Dan Lev tentang Militer Tahun 50-an

From: apakabar@clark.net Thu Apr 2 15:34:17 1998
Date: Thu, 2 Apr 1998 13:32:21 -0700 (MST)
Message-Id: <199804022032.NAA28207@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] IND: Dan Lev ttg militer di 50an (1/6)
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

DAN LEV TENTANG MILITER TAHUN 50-AN

Dan Lev menulis disertasinya tentang politik Indonesia tahun 1957-59 di Universitas Cornell. Wawancara ini kami adakan pada bulan Agustus 1995 untuk mengenal studi yang penting itu. Sekarang ini, bulan April 1998, kami merasa perlu memuat di Apakabar karena dari studi Dan Lev tentang tahun 50-an itu kami bisa memahami latar belakang peranan militer dalam politik Indonesia.

PERISTIWA 17 OKTOBER

T: Studi Pak Dan, “The transition to Guided Democracy: Indonesian politics, 1957-1959,” selanjutnya kami sebut “Transition,” membahas detail sekali dua tahun yang sangat menentukan itu. Tapi banyak peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang juga Pak Dan pelajari karena sangat mempengaruhi apa yang kemudian terjadi pada tahun 1957-59. Kami ingin melihat selintas rangkaian peristiwa itu, sejak tahun 1952.

Kami mulai dengan lembaga militer. Apa arti Peristiwa 17 Oktober 1952 dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia? Apakah itu bisa dianggap peristiwa sepele, Nasution muda ingin gagah-gagahan? Atau punya arti dan dampak yang dalam bagi perjalanan sejarah Indonesia selanjutnya?

J: Sesudah tahun 50, memang tentara cukup sibuk karena terjadi macam-macam pemberontakan yang sangat berpengaruh pada pikiran politik dan ideologi pimpinan tentara. Sejak tahun 50 juga mulai ada usaha pimpinan tentara untuk mempengaruhi beberapa surat kabar, sudah ada semacam intelijen untuk itu. Pada bulan Oktober 1952 itu, untuk pertama kalinya tentara secara blak-blakan kasih tahu ke pemerintah bahwa mereka tidak senang. Tidak senang dengan campur tangan pemerintah, tidak senang dengan kekacauan yang terjadi, dengan korupsi, dll. Pada waktu itu Pak Nas memberi tahu pemerintah bahwa dia bukan hanya tidak senang tetapi juga bisa bertindak.

Yang penting bukan hanya tindakan itu, dan bukan hanya perpecahan yang ada dalam tentara karena banyak juga yang tidak setuju dengan Nasution. Yang penting adalah bahwa ada perwira yang sudah menganggap tentara pada waktu itu sebagai organisasi yang bukan hanya berfungsi militer tetapi juga punya kepentingan politik, punya perasaan politik dan pikiran politik.

Waktu Pak Nas ingin memaksa Bung Karno untuk kembali memimpin negara, banyak orang mengira dia seolah-olah mau kembali ke tahun 1945, ke persatuan bangsa, dsb. Menurut saya tidak. Menurut saya waktu itu Pak Nas sudah punya pikiran bahwa kalau perlu tentara mesti bertindak untuk memimpin negara. Bisa memaksa pimpinan sipil seperti Bung Karno sendiri untuk melakukan hal-hal yang menurut tentara, atau paling sedikit menurut Pak Nas dkk, harus dilakukan untuk memperkuat Indonesia. Nah, hal itu tentu dilandasi pikiran politik dan kepentingan politik. Banyak pimpinan tentara pada waktu itu yang merasa bukan hanya mereka lebih mampu dari pada orang sipil, tetapi juga merasa disingkirkan oleh suatu elite lama. Ini pernah juga terjadi dalam negara manapun saja, ya.

Pimpinan sipil sendiri pada waktu itu memang satu kelompok yang agak luar biasa. Mereka berpendidikan tinggi, sikapnya sangat terbuka, punya ide-ide. Kebanyakan dari mereka itu intelektual yang sudah biasa omong satu sama lain, dan mereka berkemanusiaan. Selama lebih dari 20 tahun mereka satu sama lain sudah biasa bertarung dengan ide. Mereka bisa tidak setuju satu sama lain, tetapi tidak mau saling membunuh. Mereka sudah biasa dengan permainan politik yang terbuka. Mereka juga sangat realistis. Sedangkan pimpinan tentara waktu itu merupakan kelompok yang jauh lebih muda. Dibandingkan pimpinan sipil seperti Bung Karno, Bung Hatta, pimpinan PNI, Masyumi, Kristen, Katolik, NU, dll, mereka kurang berpendidikan. Atau pendidikan mereka sangat sempit. Tapi pimpinan tentara ini merasa yang berpendidikan tinggi itu tidak bisa apa-apa. Atau paling sedikit tidak bisa memimpin dengan disiplin dan tegas. Lantas ada semacam kompetisi antara kedua elite itu, antara dua generasi yang berlainan sekali.

KESEPAKATAN JOGJA

T: Setelah Peristiwa 17 Oktober 1952, ada beberapa peristiwa penting di kalangan militer. Pertama, Kesepakatan Jogya (17 Februari 55), untuk mendamaikan dua kelompok yang pro dan yang kontra Peristiwa 17 Oktober. Apa  inti kesepakatan Jogya yang dirumuskan oleh 250 perwira Angkatan Darat ini? Ketidakpuasan militer ini ternyata tidak selesai dengan membuat ikrar di Jogya, di depan makam Jendral Sudirman. Setelah kesepakatan Jogya terjadi Peristiwa Juni-55. Pimpinan Angkatan Darat tidak menerima pengangkatan Bambang Utoyo sebagai KASAD baru. Disambung dengan percobaan kudeta oleh Zulkifli Lubis dan perwira-perwira Jawa Barat pada bulan November-56. Apa artinya rangkaian peristiwa ini?

J: Memang kesepakatan di bulan Februari 1955 itu sangat penting. Mereka mau coba menghilangkan perpecahan yang ada dalam tubuh tentara, yang memang sangat berbahaya. Tapi menurut saya yang lebih penting dari peristiwa itu adalah bahwa ketika mereka ke Jogya, ke makam Pak Dirman, para perwira itu seolah- olah bicara atas nama tentara sebagai suatu organisasi yang berdiri sendiri. Mereka tidak mengijinkan campur tangan dari luar. Mereka punya ide sendiri. Kalau ada kesulitan intern, mereka sendiri yang akan mengatasi.

Akibatnya terlihat pada bulan Juni 1955. Waktu Bambang Utoyo mau diangkat oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo, pimpinan tentara menolak. Ini suatu petunjuk yang luar biasa pentingnya. Tentara bisa bertindak sebagai organisasi politik. Tentunya pada waktu itu Pak Ali sangat terkejut. Saya kira dia mengerti betul bahwa ini berarti pemerintah tidak bisa mengontrol tentara, tidak bisa menyuruh tentara begitu saja. Tentara tidak akan tunduk pada pemerintah sipil. Menurut saya itu adalah permulaan dari krisis yang akan menuju ke Demokrasi
Terpimpin. Apalagi setelah Pak Nas diangkat lagi sebagai KASAD. Terbukti, dua tahun kemudian sistim parlementer sudah bubar.

HUBUNGAN SIPIL-MILITER

T: Ada beberapa alasan mengapa militer tidak puas selama dekade 50-an. Beberapa diantaranya: (1) Tentara menolak campur tangan sipil dalam soal militer. (2) Tentara merasa lebih berjasa dari pada sipil, karena sipil sudah menyerah dalam Agresi-2, sedangkan tentara terus melawan. (3) Para pemimpin sipil tidak becus, kabinet jatuh-bangun terus. (4) Sipil korup. Itu a.l terlihat dalam tuduhan Alex Kawilarang terhadap Menlu Roeslan Abdulgani. Bisakah Pak Dan mendiskusikan satu demi satu alasan itu.

J: Kalau dipikirkan dari satu sudut saja, ya semua tuduhan itu memang betul. Keadaan yang sulit sekali memang tidak bisa diatasi oleh sipil saja. Lantas memang bisa dibilang tidak becus. Pada waktu revolusi memang ada perbedaan antara pimpinan sipil dan pimpinan tentara. Keduanya punya keahlian sendiri,
punya fungsi sendiri. Dengan sendirinya pimpinan sipil akan menekankan diplomasi karena memang itu keahliannya. Tentara dengan sendirinya juga akan menekankan perjuangan bersenjata karena itu keahliannya. Kalau pimpinan tentara bilang sipil korup, ya memang betul. Apakah tuduhan Alex Kawilarang pada Roeslan itu betul? Memang belum jelas. Tapi tuduhan itu menunjukkan perasaan para perwira terhadap orang sipil.

Sejak revolusi banyak perwira yang menganggap rendah orang sipil. Mereka menganggap dirinya jauh lebih mampu. Memang sering orang militer, dimanapun saja ya, menekankan keahlian mereka yang bisa mengatasi kesulitan militer, lalu merasa diri lebih mampu dari orang sipil. Sedangkan dalam suatu sistim parlementer, dengan sendirinya politik akan didasarkan atas debat, kompromi, debat lagi. Tapi dari pandangan militer itu dianggap agak sloppy, tidak becus, dsb. Bukan karena militer tidak senang dengan sipil, walaupun itu juga biasa dimanapun juga. Yang penting adalah karena mereka menganggap diri berhak berbuat sesuatu karena itu.

Para perwira mengatakan mereka bertindak untuk menyelamatkan negara, dsb. Tapi kalau melihat bukti-bukti yang ada, saya tidak melihat kebenaran disitu. Biasanya kalau suatu kelompok pimpinan bertindak, itu bukan hanya untuk tujuan yang luhur, yang sangat bagus. Tetapi menurut pandangan dan kepentingan sendiri. Dan menurut saya sesudah itu memang terlihat banyak perwira yang menunjukkan bahwa mereka memang punya pandangan dan kepentingan sendiri. Mereka bukan hanya mau memainkan peranan sebagai militer tetapi juga sebagai pemimpin dalam pemerintahan.

Perasaan dan kemauan itu sangat menonjol pada tahun 1955, 56, 57. Dan itu kelihatan bukan hanya di pusat, dengan orang seperti Pak Nas, Gatot Subroto, dll. Di daerah lebih kelihatan lagi. Perwira-perwira daerah menganggap diri sangat kompeten, dan mereka punya macam-macam alat. Lalu mereka makin sering diminta bantuan oleh orang-orang sipil. Itu terjadi di Sumatra, di Sulawesi, bahkan juga di Jawa Timur. Perwira-perwira daerah merasa diri sangat penting karena mereka bisa menolong daerahnya. Mereka juga ikut marah ke pusat karena tidak banyak uang yang mengalir dari Jakarta ke daerah. Semua itu mendorong semacam aktifitas politik para perwira daerah. Pak Nas kuatir, takut sekali dengan keadaan itu. Karena itu berarti para perwira daerah makin lama makin tidak mau menerima perintah dari pusat. Lantas Pak Nas mau mempersatukan tentara. Bukan hanya karena persatuan tentara itu perlu, tetapi karena persatuan itu dibutuhkan untuk tujuan politik tentara. Tahun 56 perkembangannya jelas menuju ke arah itu.

T: Ketika Nasution diangkat kembali menjadi KASAD (November 55) dia bekerjasama dengan Kabinet Ali-2 untuk memperkokoh posisi pimpinan tentara di pusat. Beberapa panglima daerah dia geser. Keputusan ini menimbulkan
ketidakpuasan para panglima daerah (Sumatra dan Sulawesi), yang kemudian mencari dukungan di luar tentara. Mereka didukung oleh Masyumi dan PSI (Crouch, h 32-33). Seberapa jauh keputusan Nasution ini mempengaruhi timbulnya krisis Pusat-Daerah?

J: Ini masalahnya sangat kompleks. Tidak bisa dikatakan Pak Nas sendiri yang menyebabkan krisis itu. Ada beberapa kejadian yang saling berhubungan. Di daerah memang ada dorongan dari orang-orang sipil yang memikirkan nasib daerahnya sendiri. Mereka menganggap tentara setempat itu bagian dari institusi lokal, bukan hanya institusi nasional. Pak Nas mau mencegah itu dengan memindahkan beberapa perwira dan dengan memperkuat organisasi tentara. Kabinet Ali mau menolong karena melihat ada bahaya Indonesia bisa pecah.

Dan kita harus ingat tahun 56 itu hanya 6 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Pimpinan nasional waktu itu, termasuk BK, tidak merasa begitu pasti bahwa mereka betul-betul bisa mempersatukan Indonesia. Ada ketakutan yang luar biasa. Sebagian karena campur tangan dari luar akibat Perang Dingin. Sesudah revolusi ada usaha untuk mempersatukan, dan ada harapan untuk cepat-cepat ada perbaikan. Tapi kemudian orang-orang merasa kurang puas, kurang senang, kurang sabar karena harus menunggu pembangunan, dsb. Menurut saya harapan itu memang tidak realitis. Tapi saya bisa mengerti kalau pimpinan waktu itu takut sekali kalau Sumatra akan keluar, Sulawesi akan berdiri sendiri. Itu sebabnya Pak Ali menyokong usaha Pak Nas untuk mempersatukan tentara.

Tapi ada satu akibat sampingan dari itu. Karena kemudian Pak Nas dan para perwiranya mulai menganggap tentara sebagai lembaga yang sangat kunci. Mereka merasa yang paling menentukan, merasa paling penting. Nah kalau perasaan itu dicampur dengan perasaan kesal pada orang sipil, dengan kepentingan tentara sebagai kelompok politik, dengan perasaan kurang dihormati, tidak diberi anggaran belanja yang cukup, dst, dengan sendirinya bisa dimengerti mengapa mereka kemudian mendorong keras untuk memainkan peranan yang jauh lebih besar dari pada sebelumnya

PRRI/PERMESTA

T: Ketidakpuasan panglima-panglima daerah (Sumatra dan Sulawesi) berkembang ketika pemerintah (Kabinet Ali-2) mengecam penyelundupan dan barter yang dilakukan oleh para panglima itu. Apakah ada usaha untuk memeriksa sejauh mana kecaman atau tuduhan pemerintah itu bisa dibuktikan? Ketidakpuasan ini berakibat jauh. Kemudian para panglima Sumatra dan Sulawesi mengumumkan ‘keadaan perang,’ dan pemerintahan sipil berada dibawah komando militer. Mengapa?

J: Memang benar penyelundupan itu ada. Seperti dengan Hong Kong, Singapura, dll. Karena daerah merasa kekurangan anggaran belanja dari pusat, dan juga karena ada ketegangan akibat pertentangan Jawa dan Luar Jawa. Tetapi bukan hanya karena alasan-alasan itu. Dan harus diingat bukan hanya tentara yang memainkan peranan disitu tetapi juga orang sipil setempat, di Sumatra dan Sulawesi. Jadi ada banyak kepentingan disitu. Ada kepentingan ekonomi, ada semacam patriotisme daerah, dll. Faktor lain yang sangat penting ialah campur
tangan Amerika. Dan ini sering dilupakan. Baru kira-kira dua tahun yang lalu, dalam buku ‘Democracy in Indonesia,’ permainan Amerika waktu itu dijelaskan dalam hasil studinya Pak Kahin. Dan juga dalam bukunya yang baru, ‘Subversion as foreign policy’ (New York, The New Press, 1995).

Dilihat dari pusat, memang pusat merasa tidak bisa lagi mengontrol daerah. Bukan hanya karena ada tentara yang membandel, walaupun itu faktor terpenting, tetapi karena kepentingan daerah memang berbeda dengan kepentingan pusat. Kedua, pusat takut pengaruh Amerika disitu akan sangat memperlemah Indonesia. Tentunya keadaan yang sangat kompleks itu menimbulkan kekacauan. Lalu muncul perasaan kehilangan harapan dalam diri orang-orang di pusat. Lalu siapa yang bisa bertindak? Ada orang-orang sipil yang menganggap, ya hanya tentara yang bisa menyelesaikan semua ini. Di daerah, baik yang sipil maupun yang tentara sama-sama ada main, tetapi yang punya senjata itu cuma tentara.

UNDANG-UNDANG DARURAT

T: Bagaimana situasi tahun 56-57 itu? Yang membuat pemerintahan Ali-2 akhirnya menandatangani Undang-undang Darurat Perang, 14 Maret 1957. Dan apa akibat Undang-undang ini dalam politik selanjutnya.

J: Pada akhir tahun 56 ada krisis yang luar biasa. Macam-macam hal terjadi. Bukan hanya karena daerah mulai main sendiri, tetapi juga karena ada pertentangan antara Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu bulan Desember Bung Hatta meletakkan jabatan wapres, dan seolah-olah itu membenarkan luar Jawa. Selain itu, sesudah Nasution diangkat lagi menjadi KASAD, peranan tentara semakin naik. Pimpinan tentara menganggap orang sipil yang membuat keadaan kacau kemudian tidak bisa menyelesaikan kekacauan itu.

Selain itu, ada satu kejadian lagi yang sangat penting dan sering dilupakan orang. Tahun 56 dan 57 ada perdebatan dalam parlemen tentang desentralisasi. Dari debat itu kemudian lahir Undang-undang nomor 1 tahun 1957. Undang-undang itu memperlemah kedudukan pamong praja dan memberi kekuatan yang nyata pada DPR Daerah. Ini membawa perubahan yang sangat mendalam dan sangat penting. Latar belakangnya begini. Pada waktu itu diakui bahwa pamong praja itu sebenarnya merupakan lembaga kolonial yang dibuat untuk mengumpulkan kekayaan alam Indonesia dan untuk mengontrol rakyat Indonesia. Partai-partai tidak akan bisa kuat, terutama di desa-desa, kalau kekuasaan pamong praja tidak diperlemah. UU 1/57 itu merupakan semacam desentralisasi yang memperkuat posisi DPR Daerah. Kedudukan pamong praja dirubah, hanya menjadi semacam alat bagi DPRD. Nah, Pak Nas dan umumnya pimpinan tentara menganggap keputusan itu akan memperlemah pemerintah pusat, dan akan memperlemah negara pada umumnya. Lalu Pak Nas mulai mendorong agak keras supaya partai-partai itu jangan membuat lemah negara.

Pada tahun 57 atau 58 Pak Nas memberi pidato, saya kira di Sumatra Selatan, tentang soal ini. Disitu dia memuji-muji pamong praja dan menjelekan UU-1/57 itu. Malahan dia mengatakan bahwa pamong praja itu harus dipertahankan. Ini berarti dalam pikiran Pak Nas, dan mungkin para perwira lain juga, pemerintahan kolonial itu lebih efisien, lebih baik. Dan ini ada bahayanya sendiri. Mungkin pikiran ini juga yang memberi ilham dalam politik Orde Baru nantinya.

Ketika tahun 57 itu dinyatakan Keadaan Perang, berarti tentara diberi tempat yang istimewa. Dengan pernyataan itu tentara dimasukkan dalam pemerintahan lokal dimana-mana dan juga dalam pemerintahan nasional. Tentara diberi hak istimewa untuk mebredel koran, hak untuk campur tangan dalam politik lokal. Mulai tahun 50, di beberapa daerah memang sudah dinyatakan Keadaan Perang lokal. Jadi tentara sudah punya pengalaman. Tetapi pada tahun 57 itu diberi legitimasi secara nasional. Dan sesudah itu, dimanapun juga tentara memainkan peranan yang penting sekali. Lantas itu jadi semacam konstitusi, semacam Undang-undang Dasar untuk peranan politik tentara.

KORUPSI

T: Setelah kampanye Sita Modal Asing, mulainya bulan Desember 1957, pimpinan tentara mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda yang disita. Sebagian menyalurkan uangnya ke pasukannya, bukan ke pemerintah (Crouch, h 38, 39, 40). Korupsi, penyelundupan, dan juga percukongan mulai berkembang. Tahun 1958, Nasution menggeser beberapa perwira, seperti Kol. Ibnu Sutowo dan Kol. Suharto, waktu itu panglima Jateng. Apakah kampanye anti korupsi ini berhasil?

J: Tentu tidak. Sesudah perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih tahun 57, pada tahun 58 dinasionalisasi. Ada tujuh perusahaan Belanda yang besar lalu dibagi-bagikan, dan kebanyakan jatuh dibawah kontrol tentara. Kalau Undang- undang Keadaan Perang tahun 57 menjadi semacam konstitusi politik buat tentara, maka nasionalisasi perusahaan belanda pada tahun 58 itu memberi landasan ekonomi bagi tentara. Sepertinya tentara jadi punya anggaran belanja sendiri, punya sumber uangnya sendiri.

Dalam membersihkan tentara Nasution sama sekali tidak berhasil. Beberapa orang memang disingkirkan. Tapi orang-orang itu digeser karena alasan-alasan lain. Antara lain karena mereka kadang-kadang menentang Pak Nas. Orang lain seperti Sukendro yang terlibat dalam penyelundupan yang waktu itu dikenal dengan nama ‘Barter Tanjung Priok,’ tidak digeser begitu saja. Pak Nas sangat mengerti politik. Dia paham betul bahwa kalau diberi kesempatan, maka para perwira itu akan memakai kesempatan itu untuk curi uang juga.

Soal korupsi dikalangan tentara, saya kira Pak Nas sendiri tahu betul bahwa itu tidak mungkin bisa dia bersihkan. Malahan para perwira itu sudah menunggu agak lama untuk dapat kesempatan. Waktu kesempatannya terbuka, banyak yang masuk dengan senang hati dan banyak cari untung untuk dirinya sendiri.
Kampanye anti korupsi di kalangan tentara pada waktu itu sama sekali tidak berhasil. Ini bukan mau mengatakan bahwa semua perwira itu korup. Bukan itu. Waktu itu memang dikalangan perwira ada isu baru. Perwira yang biasa di medan perang kurang senang dengan perwira yang main politik dan makin kaya.

JALAN TENGAH

T: Setelah berhasil menumpas pemberontakan PRRI/Permesta, pimpinan pusat militer menjadi utuh. Tanggal 12 Nopember 1958, Nasution berpidato di Magelang tentang Konsep Jalan Tengah. Isinya, a.l, “Tentara adalah kekuatan hankam sekaligus kekuatan sospol.” Untuk menjalankan “Doktrin Perang Wilayah,” tentara perlu “Kekuasaan Teritorial” (Salim Said, “Genesis of Power”, h 135-137). Delapan bulan kemudian Sukarno mengumumkan Dekrit 5 Juli 1959, kembali ke UUD-45. Apakah ada kaitan antara Jalan Tengah dan Dekrit 5 Juli?

J: Ini agak kompleks tapi sangat penting. Selama tahun 58, Pak Nas meminta nasehat beberapa orang di dalam maupun di luar tentara untuk merumuskan landasan politik tentara. Antara lain dia bicara dengan Pak Djokosutono yang waktu itu dekan Fakultas Hukum UI. Pak Djokosutono yang menciptakan ide Jalan Tengah itu. Dalam Bahasa Belanda itu dia sebut ‘De Legers Midel Weg.’

Yang dicari Pak Nas pada waktu itu adalah semacam program politik yang bisa memuaskan ambisi para perwira yang ada, dan sekaligus memberi hak tentara, untuk selama-lamanya turut aktif dalam masyarakat dan politik Indonesia. Sesudah itu, bahkan sebelum itu, Pak Nas dan perwira lainnya mulai mendesak supaya UUD Tahun 1950 itu dihapuskan, dan kembali ke UUD-45. Ini sekarang sering dianggap ide Bung Karno. Padahal sama sekali tidak. Sama sekali tidak betul. Dalam otobiografi Pak Hardi, tokoh PNI, beliau mengatakan bahwa itu ide PNI. Tapi saya tidak melihat ada bukti-buktinya. Yang terang waktu itu, malahan sejak 17 Oktober 1952, Pak Nas merasa bahwa UUD-45 itu yang paling pantas.

Kalau kita kembali lagi, waktu Oktober 52, Pak Nas minta apa pada Bung Karno? Supaya parlemen disingkirkan dan BK sendiri menjadi Pemimpin Besar. Itu berarti UUD-45. Menurut Hardi, tahun 57 itu BK tidak mau memainkan peranan yang terlalu penting, peranan yang bertanggung-jawab. Dia mau menjadi pencetus ide. Tapi kalau harus mempertanggung-jawabkan suatu politik ekonomi, misalnya, dia tidak mau. Pada Hardi dia mengakui terus terang bahwa dia tidak tahu apa- apa tentang ekonomi. Malahan takut kalau dia akan membuat kacau. Dan memang betul itu yang kemudian terjadi. Tapi ada kemungkinan lain juga. BK mungkin agak kuatir dengan keadaan politik waktu itu. Karena pada akhirnya BK memang tidak punya partai, tidak punya organisasi sendiri. Menurut saya, dia tidak begitu senang dengan UUD-45 itu. Itu programnya tentara.

Tahun 58 itu, ada beberapa kejadian penting di luar Indonesia, yang dari sudut tentara itu sangat menguntungkan. Dimana-mana banyak tentara lain yang main kudeta. Bulan Juli Jendral Kassim kudeta di Iraq. Bulan Oktober jendral Ayub Khan di Pakistan dan Ne Win di Birma. Ada kup baru juga di Thailand. Berita
kup datang juga dari Pilipina. Lalu bulan November tentara kudeta di Sudan. Semua itu terjadi pada tahun 58. Dan waktu itu Pak Nas mulai memberi ceramah. Kira-kira dia mau bilang, “Ya, ini ada yang bikin kup di luar negeri dan bisa saja itu juga terjadi disini.” Akibatnya, BK dan pimpinan politik lain yang sudah agak lemah karena sudah bukan sistim parlementer lagi, menjadi takut sekali. Kalau kita baca, koran tahun 58 sampai awal 59 itu penuh dengan berita tentang kup di luar negeri, dan ketakutan dalam negeri akan kemungkinan kup.

Pada akhirnya Pak Nas berhasil dengan desakannya supaya UUD-45 dipertimbangkan kembali. Bulan Februari isu itu dikasih pada Konstituante supaya diputuskan. Nah, disitu ada permainan yang luar biasa juga. Akhir April, BK berangkat ke luar negeri untuk perjalanan dua bulan. Yang diserahkan mengurus keadaan di dalam negeri adalah Pak Nas. Harapan Pak Nas adalah pada akhirnya Konstituante akan menyetujui UUD-45. Tetapi ternyata tidak. Masyumi berhasil memaksa NU untuk ikut menolak, setelah kekalahan dalam isu Piagam Jakarta, kekalahan dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Setelah diambil suara dalam Konstituante, tanggal 2 Juni, cuma 264 suara mendukung, 204 menolak dan 2 abstain. Padahal butuh 2/3 suara. Pak Nas tahu dia kalah. Besoknya dia mencekal semua orang. Semua aktivitas politik dilarang. Orang tidak boleh lagi ngomong di koran, tidak boleh apa-apa, menunggu sampai BK pulang. Sementara itu Pak Nas kirimkan seorang atase untuk bicara dengan BK. Saya kira dia juga kirim surat, mendesak BK supaya ada dekrit untuk kembali ke UUD-45.

Waktu BK pulang, tanggal 29 Juni, dia merasa terjepit. Di lapangan terbang Kemayoran dia membuat jumpa pers. Yang aneh, disitu dia malah memarahi Nasution. Dia mengatakan, “Saya tidak akan tunduk pada tentara.” Jadi bukan UUD-45 yang dibicarakan, malahan dia bicara kekuatan tentara. Ini menunjukkan bahwa BK mengerti betul apa yang sedang terjadi. Dia sudah terdesak, terjepit, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang akhirnya menang adalah tentara. Sesudah itu, dalam Demokrasi terpimpin, dari sudut BK yang paling sulit adalah bagaimana mengontrol tentara. Pada akhirnya, terbukti tidak bias

PEMILU-55

T: Apa makna paling penting dari Pemilu-55? Mengapa para peneliti Indonesia menganggap Pemilu-55 adalah pemilu yang paling bebas dan paling menunjukkan aspirasi rakyat Indonesia? (Lihat a.l makalah Feith, McVey, Anderson, Mackie, Buyung Nasution, dll, dalam “Democracy in Indonesia, 1950s and 1990s.” Selanjutnya kami sebut “Democracy”).

J: Pemilu-55 itu luar biasa. Itu pemilihan pertama dalam suatu negara baru. Yang kalau dihitung dari pengakuan kedaulatan, selesainya revolusi, umurnya baru 5 tahun. Yang mengherankan adalah efektifitas dari organisasi partai- partai. Yang lebih mengherankan lagi adalah begitu banyaknya orang yang turut. Lebih dari 91% untuk memilih anggota parlemen (DPR) pada bulan September, dan 89% waktu memilih anggota Konstituante pada bulan Desember. Itu luar biasa. Ini memang pemilu yang paling bebas.

Yang ditunjukkan dari pemilu-55 itu adalah bahwa rakyat Indonesia menerima sistim parlementer itu dengan semangat yang luar biasa. Setelah jatuhnya sistim parlementer, semua orang baik di luar negeri maupun di dalam negeri, mengatakan bahwa kebudayaan Indonesia tidak bisa menyokong suatu sistim pemilihan, suatu republik atau demokrasi. Pemilu-55 membuktikan pikiran tadi itu omong kosong! Kalau kebudayaan Indonesia tidak bisa menjadi landasan untuk demokrasi, kenapa begitu banyak orang yang ikut memilih? Dan kelihatan betul mereka tahu apa yang akan dipilih. Mereka masuk partai dan mendukung partai itu. Mereka tidak lebih atau tidak kurang kalau dibandingkan rakyat di negara- negara lain. Dikatakan banyak orang yang milih PNI karena mereka biasa ikut dengan para priyayi. Tapi mengapa ada jutaan orang yang tidak ikut priyayi itu. Mereka ikut PKI atau Masyumi atau NU atau yang lain. Persis seperti di negara manapun juga. Dan antusiasme itu kelihatan bukan hanya dalam pemilihan buat parlemen, bulan September. Tetapi juga waktu pemilu untuk anggota Konstituante, bulan Desember. Dan kelihatan lagi waktu begitu banyak orang yang turun waktu pemilihan anggota DPRD tahun 1957. Buat saya itu makna penting Pemilu-55.

KONSEPSI BUNG KARNO (21 Februari 57)

T: Tanggal 21 Februari 1957 Bung Karno mulai menawarkan Konsepsinya. Dia mengusulkan: (1) Kabinet Gotong Royong yang dipimpin oleh 4-besar hasil Pemilu-55 (PNI, Masyumi, NU dan PKI), dan (2) Dibentuknya Dewan Nasional dimana duduk semua wakil-wakil golongan dalam masyarakat untuk mendampingi kabinet (“Transition,” h 16 dan 17). Apa reaksi atas Konsepsi Bung Karno ini?

J: Sebenarnya ini mulai tahun 56. BK mulai memberi ceramah dan pidato yang kritis terhadap sistim kepartaian. Sudah sejak tahun 1930 Bung Karno memimpikan persatuan. Dia memang tidak senang kalau semua golongan itu terus konflik. Dia ingin mempersatukan semuanya. Tahun 57 dia kembali pada ide itu. Dia ingin supaya semua partai bisa bekerjasama. Lalu muncul ide Dewan Nasional, dsb. Tapi itu menunjukkan bahwa BK bertindak secara ad hoc. Dia tidak ada ide tentang Demokrasi Terpimpin. Dia tidak tahu lembaga apa yang
akan dipakai. Dia hanya mau memaksa semua partai untuk bekerjasama. Hanya itu. Dan dia memang mau bertindak sebagai semacam pemimpin besar yang berada diatas semuanya, walaupun tidak bertanggungjawab pada semua itu.

Pada tahun 57 itu memang banyak sekali orang yang mengharap dari Bung Karno sesuatu yang lebih baik dari yang sudah ada. Memang sulit untuk menentukan siapa yang kecewa, siapa yang tidak puas waktu itu. Tapi memang banyak yang mempercayai Bung Karno, menganggap dia sebagai semacam bapak negara. Mengharapkan dari dia suatu pimpinan yang bersih dengan arah yang jelas. Termasuk kaum intelektual, dll, yang menganggap konflik partai itu sudah keterlaluan.

Tapi ada unsur lain. Tidak semua partai menerima apa yang diinginkan Bung Karno dengan Konsepsi itu. Dari sudut PNI, Masyumi, NU, bahkan dari Partai Katolik, Kristen, dll, banyak yang tidak mau bekerjasama dengan PKI. Dari sudut mereka, mereka mulai takut betul pada PKI yang makin besar dan makin kuat. Ini akan menjadi ancaman yang sangat fundamental. Dan untuk mengerti ketakutan itu harus dipahami elite Indonesia waktu itu. Yaitu elite yang ada di dalam PNI, Masyumi, PSI, NU. Ini kelompok elite yang sebagian, tidak semua tentunya, berasal dari aristokrasi dulu, kaum priyayi dulu, atau aristokrasi di luar Jawa. Mereka kuat pada waktu kolonial, dan masih kuat pada waktu revolusi dan sesudahnya. Mereka mulai melihat PKI sebagai semacam partai yang tidak bermain menurut aturan yang ada. Dari satu sudut, PKI itu terlalu serius. Pimpinan PKI waktu itu jauh lebih muda dari dari pada pimpinan PNI, Masyumi, NU, Kristen, Katolik, dll. Lebih muda, lebih cakap berorganisasi, dan sangat bersih. Mereka menekankan kepentingan buruh, tani, dll.

Lalu timbul ketakutan dari elite PNI dll itu, melihat kemungkinan PKI akan menang. Setelah Pemilu-57 mereka mendekati Bung Karno, dan mulai juga mendekati tentara. Tidak semua tentunya. Sesudah tahun 57-58, mereka melihat tentara sebagai semacam savior, semacam benteng terhadap PKI. Atau ada yang melihat BK semacam benteng juga terhadap PKI. Lantas ada semacam kekuatan yang berkumpul disekitar BK waktu itu. Tapi itu memang tidak terlihat dari luar. Sedangkan tentara, Pak Nas dkk itu, juga tidak tahu apa yang akan dilakukan BK. Dari sudut tentara, sudah ada kemajuan besar. Mereka sudah punya Undang- undang Keadaan Perang itu. Tahun 58 mereka sudah dapat perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi, dll. Ide-ide Pak Nas sudah diterima. Para perwira sangat diperhatikan. Lantas, dari sudut mereka, Bung Karno boleh berbuat apa saja. Asal saja tujuan tentara dikabulkan.

T: Bagaimana Pak Dan menjelaskan meningkatnya kekuatan PKI dalam waktu singkat ini? Padahal pimpinan mereka jauh lebih muda dari pimpinan partai-partai lain. Bagaimana anak-anak muda ini bisa mendapat jutaan pengikut?

J: Ada dua-tiga sebab. Yang sangat ditekankan oleh grup PKI adalah bahwa cara-cara PKI dianggap sangat modern, semacam arus pada jaman itu. Selain itu PKI dianggap partai yang bersih. Waktu itu saya kenal satu orang dokter, dia orang Masyumi. Orang ini sangat jujur, sangat streng, malah agak kaku. Nah, dia mengatakan, “Satu-satunya partai yang bersih disini memang PKI.” Dan banyak sekali orang yang merasa begitu. Setuju atau tidak setuju, orang menganggap PKI waktu itu sebagai partai yang bersih. Partai yang serius, yang betul-betul mau berjuang untuk sesuatu yang di luar sakunya sendiri. Sebetulnya itu tidak
betul juga, ya. Orang komunis juga bisa korup kalau diberi kesempatan. Tapi mereka tidak pernah punya kesempatan itu. Tapi pandangan orang itu jadi satu keuntungan yang luar biasa buat PKI.

Selain bersihnya PKI itu, mereka memang dianggap punya ide. Ini memang penting sekali, pada akhirnya PKI memang tergantung pada suatu pendirian yang berpihak pada petani. Dan mereka rela ambil resiko. Banyak pokrol bambu dari PKI yang keluar, menolong orang di pengadilan dalam perkara tanah. Kalau soal buruh, pada akhirnya yang waktu itu betul-betul memperjuangkan kaum buruh itu siapa? Terutama ya PKI. Akibatnya banyak buruh yang masuk dalam SOBSI.

Dari sudut politik luar negeri, banyak orang waktu itu juga marah pada Amerika karena desakan Amerika yang kadang-kadang memang sangat kasar. Amerika menyokong PRRI-Permesta, termasuk pemboman di Indonesia. Orang marah pada permainan CIA, pada kecongkakan pendirian Eisenhower dan selanjutnya, Kennedy. Politik luar negeri Bung Karno yang memakai simbol Non-Alignment, tahun 55 ada Konferensi Asia Afrika di Bandung. Lalu ada politik anti Nekolim, dsb, memang sangat meyakinkan buat banyak orang. Nah, PKI juga dapat semacam keuntungan dari keadaan itu.

PEMILU DAERAH-57

T: Bulan Juni dan Juli 1957 diadakan pemilihan umum daerah untuk memilih anggota DPRD. PKI muncul sebagai pemenang. Di P. Jawa dan Sumatra Selatan, PNI dapat 25%, Masyumi 19%, NU 25% dan PKI 31%. Angka-angka ini sudah dibulatkan dari buku “Transition,” h 97. Apa dampak Pemilu-57 dalam politik selanjutnya?

J: Pemilu-57 menunjukkan pada pimpinan PNI, Masyumi, NU, dll, bahwa mungkin sebaiknya sistim parlementer dihapuskan saja. Ini suatu keputusan yang sangat kritis. Kalau sistim parlementer mau diselamatkan, sistim itu harus dapat sokongan dari partai. Tapi disitu kelihatan bahwa kepentingan dari suatu elite sosial-politik dianggap lebih penting dari pada sistim politik yang ada. Kemudian, tahun 58, waktu perdana menteri Juanda mengusulkan supaya pemilu tahun 59 dibatalkan, dia dapat sokongan. Ini ironis sekali. Karena yang menyokong dia itu PNI, Masyumi, PSI, Katolik, Kristen. Yang menentang, menekankan perlunya pemilihan ialah PKI. Nah, ini aneh kan? Karena terang ya bahwa PKI bukan suatu partai yang demokratis, artinya akan dengan senang hati
menerima partai-partai lain. Tapi justru mereka yang membela sistim parlementer. Nah, harus ditanyakan, apa sebabnya pimpinan PNI dll itu mendukung dibatalkannya pemilu? Pimpinan PNI dll itu belum menjawab pertanyaan ini. Tapi saya tahu akhirnya jawabannya bagaimana. Mereka takut PKI. Itu berarti, tahun 58 sistim demokrasi yang ada memang dibunuh oleh partai-partai sendiri. Dengan bantuan luar biasa dari tentara dan juga Bung Karno.

SERIKAT BURUH

T: Tadi Pak Dan menyinggung soal buruh. Dari wawancara dengan Pak Takashi, perlawanan terhadap kolonialisme pada tahun 20-an itu dipelopori oleh serikat- serikat buruh. Tahun 30-an dan 40-an kaum buruh sudah tidak punya kekuatan lagi. Dalam dasawarsa 50-an ini, serikat buruh tumbuh subur lagi. Tetapi hampir semua serikat buruh bergabung dengan partai politik besar pada waktu itu. Dalam wawancara sebelumnya Pak Dan mengatakan, “Ada kelemahan dalam gerakan buruh dulu. Mereka terikat kepada partai.” Apakah pada waktu itu memang ada pilihan lain bagi buruh selain bergabung dengan partai?

J: Saya tidak mengatakan supaya buruh jangan menyokong partai, atau jangan masuk dalam partai. Ada dua soal. Pertama, waktu itu buruh di Indonesia, walaupun jumlahnya banyak, masih merupakan unsur yang belum begitu kuat. Belum jadi kekuatan yang besar. Yang penting cuma buruh dalam perminyakan, beberapa pabrik kecil, buruh kereta api, persatuan guru, dll. Kedua, waktu organisasi buruh itu mulai, mereka langsung saja dimasukkan kedalam PNI, PKI, Masyumi, NU, yang semua punya organisasi buruhnya sendiri. Akibatnya tujuan jangka panjang kaum buruh sering dikorbankan untuk tujuan jangka pendek partai. Dan karena buruh itu sudah terbagi-bagi dalam partai, mereka sering tidak bisa omong blak-blakan tentang tujuan dan kepentingan mereka sendiri. Sering mereka  tidak diperhatikan oleh pimpinan partai.

Menurut saya memang ada pilihan lain waktu itu. Beberapa serikat buruh itu mulai bisa omong satu sama lain untuk mempersatukan gerakan buruh. Dan pada waktu itu, menurut saya persatuan itu yang akan lebih menguntungkan. Tapi itu semacam fantasi juga, ya. Pada akhirnya mereka terpengaruh oleh partai. Kemudian memang ada konflik dengan partainya. Dalam PKI ada konflik, bukan hanya dengan SOBSI tetapi juga dengan BTI, Barisan Tani Indonesia. Makin lama makin ada ketegangan dengan pimpinan partai. Dalam partai-partai lain saya kira juga begitu. Tapi sudah terlambat

SARA

T: Dalam dekade 50-an ada dua peristiwa penting yang menyangkut soal Sara. Berdirinya Baperki tahun 1954 untuk mencegah Sara, dan keluarnya PP-10 tahun 1959 yang justru menghidupkan Sara. Pertanyaan pertama, mengapa Baperki berdiri tahun 1954?

J: Mereka takut. Ini memang cerita sendiri. Baperki itu agak tragis dan banyak orang tidak paham sejarah ini. Untuk bisa paham, seperti yang lain juga termasuk tentara, orang harus mengerti sejak jaman kolonial. Orang Tionghoa itu minoritas yang dipakai sebagai perantara supaya tidak lahir suatu kelas menengah pribumi Indonesia yang tentunya lebih sulit dipegang. Dan mereka sangat terikat pada Belanda. Mereka itu berguna sekali bukan hanya sebagai perantara tetapi juga juga sebagai kambing hitam. Tahun 20-an dan 30-an orang
Tionghoa sudah mulai pecah. Bukan hanya antara peranakan dan totok tetapi juga antara kiri dan kanan. Ada yang merasa dekat sekali dengan Belanda, atau paling sedikit merasa takut kalau tidak mendapat proteksi dari Belanda. Dan yang lain sudah menganggap diri sebagai orang Indonesia lalu masuk dalam gerakan nasionalis, walaupun sebagian ditolak.

Waktu revolusi, sama. Ada yang berpihak pada Belanda. Yang lain, seperti di Jogya, ikut berjuang dalam revolusi. Lainnya tidak berbuat apa-apa kecuali takut sekali pada siapapun saja. Memang pada waktu revolusi, bulan Juni 46, ada kejadian yang sangat kejam di Tangerang. Banyak orang Tionghoa dibunuh begitu saja. Karena takut sekali, ada dua hal yang terjadi. Satu, didirikannya suatu organisasi, Sin Ming Hui. Yaitu organisasi untuk menolong orang, bukan hanya orang Tionghoa, tetapi siapapun saja. Terutama orang Tionghoa yang sama sekali tidak punya perlindungan lain. Kedua, setelah peristiwa Tangerang itu, didirikan suatu organisasi keamanan, Pao An Tui, untuk perlindungan secara fisik kalau perlu.

Pada akhir revolusi didirikan suatu organisasi politik namanya Partai Demokrat Tionghoa Indonesia. Pimpinan orang Tionghoa waktu itu sadar betul bahwa untuk bisa berbuat sesuatu mereka harus punya organisasi. Tapi mereka terbentur, karena kebanyakan orang Tionghoa sama sekali menjauhkan diri dari politik, takut sekali pada politik. Sesudah tahun 50, wah, keadaan jadi sulit lagi buat orang Tionghoa. Karena kewarganegaraannya ditolak, atau tidak menentu, dan ada banyak insiden. Lalu ada yang mulai masuk macam-macam partai. Ada yang mendekat pada PNI karena memang sudah ada hubungan lama sejak abad-19 antara priyayi Jawa dengan Orang Tionghoa. Banyak kawin campur, dsb. Yang intelektual masuk PSI. Banyak yang masuk Kristen, Katolik, bahkan ada yang masuk Masyumi, NU, dll.

Orang-orang Tionghoa yang ada di parlemen tidak selalu bisa memperhatikan persoalan Tionghoa. Padahal waktu itu keadaan mereka dipersulit. Dan banyak orang Tionghoa mulai kuatir betul dengan nasib mereka. Antara lain karena ketidakpastian tentang kewarganegaraan. Mereka diperas, kadang-kadang diancam, dihantam, dll. Tahun 54 mulai agak gawat. Karena itu semua pimpinan Tionghoa dari macam-macam organisasi berkumpul di Jakarta untuk mendirikan suatu organisasi baru yang bisa mempersatukan. Lahir Baperki. Terutama untuk menangani soal kewarganegaraan yang hangat sekali waktu itu. Tetapi juga untuk  mencari semacam jalan keluar bagi minoritas ini. Banyak orang dari berbagai kalangan masuk ke Baperki.

Yang dipilih menjadi pimpinan itu Siauw Giok Tjhan. Ini menarik. Karena kalau kita ingat lagi sejak jaman kolonial, masyarakat Tionghoa seperti minoritas dimanapun juga di dunia, selalu mencari pimpinan yang bisa cocok dengan kekuasaan yang ada. Pada jaman kolonial, pimpinan Tionghoa yang kuat adalah yang dekat dengan Belanda. Pada tahun 50-an, mengapa Pak Siauw yang dipilih? Karena dia kenal baik dengan Bung Karno. Dia juga teman karibya Pak Sartono, tokoh PNI yang memimpin parlemen waktu itu. Lantas yang konservatif tidak lagi jadi pemimpin.

T: Para pendiri Baperki sangat beragam latar belakangnya dan juga pendangan politiknya. Misalnya Yap Thiam Hien intelektual Kristen, Oey Tjoe Tat intelektual nasionalis, Siauw Giok Tjhan adalah aktivis kemerdekaan yang
ideologinya condong ke PKI, Auwyong Peng Koen (P.K. Oyong) adalah tokoh pers yang dekat dengan kelompok Katolik. Sedangkan Inyo Beng Goat dan Tan Po Gwan adalah intelektual yang dekat dengan PSI (“Memoar Oei Tjoe Tat,” h 73-85). Pertanyaan kedua, pemikiran apa yang bisa menyatukan mereka?

J: Baperki itu memang campur aduk. Ada macam-macam aliran politik, aliran sosial, aliran agama. Tapi semua pimpinan itu orang yang bertanggungjawab, mau menolong minoritas ini. Siauw itu dituduh orang komunis. Memang betul dia komunis. Dan bukan hanya dia, ada beberapa orang lagi. Tapi sebetulnya Siauw itu bukan orang PKI. Malah dia agak marah pada PKI. Kenapa? Karena waktu kelompok Aidit memimpin PKI, mereka juga pikir soal Tionghoa ini. PKI tidak rasialis, pada umumnya, tapi mereka kuatir kalau ada pemimpinnya yang Tionghoa maka itu tidak akan disenangi masyarakat. Lantas seorang pimpinan PKI lama, Tan Ling Dji, itu dikeluarkan dari pimpinan. Saya pikir Siauw marah. Walaupun Siauw dituduh PKI, dan memang dia kadang-kadang setuju dengan PKI karena politik PKI yang tidak rasialis, tapi buat Siauw yang penting bukan
komunismenya. Tapi kesetiaan pada Bung Karno. Dia melihat Bung Karno sebagai harapan untuk minoritas.

Selama Demokrasi Terpimpin, dalam Baperki ada macam-macam konflik. Auwyong Peng Koen keluar. Dia marah karena tidak diberi kedudukan pimpinan yang baik. Dia memang Katolik yang tidak percaya pada Siauw. Tapi Katolik-katolik yang lain terus. Pak Yap terus juga. Walaupun dia seorang Protestan yang tidak pernah setuju dengan Siauw, tetapi dia sangat menghormati Siauw. Pak Yap dan Pak Siauw itu, memang berlainan pandangan politiknya tapi banyak kesamaan dalam sikap hidupnya. Mereka sama-sama sangat sederhana, bukan orang yang punya ego besar. Dua-duanya betul-betul orang yang bertanggungjawab, dan sangat teguh dengan pendiriannya, karena itu mereka sering bertengkar. Pak Yap tidak setuju dengan komunis, bahkan sangat anti komunis. Dia kritis sekali pada Siauw karena program yang dianggap terlalu kiri pada tahun 60 itu. Tapi sebetulnya, yang Pak Yap sangat kuatirkan dari Pak Siauw itu bukan komunismenya. Tetapi kesetiannya pada Bung Karno.

Tahun 59, di Konstituante, Siauw Giok Tjhan dan semua orang Baperki mendukung ide untuk kembali ke UUD-45, karena itu akan memperkuat Bung Karno. Walaupun dalam UUD-45 itu ada satu dua ayat yang sebetulnya rasialis juga. Seorang Tionghoa tidak bisa jadi presiden, umpamanya. Yang menyerang UUD-45 adalah Pak Yap. Dia menyerang atas dasar prinsip. Nah, sesudah itu, ya sulit. Baperki terus terikat pada Bung Karno dan akhirnya dihancurkan. Tentu tidak semua orang Tionghoa ikut Baperki, malahan cuma minoritas saja. Lalu makin lama Baperki makin kacau balau, seperti partai-partai lain juga. Karena pengaruhnya di daerah, di luar Jakarta, hampir tidak ada. Kecuali di Jawa Timur. Karena Siauw dari Jawa Timur dan ketua Baperki Jawa Timur adalah adiknya Siauw. Dari satu sudut, Baperki itu memang partai Jawa Timur.

Kalau tentang PP-10, itu sulit juga. Pada umumnya, orang seperti Bung Karno dan elite lama yang terdidik itu sama sekali bukan rasialis. Dan harus diingat, pada umumnya di Indonesia tidak ada rasialisme yang mendalam. Saya tidak setuju dengan pendapat Jamie Mackie, misalnya. Dia berpendapat sejak tahun 50 banyak kerusuhan dalam masyarakat yang menyebabkan serangan ke orang Tionghoa. Setiap ada kerusuhan anti Tionghoa yang serius, biasanya itu diorganisasikan dari atas. Seperti Gerakan Asaad itu umpamanya. Begitu juga dengan PP-10, atau rasialisme bulan Mei tahun 63.

PP-10 itu disokong Masyumi, dll, tapi diorganisir oleh tentara. Ada macam-macam tujuan disitu. Memang ada sebagian orang, bukan hanya di tentara, yang menganggap orang Tionghoa itu kaya, harus dibatasi, harus dikirim pulang, dsb. Bung Karno tidak menyetujui, tetapi terpaksa ikut. Pramoedya Ananta Toer menulis satu buku waktu itu, ‘Hoakio di Indonesia,’ tentang orang-orang Tionghoa di Indonesia. Dan karena itu dia dipenjara. Bukan atas kemauan Bung Karno, tetapi atas kemauan tentara. Selain itu ada tujuan lain. Kalau orang
Tionghoa ditakut-takuti, diancam, dipukul, dengan sendirinya akan jauh lebih mudah memeras mereka. Itu taktik biasa.

T: Apa alasan utama tentara mendukung PP-10/59? Peraturan ini melarang orang- orang asing, Cina, India, Arab, dll, berdagang di daerah pedesaan. Ini jelas sangat rasialis. Mengapa di Jawa Barat dilaksanakan dengan kejam?

J: Di Jawa Barat perasaan anti Tionghoa memang ada. Waktu itu pimpinan tentara sudah merasa diri bukan hanya sebagai pemain politik, atau pimpinan politik, tetapi juga semacam pembuat politik. Mereka akan membela masyarakat, mau memperbaiki ekonomi. Di Jawa Barat mereka memutuskan untuk memperbaiki ekonomi maka orang Tionghoa harus dikeluarkan. Itu suatu kesalahan yang bukan main. Saya sendiri melihat di desa-desa waktu itu, bukan hanya di Jawa Barat tetapi juga di Jawa Timur yang keadaannya berbeda. Di Jawa Barat orang desa tidak setuju kalau Tionghoa dipindahkan. Karena itu malah merugikan buat orang desa itu. Tentara lalu ambil oper isu itu karena menganggap ini akan mendapat sokongan rakyat. Padahal tidak.

BIROKRASI

T: Dalam makalah Evers di buku “Democracy,” ada tabel jumlah pegawai negeri (“Democracy,” h 266). Ada dua kali kenaikan jumlah pegawai negeri yang sangat menyolok. Pertama dari 82 ribu pada tahun 1940 menjadi 303 ribu pada tahun 1950. Dan kedua dari 515 ribu pada tahun 1970 menjadi 2 juta tahun 1980. Tolong Pak Dan jelaskan mengapa selama dekade 40-an jumlah pegawai negeri itu melonjak hampir 4 kali lipat? Sedangkan selama jaman Demokrasi Liberal, dekade 50-an, kenaikan jumlah pegawai negeri hanya 90 ribu orang. Apa arti data ini untuk memahami politik tahun 50-an?

J: Saya juga sudah melihat statistik itu. Tapi belum begitu terang buat saya apakah data untuk tahun 40 dan 50 itu termasuk juga tentara. Kalau tahun 80 memang sudah termasuk tentara. Sesudah tahun 50 banyak orang yang masuk pegawai negeri. Karena memang ada pekerjaan disitu dan karena pegawai negeri
dianggap statusnya tinggi. Selain itu, partai-partai, seperti partai dimanapun saja, memakai tempat di birokrasi itu sebagai patronage. Anggota partai ditempatkan disitu supaya mereka senang dan dari situ juga bisa membantu partainya. Tahun 50-an, seperti di negara lain juga, di Indonesia semua partai ingin mendapat sebagian dari birokrasi. Misalnya PNI dapat penerangan, NU dan Masyumi dapat departemen agama, dst.

Kenaikan jumlah birokrasi itu menunjukkan beberapa hal yang penting. Satu, karena pemerintah memperluas fungsinya dengan sendirinya akan mengangkat lebih banyak pegawai. Tapi dari sudut politik, orang-orang yang masuk dalam birokrasi itu kemudian menganggap diri berkepentingan dengan birokrasi itu. Artinya birokrasi jadi semacam partai politik. Dan di Indonesia ada tendensi dari pimpinan negara untuk menganggap birokrasi sebagai pendukung utamanya. Itu berarti kepentingan birokrasi harus dilayani terus. Nah ini ada pengaruh yang agak berbahaya. Karena kemudian semua pegawai negeri memandang hubungan dengan pimpinan politik atau dengan pimpinan negara sebagai hubungan yang paling utama. Akibatnya mereka tidak merasa bertanggung-jawab kepada hukum atau kepada fungsinya, tetapi kepada pemimpin.

Di Indonesia, sistim politiknya jadi didasarkan sebagian yang menentukan birokrasi. Semacam sistim politik-birokrasi, bureaucratic-polity. Dari sudut reform nanti, akan sulit sekali untuk meyakinkan para pegawai negeri bahwa mereka terikat pada undang-undang atau pada hukum dan bertanggungjawab pada masyarakat, bukan pada pimpinan politik. Besarnya birokrasi itu memang agak penting. Tapi kalau birokrasi dianggap bagian terbesar dari kelas menengah di Indonesia, dari sudut analisis pembaharuan politik ini saya tidak setuju.
Menurut saya, ciri yang terpenting dari kelas menengah adalah mereka bukan bagian dari birokrasi, bukan bagian dari negara. Jumlah birokrasi di Indonesia memang terlalu banyak. Tapi saya tidak melihat hal ini terlalu luar biasa.

Yang dapat ditanyakan adalah tentang kualitas birokrasi itu. Yang menarik di Indonesia, dulu yang menjadi birokrat berasal dari kelas yang terdidik, kelas atas, aristokrasi. Sekarang mereka tidak masuk lagi dalam birokrasi. Mereka masuk ekonomi swasta. Yang sekarang jadi birokrat itu orang macam lain. Dari satu sudut ini penting juga, karena orang yang tidak berasal dari aristokrasi itu harus mencari landasan lain. Dan seringkali landasan lain itu adalah kecakapan. Sayang sekali riset yang betul-betul baik tentang birokrasi belum ada. Padahal ini sangat, sangat penting. Hans Dieter Evers dan lain lain yang mau omong tentang birokrasi di Indonesia, harus mencari data dulu. Kalau statistik dan jumlah, itu gampang saja. Tapi bagaimana keinginan orang dalam birokrasi, pandangannya terhadap kerja, keterikatan pada pemimpin, atau pada hukum, frustrasinya, dsb. Tentang itu kita tidak tahu apa-apa
DEKRIT 5 JULI 59

T: Tgl 5 Juli 1959 Bung Karno mengeluarkan Dekrit Kembali ke UUD-45. Konstituante dibubarkan. Mulailah jaman Demokrasi Terpimpin. Sekarang seringkali Demokrasi Terpimpin itu dianggap ciptaan Bung Karno. Kami ingin mendengar penjelasan dari Pak Dan, mengapa Konstituante dibubarkan? Dan siapa yang paling berkepentingan, atau siapa yang paling diuntungkan, dengan pembubaran Konstituante itu?

J: Ini memang pertanyaan menarik. Sebetulnya Demokrasi Terpimpin sebagian besar diciptakan oleh tentara. Waktu itu mereka yang paling kuat, yang paling bisa mendesak. Dalam hal dekrit, menurut saya BK tidak mau, tetapi terpaksa. Lalu dia harus memperjuangkan pendiriannya sendiri. BK tahu betul bahwa dia tidak bisa seluruhnya mengontrol tentara. Lantas dia harus cari kekuatan lain yang bisa mengimbangi tentara. Yang dapat dipakai hanya PKI. Walaupun menurut saya BK tidak terlalu senang dengan PKI. Tapi partai-partai lain agak lemah. Masyumi sudah dibubarkan pertengahan tahun 60. PSI juga, tapi PSI tidak begitu kuat. NU dan partai-partai Islam yang kecil itu sulit dipakai. Tahun 58 dia coba menghidupkan kembali partainya sendiri, yaitu Partindo. Tapi Partindo belum pernah mendapat dukungan yang luas. Maka dia terpaksa pakai PKI.

Lalu ada konflik terus menerus antara tentara dan BK. Kepentingan tentara sebagian memang sudah dilayani. Para perwira dapat tempat yang baik. Jumlah perwira di kabinet terus naik. Pada akhirnya tentara tahu bahwa mereka bisa mengontrol keadaan karena mereka yang punya senjata. Ini juga bukan sesuatu yang luar biasa.

Saya kira, sudah tiba waktunya kita memikirkan kembali peranan Bung Karno. Semua yang mempelajari sejarah politik Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, sangat terpengaruh oleh keadaan waktu itu. Semua menganggap BK sangat besar. Betul dia punya pengaruh, itu tidak dapat disangkal. Tapi semakin lama, saya semakin berpikir bahwa BK agak menderita waktu itu. Karena pada akhirnya dia tidak bisa banyak mempengaruhi keadaan. Pertama, karena dia tidak mempunyai organisasi yang baik, yang efektif, yang selalu bisa dikerahkan. Kedua, saya tidak yakin BK punya suatu imajinasi politik yang sangat jauh. Seperti orang lain juga, dia sangat terikat pada ide-ide yang berasal dari jaman kolonial tahun 20-30an. Idenya tidak banyak berubah. Ketiga, dia memang terlalu banyak dipengaruhi oleh para penjilat disekitarnya. Terlihat sekali dalam memoarnya Oei Tjoe Tat. Orang-orang takut untuk mengatakan terus terang kepada BK bahwa dia berbuat salah. Akhirnya BK mulai merasa diri menjadi orang yang sangat penting, sangat besar, sangat sangat. Karena setiap hari dia ketemu dengan penjilat.

Lantas bisa ditanyakan bagaimana imajinasi politiknya? Keadaan ekonomi pada Demokrasi Terpimpin jadi jelek sekali. Banyak orang sekarang yang menganggap Demokrasi Terpimpin itu periode yang baik, yang menarik. Tapi waktu itu keadaan memang kacau sekali. Banyak orang yang betul menderita. Lembaga- lembaga negara tidak diperkuat, malah dikorup. Waktu itu mulai korupsi di pengadilan, yang sekarang menjadi menonjol sekali. Sudah banyak hakim yang menyerah saja pada BK. Memang ada satu dua yang menentang, coba otonom, tapi akhirnya lembaga pengadilan jadi rusak. Kejaksaan jadi korup sekali. Polisi juga. Dari sudut pemerintah, okelah kalau hakim-hakim, jaksa-jaksa, polisi, itu korup. Asal saja mereka setia pada negara. Dan Pak Nas sendiri waktu itu setuju. Kalau kalau pegawai negeri tidak dapat gaji cukup terpaksa mengijinkan mereka memeras. Tapi yang diperas itu siapa? Ya, rakyat biasa. Sebetulnya itulah warisan Demokrasi Terpimpin yang belum pernah dikoreksi. Karena Orde Baru ini persis sama dengan Demokrasi Terpimpin dalam bentuk politiknya. Yang jelas beruntung dalam Demokrasi Terpimpin adalah tentara. Karena tentara sendiri yang menciptakannya.

KONSTITUANTE

T: Dalam studinya, Buyung Nasution berpendapat sebenarnya Konstituante nyaris berhasil. Hal paling mendasar, yaitu komitment terhadap demokrasi, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan dibatasinya kekuasaan pemerintah, itu sudah disepakati. Apakah Pak Dan sepakat bahwa penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia adalah hal paling penting yang harus dicantumkan dalam UUD?

J: Kalau dikatakan yang paling penting, saya ndak tahu ya. Tapi menurut saya memang penting kalau di dalam suatu konstitusi ada hak-hak asasi manusia. Bukan karena itu akan menjamin hak-hak asasi, tetapi paling sedikit secara simbolis itu akan memberikan semacam pegangan yang bisa dipakai orang untuk membela diri. Kalau dalam konstitusi dicantumkan hak-hak asasi atau civil rights, itu berarti orang paling sedikit bisa mengejar hak-haknya, bisa membela diri.

Ide Marsilam Simanjuntak tentang UUD-45 dan pengaruh Supomo itu juga penting. Konstitusi itu, dimanapun saja, pengaruhnya sangat terbatas. Selalu bisa disingkirkan oleh kepentingan politik, bisa dibohongi, dst. Tapi toch disitu ada nilai-nilai yang seharusnya bisa jadi pegangan orang. Tahun 45, profesor Supomo itu memang tidak menginginkan hak-hak asasi manusia. Disitu dia mengatakan blak-blakan bahwa hak asasi manusia itu hak individu yang bisa dipakai untuk melawan pemerintah. Ya, dengan sendirinya. Karena pemerintah, dimanapun saja, itu bahaya yang paling besar untuk orang. Supomo tidak menginginkan itu karena dia menganggap bahwa pemerintah akan dipimpin oleh orang-orang yang baik. Yaitu kalangannya dia sendiri. Sulitnya, dalam setiap
pemerintahan para pemimpin menganggap dirinya baik. Tapi pemerintah, dimanapun saja, bisa sangat merugikan orang. Dengan senjata dia bisa membunuh orang, bisa apa saja. Dalam konstitusi, sebagai ideal, kalau ada hak asasi manusia seperti yang ada di dalam UUD tahun 50, itu akan memberi sedikit harapan.

Tentang analisa Buyung, saya setuju. Paling tidak studinya Buyung itu meyakinkan buat saya. Konstituante memang setuju tentang hak asasi manusia. Mereka juga sudah setuju tentang banyak hal lain lagi. Tapi karena
pertentangan politik, yang memang biasa diantara partai-partai dimanapun juga, maka proses itu lama. Kita tidak tahu apakah kalau diberikan banyak waktu mereka akan bisa mengadakan kompromi atau tidak. Tapi yang jelas mereka tidak diberi waktu lagi.

POLITIK LUAR NEGERI

T: Sejak awal tahun 50-an Perang Dingin sudah mulai. Apa dampak utama Perang Dingin dalam politik Indonesia?

J: Wah, ini betul mengacaukan! Pada tahun 50-51 dubes Amerika sudah mendesak Indonesia untuk ikut dalam suatu persetujuan yang akan mengikat Indonesia pada Amerika. Akibatnya Kabinet Sukiman jatuh. Tapi pemerintah AS mendesak terus. Terutama setelah pemilihan Eisenhower tahun 52. Walaupun ahli-ahli di pemerintahan Amerika tidak tahu banyak tentang Indonesia, Perang Dingin itu sudah menggambarkan dunia dibagi dua. Sebelah sana ada komunisme, Uni Soviet. Sebelah sini ada free world. Siapa saja yang tidak masuk yang satu dengan sendirinya masuk yang lain. Banyak pemimpin Indonesia yang setuju dengan Amerika, ada juga yang setuju dengan Rusia. Dan itu mempengaruhi kedua great powers ini untuk mempermainkan sebagian politik luar negeri maupun dalam negeri Indonesia. Ada semacam korupsi internasional. Baik Moscow maupun Washington mencurahkan banyak sekali uang, kasih apa saja yang diminta, terutama senjata. Pengaruh luar ini harus selalu dipikirkan, bukan hanya pada tahun 50-an tetapi juga sesudahnya.

POLITIK MASYUMI DAN NU TAHUN 50-AN

T: Ini pertanyaan susulan Pak Dan, yang belum ada dalam daftar pertanyaan yang kami kirim. Tentang politik dua partai Islam yang kuat setelah Pemilu-55, Masyumi dan NU. Mengapa mereka berbeda pendapat dalam soal DI-TII dan dalam krisis Pusat-Daerah pada tahun 57-58? Sedangkan dalam Konstituante mereka bisa bersatu. Apakah ini menunjukkan bahwa dalam politik praktis, walaupun memakai simbol agama, kepentingan praktis juga yang akhirnya menentukan? Selama dekade 50-an posisi Masyumi dan NU dalam parlemen maupun dalam pemerintahan sangat kuat. Apakah ada agenda besar yang disusun bersama oleh Masyumi dan NU?

J: NU dan Masyumi itu berlainan. Sebagian karena NU, seperti juga PNI dan PKI, adalah partai yang terpusat di Jawa. Dari satu sudut, Masyumi dulu adalah partai nasional yang 50% pemilihnya dari Jawa dan 50% lagi dari luar Jawa. Ini mengikuti penyebaran penduduk Indonesia. Orang-orang yang menyokong ide-ide Masyumi berasal dari daerah pantai, dari kalangan pedagang, orang-orang Muhamadiyah yang terdidik dan agak agresif. Sedangkan NU itu kekuatannya di Jawa Timur dan di dalam birokrasi agama. Dan sebetulnya NU merupakan suatu partai yang agak defensif, yang dimaksudkan untuk membela agama dari campur tangan luar. Nah pengaruh pemilih di Jawa dan luar Jawa ini sangat penting. Itu terjadi dimanapun saja.

Kalau di Konstituante ini agak lain. Walaupun NU dan Masyumi akhirnya setuju menolak UUD-45, tapi pada mulanya tidak begitu keadaannya. Mulanya pimpinan NU sudah mau menyokong UUD-45 karena desakan keras dari tentara dan Bung Karno. Dan tahun 59 itu mereka diancam. Beberapa pimpinan NU diberitahu kalau mereka tidak meyokong UUD-45, maka mereka akan dituntut ke pengadilan karena ada sedikit korupsi. Lantas mereka setuju. Tapi kemudian orang-orang Masyumi mendekati anggota-anggota NU dan meyakinkan mereka bahwa ini perjuangan agama. Lalu ada semacam pemberontakan di dalam NU, dan pimpinan NU terpaksa ikut
anggotanya.

NU ini partai yang menarik. Ini partai yang berdasarkan pandangan dan kepentingan yang jelas. Sebetulnya NU tidak terlalu banyak menghiraukan negara yang harus berdasarkan Islam, walaupun itu dijadikan sebagai simbolnya. Mereka defensif. Pokoknya mereka ingin bisa survive dalam pemerintah untuk membela kepentingan mereka itu. Masyumi juga menarik tapi dari sudut lain. Sebetulnya dalam Masyumi, dari dulu tidak pernah ada perdebatan tentang apa arti Islam dalam negara. Banyak pemimpin Masyumi, seperti Pak Roem dan Burhanudin Harahap, yang menganggap Masyumi itu agak seperti Partai Kristen Demokrat di Eropa. Yang tidak memaksakan agama, tetapi mau memperjuangkan semacam ide etika Islam. Ini memang persoalan yang sangat sulit, ruwet sekali, ya. Jadi tidak pernah dibicarakan di dalam partai, apalagi di luar partai. Mereka takut kalau dibicarakan terus terang akan terlihat perbedaan di dalam Islam. Lalu mereka mengelak terus. Akibatnya ide itu jadi agak kabur.

Dalam ceramah saya di Yayasan Sudjatmoko bulan Maret lalu saya bilang, buat suatu republik atau demokrasi yang sehat, agama itu sangat diperlukan. Karena pada akhirnya dalam agama ada semacam standard etika. Dan mau tidak mau pimpinan agama terpaksa memikirkan hal itu. Memang harus dipikirkan kembali, bagaimana bentuk pengaruhnya

INTERPRETASI TENTANG TAHUN 50-AN

T: Ini kami mengutip data dari makalah Anthony Reid dalam buku “Democracy.” Dalam tahun 1945-49 ada 4 perdana menteri, kabinet ganti setiap 10 bulan. Dari tahun 1950 sampai 1957, ada 6 perdana menteri, kabinet ganti setiap 12 bulan (“Democracy,” h 314). Data itu, menurut Reid, menunjukkan “How effective, indeed virtually indispensable, multiple parties, electoral processes and representative assemblies can be in moderating and channeling dangerous primordial conflicts and bringing them into a national forum where they can be debated.” Dan menurut Reid, “Democratic pluralism proved the only practical means for government to govern.” Tetapi menurut versi sejarah Indonesia sekarang, tahun 50-an itu dianggap masa anarki. Bagaimana Pak Dan memahami dua interpretasi yang sangat berbeda ini?

J: Saya tidak setuju dengan kedua-duanya. Setiap pemerintah, dimana saja, bisa memakai kekerasan. Dari sudut kekuatan pemerintah, bisa dikatakan pemerintahan Pak Harto itu sangat efektif. Kalau mau pakai senjata, pakai kekerasan supaya orang takut, itu metoda pemerintahan yang sangat efektif. Yang harus dipikirkan bagaimana dari sudut orang kebanyakan dalam masyarakat, sistim mana yang lebih memuaskan kepentingan yang ada, perasaan yang ada, tujuan yang ada.

Saya mengerti perasaan Anthony Reid, malah dari satu sudut saya setuju. Tapi dia agak terlalu jauh. Menurut saya, yang sudah dibuktikan oleh sistim parlementer Indonesia adalah bahwa orang memang bisa saja setuju dengan sistim itu. Dan waktu itu sistim parlementer bisa jalan dengan baik. Dapat dibandingkan, umpamanya dengan Perancis, Italia, atau negara-negara lain. Yang mau saya tekankan, seperti sudah saya bilang tadi, ini suatu sistim yang bisa jalan dengan baik hanya 5 tahun setelah revolusi, sesudah ada 10 tahun
kekacauan. Terbukti ada partisipasi yang luas. Orang-orang bisa memperjuangkan ide-ide mereka. Dan yang penting sekali, dari tahun 50 sampai 58, tidak banyak orang yang mati. Orang bisa main politik tanpa saling memukul, tanpa membunuh orang lain. Sesudah tahun 59, dengan Demokrasi Terpimpin, keadaan makin kacau. Timbul semacam street violence. Saya masih ingat waktu tahun 64, di Jawa dan Bali orang mulai lempar granat segala macam. Lantas mulai bunuh-membunuh. Sesudah Orde Baru, kita semua tahu, ratusan ribu orang yang mati, banyak yang masuk penjara, dst.

Dari sudut efektifitas, tergantung dari perspektif mana. Kalau dilihat dari atas, Orde Baru ini sangat efisien, sangat efektif. Kalau dilihat dari bawah, ya agak kurang memuaskan. Kelihatan di Indonesia banyak yang kurang senang. Pada waktu Demokrasi Parlementer, memang banyak orang yang ngomel terus, ya. Tapi mereka juga ikut partisipasi, bisa bertukar pikiran. Itu lain. Apakah waktu itu ada anarki? Menurut orang-orang yang senang dengan efisiensi, dengan aturan, dsb, ya mungkin kelihatan chaotic. Padahal tidak. Yang chaos itu
adalah Demokrasi Terpimpin. Karena disitu semua orang terpaksa cari nafkahnya sendiri. Ini tidak untuk mengatakan bahwa sistim parlementer itu sempurna. Karena memang tidak ada kesempurnaan dalam sistim politik apapun juga, dimanapun juga. Tapi paling sedikit di Indonesia itu bisa jalan dengan baik.
Kalau sering ganti pemerintah, ya itu kan soal biasa dalam sistim parlementer.
Seperti juga di Perancis, misalnya.

Harus diakui, dari segi politik-sosial-kebudayaan, Indonesia itu merupakan salah satu negara dan masyarakat yang paling kompleks di seluruh dunia. Kalau disitu ada banyak partai, memang dapat dimengerti. Kalau diijinkan, dengan sendirinya di Indonesia akan ada banyak partai. Menurut saya, itu malah sehat.
Di Amerika ini banyak orang, termasuk saya sendiri, yang sangat menginginkan ada satu dua partai lagi. Karena dua partai yang sudah ada tidak cukup. Menurut saya, tiga partai yang sekarang ada di Indonesia itu juga tidak cukup.

KESIMPULAN

T: Kalau ingin disimpulkan, apa pelajaran yang dapat ditarik dari perjuangan untuk membangun republik dalam dasawarsa 50-an? Dimana macetnya usaha membangun Republik Indonesia yang masih muda itu? Dan bagaimana kesimpulan Pak Dan itu bisa menjelaskan peristiwa-peristiwa besar yang kemudian terjadi di tahun 60-an. Seperti pembunuhan pada tahun 65-66, jatuhnya Bung Karno, munculnya Orde Baru, Dwi-Fungsi ABRI, banjirnya modal luar negeri, dsb.

J: Ini pertanyaan yang agak luar biasa dan sulit menjawabnya. Ada dua hal dari tahun 50-an. Satu, bahwa sistim parlementer itu bisa berhasil dengan baik kalau tidak dihalangi. Rakyat Indonesia cukup senang dengan sistim parlementer. Mereka bisa membiasakan diri dengan partai-partai dan cukup bertanggungjawab. Kedua, saya kira yang penting dalam politik, dalam masyarakat dimanapun saja, itu bukan kebudayaan. Pertanyaan yang paling penting tentang runtuhnya sistim parlementer bukanlah, “Apakah ada landasan budaya yang cukup untuk demokrasi?” Itu jelas ada. Yang harus ditanyakan adalah “Siapa yang menyebabkan sistim parlementer itu gagal?” Pertanyaan itu akan memaksa kita untuk memikirkan sebab-sebab keruntuhan sistim parlementer itu. Dan menurut saya, faktor yang terbesar itu tentara. Yang punya kepentingan politik, ekonomi dan lain lain juga.

Yang terjadi tahun 65 itu memang suatu malapetaka. Bukan hanya untuk ukuran Indonesia. Kalau dilihat dalam abad ke-20 ini, yang begitu penuh dengan tragedi, maka tragedi-65 di Indonesia itu harus dianggap cukup besar. Pertama, harus ditanyakan “Kenapa itu bisa terjadi?” Menurut saya, itu terjadi karena sistim politik Indonesia waktu Demokrasi Terpimpin itu kekurangan kontrol. Tidak bisa mencukupi keperluan di Indonesia. Antara lain keperluan supaya orang tidak bisa dibunuh begitu saja. Kedua, pengalaman ini menunjukkan bahwa kalau tentara, dimanapun saja, memainkan peranan dalam politik, dengan sendirinya tentara itu akan memakai keahliannya. Keahlian tentara adalah membunuh orang. Keahlian pimpinan politik sipil ialah membuat kompromi.

Ketiga, menurut saya pengalaman ini menunjukkan masyarakat memerlukan lembaga- lembaga yang dapat melayani kepentingan masyarakat. Termasuk melayani kepentingan keamanan mereka. Lembaga-lembaga yang bisa disesuaikan, dan kalau perlu dapat dirobah, walaupun sulit. Supaya mereka tidak bisa diperlakukan secara sewenang-wenang. Supaya mereka bisa merasa cukup bebas. Lembaga-lembaga itu harus bisa mengontrol pimpinan, dari manapun saja, supaya mereka tidak main gila. Ini argumen konservatif, bukan radikal. Argumen ini didasarkan atas keiinginan manusia biasa untuk bisa berdamai, bisa cari makan, tidak ketakutan. Untuk itu butuh lembaga-lembaga yang safe betul.

Menurut saya, lembaga-lembaga seperti itu bisa dijalankan oleh pimpinan sipil yang dipilih oleh rakyat, bertanggungjawab pada rakyat. Kalau pimpinan tentara, ya agak sulit. Karena mereka tidak tergantung pada siapapun saja, kecuali dirinya sendiri dan senjata. Dan ini bukan untuk menyalahkan ABRI, walaupun sebetulnya bisa disalahkan. Karena tentara, dimanapun saja, kalau sudah ada dalam kedudukan kekuasaan, mereka akan merasa terdorong untuk memakai keahliannya. Dimana saja tentara masuk, kalau ada kesulitan apa saja, mereka akan cepat angkat senjata. Seorang sipil tidak selalu akan berbuat begitu. Ini biasanya, ya. Kecuali ada tentara dibelakangnya. Menurut saya, republik yang baik itu sangat tergantung pada adanya tentara yang betul-betul bisa dikontrol. Kalau tentara tidak diperlukan untuk perang dengan luar negeri, ya tidak perlu ada tentara yang besar. Tidak perlu ada anggaran pertahanan yang besar. Ini berlaku bukan hanya untuk Indonesia. Tetapi juga untuk Amerika dan negara manapun saja. Yang lebih penting dari pada tentara
adalah rakyat.

Masih ada pelajaran yang lain. Dalam setiap masyarakat kita harus selalu memikirkan, apa tujuan negara itu? Siapa yang bakal mendapat untung dari negara itu? Untuk apa masyarakat berkumpul membuat negara itu? Sekarang di Indonesia memang ada jaman pembangunan, ada banyak uang. Ada elite yang makin kaya. Memang harus diakui pada umumnya sekarang rakyat makan lebih banyak dari pada waktu Demokrasi Terpimpin. Tapi kelihatan ada semacam kekosongan diantara orang banyak di Indonesia. Kekosongan tujuan, kekosongan etika, timbulnya pesimisme, sinisme yang luar biasa. Harus dipikirkan, apa sebabnya? Saya pikir jawabannya agak jelas. Karena dalam sistim politik Indonesia sekarang, lembaga-lembaga yang ada hanya milik pemerintah saja. Lembaga-lembaga di Indonesia sekarang tidak lagi dapat dipegang atau dikendalikan oleh rakyat Indonesia. Dan saya tidak setuju dengan orang yang mengatakan, ya itu budaya Indonesia. Itu omong kosong [Habis, Wawancara tgl 22 Agustus 1995].

PUSTAKA UTAMA
(1) Daniel Lev, 1966, “The Transition to Guided Democracy, Indonesian
Politics, 1957-1959,” Cornell Modern Indonesia Project, Monograph Series.
(2) David Bourchier dan John Legge (editor), 1994, “Democracy in Indonesia, 1950s
and 1990s,” Monash Papers on Southeast Asia No. 31.
(3) M.C. Ricklefs, 1991, “Sejarah Modern Indonesia,” Gajah Mada University Press, bab VI.
(4) Harold Crouch, 1978, “The Army and Politics in Indonesia,” Cornell University Press.
(5) Salim Said, 1987, “Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian
Military in Politics, 1945-1949,” Pustaka Sinar Harapan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s