Dan Lev tentang Parpol dan Ormas

Date: Mon, 14 Dec 1998 07:53:59 -0500 (EST)
To: apakabar@radix.net
From: ba16@cornell.edu (Ben Abel)
Subject: Dan Lev ttg parpol & ormas (1/2)

BAGIAN-1

PARPOL DAN ORMAS

PERBEDAAN, PERSAMAAN DAN HUBUNGAN
T: Setelah jatuhnya Suharto banyak muncul diskusi soal parpol dan ormas.
Kemudian banyak orang ingin mendirikan partai politik. Apakah memang perlu
orang Tionghoa mendirikan parpol sendiri? Apakah kaum buruh, petani
ataukah kaum perempuan harus punya parpol sendiri?. Nampak masih belum
jelas sekali pemahaman parpol dan ormas. Apa beda utama antara parpol dan
ormas dan bagaimana memahami persamaan, perbedaan dan juga hubungan antara keduanya.

J: Tendensi untuk mendirikan macem-macem partai sekarang ini dapat
dimengerti persis karena kebingungan orang-orang. Mereka sudah begitu lama
tidak mempunyai pengalaman berpartai dan berorganisasi yang betul.
Perbedaan antara parpol dan ormas itu begini. Ormas itu kepentingannya
lebih sempit, dalam arti hanya mempunyai satu dua kepentingan saja. Lingkup
perjuangan ormas dan ideologinya itu lebih sempit, ide-idenya lebih
terfokus pada beberapa kepentingan. Sedang lingkup perjuangan partai
politik itu lebih luas dan tentu saja parpol menginginkan perwakilan dalam
pemerintah supaya bisa mengontrol pemerintah, atau turut serta dalam usaha
membentuk suatu elite politik. Perbedaan ini harus dipahami secara agak
tajam.

Meskipun lingkup ormas itu lebih sempit tapi mempunyai kemungkinan sasaran
dan saluran lebih banyak. Ormas itu akan terus menekan pada pemerintah,
pada partai, pada semua golongan apa saja yang bisa melayani kepentingan
yang diperjuangkan oleh ormas itu. Lingkup perjuangan partai itu lebih luas
karena partai harus mencari dukungan seluas-luasnya untuk mendapatkan
posisi dalam pemerintahan.

Parpol dan ormas mempunyai kedudukan yang sama pentingnya tetapi
masing-masing mempunyai peranan yang berbeda. Keduanya harus dibedakan
supaya orang-orang yang turut dalam ormas dan mungkin juga turut dalam
partai bisa menempatkan diri di dalam sistim politik ini.

T: Apa ada contoh-contohnya dalam sejarah modern Indonesia, yang
menunjukkan ormas yang punya kepentingan lebih sempit dan partai yang lebih
luas?

J: Pada tahun 50an walaupun kebanyakan ormas saat itu menjadi underbouwnya partai, tapi ada ormas-ormas yang lain dari pada itu. Umpamanya ada organisasi perempuan. Pada waktu itu sebetulnya mereka tidak mempunyai hubungan dengan partai-partai. Walaupun demikian organisasi mereka sebetulnya paling efektif. Lantas ada organisasi agama yang lepas dari
partai. Ada organisasi etnis Tionghoa seperti Baperki. Baperki pada awalnya
merupakan ormas, kemudian merubah diri menjadi partai karena ingin turut
dalam pemilu 55. Tapi sebetulnya Baperki lebih efektif pada waktu masih
menjadi ormas dibanding sesudah berubah menjadi parpol.

BURUH

T: Dalam wawancara sebelumnya Pak Dan pernah menceriterakan pada awal 60an PKI pernah bentrok dengan BTI, ormas tani yang mendukung PKI. Dari beberapa kasus pada waktu itu, tidak selalu terlihat kepentingan ormas sejalan
dengan kepentingan partai. Bahkan kepentingan kaum tani yang diwakili oleh
BTI, justru dikesampingkan. Apakah sebaiknya buruh atau tani itu
berorganisasi sendiri, berdiri sebagai ormas yang mandiri, tidak perlu
harus berafiliasi dengan salah satu parpol?

J: Keadaan politik itu bisa berubah setiap waktu. Menurut saya ormas-ormas,
seperti misalnya Serikat Buruh, Perempuan dan lain-lain itu, lebih baik dan
memang seharusnya mandiri. Kalau tidak dengan mudah pimpinan partai
menentukan posisi dari ormas-ormas itu. Contoh yang menarik adalah apa yang
terjadi di Inggris. Partai Buruh Inggris cukup lama mencerminkan
kepentingan buruh, tapi baru-baru ini terjadi perubahan. Partai Buruh
seolah-olah mau sedikit menjauhkan diri dari Serikat Buruh. Akibatnya
posisi buruh di Inggris sekarang lebih lemah dibanding sebelumnya.
Sebenarnya Serikat Buruh Inggris menentang politiknya Tony Blair. Tapi Tony
Blair justru mau memperluaskan pendukungnya dengan membuat Partai Buruh
menjadi lebih liberal. Karena itu dia malah mengesampingan organisasi buruh
itu.

Lantas menurut saya kalau Serikat Buruh itu mengikatkan diri pada satu
partai setiap waktu ada kemungkinan partai itu akan mengesampingan buruh,
karena akan mencari dukungan dari yang lain lagi. Karena Serikat Buruh
sudah terikat, partai mencari dukungan dari ormas lain yang belum terikat
kepadanya. Lantas Serikat Buruh tidak perlu dilayani lagi kepentingannya.
Dalam keadaan seperti itu lebih baik organisasi-organisasi buruh terus
memperkuat diri, supaya bisa terus bernegosiasi dengan sistim pada umumnya,
dengan pemimpin politik, serta dengan setiap partai yang ada. Kalau Serikat
Buruh cukup besar dan kuat, dengan sendirinya setiap partai akan mencoba
minta dukungan dari Serikat Buruh itu. Dukungan itu tentunya harus dengan
kompensasi yang melayani kepentingan buruh. Dengan demikian Serikat Buruh
yang mandiri dan lepas dari partai, akan lebih kuat.

Karena buruh itu biasanya berhaluan kiri, dengan sendirinya memberi
kemungkinan besar Serikat Buruh akan lebih dekat dengan partai-partai yang
tertarik pada kepentingan buruh dari pada partai-partai yang tertarik pada
perusahaan besar. Tapi kalau Serikat Buruh memang independen, Serikat Buruh
mempunyai ruang gerak yang lebih luas untuk bekerja.

T: Kalau mengamati gerakan buruh di Amerika ini, kami lihat semua Serikat
Buruh di AS — misalnya UAW (United Auto Worker atau Serikat Buruh Mobil),
serikat buruh tani perkebunan, serikat buruh perusahan penerbangan, dsb –
tidak ada yang berafiliasi atau menjadi underbouw salah satu parpol. Dalam
pemilu memang para pemimpin serikat buruh sering mendukung program atau
tokoh dari Partai Demokrat. Tetapi serikat buruh sendiri tetap mandiri
tidak terikat oleh parpol yang programnya atau tokohnya mereka dukung. Dan
demo-demo buruh tetap ada tidak perduli parpol manapun yang sedang
berkuasa, apakah Republik atau Demokrat, demo buruh jalan terus.

J: Memang betul serikat buruh disini cukup independen dari partai-partai.
Tapi jangan lupa bahwa sistim politik disini agak berlainan dan keadaan
lokalnya juga berlainan. Memang betul serikat buruh disini memang
independen, walaupun sejak dulu serikat buruh agak dekat dengan partai
Demokrat. Tapi akibatnya lama-kelamaan serikat buruh semakin tergantung
kepada partai Demokrat. Tapi Partai Demokrat pada akhirnya juga menjauhkan
diri dari serikat buruh. Persoalannya bukan hanya apakah serikat buruh itu
terikat pada partai atau tidak, tapi juga tergantung pada politik dan
strategi serikat buruh itu sendiri. Sebaiknya mereka membuka macam-macam
isu, tidak hanya terfokus pada hubungan serikat buruh dengan partai politik
yang dia dukung.

Namun dalam suatu sistim dua partai seperti di AS ini memang hanya ada dua
pilihan, Partai Republik atau Partai Demokrat. Karena serikat buruh selalu
merasa bahwa mereka tidak bisa berbuat banyak untuk mempengaruhi partai
Republik, maka semakin lama serikat buruh semakin dekat dengan Partai
Demokrat. Akhirnya partai Demokrat sendiri menyatakan iya, okelah. Tapi
begitu serikat buruh itu sudah terikat maka Partai Demokrat tidak perlu
lagi melayani kepentingan mereka.

Kalau di Indonesia sudah ada pengalaman macam-macam. Sejak dari dulu memang semua partai mempunyai underboewer ormas buruh. Oleh karena itu partai tidak merasa perlu untuk melayani kepentingan buruh. Lantas menurut saya ada baiknya serikat buruh sekarang ini mengorganisasikan diri sendiri dan
berusaha sedapat mungkin untuk berdiri sebagai organisasi yang betul-betul
independen, mandiri!

MINORITAS ETNIS

T: Tadi Pak Dan mulai menceriterakan tentang Baperki, semula Baperki
dibentuk sebagai ormas yang didirikan oleh berbagai tokoh Tionghoa dengan
latar belakang dan keyakinan politik yang berbeda. Misalnya Pak Yap itu
tokoh yang sangat independen. Pak Oey Tjoe Tat dari PNI yang kemudian jadi
Partindo dan Pak Siauw Giok Tjan yang dekat dengan PKI. Tapi setelah
menjadi parpol pada pemilu 55, Baperki lalu dianggap berafiliasi dengan
PKI. Dan pada tahun 1965 Baperki dihancurkan karena anggapan itu. Apa yang
bisa dipelajari dari pengalaman sejarah ini? Bagaimana sebaiknya warga
keturunan Tionghoa memperjuangkan kepentingan khusus mereka?

J: Ini pertanyaan menarik. Ada beberapa sebab mengapa Baperki tidak menjadi
terlalu besar. Satu, bahwa orang Tionghoa waktu itu umumnya menjauhkan diri
dari organisasi politik apa saja. Orang seperti pak Yap waktu itu
menganggap bahwa Baperki diadakan untuk mencerminkan kepentingan minoritas Tionghoa oleh karena itu seharusnya Tionghoa jangan mengikatkan diri pada partai apa saja. Siauw Giok Tjan tidak setuju. Memang Siauw agak dekat dengan PKI. Tapi jangan lupa masalah ini agak kompleks karena Pak Siauw itu tidak pernah menjadi anggota PKI. Dia pernah kerja menjadi redaksi Harian Rakyat. Pak Siauw melihat bahwa PKI itu memang partai yang paling bersimpati pada soal-soal yang dihadapi oleh orang Tionghoa.

Tapi akibatnya di mata masyarakat Baperki itu bukan hanya sebagai
organisasinya masyarakat Tionghoa, tapi malah menjadi partai politiknya
orang Tionghoa. Dan presepsi bahwa Baperki itu terikat pada PKI itu memang
ada. Akibatnya memang Baperki hancur, dan hancur sama sekali pada tahun
1965. Tapi kehancuran itu sebagian karena oposisi beberapa kalangan
Tionghoa sendiri yang memang sejak dulu sangat menentang PKI dan menganggap Baperki bukan organisai mereka. Jadi dalam hal itu masyarakat Tionghoa sendiri sudah pecah. Dan akibatnya buat masyarakat minoritas Tionghoa memang disaster waktu itu.

Pengalaman ini menunjukan bahwa untuk mengadakan suatu partai yang
didasarkan atas etnis itu cukup berbahaya untuk minoritas. Kecuali
minoritas itu cukup besar sehingga bisa membela diri seperti di Malaysia.
Di situ organisasi yang didasarkan atas suku dan etnis semua bergabung
membentuk satu partai, yaitu Barisan Nasional.

Sekali lagi, konteks lokal itu sangat penting dan harus dimengerti. Di
negara manapun saja bila satu minoritas kecil membentuk partai politik
sendiri itu adalah suatu kesalahan. Menurut saya itu kesalahan yang luar
biasa! Persis karena akibatnya akan lebih banyak mengisolasikan minoritas
itu sendiri. Dulu tahun 50an banyak pemimpin dari masyarakat Tionghoa ikut
dalam partai-partai lain. Mereka ikut dalam PSI, dalam PNI, malah ada
dalam NU, juga ada dalam Masyumi, dalam Parkindo, Katolik dan lain-lain.
Jadi kalau Baperki itu dihancurkan masih ada yang lain. Walaupun pandangan
mereka kadang-kadang terlau sempit menurut saya, tetap masih ada yang bisa
keluar sebagai pimpinan. Dalam Orde Baru masyarakat Tionghoa jadi lebih
terisolasi lagi. Tidak hanya akibat Baperki itu tadi tapi juga akibat dari
kemauan Orde Baru sendiri. Masyarakat Tionghoa diisolasi dan dipaksa untuk
tergantung pada elite politik Orde Baru, dipaksa tergantung pada Suharto.

PEREMPUAN
T: Dalam disertasi Saskia tentang Gerwani, hal yang mirip dengan BTI dan
Baperki juga terjadi. Gerwani itu ormas wanita yang memperjuangkan
kepentingan khusus kaum wanita, seperti cuti hamil, cuti beranak, persamaan
gaji, persamaan warisan, perlindungan keluarga dari akibat perceraian,
wanita jadi kepala desa, dsb. Tapi afiliasinya dengan PKI mengakibatkan
Gerwani juga dihancurkan pada tahun 1965. Apakah kaum perempuan perlu punya partai sendiri untuk memperjuangkan kepentingan khusus mereka?

J: Menurut saya, tidak. Malah akan jauh lebih efektif kalau beberapa ormas
perempuan bergabung dan memperjuangkan macam-macam tujuan dan program bersama-sama. Ini lagi ya, kalau kaum perempuan mendirikan partai sendiri pada akhirnya yang akan menentukan perjuangan partai bukan norma dari perjuangan perempuan tapi malah norma politik. Lantas tujuan dan program partai kaum perempuan bisa berubah setiap waktu dan perubahan itu belum tentu mencerminkan program yang diinginkan oleh semua kaum perempuan yang ada. Karena ini suatu kelompok yang berbeda-beda tujuannya, berbeda-beda ide politiknya.

Kalau tahun 50an ada beberapa organisasi perempuan yang tujuannya agak
berlainan. Dan itu malah cukup efektif menurut saya. Sekarang ini kalau
membentuk partai politik perempuan dengan sendirinya programnya akan agak
sempit dan kemungkinan besar tidak akan bisa menang, tidak akan banyak
mendapat sokongan, dan tidak akan bisa menentukan di dalam suatu
pemerintahan. Dan dengan sendirinya partai-partai lain tidak akan merasa
perlu untuk mencari dukungan dari partai perempuan. Malah sebaliknya,
partai perempuan menjadi saingan partai-partai lain. Padahal apa yang
diperjuangkan oleh partai perempuan itu juga persoalan semua partai, bukan
persoalan mereka saja.

Karena kepentingan perempuan itu dapat didifinisikan secara agak sempit,
maka sangat penting bagi kaum perempuan untuk mencari pengaruh didalam
semua partai, dengan cara mendirikan ormas-ormas yang cukup kuat. Agar
supaya ormas-ormas perempuan benar-benar bisa mengamcam semua partai,
mengancam dalam arti ormas perempuan hanya menyokong partai yang mau
memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Partai yang tidak memperjuangkan kepentingan perempuan tinggalkan saja! Dengan begitu posisi tawar kepentingan kaum perempuan ini bisa tinggi, justru kalau tidak ada partai
perempuan.

DASAR AGAMA

T: Sekarang tentang NU, ini belum ada di daftar pertanyaan yang kami kirim,
tapi pertanyaan juga sejenis. Sebagian pimpinan NU sudah membentuk parpol
sendiri yang punya dasar lebih luas daripada NU itu sendiri. Menurut Pak
Dan bagaimana tentang NU ini, apakah lebih baik menjadi parpol, atau tetap
sebagai ormas?

J: Saya malah sangat setuju dengan Gus Dur, dalam hal ini. Kalau kelompok
agama mau membentuk suatu partai, kemungkinan besar seperti saya katakan
tadi yang akan menentukan bukan norma agama tapi norma politik. Untuk
memperjuangkan kepentingan agama itu akan lebih efektif kalau umat agama
itu berjuang dari luar partai dari pada dari dalam partai.

Kedua, suatu program dari partai agama dengan sendirinya selalu akan lebih
sempit dari pada yang diinginkan atau yang jadi tujuan agama itu sendiri.
Keyakinan saya dalam hal ini, agama itu sangat penting untuk suatu Republik
yang sehat. Agama itu penting karena agama menjadi salah satu sumber
terpenting dari pemikiran moral dan pemikiran etika dalam politik. Kalau
turut langsung dalam politik, agama tidak bisa berpengaruh dalam hal ini
karena agama turut main menurut aturan politik.

Ini sudah ada pengalaman bukan hanya di Indonesia, tapi di banyak negara
lain juga. Umpamanya saja di Eropa atau Amerika Selatan, dalam Partai
Kriten Demokrat itu ide-ide agama tentang etika hampir hilang. Karena
partai-partai itu malah turut korupsi, malahan kadang-kadang turut membunuh
orang. Ini artinya norma Kristen di dalam Partai Kristen Demokrat itu tidak
berati banyak lagi.

Kalau di Israel ada partai-partai agama Yahudi yang sangat sempit dan yang
ditolak banyak orang Israel karena permainan politiknya seolah-olah malah
mencemarkan agama. Kalau di Indonesia, dulu mau tak mau pimpinan Masyumi,
NU, Parkindo, Katolik itu semuanya main menurut aturan politik, bukan
menurut aturan agama mereka.

Persis karena itu Pak Yap tidak mau turut dalam Parkindo. Dia tidak menolak
partai tapi dia menarik diri sendiri dari permainan yang dianggap permainan
kotor. Lantas dia bisa lebih independen dan lebih beretika, bisa lebih
memikirkan etika dan moralitas politik justru dari luar partai. Saya kira
persis macam ini yang dipikirkan Gus Dur. Dia menolak partai politik yang
didirikan atas dasar NU. Sejak dulu NU dipakai untuk menjaga agar supaya
agama tidak dicampuri oleh pemerintah.

Itu dapat dimengerti, menurut saya. Peranan itu juga dapat di penuhi oleh
suatu ormas. Dan NU suatu ormas agama yang paling kuat tentunya. Oleh
karena itu NU harus selalu dipikirkan dan harus selalu diperhitungkan oleh
setiap pemimpin politik di pemerintah. Tapi kalau masuk dalam politik
secara langsung ini tentunya akan mempunyai pengaruh atas NU sendiri.
Karena norma agama, ide-ide agama, tujuan agama, malah akan dikesampingkan.

DASAR SUKU

T: Kekuatiran memang sering muncul kalau ada parpol khusus yang basisnya
adalah ikatan primordial. Misalnya, parpol khusus Tionghoa, Arab, Dayak,
atau khusus Islam, Katolik, Hindu, khusus masyarakat Irian, Padang, Madura,
dsb. Kekuatirannya adalah masyarakat justru akan terpecah belah menurut
garis-garis primordial.

J: Lihat saja keberadaan partai Protestan, partai Katolik, dengan
sendirinya memang memperdalam perbedaan antara kelompok umat beragama.
Padahal kalau menurut saya salah satu fungsi dari partai adalah untuk
mendorong intergrasi, bukan disintegrasi. Lantas partai-partai yang
terlalu sempit tujuannya, yang berakar pada suku atau agama umpamanya,
dengan sendirinya akan mempertajam konflik agama, atau konflik suku di
dalam masyarakat.

Tetapi selain persoalan itu, suku yang lebih kecil tentunya akan diperlemah
kalau perwakilan hanya berdasarkan atas suku. Suku kecil tidak akan
diperhatikan sama sekali. Kalau ada partai Simalungun, partai Papua, partai
Lombok atau partai Bali, ini tidak masuk akal dari sudut politik. Pendirian
partai semacam ini juga akan berakibat mengisolasikan diri sendiri, kecuali
kalau mereka bisa mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Tanpa
dukungan luas itu mereka sendiri tidak akan bisa berbuat apa-apa.

Pendirian partai-partai macam-macam ini dapat dimengerti karena rasa
ketidak-pastian terutama dalam soal ekonomi. Setiap kelompok atau suku lalu
mau mencari penyelesaian dengan mendirikan partai. Seolah-olah partai ini
akan memperkuat perjuangan dari suku itu atau bisa memperjuangkan
kepentingan daerah atau propinsi tertentu. Tapi sebetulnya itu tidak masuk
akal. Menurut saya kalau memang akan banyak partai macam itu, sesudah
satu-dua pemilu nanti mereka akan hilang dengan sendirinya. Karena
keberadaannya sama sekali tidak menguntungkan suku atau daerah itu
sendiri. Akibat negatif lainnya bukan hanya disintegrasi itu saja. Tetapi
apabila suku-suku yang ada lalu hanya memikirkan kepentingan diri sendiri
kemudian tidak mau bekerjasama sebagai warga negara. Kemungkinan besar
mereka malah jadi menghancurkan.

HUBUNGAN PARPOL DAN ORMAS

T: Bagaimana mengembangkan hubungan antara parpol dan ormas kalau
masing-masing mempunyai kepentingan sendiri dan masing-masing berdiri
secara mandiri.

J: Menurut pendapat saya, sehat atau tidaknya hubungan antara ormas dan
partai itu selalu tergantung bagaimana negosiasi antara ormas dengan semua
partai yang ada. Cara kerja ormas selalu akan berbeda satu sama lainya.
Tapi banyak dari ormas itu yang strateginya memang akan mendesak dan
menekan para pimpinan politik. Untuk itu mereka tidak hanya harus
membedakan diri dari partai-partai, tetapi juga dari pemerintah. Ormas
harus berakar dalam masyarakat, bukan berakar pada sistim politik.

Dalam hal ini penting sekali untuk dimengerti bahwa hubungan antara partai
dengan ormas, dan antara pemerintah dengan ormas akan berevolusi dan akan
berubah dari waktu ke waktu. Setiap ada perubahan yang fundamental di dalam
masyarakat atau ekonomi, hubungan ormas dan partai dan ormas dengan
pemerintah akan berubah juga. Tentunya akan banyak pergantian strategi dari
ormas, agar posisi tawar ormas selalu tinggi. Pergantian strategi ini
sangat tergantung pada kualitas pimpinan ormas.

Dari satu sudut, persis apa yang kita bicarakan tadi bahwa ormas itu sama
pentingnya seperti parpol. Untuk menjaga kesejajaran ini mereka harus
mencari hubungan yang paling efektif dengan parpol. Tidak asal masuk dalam
satu partai atau mengikatkan diri pada satu partai. Begitu terikat,
tentunya mereka akan lebih lemah dan tidak bisa independen lagi. Dari sudut
partai, setiap pimpinan partai harus selalu menggali dukungan dari
ormas-ormas. Dan untuk bisa memenangkan dukungan itu tentu saja mereka
harus menawarkan sesuatu kepada ormas.

Dalam suatu proses politik yang didasarkan atas kompromi, ormas ini harus
bisa menjanjikan pada partai bila partai itu melayani atau mencerminkan
kepentingan dari ormas itu. Dengan demikian anggota dari ormas itu atau
orang yang dilayani ormas itu akan ikut memilih partai itu. Ini suatu
proses parlementer yang biasa saja. Dan proses ini juga akan menjadi salah
satu bentuk kontrol atas partai dan atas pemerintah. Semakin banyak ormas
semacam itu, semakin besar kemungkinan mereka untuk turut menjamin
kejujuran dari partai atau dari pemerintahan. Jadi hubungan antara partai
dan ormas itu bisa terus saja berubah, berevolusi. Selalu tergantung kepada
keadaan lokal atau keadaan politik-ekonomi pada waktu itu.

T: Kalau ormas tidak masuk partai bagaimana partai bisa berakar pada masyarakat?

J: Selama ormas independen dengan sendirinya partai berakar dalam
masyarakat, persis karena agar mendapat dukungan partai harus terus saja
menggalinya dari masyarakat. Kalau tidak berakar, pasti tidak ada
songkongan dari masyarakat. Saya tidak setuju dengan mereka yang mengatakan bahwa partai di Indonesia tidak pernah berakar. Menurut pendapat saya, bukan hanya PKI yang berakar, Masyumi juga berakar, NU juga berakar, PNI juga berakar. Memang PNI bisa mengontrol banyak dukungan persis karena banyak anggotanya yang pamong praja. Tapi selain itu banyak orang yang merasakan dirinya orang PNI karena setuju dengan ideologinya atau setuju
dengan ide-idenya Bung Karno. Lihat walaupun programnya PNI agak obsecure
dan sedikit lemah, toh banyak orang yang merasa bahwa itu partai mereka.

Tapi ada perkecualian. Ada partai yang otoriter seperti Golkar umpamanya.
Golkar tidak berakar, karena bisa memaksa orang untuk memilih partai itu.
Tapi dalam pemiu tahun 1955 atau tahun 1957, orang-orang turut dengan
partai seperti biasa saja tanpa paksaan. Umpamanya saja di Amerika, orang
mendukung Partai Demokrat, apa orang itu mesti masuk dalam partainya? Belum tentu. Sebagian karena mereka lahir dari keluarga yang Demokrat, atau
sebagian karena sedikit liberal dan partai Republik itu tidak melayani
tujuan liberal, dll. Partai Demokrat memang berakar dalam masyarakat,
walaupun kebanyakan mereka tidak menjadi anggota partai secara formal.
Partai hanya bisa berakar persis karena mereka terpakasa menggalang
dukungan.

Memang ada partai yang lebih formal seperti umpamanya di Perancis dulu,
setiap partai terdiri atas orang-orang yang sangat merasa terikat pada
partainya. Dukungan macam ini lain jenisnya dan berasal dari macam akar
yang berbeda. Perbedaan ini tergantung pada sistim partai yang ada pada
setiap negara, tergantung pada sejarahnya, dsb.

BAGIAN-2

BAYANG-BAYANG SUHARTO

AKIBAT MASA MENGAMBANG

T: Selama tiga puluh tahun rejim Orba sudah dipaksakan politik masa
mengambang. Apa dampak politik itu?

J: Ndak tahu ya. Kita harus menunggu untuk melihat apa yang terjadi nanti
di dalam pemilu 1999. Tapi kelihatannya akibat yang paling membahayakan
adalah bahwa orang-orang sama sekali tidak ada pengalaman politik. Orang
merasa terus saja dikontrol, merasa terus saja didorong kesana-kesini. Nah
bagaimana adaptasi dari orang-orang yang tidak ada pengalaman dalam politik
nanti? Terpaksa kita harus menunggu dan melihat saja.

Selain itu, ini juga tergantung pada kualitas dan pertanggung-jawaban para
pimpinan partai yang baru. Apakah mereka bisa mendidik orang dengan cara
yang baik untuk masuk politik? Apakah mereka bisa meyakinkan orang secara
jujur tentang program mereka? Apakah orang masih takut masuk partai, masih
takut memilih partai atau tidak, itu kita ndak tahu ya. Selama 30 tahun
orang-orang biasanya hanya nurut saja dengan pamong praja. Memilih apa
saja yang disuruh oleh pamong praja atau diperintah oleh tentara atau
orang-orang yang berpengaruh didaerah itu yang terikat sama Golkar.

Tapi toh dari sudut lain, dalam beberapa pemilu yang terakhir, walaupun PDI
dan PPP itu begitu lemahnya sebagai partai, toh ada orang yang rela memilih
mereka. Didalam pemilihan 5 tahun yang lalu, umpamanya aktivitas PDI cukup
sehat. Dan kelihatan bahwa banyak orang, terutama yang pernah ikut Golkar,
lalu rela ikut dengan mereka. Apa akibat dari masa mengambang dan segalanya
itu belum terang sebetulnya. Tapi kita tahu bahwa banyak orang yang masih
takut, masih akan mencari pimpinan untuk mencari perlindungan. Tapi kita
harus lihat dulu.

POLITIK PENGAWASAN ABRI

T: Sebagian aktivis mengamati beberapa hal yang sangat menghambat
masyarakat Indonesia dalam menjalani proses kembali ke politik yang normal
itu. Antara lain adalah hantu pembunuhan massal 65 dulu, yang bikin orang
ketakutan berpolitik. Faktor lainnya adalah politik pengawasan ABRI, dan
yang lain lagi itu sikap elitenya sendiri. Kita mulai dengan hantu
pembunuhan 65 dulu. Selama Orba berkuasa orang-orang yang mulai
meperjuangkan kepentingan rakyat akan dituduh PKI. Selama peristiwa 65 itu
tidak betul-betul dijelaskan, maka Hantu-65 akan terus gentayangan. Tapi
usaha membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 65 itu, misalnya
siapa yang dibunuh, siapa yang merencanakan pembunuhan, siapa yang
melakukan pembunuhan dst, akan menghadapi tantangan berat dari kelompok
Suharto dan ABRI. Suharto tidak takut kalau korupsi atau kekayaan keluarga
dibongkar karena toh semua elite sekarang terlibat KKN. Tetapi Suharto dan
ABRI takut kalau kejahatan pada tahun 65 dibongkar. Apakah Hantu 65 ini
akan tetap berpengaruh terhadap politik Indonesia?

J: Kita tidak tahu seberapa jauh pengaruhnya. Saya kira banyak orang yang
masih ingat apa yang terjadi pada tahun 65-66 akan takut. Orang-orang masih
takut sekali kalau disebutkan sebagai orang komunis dan segalanya. Tapi
jangan lupa ya, sekarang ini sudah ada perubahan generasi. Kebanyakan orang
Indonesia sekarang tidak ingat lagi jaman 65 itu, tidak ingat jaman
pembunuhan dan teror itu.

Bukan hanya rakyat atau orang biasa yang tidak begitu ingat. Tetapi begitu
juga orang seperti Wiranto, Yudhoyono dan lain-lain. Waktu tahun 65 mereka
masih anak-anak. Jadi mereka tidak merasa bertanggung-jawab atas apa yang
terjadi waktu itu. Saya sama sekali belum yakin kalau orang seperti Wiranto
atau para panglima yang ada sekarang merasa terganggu sekali oleh ingatan
itu atau takut sekali akan terbongkar sesuatu. Karena pembunuhan itu bukan
tanggungjawab mereka.

Kalau ada yang akan terbongkar dan ada yang terlibat, umpamanya Suharto
sendiri turut terlibat dan teman-temannya turut merencanakan apa yang
terjadi waktu itu. Tapi Wiranto tidak terlibat, yang lain-lain jenderal
juga tidak terlibat. Mereka punya soal-soal sendiri yang mau dipikirkan.
Malah dari satu sudut, kalau ternyata Suharto turut merencanakan pembunuhan
massal yang terjadi tahun 65 itu, mungkin malah banyak panglima yang akan
cukup senang. Karena itu akan menghancurkan Suharto tapi tidak
menghancurkan mereka. Walaupun akan mempunyai pengaruh yang cukup mendalam atas pengertian mengenai peranan tentara. Lantas ini hantu 65, atau hantu PKI, dll itu memang berpengaruh sedikit. Tapi saya kira itu tidak akan
menentukan, terutama di kalangan elitenya, tapi juga di kalangan rakyat.
Persis karena sudah ada perubahan jaman, perubahan generasi.

T: Setelah Suharto tumbang jendral-jendral ABRI tetap berkuasa. Politik
pengawasan dan rekayasa oleh para jendral masih jalan terus. Usaha
jenderal-jenderal untuk main politik dibelakang layar dengan memakai Golkar
itu jalan terus juga! Kita lihat misalnya dalam munaslub Golkar yang baru
lalu. Aparat teritorial dan aparat inteljen untuk menjalankan politik
pengawasan oleh ABRI itu tetap utuh dari Mabesnya sampai ke desa-desa,
sampai ke intel-intel di luar negeri. Bagaimana kehidupan politik yang
sehat bisa tumbuh, kalau politik pengawasan ini jalan terus?

J: Memang tidak bisa. Ini sudah diketahui lama. Orde Baru menghilangkan
setiap organisasi yang berakar dalam masyarakat dan yang bisa mempengaruhi
politik. Lantas akibatnya pada akhir jaman Orde Baru ini hanya tentara yang
berjaya. Dengan sendirinya ABRI yang menentukan. Bahkan sebelum Harto turun hal ini sudah banyak dikatakan orang. Setelah Harto turun, mau tak mau
memang ABRI-lah yang menentukan. Bahkan hanya ABRI sendiri yang paling
menentukan. Karena persis tidak adanya organisasi lain yang bisa
bertanding dengan tentara.

Dan menurut saya, buat Indonesia — buat negaranya maupun buat
masyarakatnya — ini merupakan malapetaka politik. Pada akhirnya pimpinan
tentara sendiri harus turut mencari solusi persoalan ini. Dan saya kira
cukup banyak yang mengerti betul bahwa permainan atau peranan ABRI itu
tidak begitu sehat sekarang ini. Umpamanya saja, walau sudah banyak perwira
setuju bahwa tidak mau langsung mempengaruhi politik atau main politik,
tapi mereka masih terpaksa main juga.

Dalam munaslub Golkar yang lalu, seandainya Wiranto tidak mendesak pada
beberapa panglima daerah untuk memaksakan pimpinan lokal Golkar untuk
memilih Akbar Tanjung, apakah Akbar Tanjung akan terpilih, kan kita ndak
tahu. Dalam hal ini Wiranto main politik. Persis karena ndak ada orang lain
yang main politik, untuk memaksa adanya suatu perubahan. Saya tidak
mempersoalkan apakah Akbar Tanjung itu pro-reformasi atau tidak, bukan itu
persoalannya. Persoalannya adalah tidak adanya kekuatan lain diluar ABRI
dan diluar pemerintah yang cukup kuat untuk memaksakan keadaan dan
mengarahkan reformasi. Lantas menjalankan reformasi itu jadi sulit sekali.

KUALITAS ELITE SIPIL

T: Sebagian dari elit sipil sekarang mau coba main-main dengan elitnya
ABRI. Masih ada impian bahwa elite sipil bisa mengatur ABRI. Impian mereka
mirip sekali dengan elite sipil tahun 65-66, seperti Emil Salim, Sadli,
Frans Seda, Wijoyo dan tokoh-tokoh muda sipil waktu itu seperti Buyung,
Harry Tjan, atau Subchan. Kalau diundang ke Mabes ABRI di Cilangkap,
sebagian tokoh-tokoh sipil sekarang ini sudah merasa dihargai, merasa
pendapat mereka memang didengar oleh jenderal-jenderal itu. Tanpa sadar
bahwa sebenarnya mereka sedang dipakai. Begitu keadaan menjadi stabil
jenderal-jenderal itu lagi yang akan ambil kekuasaan sepenuhnya, seperti
pada tahun 65-66.

J: Sebetulnya ABRI bisa menjamin kestabilan di dasarkan atas power mereka.
Ini memang cerita lama. Selalu ada sebagian elite sipil yang mempunyai
anggapan mereka bisa mengatasi dan mengontrol ABRI. Tapi mimpi mereka tidak mempunyai pengaruh yang cukup mendalam. Mereka harus ingat bahwa setiap perwira yang aktif mampunyai power yang betul-betul nyata dalam bentuk pasukan dan senjata. Seharusnya masyarakat tidak mempunyai ilusi semacam ini dan mereka seharusnya tidak hanyut dalam mimpi orang-orang sipil yang beranggapan bahwa mereka bisa mengontrol tentara. Itu main ilusi, fantasi, tak masuk akal.

Sekarang ini Indonesia menghadapi kesulitan yang bukan main, sejarah
Indonesia tergantung pada kualitas pimpinan tentara dan kerelaan mereka
untuk mundur dari gelanggang politik secara sukarela. Mereka seharusnya
mundur dari politik, terus menahan diri agar tidak ikut campur terlalu
banyak masuk dan main politik. Kalau mereka tidak mau mundur, menurut saya
semuanya bisa hancur.

Memang kualitas dari sebagian elite sipilnya, yaitu mereka yang mencoba
mempengaruhi tentara itu, persoalan yang besar. Tapi masalahnya
mempengaruhi tentara buat apa? Buat tujuan yang betul-betul untuk
kepentingan nasional, atau buat tujuan yang sangat sempit. Dilihat dari
sepak terjang pimpinan sipil yang betul-betul berperan sekarang ini, nampak
mereka hanya memikirkan diri sendiri. Saya tidak melihat satupun diantara
mereka yang sudah mengatakan sesuatu yang meyakinkan tentang kepentingan
nasional yang baru. Tak satupun dari pimpinan elite sipil sekarang
mempunyai imajinasi tentang reformasi. Saya tidak melihat ide-ide baru dari
mereka. Mungkin ide-ide itu ada hanya belum diumumkan. Tapi mereka belum
bisa meyakinkan berbagai kelompok politik dalam masyarakat Indonesia
sendiri.

T: Yang hidup dalam masyarakat sekarang adalah tokoh-tokoh — seperti Gus
Dur, Megawati, Amien Rais, Emil Salim, Sultan, dll –bukan ide-idenya,
bukan juga organisasinya. Elite selain tokoh-tokoh itu tidak punya
organisasi, tidak punya massa pendukung. Mereka hanya terlatih untuk main
diatas saja, untuk kasak-kusuk antara mereka sendiri.

J: Saya sebetulnya belum mengerti betul soal itu. Tentu saja tokoh-tokoh
itu mencerminkan ide, tujuan dan harapan masyarakat. Tidak adanya cerminan
dari tokoh-tokoh itu, salah satu sebabnya karena tidak ada organisasi yang
betul-betul hidup. Kalau dikatakan bahwa tidak ada idenya, saya tidak
setuju. Karena memang ide itu banyak, mungkin terlalu banyak. Tapi yang
mencerminkan ide-ide itu yang tidak ada, persis karena tidak ada organisasi
yang baik dari oposisi.

Kelompok oposisi ini juga tidak begitu mengerti satu dengan lainnya, karena
oposisi sekarang sangat terpecah-pecah. Mereka belum bisa membuat kompromi antar mereka sendiri, agar mereka secara bersama-sama mampu mengorganisasi oposisi yang cukup luas. Dan mereka juga belum efektif dalam
menyebarluaskan ide-idenya. Munculnya partai-partai kecil baru setiap hari,
persis karena oposisi belum mampu meyakinkan masyarakat secara efektif
untuk mendirikan organisasi yang lebih besar.

Lantas adanya tokoh-tokoh simbolistik seperi Gus Dur, Megawati, Amien dan
lain-lain itu boleh saja. Bukan itu persoalannya, tapi yang menjadi
persoalan adalah semua oposisi ini belum ada waktu untuk bisa mempersatukan
diri dalam beberapa kelompok saja. Seperti anda katakan bahwa persoalan
utamanya adalah organisasi. Dan partai-partai kecil yang sedang didirikan
itu, tidak akan bisa menciptakan dukungan yang luas begitu saja. Perlu
suatu konsepsi yang lebih matang. Dan orang seperti Gus Dur, Mega, Amien,
dll mungkin mereka harus terus omong satu sama lain.

Gus Dur mendukung Mega itu sudah merupakan suatu langkah yang penting
sekali untuk membangun oposisi yang cukup meluas. Tapi harus ada yang
menyusul mulai omong diantara sesama oposan. Si Mochtar Pakpahan sudah
mulai ngomong tentang perburuhan. Tapi saya tidak tahu apakah dia sudah
mulai omong dengan pimpinan oposisi yang lain. Saya harap sudah. Mestinya
dia harus lebih banyak menggalang oposisi yang lebih besar melalui kompromi
dan komunikasi dengan pimpinan politik yang lain.

KELOMPOK SISA-SISA REJIM

T: Bagaimana tentang sisa-sisa rejim Suharto? Terlihat usaha mempertahankan
rejim Suharto tanpa Suharto. Misalnya politik pengawasan ABRI yang masih
utuh itu. Golkar yang sedang menjadi bentuk baru. Bisnis anak-cucu sedang
menyesuaikan diri, hasil curian diamankan. Hukum dan undang-undang serta
aturan main lainnya masih utuh. Orang-orang di pemerintahan, ya masih
dia-dia juga.

J: Yang terang rejim Orba yang dipimpin Harto itu masih ada, persis karena
elite yang diciptakan Harto itu masih berpengaruh sekali. Struktur politik
sekarang masih struktur lama, belum diganti dengan struktur yang
semestinya. Lantas dengan sendirinya, para elite lama akan membela
kepentingannya. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, tidak akan keluar.
Bukan hanya Suharto saja yang mau mencari proteksi dan mau menyelamatkan
kekayaannya, tapi banyak teman-temannya yang dulu dia tolong juga mau
menyelamatkan kekayaannya. Malah menurut saya sekarang terlalu banyak orang memfokuskan persoalannya kepada Suharto.

Menurut saya yang harus dipikirkan ini bagaimana mulai menciptakan sesuatu
yang baru. Misalnya soal Undang-Undang yang baru. Bagaimana memperkuat
proses hukum? Bagaimana menciptakan institusi-institusi yang betul-betul
bisa melayani keperluan maysarakat? Ini sama sekali bukan suatu proses yang
gampang, bukan suatu usaha yang bisa dengan mudah dikerjakan. Ini akan
memakan waktu lama sekali. Yang paling penting para pemimpin oposisi
mengerti bahwa ini proses yang lama sekali dan memerlukan pengorbanan diri
selama beberapa tahun.

Nah apakah ada pimpinan yang begitu? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas Orba
itu masih ada dan masih mempunyai pengaruh. Kalau begitu terus hanya suatu
revolusi yang bisa menghancurkan sistem ini. Kalaupun itu terjadi, revolusi
tidak selalu bisa menghilangkan semua pengaruh dari rejim yang lama. Saya
kira sekarang ini, para elite Orde Baru akan tetap berpengaruh untuk waktu
yang cukup lama. Institusi dari Orba itu memang masih ada. Lalu bagaimana
mereformasi kehakiman dan memperkuat peradilan pada umumnya? Begitu kita
fokuskan pada institusi, terlihat betapa sulit masalah ini.

Misalnya kalau mau mengadakan pembersihan di kepolisian sekarang. Apa bisa
dalam waktu dua-tiga bulan? Tidak! Demikian juga di kejaksaan. Coba dilihat
satu persatu kementerian yang ada. Misal kementerian keuangan. Apakah
mungkin dalam waktu beberapa bulan saja bisa dijamin setiap pejabat dalam
kementrian itu mulai sekarang akan jujur, tidak minta suap, akan
betul-betul memperhatikan keperluan masyarakat? Sama sekali tidak. Keadaan
semacam ini benar-benar memerlukan antusiasme dan kegigihan para reformis.
Tetapi sekaligus memerlukan kesabaran, perlu keyakinan kuat yang bisa
membuat orang terus berusaha. Semua ini bukan urusan gampang (Habis,
wawancara 12 Juli 1998).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s