang sah, yang bisa menjamin stabilitas di dalam negeri dan akan mendapat kridibilitas di dunia internasional. Dengan dua prasarat itu maka investasi modal akan mengalir lagi dan akan terjadi economic recovery. Untuk menjalankan ide ini
lembaga-lembaga yang dipakai adalah sejenisnya MPR, birokrasi, militer, kelompok think-thank yang berisi doktor-doktor dan konsultan ahli, yang bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank, konglomerat nasional, regional maupun dunia. Slogan-slogannya sudah ada, misalnya: ekonomi pasar, economic recovery, good governance, transparancy, democracy, human rights, dsb. Mekanisme kerjanya melalui Tap MPR dan GBHN supaya sah dan konstitusional. Kemudian sekelompok super teknokrat akan kotak-katik ekonomi, seperti: restrukturisasi perbankan, peraturan tata-niaga, deregulasi untuk melancarkan keluar masuknya modal, dsb. Rakyat, ada. Dan tugasnya jelas, yaitu memilih boss-boss politik yang baru. Boss-boss politik baru dan orang-orang pinter itu yang akan jadi calo untuk berunding dengan para investor. Apakah ide, lembaga, slogan dan mekanisme seperti ini masih bakal jalan?

J: Justru pandangan itulah yang dijual di dunia sekarang ini. Tapi sebetulnya sangat simplistis dan tidak masuk akal. Keperluan di Indonesia sekarang ini adalah suatu sistim politik — dengan pimpinan politik, elite politik, lembaga-lembaga politik — yang mendahulukan kepentingan Indonesia. Kalau ini berarti Indonesia tidak akan ikut dengan arus ekonomi sekarang, okelah. Mungkin malahan lebih baik. Kalau berarti proses pembangunan itu akan lebih pelan, oke, boleh. Tapi sekarang yang ditekan dalam semua semboyan itu, anjuran itu, adalah kepentingan suatu elite politik dan elite ekonomi yang kecil. Itu tidak memenuhi keperluan ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dll, dari rakyat banyak di Indonesia. Kalau sekarang itu yang menjadi aspirasi dari semua elite, ya mereka itu sudah ‘hopeless,’ sudah nggak bisa diharapkan lagi. Pemikiran itu berdasarkan keinginan untuk mempengaruhi pendapat umum internasional. Seperti public relation firms di Washington, New York, London, Amsterdam. Tapi mau tidak mau kecendrungannya ke arah itu, karena pimpinan politik sekarang ini setuju dan ingin ke situ. Tapi ironis, karena di World Bank, di Eropa, Jepang, dll, sudah ada orang yang mulai sadar bahwa ide-ide lama itu salah dan malah berbahaya. Ya, belum cukup banyak, tapi paling sedikit dari pengalaman selama ini dapat ditarik pelajaran, supaya mulai cari jalan lain dari pada yang sudah pernah dicoba dan gagal.

T: Walaupun itu salah tetapi sekarang kelompok oposisi terlalu memfokuskan tanggung-jawab pada Suharto. Seolah-olah Suharto bisa melakukan semua kesalahan. Sehingga peranan World Bank, IMF, konglomerat internasional, Pentagon, ideologi pembangunan yang diajarkan di sekolah-sekolah dan dipropagandakan oleh ekonom-ekonom ini, itu jadi tidak kelihatan.

J: Saya setuju. Sebagian karena orang mau balas dendam tetapi sebagian lagi karena gampang saja kalau bisa melemparkan tanggung-jawab ke satu orang itu. Gampang sekali dan terasa puas. Lantas, seolah-olah kalau dia hilang itu semua dengan sendirinya bisa jadi baik. Ini omong kosong. Kalau omong tentang Suharto saja sekarang agak membuang waktu. Sebetulnya menuntut tanggung jawabnya itu penting, secara simbolistis dan sebagai ancaman terhadap yang nanti jadi pemimpin. Dan ada gunanya mengadili keluarga Suharto untuk membuka lebar seluruh sejarah Orba itu, sejak pembunuhan massal tahun 1965 sampai dengan kerakusan komersial pada akhir rejim. Tapi sekarang ini bukan itu yang seharusnya menjadi prioritas utama. Yang paling perlu sekarang kan menciptakan sistim pemerintahan baru, sistim politik yang baru, mulai membentuk elite politik baru, mencari resolusi pada konflik agama, mengakhiri peranan politik Abri, dst. Semua itu tugas yang bukan main penting dan luar biasa sulit. Kalau Pak Harto, ya sudahlah. Kirimkan saja ke Solo untuk pensiun dan suruh dia jangan mengacaukan. Soal Pak Harto jangan sampai menunda yang seharusnya jadi prioritas itu. Kalau soal Pak Harto didahulukan, malah ironis, karena itu berarti dia masih dominan.

T: Sekarang ini yang kami amati diantara elite lama memang tidak banyak debat tentang soal apa pun. Yang muncul adalah pernyataan tentang posisi masing-masing partai, yang tidak bisa ditawar. Mengapa sekarang ini perdebatan itu jadi begitu langka?

J: Mungkin antara lain karena kejadian selama setahun ini begitu cepat, dan halangan pada perubahan mendalam begitu besar, kompleks, ruwet. Tidak ada waktu untuk memahami keadaan secara mendalam, untuk mengerti kemungkinan yang ada, untuk menyesuaikan diri pada realitas baru yang belum jelas. Sekonyong-konyong orang harus menghadapi pemilu. Orang hanya bisa mengatakan, “pokoknya saya begini.” Dan nggak ada orang yang mau berdebat karena belum siap. Itu satu. Kedua, karena selama 30-40 tahun ini, seolah-olah tidak ada pengalamanan dalam perdebatan, dalam arti bahwa perdebatan tidak berarti banyak. Selama 30-40 tahun terakhir ini sebetulnya yang menentukan bukan ide. Bukan ide, tetapi paksaan, kekuatan. Lantas apa yang mau diperdebatkan? Akibatnya orang-orang yang sudah setuju satu-sama lain memang omong, berkumpul di rumah teman, makan-makan bersama, tukar-tukaran gosip, dsb. Tetapi mereka semuanya sudah setuju satu sama lain. Yang terjadi bukan perdebatan. Apalagi perdebatan di muka umum. Di koran ada semacam perdebatan antara intelektual — yang canggih dan kadang-kadang agak membosankan. Di universitas juga tidak ada banyak perdebatan. Dulu, permulaan tahun 70-an, sebelum Malari, masih ada perdebatan di kalangan grup diskusi di universitas. Tetapi kemudian hilang. Lalu, dari pada membuang waktu untuk berdebat di muka umum, orang-orang lebih tertarik mencari duit saja. Memang betul perdebatan itu sangat dibutuhkan sekarang.

T: Apakah Pak Dan sudah mulai dengar ide segar tentang peranan ABRI? Terakhir ide “cabut dwi-fungsi” atau “ABRI keluar dari politik” itu diperjuangkan oleh mahasiswa di jalan-jalan.

J: Ini bukan hal baru. Tuntutan supaya ABRI keluar dari politik tentu saja sangat penting, malah semacam sine qua non buat reformasi yang mendalam. Karena kalau Dwi Fungsi jalan terus, ya tidak ada gunanya ngomong tentang reformasi yang benar. Dan dalam hal ini justru mahasiswa yang memperjuangkan sesuatu tanpa pamrih untuk dirinya sendiri. Dalam soal Abri keluar dari politik ini mahasiswa bicara atas nama Indonesia. Ini bukan soal baru tetapi seharusnya pembicaraan sudah masuk ke tahapan lain. Kalau sekarang Abri diminta keluar dari politik, ya tentunya banyak perwira belum setuju. Lalu bagaimana mencapai tujuan itu? Saya baru selesai membaca makalah yang ditulis Agum Gumelar. Di situ terang bahwa Agum itu mau reformasi, mau memperbaiki modus operandi tentara, dll. Tapi menurut dia Dwi Fungsi harus jalan terus. Semestinya diskusi pada tahapan sekarang mulai lebih canggih sedikit. Ada baiknya kalau dipikirkan bagaimana mendesak tentara untuk keluar? Apa kompensasi buat mereka? Ide-ide tentang itu bagaimana? Dan ini yang belum terlihat. Yang masih paling realistis dan mendalam tentang soal ini adalah Marsilam. Disamping analisis yang tajam, dia mengakui, ya ini terserah pada tentara. Kalau mereka tidak mau keluar, tidak ada yang bisa memaksa. Jadi diskusinya harus banting stir sedikit. Mulai membicarakan bukan hanya kapannya, tetapi bagaimana caranya. Saya sendiri belum bisa membayangkan pemecahan tentang soal ini. Atau diskusi itu bisa dipertajam dalam konteks reformasi yang lain. Misalnya bagaimana memperkuat polisi? Bagaimana memperkuat status dari elite sipil? Salah satu kemacetaan diskusi soal ini adalah karena pimpinan tentara percaya bahwa elite sipil itu memang kebanyakan orang-orang goblok, tidak jujur, korup, kurang kompeten. Sejak tahun 50-an para perwira jadi yakin bahwa pimpinan yang paling mampu, tegas, kompeten di seluruh Indonesia adalah militer. Bagaimana mulai mengganti pendirian seperti itu? Selain itu para perwira itu ada banyak kepentingan juga. Kepentingan ekonomi, status sosial, dll. Bagaimana mengurusi realitas ini? Ruwet sekali persoalannya. Apalagi karena mereka punya senjata. Akibatnya, ya ‘argumentasi’ mereka jadi sangat meyakinkan.

T: Ha…ha…ha! Bagaimana kalau melihat solusi di Meksiko? Tentara diberi status sosial yang tinggi, gaji besar, dsb. Dan kalau militer mau masuk politik harus meninggalkan status militer. Tapi karena status militer itu tinggi, nggak banyak yang mau masuk politik.

J: Ya, itu salah satu strategi. Tapi jangan lupa di Meksiko tentara masih tetap juga dipakai dalam politik. Terlihat di Chiapas umpamanya, dan bukan hanya di situ. Pemerintah Meksiko tidak mau berunding, kompromi, dengan para petani di Chiapas. Malahan tentara diberi kebebasan untuk masuk ke situ dan membunuh siapa saya. Ketegangan di Chiapas merupakan soal politik, tetapi kalau tentara dikirim ke situ kemungkinan besar solusi yang diajukan adalah ancaman, paksaan, dan pembunuhan. Persis itu yang terjadi di Chiapas. Solusi pada soal Dwifungsi hanya satu sebetulnya. Yaitu Dwifungsi harus diakhiri. Tapi ini bukan solusi yang gampang, dan strategi menuju ke situ harus dipikirkan secara matang baik di dalam maupun di luar Abri. Jangan mengharapkan bahwa korps perwira akan mengorbankan kepentingannya, ambisinya dan juga pandangannya begitu saja. Status sosial perwira sangat kuat sekarang, kesempatan ekonomi bagus sejak 40 tahun lebih, pengaruh politik luas dan menentukan. Solusi Meksiko sebagian boleh saja, tetapi ini hanya bisa kalau pimpinan Abri setuju, dan masih ada kesulitan kalau solusi itu diterima. Soalnya, harus ada reformasi betul dalam sistim politik juga, supaya pemerintahan sipil diterima baik oleh masyarakat maupun oleh pimpinan Abri. Di Korea maupun di Muangthai persoalan militer kelihatannya mulai diselesaikan. Sebagian karena pimpinan politik tentara sudah mulai diperbarui. Mereka dapat gaji yang baik, dapat perlengkapan perang yang baik, dsb. Kelihatannya di kedua negara itu tentara masih tetap di luar politik. Mereka belum mau intervensi lagi, paling sedikit pada waktu sekarang. Apakah itu bisa terjadi di Indonesia? Belum tentu. Karena berbeda dengan Korea dan Muangthai, di Indonesia tentara itu punya suatu ideologi, Dwi Fungsi itu. Dan selama puluhan tahun di Akabri dan Seskoad, antara lain, diajarkan bahwa tentara berhak berperan dalam politik. Ini agak mempersulit keadaan di Indonesia.

T: Setelah Suharto tumbang keboborokan di daerah terungkap. Kebiadaban tentara di Aceh, di Irian, TimTim, Kalimantan, dll, juga semakin terbongkar. Tapi dari tokoh-tokoh oposisi tidak terdengar suara keras mengutuk kejahatan di daerah ini. Sepertinya politik kolonial merampok kekayaan daerah untuk kepentingan orang-orang di pusat itu sudah meresap betul dalam otak seluruh elite Indonesia. Tidak lagi dianggap kejahatan. Bahkan banyak tokoh oposisi, antara lain Mega, yakin betul bahwa saudara-saudaranya di daerah itu sudah “ditolong.”

J: Sebetulnya ada beberapa pimpinan sekarang yang sudah omong sedikit tentang ini. Seperti Gus Dur dan Amien. Tapi mereka belum membicarakan suatu politik untuk menghadapi itu semua. Mungkin ada kebingungan. Mungkin ada kecendrungan untuk menyalahkan Abri atas semua itu. Ada provokator, dsb, dan memang provokasi tentu saja ada. Saya sendiri tidak mengerti sepenuhnya. Mungkin ada semacam pengaruh dari ide kolonialisme, terutama terhadap beberapa daerah. Mungkin juga ada kecendrungan di Jakarta, atau di Jawa pada umumnya, untuk menganggap daerah seberang itu primitif, belum canggih, atau bagaimana. Ini lagi, ya, belum ada lembaga-lembaga politik untuk menampung konflik-konflik yang terjadi. Misalnya yang sekarang terjadi di Kalimantan Barat itu. Apa polisi dan Abri tidak mau atau tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak ada organisasi politik di situ yang bisa berbuat apa-apa. Yang dikatakan di Jakarta, ya ini horrible. Okelah, memang horrible. lantas? Jakarta mau berbuat apa? Yang kamu katakan mungkin betul, seolah-olah imajinasi orang tidak mencakup keadaan yang ada di daerah. Nggak tahu, ya. Keadaan ini memang ngeri. Terlalu banyak pemimpin politik hanya memikirkan pemilu mendatang, dan hanya memikirkan 50% pemilih di Jawa, lalu tidak banyak memikirkan apa artinya Indonesia sebagai suatu masyarakat yang besar dan sangat beragam, yang banyak perbedaan, banyak potensi konflik, dsb. Kesadaran ini tidak banyak masuk dalam imajinasi mereka.

T: Kalau kami baca ide beberapa tokoh, salah satu kesan yang kuat adalah mereka menganggap sejarah sebagai warisan, bukan sebagai pelajaran. Kalau dulu pendahulunya di partai A-B-C, memperjuangkan “ini-itu,” maka “ini-itu” harus diwarisi oleh titisannya. Karena melihat sejarah sebagai warisan itu maka berpikirnya jadi kurang bebas, kurang gesit. Dan mungkin karena itu juga jadi nggak jeli melihat perubahan besar yang sudah terjadi dalam masyarakat.

J: Pada umumnya orang hanya hidup dalam keadaan sekarang ini. Seolah-olah sejarah itu hanya untuk dibaca dan mungkin dihafalkan, tidak untuk dipelajari. Ini juga suatu kesalahan dari intelektual, bukan hanya di Indonesia saja, di sini juga begitu. Tentu saja ada intelektual yang coba belajar dari sejarah. Bukan hanya Pramoedya saja. Dan di Indonesia ada ahli sejarah dan intelektual yang sudah lama memikirkan dan menulis tentang pelajaran dari sejarah Indonesia, tapi belum tentu ada banyak orang yang membaca dan memikirkan apa yang mereka tulis. Kehidupan intelektual di Indonesia sekarang agak sempit. Mengapa sejarah tidak menjadi pelajaran, tetapi dianggap sebagai warisan saja? Suasana Orba, tetapi juga sejak Demokrasi Terpimpin, sebetulnya agak terpaku pada jaman sekarang, yaitu urusan politik hari ini atau kesempatan catut uang sekarang, seolah-olah tidak ada kemarin dan besok belum tentu ada. Selama 40 tahun baik pimpinan negara maupun orang bisnis dan profesional semuanya makin sempit ambisinya, pikirannya, fantasinya. Kehidupan intelektual tidak mati, tapi juga tidak begitu diperhatikan di luar kalangan itu. Dianggap sepi. Barang yang hidup, terutama sejak tahun 70an, adalah uang, rumah, mobil, status, koneksi. Semestinya intelektual, koran, sarjana di universitas lebih berpengaruh. Tapi pendidikan diabaikan oleh pimpinan Orba. Mana ada orang universitas yang punya waktu dan kesempatan untuk menulis sejarah secara panjang dan mendalam? Sebagai sarjana saya merasa sedih dan malu memikirkan keadaan para pengajar dan sarjana di Indonesia. Gaji mereka begitu kecil. Mereka nggak punya waktu untuk riset, untuk menulis. Kadang-kadang saya heran sekali karena mereka toh tetap memaksakan diri untuk bisa menulis. Tapi pimpinan politik tidak banyak dipengaruhi oleh mereka. Siapa yang betul-betul memperhatikan intelektual di Indonesia? Ini menimbulkan pertanyaan lain lagi. Kalau ada sistim politik baru, apa yang harus dilakukan untuk pendidikan di Indonesia, yang harus dirombak dari sekolah dasar sampai ke universitas. Ini salah satu dosa pemerintah sejak tahun 59. Pendidikan itu memang diperluas tetapi lantas mutunya diabaikan.

T: Satu hal lagi yang mungkin menghambat orang untuk berpikir bebas, berpikir kritis, kreatif dengan ide-ide baru, adalah soal nyali. Orang sudah begitu lama hidup dalam politik pengawasan Orde Baru, lalu nyalinya jadi kecil. Dalam bertindak maupun berpikir sudah kebiasaan ikut-ikutan. Mental berani “mbabat alas dewe,” berani merintis jalan, buka jalan baru — dengan risiko benjut, bocor, bunuh, bui, fitnah, gebug, strum — itu jarang kliatan. Apa ciutnya nyali ini juga yang bikin ide-ide segar jadi jarang muncul?

J: Ya, soal nyali itu penting sekali. Tapi dari sudut lain sedikit, yang menarik dan agak mengherankan, walaupun pemerintah begitu kuat dan begitu senang gebugin dan malahan membunuh orang, toh protes tidak berhenti. Tahun 71 ada protes terhadap Taman Mini. Tahun 74 ada Malari. Ada protes mahasiswa tahun 78. Dstnya. Hampir setiap dua-tiga tahun ada protes, malahan pemberontakan kecil, dan orang-orang rela masuk bui. Pokoknya nyali itu tidak hilang sama sekali. Hanya penyebarannya yang agak aneh. Di kalangan profesional, bisnis, pegawai, dll, orang biasa tutup mulut. Mereka bisa jengkel, tapi jarang mau protes di muka umum. Konsentrasi nyali, keberanian, ada di luar kalangan itu. Coba pikirkan waktu Suharto masih kuat sekali. Ketika Tempo dan jurnal lain dibredel, begitu banyak orang yang turun ke jalan. Ada juga anak-anak PRD, AJI, dll. Di Indonesia masih ada semacam enerji. Soal kehilangan nyali itu bukan di kalangan mahasiswa, tetapi di kalangan yang sudah berada. Banyak orang tanya, mengapa politik partai-partai baru itu begitu konservatif? Mungkin di situ ada soal nyali. Tapi mungkin juga ada soal lain. Yaitu semacam elite politik baru yang belum berpengalaman, yang belum tahu harus menuju ke mana, yang sangat merasakan ketidak-pastian di mana-mana. Persoalannya bukan hanya nyali.

ELITE BARU

T: Ketika gerakan mahasiswa mulai surut maka arah dan program reformasi, misalnya pemilu versi 1999 ini yang RUU-nya banyak diprotes orang, dikendalikan lagi oleh elite lama. Yaitu mereka yang duduk dalam birokrasi pemerintahan Habibie-Wiranto dengan kerjasama sebagian kelompok oposisi. Mereka yang sekarang banyak omong tentang reformasi itu masih orang-orang yang sama juga, yang tahun lalu masih rame-rame mendukung Suharto. Apakah munculnya 100 parpol itu nanti akan melahirkan elite politik yang baru?

J: Sebagian, iya. Salah satu hal yang penting dalam pemilu bulan Juni nanti adalah persis itu. Pemilu bisa menjadi semacam ‘breaking point’ dalam sejarah, semacam ‘terobosan’ yang akan membuka kesempatan pada orang-orang baru untuk mulai masuk dalam politik. Tapi ini tidak akan terjadi sekaligus. Akan terjadi semacam peralihan, campuran antara elite lama dan elite baru itu. Sulitnya, elite baru itu — yang belum jadi sebagai elite — belum punya pengalaman, belum bisa bersatu, belum punya persetujuan sesama mereka. Dan banyak orang yang punya potensi untuk masuk dalam lapisan elite baru itu justru tidak mau masuk. Dalam partai-partai yang ada sekarang, yang baru — artinya semacam inovasi dalam sejarah kepartaian di Indonesia — adalah PAN dan Partai Keadilan. Mungkin ada lain lagi juga, tapi kedua partai itu agak menonjol. Kebanyakan partai lain, mereka yang punya kemungkinan dalam pemilu nanti, sedikit banyak punya sejarah sosial dan politik yang lama. Dari satu sudut, proses mencari pengalaman bagi calon elite baru sudah mulai antara lain dengan munculnya partai-partai baru itu. Ada beberapa pertanyaan penting tentang partai-partai. Antara lain, apakah unsur-unsur elite baru bisa kerja sama sebagai lapisan pimpinan politik yang bertanggung-jawab untuk reformasi yang mendalam? Di Ciganjur, Mega, Gus Dur, Amien, dan Sri Sultan bertemu dan omong. Secara simbolis itu penting sekali karena menunjukkan bahwa mereka sadar akan keperluan kerja sama, ngomong, berunding, mulai memikirkan suatu sistim politik baru dengan unsur-unsur elite baru. Tapi sekarang mereka mulai menjauhkan diri satu sama lain, terutama Gus Dur sama Amien. Soalnya lagi, apakah pimpinan partai baru, unsur-unsur elite politik baru, bisa mengatasi ketegangan antara mereka — antagonisme, perbedaan pendapat, ambisinya pribadi dan politik — untuk kerja sama supaya diperbaiki kemungkinan menciptakan suatu sistim partai dan sistim politik yang sehat. Ini pekerjaan yang kompleks sekali dan minta kerelaan pimpinan politik untuk sedikit mengorbankan kepentingan diri sendiri. Pertanyaan kedua, apakah partai-partai baru bisa berhasil menarik orang-orang profesional, kalangan akademisi, pengusaha, dll — yaitu unsur sosial yang baru juga — untuk masuk dalam partai? Mereka itu penting sekali. Mereka merupakan unsur sosial baru yang mungkin bisa memainkan peranan penting dalam perombakan sistim pemerintahan lama dan penciptaan sistim baru. Para profesional merupakan lapisan yang bisa menentukan, atau paling sedikit bisa berpengaruh sekali. Sampai sekarang mereka itu — antara lain advokat, konsultan hukum, doktor, insinyur, akuntan, dll — anggap politik itu kotor atau membuang waktu, atau berbahaya. Dan dari pada masuk partai mereka mau mengadakan gerakan moral di mana-mana. Indonesia sekarang penuh dengan gerakan moral. Gerakan moral itu penting dari satu sudut, tapi tidak begitu menolong dalam pembentukan partai-partai baru dan elite baru yang lebih penting lagi. Elite politik yang baru tidak akan muncul kalau unsur-unsur profesional, apalagi profesional muda, itu tidak mau ikut dalam politik. Pada awal abad ini, pada jaman Kebangkitan Nasional, kaum profesional — wartawan, dokter, sarjana hukum, insinyur, ekonom, dan juga calon profesional, yaitu mahasiswa — masuk politik dan menjadi elite yang baru. Soal elite baru ini bukan main pentingnya dan semestinya dipikirkan secara mendalam.

T: Apa pentingnya elite politik baru itu?

J: Untuk mencerminkan kepentingan baru, ide-ide baru, pandangan baru, malah jaman baru dan orientasi baru, hubungan antara masyarakat dan negara yang lain dari dulu. Kelihatan bahwa masyarakat Indonesia menginginkan sistim politik baru, dan tujuan ini hanya dapat tercapai dengan elite politik baru yang berpandangan lain dari yang sebelumnya. Yang menjadi elite Orba, sebagian karena berlandasan kekuatan militer dan tidak perlu takut pada rakyat, makin lama makin biasa memperhatikan kepentingan dirinya sendiri saja. Malahan ada yang menganggap kepentingan mereka itu sama dengan kepentingan masyarakat. Ini suatu elite yang terbukti rakus, rela main kekerasan, biasa memeras. Elite lama ini, termasuk unsur sipil dan militer, sudah rusak dan masyarakat Indonesia tidak dapat mengharapkan banyak dari mereka. Hanya saja, dengan sendirinya elite lama itu tidak mau pensiun begitu saja. Jarang ada elite di mana saja yang mau mengakui bahwa jaman mereka sudah lewat. Lantas akibatnya di era paska-Suharto ini tidak ada reformasi betul karena elite lama yang masih berkuasa sebagian tidak mungkin punya konsepsi yang baru dan juga tidak mau menyerahkan tugas pimpinan pada elite baru. Penggantian elite selalu sulit dan makan waktu.

T: Dalam gerakan menggempur Suharto selama beberapa tahun terakhir sudah ada ribuan orang mahasiswa di seluruh Indonesia yang ikut berbagai aksi. Selama beberapa tahun mereka aktif sekali membaca, berdiskusi, berorganisasi, dan muncul dengan aksi-aksi yang seringkali dihadang dan digebugin oleh Abri. Beberapa orang diculik, disiksa, dihukum dan belasan orang sudah ditembak mati atau ‘hilang.’ Kelompok anak muda ini berhasil jadi pendobrak. Umur mereka 20-an tahun, satu generasi dibawah tokoh-tokoh Ciganjur. Mereka seumuran dengan anaknya Mega atau Gus Dur. Apakah mereka akan menjadi bagian dari elite politik baru nanti?

J: Kalau bukan mereka, siapa lagi? Gerakan mahasiswa sekarang, seperti dulu juga, cukup murni. Mereka tidak punya pamrih untuk dirinya sendiri. Mudah-mudahan banyak dari mereka akan masuk bidang politik. Tanpa mereka tidak akan ada pembaharuan elite politik yang terus menerus. Generasi mahasiswa sekarang akan diganti dengan generasi mahasiswa yang baru juga. Kalau kebanyakan mahasiswa yang terdidik baik, yang punya ide, punya pandangan, lalu tidak mau masuk politik dan hanya jadi profesional saja, atau birokrat saja, ini akan menciptakan kembali suatu keadaan politik yang kurang dinamis dan gampang disalah-gunakan. Tapi kalau ada sistim kepartaian yang cukup baik dan partai-partai baru ini bisa membuktikan bahwa mereka cukup serius, cukup jujur, cukup memperhatikan kepentingan nasional, saya kira mahasiswa memang akan masuk. Sekarang ini pengalaman politik mahasiswa agak terbatas. Mereka belajar politik di jalanan, yang merupakan pengalaman yang agak terbatas. Tapi mereka berhasil jadi pendobrak. Seharusnya partai-partai memperhatikan kalangan mahasiswa itu, karena mereka yang nanti akan mewarisi kewajiban memimpin. Kalau partai-partai, terutama orang-orang tuanya, mulai meremehkan mahasiswa, ada harga mahal yang harus dibayar bukan hanya oleh semua partai melainkan juga oleh Indonesia di kemudian hari.

T: Tuntutan mereka yang terakhir — adili Suharto dan gerombolannya, cabut dwi-fungsi, pemilu yang jujur, ganti Habibie dengan pemerintahan transisi — sebagian terpenuhi sebagian lagi tidak. Tetapi jelas pandangan politik mereka berbeda dengan aspirasi elite seniornya. Bisa dibilang elite oposisi itu justru ikut dalam arus yang dibuat oleh anak-anak muda ini. Misalnya dalam Deklarasi Ciganjur bulan Nopember 98, Gus Dur, Mega, Amien, Sultan — yang hampir tidak pernah omong tentang Dwi-Fungsi — mendadak ngomongin soal itu. Bagaimana Pak Dan memahami peranan mereka sampai saat ini? Bagaimana memahami hubungan antara pengalaman nyata mereka dengan kesadaran politik mereka?

J: Sekarang banyak orang mulai menegor mahasiswa dengan mengatakan bahwa mahasiswa itu nggak tahu apa-apa, terlalu ‘simple minded,’ kurang canggih. Aneh, karena yang betul justru sebaliknya. Mahasiswa kelihatannya mengerti betul prinsip-prinsip yang sangat penting, yang perlu terus diperjuangkan. Dan persis itulah yang mereka dorong, mereka desak terus. Misalnya mereka mengerti bahwa hambatan utama reformasi adalah Dwi Fungsi. Dan secara jujur dan blak-blakan mereka mengatakan Dwi Fungsi itu persoalan pokok. Mereka juga mengatakan bahwa Suharto harus diadili, bahkan seluruh rejim itu harus bertanggung jawab. Dari sudut logika, mereka betul. Bahwa itu tidak bisa atau belum bisa, okelah, itu lain soal. Tapi mereka tahu apa yang penting. Dan merekalah, bukan yang tua-tua itu, yang duluan mengucapkan yang terpenting itu. Untuk itu mereka sudah ambil risiko yang besar, mereka sudah banyak berkorban. Keadaan seperti ini memang biasa dalam sejarah gerakan mahasiswa. Jarang mahasiswa itu menang, tapi pengaruh mereka terhadap elite politik, terhadap agenda politik, bisa mendalam. Dari satu sudut, yang menentukan agenda reformasi adalah mahasiswa. Soalnya, mahasiswa tidak masuk dalam politik praktis. Memang bukan itu fungsinya. Di Indonesia dan juga di negara-negara lain, ada kecendrungan pimpinan yang lebih tua, yang lebih pengalaman sedikit, untuk main kompromi melalui negosiasi. Mereka juga mencerminkan kepentingan partainya atau kelompoknya atau kepentingan diri sendiri. Banyak mahasiswa yang akan cukup kecewa. Tapi itu biasa. Sumbangan mahasiswa sekarang tidak bisa diremehkan. Yang mengakhiri rejim Suharto adalah mahasiswa. Yang menciptakan agenda politik baru, yang terus menuntut pembaharuan, reformasi, tanggung jawab, juga mahasiswa. Dan siapa yang menentukan unsur-unsur apa yang penting dalam reformasi? Mahasiswa lagi! Peranan mereka sekarang tidak kalah penting dibandingkan peranan mahasiswa pada tahun 1927-28, waktu dicetuskan Sumpah Pemuda, atau pada revolusi kemerdekaan. Dan kalau mereka meneruskan perjuangannya dalam partai, dalam ormas, lsm, atau organisasi lainnya, mereka akan terus memberi sumbangan yang luar biasa. Tentu saja mahasiswa yang turun ke jalan masih muda. Mereka belum tahu banyak tentang sejarah, belum canggih dalam pikiran politik. Akan tetapi mereka cukup sadar tentang isu yang pokok. Dan pada akhirnya mereka lah yang berani berteriak tentang isu-isu yang memang harus diteriakkan dengan keras. Yang meremehkan mahasiswa semestinya merenungkan kembali apa sumbangan diri sendiri dalam proses perubahan ini.

T: Sebagian dari aktifis mahasiswa akan menjadi aktifis parpol. Tapi sebagian besar akan ikut pemilu sebagai tim pemantau. Dalam Pemilu-99 nanti akan ada ratusan ribu mahasiswa yang akan digerakkan oleh Tim Pemantau Pemilu, al oleh KIPP, UNFREL (University Network for Free and Fair Election), TPPR (Tim Pemantau Pemilu Rektor), dlsb. Apakah pengalaman politik dalam pemilu, sebagai aktifis partai atau sebagai tim pemantau, itu penting?

J: Penting sekali.

T: Pendidikan politik seperti apa yang akan didapat oleh para mahasiswa itu?

J: Banyak dari mereka sudah dapat pendidikan politik di jalan-jalan. Tetapi mungkin yang lebih penting lagi ialah bahwa mahasiswa sekarang merasa terpaksa untuk mulai memikirkan isu-isu yang sulit dan ruwet. Dan mereka tidak akan lupa bahwa partisipasi mereka dalam politik bisa menyumbang sesuatu yang sangat berguna untuk masyarakat. Banyak di antara mahasiswa yang turut secara aktif mengajukan protes dan tuntutan akan terus merasa bertanggung jawab dan terdorong untuk masuk politik. Dan ada juga yang akan selalu ingat bahwa sewaktu di jalan mereka tidak minta apa-apa buat diri sendiri. Dari satu sudut pendidikan politik di jalan agak sempit. Tapi dari sudut lain, ini adalah pendidikan politik yang sangat mendasar. Sama dengan pengalaman nanti kalau ikut menjaga pemilu, yang bisa memperkuat pandangan bahwa pemilu itu perlu dan bahwa mereka sebagai warga negara berhak untuk turut memilih dan berkewajiban untuk menjaga integritas pemilihan. Pemilu itu juga hasil perjuangan mereka. Mungkin setelah itu banyak dari mereka akan memutuskan untuk terus aktif dalam partai, lsm, ormas, dll. Indonesia perlu sekali satu-dua generasi aktivis yang secara serius memikirkan politik. Mereka yang akan turut menjaga supaya negara jangan main gila lagi. Dan sebaiknya ratusan ribu mahasiswa ikut dalam proses pemilihan yad ini. Kalau hanya beberapa ratus orang saja yang ikut, maka pemerintah malah akan merasa kuat sekali. Tetapi kalau banyak yang ikut secara aktif, maka pemerintah dan Abri terpaksa mempertimbangkan maknanya. Ini juga satu unsur solusi dalam soal Dwi Fungsi. Kalau Abri mulai takut pada rakyat, takut pada mahasiswa, lama kelamaan pimpinan Abri akan mundur teratur.

T: Sebagian aktifis mahasiswa yang ingin aktif dalam pemilu merasa bimbang. Kalau ikut aktif sebagai tim penjaga, berarti mereka akan ikut mensahkan sistim politik yang diciptakan oleh sisa-sisa rejim Orba. Kalau aktif dalam partai maka mereka tidak bisa lagi bersikap mandiri dan tanpa pamrih pribadi. Padahal dua sifat itulah yang menjadi kekuatan gerakan mahasiswa. Bagaimana Pak Dan memahami kebimbangan seperti ini?

J: Kebimbangan itu dapat dimengerti. Setiap generasi mahasiswa akan mengalami perasaan seperti itu. Tapi setiap mahasiswa tidak bisa terus menjadi mahasiswa untuk selama-lamanya. Mereka selalu akan diganti oleh angkatan berikutnya. Dan yang berikut itu akan diganti lagi. Kehilangan netralitas, kemandirian, itu memang bisa bikin sedikit kecil hati. Karena perasaannya seolah-olah melepaskan kepemudaan juga. Tapi kalau orang yang sudah dewasa mau ikut politik, memang politiknya adalah politik organisasi. Kalau mereka mau terus mandiri, mereka sebaiknya memikirkan kembali keadaan sebagian besar dari profesional dan kalangan pedagang kelas menengah di jaman Orba. Mereka mandiri betul. Cuma setiap 5 tahun sekali mereka harus pilih Golkar. Dalam setiap masyarakat ini merupakan suatu kesulitan. Kalau ingin ikut menentukan apa yang terjadi dalam suatu negara, protes murni perlu, tapi organisasi juga perlu, memang ada dua fungsi yang berlainan. Mau tak mau politik itu akan menimbulkan permainan kotor, tetapi ini jangan dipakai sebagai alasan untuk menolak partisipasi politik. Imajinasi romantika perlu, tetapi pengertian realistis juga sangat penting. Netralitas kadang-kadang sangat penting, tetapi keberpihakkan tidak dapat dielakkan. Yang perlu adalah keberpihakkan yang jujur.

T: Kalau pemilu sukses, dan itu masih tanda tanya besar, lalu justru elite lama yang berhasil mendapat legitimasi baru, kemudian tidak terjadi perubahan yang berarti, apa pilihan buat mahasiswa?

J: Terlalu simple itu. Kalau pemilu berhasil dengan baik, antara lain itu berarti landasan legitimasi pimpinan sudah berubah secara mendasar. Kalau yang masuk adalah unsur elite lama, mereka terpaksa memperhatikan suara yang ada di dalam masyarakat. Tetapi selain itu, tentu saja yang kurang setuju bisa, dan mesti, mendesak terus. Malah, walaupun seandainya pemilu nanti sukses luar biasa — artinya sukses ini agak kabur — sebaiknya mahasiswa mendesak terus. Karena gampang saja para pimpinan partai yang menang nanti akan jadi sedikit malas, akan terlalu banyak kompromi, dsb. Karena itu selalu perlu idealisme. Bahkan perlu semacam utopisme pembaharuan. Ideal-ideal tidak akan tercapai semua, kecuali di sorga, dan di sorga pun belum tentu sempurna. Tetapi pada setiap waktu ideal itu perlu dituntut untuk mengingatkan orang atas kekurangan dan kelemahan, dan bahwa masih ada tujuan yang perlu dikejar. Salah satu tugas mahasiswa adalah untuk terus menghidupkan kembali idealisme dan memaksakan pimpinan politik untuk memperhatikannya. Di situ juga kelihatan bahayanya mahasiswa. Karena itu menteri P&K Daud Yusuf dulu, setelah pergolakan mahasiswa tahun 1978, lalu melarang adanya Dewan Mahasiswa yang menjadi tempat mahasiswa mendapat sedikit pengalaman politik. Mahasiswa Indonesia lalu dipaksa jadi ‘anak-anak’ terus.

T: Kalau di Amerika sekarang ini, mengapa mahasiswanya melempem? Bagaimana peranan politik mereka kalau dibandingkan dengan mahasiswa di Indonesia?

J: Ada juga yang suka ngumpul, yaitu Demokrat Muda atau Republik Muda, lalu mereka omong-omong tentang apa yang muncul di koran, makan-makan, dsb. Kalau sekali-sekali turun ke jalan mereka hanya mempersoalkan beberapa isu saja. Dan biasanya isu internasional, seperti Perang Vietnam di tahun 1970-an atau Perang Teluk tahun 1991. Tapi sebagai suatu gerakan agak lemah, dan harus diakui bahwa kebanyakan mahasiswa di sini tidak pernah tertarik pada aktifisme politik. Kalau di Indonesia tradisi gerakan mahasiswanya lain. Lebih mirip dengan Perancis atau Jerman. Dan menurut saya mereka berguna sekali. Di Indonesia, Perancis atau Jerman itu terlihat mereka yang dulunya aktif sebagai mahasiswa biasanya lalu masuk dalam parpol. Misalnya yang menciptakan Partai Hijau di Jerman itu bekas-bekas aktifis mahasiswa. Peranan politik mahasiswa itu, pada setiap waktu, sangat penting. Gerakan mahasiswa itu semacam medan latihan buat munculnya tenaga baru untuk partai, ormas, lsm, birokrasi, profesional, dll

(Habis, wawancara 18 Februari dan 26 Maret, 1999).

Satu pemikiran pada “Dan Lev tentang Persiapan Pemilu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s