Cina di Indonesia

07-Dec-95

CINA DI INDONESIA
(Potongan dari ‘cerita’ Prof. Ben Anderson, yang dikisahkan tgl 27 Des. 1995 di Ithaca.)

Ketika saya paling akhir diperbolehkan berfoya2 di Tanah Air- hampir 23 taon yang lalu – pada suatu malam saya nongkrong ngobrol2 dengan temen2 di salah satu warung di kota Sala. Tahu2 pembicaraan kami pindah ke topik “kuburan cino.” Dari pembicaraan itu muncul ungkapan bahwa “si cino” itu tidak berhak beristirahat untuk selamanya di bumi Indonesia tanpa gangguan, sehingga “layak digusur.” Timbullah beberapa pertanyaan di benakku: mengapa “kuburan cino” perlu digusur, dan kapan bertumbuh fantasi keblinger ini.

Pertanyaan tadi baru mulai terjawab setelah saya sempat membuat riset di Pilipina pada akhir tahun 90-an. Karena di sana saya melihat banyak sekali manusia yang jelas keturunan campur “intsik”, pribumi, dan Spanyol. Mungkin sekali prosentase penduduk “intsik” di Pilipina jauh lebih tinggi dari prosentase “cino” di Tanah Air. Selain itu sebagian besar cukup berada, plus mereka nongol di segala bidang – politik, sastra, kriminalitas, agama, profesi, dan sebagainya. Tetapi -dan ini aneh mengingat bahwa para pribumi Pilipina masih masuk bangsa Melayu raya selama 100 tahun belakangan ini, dimana timbul revolusi pertama di Asia, penjajahan Amerika, Perang Dunia ke-2, dllnya, tidak pernah ada huruhara anti-cino. Malahan kasus2 kekejaman dengan skala besar terhadap si cino dilakukan oleh penguasa Spanyol, bukan oleh pribumi, dan pembantaian paling akhir terjadi pada taon 1762: pas duapuluh dua tahun setelah pembantaian “cino” yang pertama di Indonesia yang dilakukan oleh orang2 Belanda di Batavia pada tahun 1740, 250 tahun yang lalu. Yang lebih menarik lagi, ialah bahwa istilah Spanyol untuk manusia “pendatang” ini, sampai pertengahan abad ke-19, bukannya “cino” tetapi “sangley”.

Kita kenal kata ini dalam versi Indonesianya yaitu “sengli”, yang berarti dalam bahasa Hokkien “si pedagang”. Seolah2 zaman dulu pejabat imigrasi Spanyol bertanya pada si pendatang dari Fujian, “kamu ini siapa”, dan dijawab “yang bener aje, gue pedagang.” Tapi saking gendhengnya dan mental sukuisnya si pejabat, “pedagang” diartikannya bukan sebagai nama aktivitas tetapi sebagai nama sukubangsa. Tetapi “nama” ngawur ini juga akan menimbulkan pembantaian.

Di Hindia Belanda kita bisa lihat kegendengan angker yang sangat mirip. Risetnya Mason Hoadley ttg. sejarah Cirebon antara abad ke-17 akhir dan abad ke-18 awal menjadi bukti yang nyata. Pada suatu waktu terjadi pembunuhan pejabat tinggi di kota udang yang unik ini. Dari dokumen2 pribumi kita dapat info bhawa yang dituduh menjadi biang keladi pembunuhan itu ialah seorang pejabat tinggi lain yang selalu disebut dengan titelnya Ki Aria Martaningrat. Tetapi dari dokumen2 Kumpeni orang ini selalu disebut sebagai “seorang Cina yang jahat” (si Ki Aria ini kebetulan menjadi sahbandar di Cirebon dan rupanya menghalang2i strategi monopoli perdagangan dari Kumpeni). Maka jelas sekali bahwa pada masa itu orang2 di Cirebon tidak punya mental “sukuis” apalagi “rasialis”. Dunia mental mereka berdasarkan hierarki pangkat. Penglihatan semacam ini sangat terbukti dari memoirenya Pangeran Diponegoro yang dikarang dalam pembuangannya mungkin 100 setelah kasus Ki Aria Martraningrat. Diseluruh memoire itu, beliau tidak pernah menganggap musuhnya sebagai “bangsa” belanda. Musuh2 selalu disebut dengan pangkatnya, si Edeleer ini, si Gubernur itu. Dengan demikian kita harus berusaha mengerti mengapa dan bagaimana manusia di Hindia Belanda sempat “belajar” merobah gramatika alam pikiran mereka meniru alam pikiran si Kumpeni.

Kita bisa mulai dengan pembantaian2 yang serem di kedua markas besar kolonialisme gaya lama di Aisa Tenggara, yaitu di Manila (1762) dan di Batavia (17400. Mereka bisa terjadi karena dua macam faktor. Pertama2, faktor ketakutan dan paranoia dikalangan bule sendiri, yang jumlahnya sangat terbatas, dan hidupnya puluhan ribu kilometer dari tanahair masing2. Pada pertengahan abad ke-17 kekuatan si Kumpeni sedang merosot dengan cepat (paralel dengan merosot kedudukan belanda sendiri di percaturan politik di Eropa) sehingga dengan gampang sekali dihancurkan oleh Inggris pada awal abad ke-19. Pada tahun 1760, Inggris sudah sapubersih Spanyol yang makin lemah dari Manila; tentara Inggris yang dibantu oleh kelompok Sangley yang sudah lama merasa diperas oleh penguasa Spanyol setempat. Ketika Inggris pergi, orang Spanyol balas dendam. Faktor kedua ialah bahwa kedua markas besar ini didirikan sebagai pusat perdagangan, dan karena itu menarik pedagang dari banyak tempat di Asia; ternyata mereka diperlukan untuk memperluas ekonomi masing2 kejajahan. Pendatang lain juga nongol, tapi tanah air mereka sangat jauh, sedang Tiongkok itu dekat dan masih jaya dibawah pimpinan kaisar2 Tsing yang keturunan Manchu. Bisa diduga bahwa di kedua markas jajahan ini, si pendatang yang kulit berwarna sekaligus diperlukan dan ditakuti — oleh si pendatang yang berkulit bule.

Tokh dalam jangka panjang cara menanggulangi masalah ini dipecahkan dengan cara yang sangat berlainan, dan dengan akibat jangka panjang yang lebih berlainan lagi. Di Pilipina, dari semula ada usaha keras dari misionaris Katolik untuk mengkatolikkan bukan hanya para pribumi tetapi klompok2 Sangley juga, biar sama2 masuk “kebudayaan Katolik” yang dianggapnya universal itu. Dengan sukses yang lumayan. Tetapi usaha mereka tidak mungkin begitu berhasil kecuali dengan politik yang dilaksanakan oleh penjajah dalam bidang hukum. Undang2 Spanyol memustahilkan seorang Sangley, kalow kawin dengan seorang wanita pribumi (dan ketika itu tidak ada wanita dari Fujian masuk Pilipina), mempunyai anak yang juga berstatus Sangley. Anak-2 itu langsung diberi status hukum sebagai seorang mestizo (peranakan?), seorang “campur”, dengan hak2, pajak2, kedudukan, dsb nya sendiri. Dan karena si anak itu diasuh oleh ibunya yang Katolik, didaerah yang berbahasa Tagalog, Cebuano, atau Ilokano, dia cepet sekali masuk kebudayaan yang lumayan jauh dari kebudayaan Fujian, dan sering tidak bisa berbahasa Sangley.

Dengan cara beginian, jumlah Sangley tetap rendah, sedangkan jumlah mesizo (keturunan campuran si Sangley itu) terus bertambah besar – hanya karena kebijakan kolonial.

Ternyata daya politik asimilatif ini sangat kuat, sehingga ketika, pada akhir abad ke -19, timbul pergerakan nasionalis anti- Spanyol, sebagian besar dari pemimpin2 yang terkemuka berasal dari kelompok mestizo ini – umpamanya sang martir, dan Bapak Tanah Air Dr Jose Rizal. Dan tidak mengherankan bahwa ditengah sederetan presiden Pilipina sampai sekarang, mungkin hanya si Magsaysay yang bukan “mestizo”. Dengan demikian tidak terlalu mengherankan mengapa sampai sekarang tidak pernah ada huru-hara2 anti-“cino” yang berarti di Pilipina.

Tetapi di Hindia Belanda, perkembangan sangat berbeda. Belanda sendiri ialah negara kecil, dengan jumlah penduduk yg sangat terbatas. Lagipula karena agama2 Protestan baru nongol pada pertengahan abad ke-16, dan jumlah penganutnya lebih terbatas lagi. Tenaga kerja untuk aktivitas misionaris di Asia dengan sendirinya minimal. Lebih dari itu, Nusantara sedang di kuasai oleh suatu konglomerat bisnis, si Kumpeni, bukan oleh kerajaan yang berlegitimasi agama Katolik. Dengan kekecualian2 tertentu di Maluku, Kumpeni tidak berhasrat membuang duit untuk usaha konversi, dan cepat2 membuat aliansi praktis dengan raja2 beragama Islam, sedangkan kolonialis Katolik di Pilipina sebaliknya pasang perang religius yang serem terhadap raja2 Muslim yang kecil di daerah2 yang kecil di daerah2 yang sekarang disebut kawasan Bangsa Moro. Di benak Kumpeni ada perhitungan juga bahwa usaha konversi bisa juga menggoncang-kan sistim kongkalikong yang didirikan dengan penguasa2 Islam lokal. Karena itu, usaha konversi yang beneran baru mulai pada pertengahan abad ke-19, pada ketika Kumpeni sudah diganti oleh negara Belanda sendiri. Misi2 Katolik dan Kristen baru bisa beroperasi dengan kebebasan terbatas 250 tahun setelah Belanda mulai macam2 di Nusantara. Perlu didingat ini!! Kalau di Pilipina garis-pisah agama menjadi penting, sedangkan garis-pisah suku menjadi tidak penting, justeru di Hindia Belanda yang terjadi adalah sebaliknya.

Sekali lagi, yang paling berpengaruh adalah sistim hukum yang diterapkan dan dipaksakan. Penguasa Belanda ternyata luar biasa alergi terhadap segala macam “percampuran”. Dari semula sampai titik terakhir, tidak pernah ada status yang mirip status “mestizo” di Pilipina. Status dari anak2 yang lahir dari adegan ranjang antara cowok londo dengan cewek pribumi, umpamanya, harus atau “belanda” atau “pribumi”, tergantung si bokap. Kalok si bokap “mengaku” seorang anak, si jabang bayi akan berstatus Belanda, biar kulitnya ireng dan hidungnya pesek, kalok tidak, dia akan hilang di tengah “dunia pribumi” yang maha luas itu.

Kebijakan ini mungkin sekali, dalam jangka panjang, dibuat dengan sengaja. Karena penguasa Belanda bisa melihat bagaimana jajahan Inggris dan Spanyol di benua Amerika akhirnya dihancurkan justeru oleh klompok “peranakan Eropa”, yang sebagian besar, di Amerika Latin, berdarah campur. Dengan demikian, golongan keturunan campur bule-pribumi selalu dipisahkan antara minoritas yang ingin mati2an mempertahankan privilise2nya sebagai masyarakat ibunya sebagai anak haram, hasil hubungan seks yang liar. Dengan demikian, golongan campur ini tidak bisa main peranan politik dan ekonomi penting, dan selama abad ke-20 ini hanya segelintir diantaranya bisa nongol kecuali dalam dunia film.

Politik Kumpeni terhadap kelompok Sangley dan keturunan nya sangat mirip dengan yang di atas, tetapi harus dimengerti dalam konteks politik jajahan sebagai keseluruhannya. Karena Kumpeni, dengan alasan2 yang disebut diatas, tidak pernah ada maksud atau kemampuan untuk mengasimilasikan klompok Sangley ke dalam kebudayaan Belanda-Protestan, golongan ini harus dinetralisir dengan cara lain. Dan cara itu adalah usaha untuk memisahkannya dari setiap kemungkinan beraliansi dengan, dan berasimilasi kepada dunia pribumi. Mereka tahu bahwa setiap si Ario Martaningrat tidak dianggap “Cino” oleh sultan2 di Cirebon, dan mereka percaya bahwa dia dan mungkin ortunya sudah menjadi Muslim; mereka tahu bahwa di Madura Timur sudah lama timbul masyarakat “cino” yang beragama Islam; melihat bahwa wajah2 manusia di kota2 perdagangan sepanjang pasisir utara pulo Jawa, mereka bisa menduga betapa banyak orang di situ adalah keturunan campur, sadar atau tidak. Mereka mungkin juga lama2 mengetahui bahwa di kekaisaran Tiongkok sendiri banyak sekali terdapat manusia yang beragama Islam. Dengan demikian, sebaliknya dari praktek Spanyol di Pilipina, mereka berusaha keras supaya, secara hukum, keturunan2 si hoakiau, tetep “Cino” tanpa membuka kemungkinan mendapat status sebagai orang campur. Peduli amat kalo anak2 ini tidak bisa berbahasa Hokkien, tidak mengerti adat- istiadat sistim Konhucu, dan sebagainya: dia harus tetap sebagai “Chineese”. Status hukum ini sangat diperkuat dengan sistim ghetoisasi. Dengan beberapa pengecualian yang penting, orang2 ini dipaksakan bermukim dikawasan kota tertentu, mereka harus kawin diantara mereka sendiri dengan upacara “Cino” yang sedikit banyak diatur oleh Belanda; mereka harus berdandan dengan gaya “Cino”, warisan mereka harus diatur oleh peraturan tersendiri. Mereka tidak boleh bepergian kemana mereka suka tanpa paspor internal. Dan yang paling penting, sedapat mungkin mereka harus tunduk kepada pimpinan otoriter dari “Kapten2” atawa “Major” (biasanya orang terkaya setempat) yang diangkat dan dipecat oleh gupermen sendiri. Sekaligus, selama berabad-abad mereka juga tidak boleh terlalu bersifat “Cino”, dalam arti membuat sekolahan yang mengajar bahasa Cino tertulis, apalagi bahasa lisan bangsanya Mandarin atau Hokkien. Pada akhirnya mereka dibuat terkatung2 – cino beneran tidak, pribumi tidak, dan anggota kebudayaan Kristen-universal juga tidak. Bisa dikatakan mereka dibikin semacam “banci” kebudayaan, banci perkara status hukum, dan lama2 “banci” dalam arti politik.

Sekarang, biar kita berpaling kepada “pengecualian” yang disebut diatas. Dalam hal ini, karangannya Jim Rush memang luar biasa bagusnya. Karena disitu digambarkan bagaimana timbul, pada bagian kedua dari abad ke-19, konglomerat “Cino”- menurut istilah zaman itu “raja” – pada landasan perdagangan candu dibawah pimpinan gubermen sendiri. Banyak segi dari sistim pembiusan ini- yang mungkin lebih teratur dari sistim yang dipakai kartel2 cocaine di Colombia sekarang – sangat menarik. Boleh saya garisbawahi beberapa diantara segi ini:
a) saling tergantungan antara elit2 bule, “cino” bikinan, dan pribumi. Bule pegang monopoli pengimporan candu dari India Inggris, sindikat kapten2 dan major2 pegang kartel distribusi wholesale, priyayi2 dan weri2 nya menanggulangi perdagangan retail dan tindakan pengamanan fisik (centeng) dari kartel2 itu tadi. Dus seolah2 diluar hierarki rasial yang resmi, pimpinan semua kelompok bergandengan tangan untuk urusan dagang yang korbannya rakyat kecil. Tokh justru hierarki-rasial-menurut – hukum membuat perlu sistim setengah gelap ini.
b) sistim bisnis ini dibuat sangat erat dengan hierarki birokrasi dan kawasan teritorial yang menjadi landasannya. “Kawasan” monopoli, batasnya sama dengan batas kabupaten dan keresidenan, sehingga kuasa-kamtibmas si bupati pas dengan kuasa-dagang si Kapten.
c) orang “cino” biasa diharamkan keluar dari ghettonya, dan dikontrol dengan passensistemm yang ketat. Hanya si Kapten dengan bolo dekatnya boleh mondar-mandir ke pedalaman. Dus kekayaan kelompok “raja” pada dasarnya berdasarkan sistim politik dan organisasi birokrasi. Monopoli mereka, seperti hampir semua monopoli didunia, hanya dimungkinkan dengan lindungan politik, kepolisian, dan birokrasi yang bule-pribumi- 10% bule, 90% pribumi.

Nah, selama Hindia Belanda menjadi daerah tertutup (orang Belanda sendiri harus punya paspor untuk masuk sebelum 1870), sistim enak ini aman. Tetapi setelah mulai cair pada tahun 1880an, segala macam konflik laten mulai nongol. Mungkin faktor yang paling penting adalah pencabutan secara ber-angsur2 dari passenstelsel dan sistim pemukiman paksa. Karena dengan demikian orang2 “cino” peranakan untuk pertama kali boleh berkeliaran semaunya dipedalaman, tetapi dari basis “ghetto” yang sudah berabad-abad berlangsung, dan dengan model “raja2” didepan matanya. Ditambah gelombang “cino” totok yang datang setelah 1890 dari kekaisaran Tiongkok yang sedang ambles. Kebetulan pada masa yang sama nasionalisme Tionghoa untuk pertama kali mulai tumbuh dibawah pimpinan Sun Yat-sen di daerah Nanyang, dua diluar cengkeraman birokrasi Tsing. Tidak mengherankan kalok dalam situasi demikian, klompok yang berabad diperlakukan sebagai “Chineese” oleh gupermen, biarpun mereka berbahasa Jawa, Madura, Bali, Melayu dan sebagainya, mulai merasa bahwa mereka “kurang Chineese”, dan mendirikan sekolah2an dan organisasi yang berideologi “Chineesess”.

Lebih lagi tidak mengherankan bahwa dikalangan pribumi, khususnya bibit2 nasionalis, timbul reaksi terhadap gejala2 ini, dan bahwa reaksi mereka dalam banyak hal meniru contoh dari klompok Tionghoa. Jelas sekali umpamanya bahwa Taman Siswo adalah anak harammnya sistim sekolahan “asli” Cino yang diperintiskan oleh THHK. Dan suatu masyarakat yang sudah begitu lama dibiasakan oleh gupermen untuk mengimajinasikan existensinya sekelompok “”cino” – yang sebenarnya 85% sudah berasimilasi kepada kebudayaan pribumi – dengan gampang sekali merasa bahwa “asimilasi” itu sebenarnya cuman kedok; dan juga gampang tidak mengerti bahwa konglomerat cino yang jahanam itu tidak berdasarkan “lihaynya bangsa cino” tetapi adalah hasil dari kongkalikong antar-sukubangsa tingkat atas. Dari situ timbul kemungkinan yang luas untuk huruhara rasialis yang memang meulai terjadi di Hindia Belanda pada taon 1919, hanya 80 tahun yang lalu. Kalau sensus Belanda yang mulai diadakan pada tahun 1921 membagikan penduduk Hindia Belanda antara 3 golongan yang besar, harus diingat pada pembagian itu berdasarkan sistim hukum yang

beratusan tahun usianya. Golongan ini tentunya bangsa Eropa, Inlanders, dan Vreemde Oosterlingen. Yang menarik dalam klasifikasi ini adalah bahwa Belanda mengangkat diri sebagai orang Europa (dan mendirikan sekolahan seperti ELS Europeechse Lagere School), yaitu sebagai wakil dari ras bule – tapi bukan sebagai Vreemde Westerlingen. Yang juga menarik ialah bahwa orang “cino” disebut sebagai Vreemdelingen -orang asing, padahal sebagian besar mereka sudah turun-temurun menjadi penghuni bumi manusia di Nusantara. Ini mendapat dampak yang mendalam, karena baik pribumi sendiri maupun klompok “cino” dengan demikian lebih lagi dibiasakan untuk menganggap yang terakhir sebagai “orang asing”. Disitu kita bisa lihat dengan jelas bibit2 pertama dari paradoks Warga Negara Indonesia yang berarti orang asing, dan komentarnya si pimpinan Permias bahwa di kampus anu ada 40 orang Indonesia, tetapi kalau termasuk cino bisa sampai 200.

Walaupun demikian perlu ditegaskan bahwa sebagian penting dari pergerakan nasional berusaha untuk mengatasi alam pikiran ini. Pimpinan revolusi berusaha keras untuk mencegah aksi rasialis anti-cino. Tokh warisan politik kolonial menjamin bahwa sedikit sekali “cino” pengen masuk badan perjungan dan militer, dan lembaga2 ini condong untuk ekslusif terhadap “cino”. Hampir semua partai politik besar selama zaman demokrasi liberal punya tokoh yang “chineese”, dan tidak jarang ada yang sampai bisa jadi menteri. Bung Karno kasih angin kepada Baperki yang punya ideologi bahwa “cino” itu cuman salah satu suku bangsa laindiantara sekian macam sukubangsa di Nusantara. Persetujuan Sunario-Chou En-lai pada pertengahan tahun 1950an adalah usaha untuk mengkonsolidasikn kewarganegaraan mutlak dari sebagian besar klompok “cino” di Nusantara. Anehnya, diantara semua partai politik yang besar justeru PKI lah yang aneh. Setelah Tan Ling Djie diusir dari politburo pada tahun 1951, pimpinan Aidit cs berusaha keras untuk mengeliminir orang “cino” dari badan2 PKI yang penting. “Cino” yang berhaluan kiri disuruh bermukim di ghetto Partindo. Tapi ini juga mungkin hanya terjadi karena di kekaisaran Tiongkok sendiri setelah 1949, Partai Komunisnya Mao Ts-Dung mulai bertakhta.

Dengan latar belakang ini, tidak terlalu mengherankan kalau Orde Baru, yang dalam begitu banyak hal mirip Orde kolonial, menghidupkan kembali aspek2 penting dari konstelasi politik, sosial, dan kebudayaan zaman kolonial akhir. Alat keamanan – 50 tahun setelah Indonesia merdeka -tetap 99% bersih dari warganegara yang “cino”. Sistim konglomerat – raja2 -cino yang berlandasan monopoli bikinan birokrasi dan akibat perlindungan politik khusus, menjadi2. Orang cino dilarang bikin sekolah sendiri, atau punya pers sendiri, diajak ganti nama, disuruh asimilasikan diri (persis seperti terjadi pada zaman belanda abad ke-19), supaya tidak menjadi Chineese beneran, tetapi sekaligus mereka didiskriminasikan di hampir seluruh bagian pekerjaan diluar dunia dagang. Sekali lagi “pembancian” – ya bukan Chineese, yan bukan Indonesia”- kan enak. Pembagian fungsiekonomis ini mempunyai dua akibat yang menguntungkan. Di satu pihak, seperti diketahui, pimpinan negara tidak diancam secara politik oleh timbulnya konglomerat pribumi, konglomerat Cino dari sudut politik tokh impoten. Dilain pihak pimpinan negara bisa juga memperlihatkan bahwa selama orde baru tidak pernah ada menteri atawa jenderal yang “jelas cino”, jadi kedaulatan rakyat tetap aman di tangan wakil2 asli dari masyarakat inlander. ***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s