Ben Anderson tentang Perobahan Politik

To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] BEN ANDERSON TENTANG PEROBAHAN POLITIK 1999 (1/4)
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

BEN ANDERSON TENTANG PEROBAHAN POLITIK 1999

PERMAINAN ELITE

T: PDI-P mendapat 34% pemilih (1 dari 3), tetapi hanya mendapat 22% kursi (1
dari 5) di MPR. Akibatnya suara dan keinginan elite dalam Sidang Umum 1999
itu berbeda dengan suara dan keinginan rakyat banyak. Peraturan dan tata
tertibpemilihan presiden memang sudah dijalankan dalam SU-99. Tapi
mengikutiperaturan tidak berarti demokrasi dijalankan. Itu antara lain yang
kami tangkap dari pemikiran Hermawan Sulistyo dari LIPI. Bagaimana memahami persoalan yangkait berkait ini? Antara suara pemilih, kursi di MPR, peraturan dijalankan tetapi tidak berarti demokrasi diterapkan.

J: Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa dalam pemilu lalu tidak ada partai
yang menang mutlak, yang dapat 51%. Jadi sudah jelas bahwa orang yang akan
menjadi presiden bagaimanapun akan muncul sebagai hasil dari dagang sapi,
kompromi ini-itu. Itu tidak mengherankan karena tidak ada orang yang bisa
dikatakan betul-betul pilihan rakyat. Kita ingat juga di negara lain seperti
Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, dsb, memang sering terjadi tidak ada
keserasian antara jumlah kursi di parlemen dengan jumlah total pemilih karena
banyak tergantung dari UU-Pemilu, dll. Jadi saya kira ini tidak terlalu
diluar dugaan. Berbeda kalau seandainya Megawati dapat 50%, pasti orang akan
berpikir lain. Jangan lupa juga bahwa sudah disepakati dalam pemilu yad
sistim pemilihan presiden akan berubah, katanya akan dipilih langsung oleh
rakyat. Saya kira kalau begitu akan lebih sehat. Jadi saya tidak berani
bilang bahwa dengan sistim sekarang ini hasilnya Gus Dur jadi presiden itu
tidak demokratis.

T: Dalam wawancara dengan Kompas Pak Ben bilang, “Kabinet Gus Dur-Mega kembali ke gaya kabinet tahun 1950-an, kabinet partai. Bukan lagi kabinet gaya Orba, kabinet teknokrat.” Kita tahu dari sejarah Jaman DemokrasiParlementer
(1950-59), kabinetnya jatuh-bangun terus, rata-rata umurnya cuma 10bulan. Apa plus-minus kabinet partai pada tahun 50-an itu?

J: Kita harus inget dari tahun 50 sampai tahun 55 belum ada pemilu. Jadi
keanggotaan parlemen itu hasil kompromi antara parlemen Republik Indonesia
dengan orang-orang yang pernah duduk di parlemen bikinan Belanda. Jadi kalau
kabinetnya sering jatuh bangun, sebagian besar itu terjadi karena permainan
mereka yang pernah ikut Belanda karena mereka takut nanti kalau ada pemilu
mereka nggak akan dipilih lagi. Jadi selalu ada pengaruh permainan kelompok
oportunis macam begitu.

Selain itu, pada waktu itu di luar parlemen ada dua kekuatan yang prestisenya
tinggi. Satu tentara, karena peran mereka dalam revolusi. Kedua itu Bung
Karno. Sekarang ini, citra tentara itu luar biasa jelek dan tidak ada figur
seperti Bung Karno yang bisa mempermainkan partai dari belakang layar. Saya
kira orang Indonesia sekarang juga cukup lelah dengan apa yang sudah terjadi
selama 30 tahun belakangan ini. Jadi saya kira ada kemungkinan kabinet
sekarang ini bisa lebih stabil dibandingkan kabinet-kabinet tahun 50-an.

Saya tidak bisa bilang bahwa demokrasi parlementer secara otomatis akan
membuat kabinet jatuh-bangun terus. Kita harus ingat setelah Pemilu-55 di
Indonesia itu cuma tinggal 18 bulan sampai mulai ada pemberontakan, dsb, lalu
diundangkan Staat van Oorlog en Beleg (SOB). Jadi kesempatan untuk menerapkan demokrasi parlementer yang bener itu ya hampir nggak ada. Karena waktunya cuma sedikit sekali, cuma selama Kabinet Ali kedua.

T: Dalam Jaman Demokrasi Terpimpin (1959-65) parpol paling banyak pemilihnya, PKI, juga tidak berperan di kabinet. Mereka cuma dapat 3 kursi tanpa kementerian dari sekitar 50-an kursi menteri. Ini akibat persekongkolan
antara elite. Persekongkolan elite Orba sekarang juga berhasil menyelamatkan
Suharto dan kroni-kroninya dari tuntutan hukum. Sampai sekarang tidak satupun elite Orba yang dihukum walaupun mereka sudah membawa Indonesia ke kehancuran politik, ekonomi, sosial, moral, dst. Elite Indonesia seperti punya sejarah panjang untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Jadi orang-orang harus waspada terhadap penyakit elite ini? Betul?

J: Sebagian besar bener. Ada koreksi sedikit. Kalau dikatakan parpol yang
paling banyak pemilihnya itu PKI, itu nggak bisa dibuktikan. Pemilihan yang
terakhir, tahun 1957, itu pemilihan lokal, pemilihan untuk anggota DPRD, yang
hanya terjadi di Jawa, Sumatra Selatan dan satu-dua propinsi di Kalimantan.
Memang PKI nongol sebagai nomor satu. Tapi persentasinya ya, cuma sekitar
27-28%. Juga pada waktu itu tekanan dari AS kuatnya bukan main karena ini
jaman Perang Dingin, jadi jangan sampai komunis bisa masuk pemerintahan.
Tentara juga cukup galak waktu itu. Jadi kalau waktu itu PKI nggak boleh
masuk secara wajar itu bukan hanya karena sistim demokrasi, bukan hanya
karena masalah kepentingan elite jaman itu. Faktor-faktor lain juga punya
peranan penting.

Kita ingat juga pada jaman itu elite seperti yang kita kenal sekarang ini,
yang vested interestnya luar biasa, itu belum ada. Pada tahun 50-an Indonesia
miskin. Pada waktu saya bikin riset awal tahun 60-an, hampir tidak ada
jutawan di Indonesia. Tapi sekarang jutawannya banyak dan kelompok elite ini
sudah bercokol selama 25 tahun lebih. Mereka itu jauh lebih solider, jauh
lebih bersemangat mempertahankan posisinya, dibandingkan elite kecil pada
tahun 50-an. Mereka tidak ingin dijatuhkan dari posisi dimana mereka bisa
monopoli semuanya diIndonesia. Jadi sekarang memang harus sangat waspada
terhadap kelompok elite ini.

T: Kami lihat memang ada perbedaan besar sekali antara elite Orba dan elite
Orla. Yang jelas sekali beda itu moralnya. Nggak ada elite Orla yang menjual
tanah-airnya, mau membunuh ratusan ribu bangsanya. Tapi elite Orba ini bisa
naik dengan membantai bangsanya dan begitu berkuasa langsung menjual
tanah-airnya untuk memperkaya diri sampai tujuh turunan. Yang sudah diketahui meluas adalah KKN-nya keluarga Suharto, keluarga Habibie, Ginanjar, dll. Yang baru-baru ini ketahuan selama dua tahun terakhir saja, 1996-98: korupsi di Pertamina sampai U$4,7 milyar menurut audit dari PwC; mark-up dari proyek Balongan saja U$700 juta menurut pengakuan Sujana, mantan Mentabem; korupsi di Bulog U$840 juta menurut audit Arthur Andersen. Bisa dibilang sistim politik selama Demokrasi Terpimpin itu banyak miripnya dengan sistim politik Orba: parpol dan pers dikontrol, militer masuk politik, presiden sangat berkuasa, tidak ada oposisi, dsb. Tapi mengapa kualitas elitenya sangat
berbeda?

J: Pertama kita harus membedakan elite pada Orba awal dan Orba belakangan.
Dalam kelompok elite Orba awal kita ingat nama-nama seperti Ibnu Sutowo,
jenderal Suryo, dsb. Pada awal Orba yang super kaya itu justru tentara dan
mereka juga main peranan penting dalam pembantaian bangsa sendiri pada
tahun1965-66. Tapi di jaman akhir Orba, tahun 1990-an, situasi sudah banyak
berobah.Tentara yang berkuasa sekarang masih anak ingusan pada tahun 65-66,
jadi tidak ambil peranan dalam pembunuhan massal itu. Disamping itu selama 20
tahun terakhir yang jadi super kaya justru bukan tentara, tetapi konglomerat
Tionghoa, pribumi, teknokrat maling, dsb. Jadi elite Orba pada tahun 90-an
itu cukup berbeda dengan elite tahun 70-an. Kalau soal perbedaan kualitas
elite Orla dan Orba ini kita harus membedakan antara elite Orba awal dan
akhir.

Banyak sekali kontinuitas antara Orba awal dengan Orla. Kalau disingkirkan
Bung Karno, PKI dan PNI, yang lainnya jalan terus. Dan orang-orang yang
pernah dilarang seperti orang PSI, Masyumi, PRRI/Permesta, dll, sebagian
besar, tidak semuanya, terus main peranan. Saya kira pada umumnya mereka
masih muncul dari pergerakan dan revolusi. Dimana mereka terpaksa hidup
sederhana dan banyak menganut semacam sosialisme atau marxisme biarpun sering keblinger. Waktu awal Orba nggak ada orang yang terang-terangan bilang bahwa pasar bebas itu hebat, kita mesti cocok dengan IMF, dan investasi diharapkan sebesar-besarnya.

Mentalnya orang yang muncul dari jaman pergerakan dan revolusi itu beda
sekali dengan mentalnya orang-orang yang jadi dewasa pada tahun 70-an. Mereka tidak pernah menghadapi rakyat dalam pemilu yang sebenarnya. Teknokrat sama sekali tidak punya sokongan dari rakyat. Jadi buat mereka yang penting, ya, bangsanya World Bank, IMF, Harvard Group, dsb. Mentalnya kapitalis tulen.

T: Mending kalau kapitalis. Mereka ini komprador, pak.

J: Bisa juga. Tapi mentalnya itu ‘kita harus kaya.’ Mental seperti itu memang
ada juga pada jaman Orla, tapi nggak seberapa banyak. Bukan cuma untuk
dirisendiri tetapi juga untuk saudara-saudaranya, keponakannya, teman-teman,
dsb,jadi kerakusan dan selfishnya itu belum luar biasa.

T: Gus Dur, Mega dan Amien Rais adalah orang lama di putaran elite Jakarta.
Mereka sudah jadi anggota MPR selama Suharto berkuasa. Nggak ketahuan juga
apa yang mereka perjuangkan di MPR. Ketika mahasiswa berjuang di jalan-jalan
selama dua tahun ini mereka nggak jelas berdiri di mana. Waktu mahasiswa
digebukin dan tewas ditembakin — memuncak dalam Peristiwa Trisakti,
Semanggi-1 danSemanggi-2 — mereka nggak kedengeran serius bantu-bantu.
Organisasinya sama sekali tidak digerakkan. Menurut Pak Ben apa yang sudah
dilakukan ketiga orang itu yang menunjukkan mereka betul-betul berjuang untuk reformasi? Bukannya sekedar ikut arus reformasi. Apa credentials mereka sebagai reformer itu?

J: Kalau perkara Mega, saya kira credentialsnya sama sekali tidak ada. Dia
kan lama duduk-duduk di MPR/DPR, dengan kalem, sama sekali tidak ada tanda
dia bakalan berontak kecuali pada titik terakhir. Kalau Amien Rais, sebelum
Suharto jatuh suaranya sudah mulai lantang mengkritik beberapa sisi dari
politiknya Suharto. Dan pada waktu Suharto dijatuhkan dia juga ikut berusaha
memberi bimbingan pada mahasiswa. Gus Dur, kalau ada jasanya bukan pada masa itu tetapi selama 10 tahun terakhir sebelum Suharto jatuh. Dia kan sering
melontarkan kritik yang cukup diterima baik oleh masyarakat. Jadi di mata
mahasiswa mereka dianggap bukan orangnya Suharto. Lebih dari itu saya kira
memang nggak banyak.

Tapi kita harus lihat ada beberapa tindakan kabinetnya Gus Dur yang memberi
pratanda yang baik. Umpamanya dihapuskannya departeman pemalsuan berita
dandepartemen ketidak-adilan [T: Ha _ha _ha_]. Bahwa mereka berani ambil
keputusan seperti itu,sangat penting karena departemen itu sarang tikus yang
luar biasa gedenya. Lalu ada keputusan bahwa presiden tidak boleh dipilih
lebih dari 2 kali, ada rencana bikin undang-undang otonomi, dsb. Dari sudut
ini, tentunya tidak memenuhi semua tuntutan mahasiswa, kelihatan mereka
berusaha. Mereka lihat ada arus dalam masyarakat dan mereka berusaha sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan arus. Asal mereka tetap berkuasa.

T: Dalam Pemilu-99 semua menyaksikan bahwa rakyat bisa dimobilisasi secara
besar-besaran dan dengan damai. Tapi setelah pemilu, usaha untuk memobilisasi
rakyat itu bisa dibilang nol. Apakah kelompok elite ini menganggap bahwa
tugas rakyat cuma memilih mereka?

J: Bisa jadi. Tapi kita harus ingat dalam sistim parlementer pada umumnya
–seperti di Amerika, Perancis, Jerman, dsb — peranan rakyat itu ya memang
begitu. Mereka bisa memilih siapa yang akan memerintah mereka, dan ada
sedikit pilihan dari dua-tiga partai. Setelah itu lebih baik mereka diem dan
kembali kekehidupan pribadi masing-masing. Sistim parlementer memang
maksudnya supaya rakyat berpartisipasi hanya pada titik tertentu, justru
untuk menghindari pemogokkan, rally-rally, apel akbar, dan segala macem aksi
lain di jalanan.Geng elite bisa bilang, kalian sudah milih kami sebagai
pemimpin, sekarang jangan bikin macem-macem lagi. Kami sudah denger suaramu, kami akan melaksanakannya. Memang seringkali ini cuma penipuan. Tapi kadang-kadang mereka memang mau mendengar. Jadi bahwa rakyat tidak
digerakkan, itu normal dalam sistim parlementer liberal. Karena itu saya
sering mengkritiknya.

T: Apakah sistim parlementer yang liberal itu memang dipakai untuk melemahkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat?

J: Itu tergantung. Di Inggris dulu atau di Perancis, walaupun tidak ada
aksi-aksi di jalanan, organisasi buruh cukup kuat. Jadi mereka bisa lobby
peraturan atau perundangan yang bisa menguntungkan buruh, dsb. Jadi banyak
tergantung pada berapa jauh terorganisasinya kelompok-kelompok dasar dalam
masyarakat. Memang sering terjadi aksi-aksi di jalanan justru karena
masyarakat belum bisa mengorganisir diri dengan rapi. Kita lihat di Indonesia
sama sekali tidak ada serikat buruh yang berarti, tidak ada serikat petani,
mahasiswa juga belum terorganisir. Jadi dalam situasi seperti itu sudah
selayaknya orang turun ke jalan. Tapi saya harap dalam 2-3 tahun yad akan
banyak usaha untuk mengorganisasikan masyarakat supaya mereka tetap bisa
punya kekuatan. Paling sedikit kekuatan lobby.

T: Selama SU-99 perpecahan dalam Golkar terlihat jelas sekali. Bagaimana Pak
Ben melihat prospek Golkar dalam pemilu 2004 nanti?

J: Dugaan saya lima tahun lagi Golkar sudah almarhum. Itu kan partai bikinan
Harto untuk kepentingan Harto. Golkar tidak mewakili kepentingan yang
kongkrit di dalam masyarakat. Mungkin Golkar yang masuk kabinet sekarang ini
akan merobah namanya menjadi partai anu. Terus yang kedua, bangsanya
Iramasuka, mungkin akan bikin partai sendiri dengan nama baru supaya
menghilangkan citra nama Golkar itu. Orang yang masuk Golkar itu oportunis
melulu. Mereka merasa dengan begitu mereka bisa dekat dengan Harto. Tapi
dengan hancurnya Harto nggak ada pegangan lagi buat mereka, karena nggak
punya policy, nggak punya visi apa-apa dan tidak punya pemimpin yang
meyakinkan.

T: Apa Golkar nggak punya akar sama sekali?

J: Belum jelas. Mungkin di Indonesia Timur ada. Ini semacam bangkai yang kita
belum tahu nanti bakal jadi apa.

T: Selama SU-99 kelihatan Panglima TNI Wiranto itu kalang kabut. Hari Rabu
(13Okt) Wiranto mau dicalonkan Habibie sebagai wapres. “Dicalonkan Golkar itu suatu kehormatan,” katanya. Belum sampai seminggu, hari Senin (18 Okt) dia
menolak dengan alasan, “Keadaan genting, nih. Saya mau konsentrasi jaga
ini-itu.” Dua hari lagi, eeh dia maju lagi sebagai calon wapres dan beberapa
jam kemudian dia mundur lagi. Bagaimana memahami langkah-langkah bingungnya si Wiranto itu?

J: Saya tidak mengerti isi hatinya si Wiranto. Tapi yang jelas, menjelang
Sidang Umum ada tekanan dari Amerika, ada telpon-telponan dari Gedung Putih, dari William Cohen, dkk, mengatakan pada Wiranto, “Kalau you jadi presiden atau wapres bakal susah dapat bantuan besar dari World Bank, IMF, dsb.Kami tidak percaya dalam situasi seperti ini tentara bisa diterima oleh
masyarakat.” Saya kira itu memang benar. Jadi Wiranto tahu kalau tetep ngotot
dia akan menghadapi sikap yang dingin dari dunia luar.

Kedua, kita lihat pernyataan dari mayjen Agus Wirahadikusumah beberapa hari
lalu yang mengatakan dia nggak setuju kalau ada jenderal masuk kabinet karena
tugas mendesak TNI adalah membereskan dirinya sendiri. Ini orang yang cukup
penting di tentara dan saya kira dia nggak bicara sendirian. Jadi Wiranto
juga tahu bahwa dia belum tentu dapat sokongan penuh dari korps perwira yangs
ekarang ini cukup rapuh, banyak sekali kelompok yang main. Jadi dia takut
nanti citranya dan namanya akan tambah jelek kalau dia terus maju ke depan.

Saya kira kalau Wiranto lihat memang ada angin di belakang Habibie mungkin
dia mau terus. Tapi hubungan antara dia dan Habibie belakangan ini juga rusak
dan dia tahu Habibie tidak akan menang. Jadi dia merasa lebih baik main di
luar dari pada jadi sasaran masyarakat.

T: Sekarang dia ikut nyusun kabinet dan juga masuk kabinet.

J: Di kabinet ada jenderal-jenderal lain, malahan ada yang lebih senior dari
dia. Si Agum itu lebih senior. Dan dia terpaksa keluar dari dinas tentara
kan.Menurut peraturannya sendiri tentara aktif yang pegang jabatan sipil
harus pensiun. Jadi dia nggak bisa memimpin tentara. Lalu ALRI sudah
mengambil oper abatan Panglima TNI. Saya kira yang bakal jadi Kasad nanti, ya
belum tentu orangnya Wiranto. Dan sebagai menko di kabinet dia tidak pegang
langsung salah satu departemen. Malah akibat tekanan dari Amerika, si Yuwono
jadi menhankam sipil. Jadi saya kira masa depannya Wiranto nggak ada.

T: Kenapa semua jenderal yang besar selama jaman Suharto itu — seperti
M.Yusuf, Benny Murdani, Try Sutrisno, dan yang sering diharapkan dulu itu Edi
Sudrajat, sekarang si Wiranto ini, Prabowo, dll — begitu lepas dari pasukan
cuma kedengeran sebentar lalu hilang begitu saja. Seperti nggak adabobotnya.

J: Lalu masuk pangkuannya barisan sakit hati, kan?

T: Ha..ha..ha. Itu sesudah jadikaya raya, pak. Ha..ha..ha!

J: Itu biasa dalam setiap tentara.Kalau lepas dari korpsnya maka orang yang
berambisi, yang mau jadi orang kuat berikutnya, tidak ingin para pensiunan
ini tetap main. Itu umum dalam setiap Angkatan Darat di dunia. Mirip dengan
CEO dari konglomerat besar di Amerika.Waktu masih jadi CEO dia berkuasa
betul. Tapi cuma 3 minggu setelah dia keluar,udah nggak dianggap lagi. [CEO =
Chief Executive Officer, orang nomor satu dalam suatu perusahaan, ed]

T: Kultus individu terhadap Gus Dur dan Mega itu terasa sekali di Jawa dan
juga di Bali. Keduanya juga merasa diri “putra dan putri mahkota.” Mereka
juga selalu mengingatkan masyarakat tentang asal-usul keturunan ini.
Masyarakat Indonesia tidak boleh lupa mereka itu anak siapa, bukannya apa
yang sudah mereka lakukan. Apakah pengkultusan oleh masyarakat dan perasaan penerima wahyu karena keturunan itu, khas Jawa?

J: Ini jelas ada dan saya nggak begitu percaya hanya orang Jawa yang punya
kecenderungan seperti itu. Jelas di Bali ada. Kalau dicari mungkin juga ada
di masyarakat luar Jawa. Bagaimanapun masyarakat Indonesia barusan saja
keluar dari sistim feodal jadi mental seperti ini masih tetap ada. Jangan
lupa di Amerika kultus terhadap keluarga Kennedy dan Bush juga cukup menonjol.

T: Apa plus-minus gejala ini?

J: Mungkin ada baiknya dalam satu hal. Megawati tahu kalau dia bertindak jauh
dari cita-citanya Bung Karno maka dia akan dikecam. Malah adiknya, si
Sukma,juga sudah mulai omong. Jadi Megawati harus hati-hati supaya dia tetap
dihormati. Gus Dur juga begitu. Megawati sebenarnya termasuk orang baru,
sedangkan Gus Dur itu sudah berbuat banyak selama jaman Harto dan dia
politikus yang cukup pinter dan lihai. Dia juga nggak mau keluar dari
kepresidenannya seperti Bung Karno, Harto, Habibie, yang dicaci maki oleh
masyarakat. Saya yakin dia ingin jadi presiden yang namanya baik dalam
sejarah Indonesia. Dan juga dia tidak ingin mengkhianati cikal bakalnya. Ya,
insyaallah dalam diri keduanya ada semacam sentimen ‘noblesse oblige.’
[Catatan Pak Ben: Itu istilah bahasa Perancis. Artinya: kalau kite-kite lahir
sebagai bangsawan, kite arus setia kepada cita-cita luhur para bangsawan,
yaitu menjadi pengamal, pelindung etc untuk rakyat kecil].

T: Banyak anggota masyarakat yang memang sayang pada Mega. Masyarakat juga sayang dan sekaligus hormat pada Gus Dur. Bagaimana sebaiknya menyalurkan rasa sayang dan hormat yang tulus ini tanpa mengkultuskan mereka berdua?

J: Ini memang sulit. Saya setuju dengan apa yang pernah dikatakan oleh Arief
Budiman bahwa mereka harus terus dibikin sadar bahwa kalau mereka bener
keturunan orang-orang yang terhormat, yang punya peranan penting dalam
sejarah Indonesia, maka mereka jangan macem-macem. Jadi Hasyim Ashari dan
Sukarno perlu dipegang sebagai simbol yang dikibar-kibarkan di depan mata
mereka.

T: Dari 3 orang presiden Indonesia yang sudah ada, semuanya lengser dengan
menyedihkan. Dari sejarah para presiden itu apakah ada yang bisa dipelajari
oleh Gus Dur dan Mega? Apa yang harus mereka hindari?

J: Kalau Suharto lengser, saya sama sekali tidak merasa sedih. Habibie juga.
Mungkin mereka yang sedih tapi masyarakat belum tentu merasa sedih. Saya kira Mega dan Gus Dur cukup dapat pelajaran bahwa orang Indonesia sekarang sudah bosen dengan pemimpin yang merasa dirinya dewa, yang korup, yang main kroni-kronian. Kalau mereka akan mengikuti jejak dari presiden-presiden yang lama, ya mereka akan hancur juga.

Ada hal-hal yang sangat penting. Tetap akan ada pemilu yang bebas dan sudah
ada keputusan tidak boleh jadi presiden lebih dari dua kali. Kalau Bung Karno
dibatasi waktu jabatannya, saya kira namanya akan lebih baik. Sebenarnya Bung
Karno tidak pernah dipilih langsung oleh rakyat. Habibie juga tidak. Harto
sebenarnya juga nggak, karena dia cuma memanipulasi pemilu supaya terus
nongol sebagai pemimpin bangsa. Tapi sekarang Mega dan Gus Dur harus
menghadapi pemilihan umum dan pers yang terbuka. Jadi saya kira mereka harus terus hati-hati.

T: Bagaimana memahami kerusuhan yang terjadi ketika Mega tidak terpilih
sebagai presiden tapi besoknya lalu jadi pesta rakyat ketika dia jadi wapres.

J: Ini letupan emosi dari mereka yang mengharap Mega bisa jadi presiden
karena dia yang paling banyak dapet suara. Tapi bahwa dia lalu masuk sebagai
wapres tentu banyak yang mengharap sekali waktu nanti dia bisa jadi presiden.
Jadi mereka tidak kecewa 100%. Apalagi mengingat kesehatannya Gus Dur. Itu
satu. Dan kedua, dia jadi dapat kesempatan untuk sedikit belajar tentang
politik di Indonesia

GERAKAN MAHASISWA

T: Ketika Gus Dur dan Mega naik ada bermacam pendapat di pers. Nada menonjol yang kami tangkap itu lega dan bersukur. Yah, sudah datanglah sang
penyelamat,sang pemersatu, dwitunggal, dsb. Tapi dari kalangan aktivis
mahasiswa nadanya lain. Banyak yang bilang, “Yah, mendinganlah dari pada
Habibie-Wiranto. Tapi kita lihat aja maunya apa. Kalau mulai macem-macem,
kita demo lagi.” Sikap utamanya itu waspada, ‘wait and see.’

J: Saya kira ini sikap yang wajar. Mereka harus diberi kesempatan.
Bagaimanapun setelah 30 tahun dibawah Harto sistim politik Indonesia sudah
babak belur dan kualitas pemimpin rata-rata kelas B atau malahan C. Jadi
pemimpin yang punya beking dari masyarakat dan yang lebih meyakinkan dari
kedua orang ini sulit sekali dicari. Saya setuju kalau mahasiswa menilai Gus
Dur dan Megawati dengan cukup dingin. Tapi bagaimanapun mahasiswa harus
mengakui kalau dibandingkan dengan yang lain-lain, mereka agaknya lebih baik.

T: Dalam sejarah tahun 50-an, setelah Pemilu-55 keluar 4 pemenang: PNI,
Masyumi, NU, PKI. Lalu muncul pergolakan di daerah, PRRI/Permesta. Lalu
dikeluarkan Undang-Undang Negara Dalam Bahaya (SOB) bulan April 1957. Pada saat itu, UU-SOB itu ternyata bisa diterima, militer jadi penguasa. Mengapa
pada tahun 1999 ini masyarakat Indonesia, terutama mahasiswanya, tidak mau
lagi menerima militer sebagai penguasa dengan memakai UU-PKB itu?

J: Ada yang saya tidak setuju dengan pertanyaan ini. Karena kalau dikatakan
bahwa UU-SOB ternyata diterima, jangan lupa bahwa itu diterima dalam situasi
perang saudara. Dan sebenarnya kalau waktu itu betul-betul diterima nggak
mungkin parlemen dibubarkan lalu diganti dengan parlemen Gotong Royong. Jadi memang ada usaha dari presiden dan khususnya tentara untuk mematikan partai pada waktu itu. Pada waktu itu juga nama tentara belum terlalu jelek. Tapi
setelah 30 tahun Suharto berkuasa, dengan memakai tentara sebagai tukang
pukulnya, terjadi kekejaman yang luar biasa di Aceh, Lampung, Irian, Timtim,
dsb. Lalu banyak mafia-mafia tentara di daerah yang sewenang-wenang, dsb.
Orang tahu bahwa yang disebut daerah rawan itu sebenernya daerah-daerah yang di-rawan-ken oleh tentara. Orang merasa militer sama sekali tidak memberi
harapan. Kalau mereka terus berkuasa situasi tidak akan tambah baik. Maka itu
mereka tidak mau terima militer. Saya kira ini sangat masuk di akal.

T: Dalam aksi menolak RUU-PKB, 23-24 September, yang dianggap alat tentara
untuk terus berkuasa, Gus Dur, Amien dan Mega itu nggak jelas juga posisinya.
Mahasiswa — kali ini dengan dukungan masyarakat yang lebih luas — yang
betul-betul berjuang sampai akhirnya tentara mundur dan menunda UU-PKB.
Setiap kali negara dalam keadaan bahaya, yang kemudian muncul adalah
mahasiswa. Mengapa elitenya begitu loyo, padahal dalam Pemilu-99 mereka sudah terbukti didukung jutaan orang?

J: Ya, pada waktu itu mereka semua sedang sibuk untuk dagang sapi di MPR.
Tapi saya yakin UU-PKB ini tidak akan dihidupkan kembali. Situasi sekarang
tidak mengijinkan dan parlemen baru tidak akan terima. UU-PKB ini sudah masuk kotak.

T: Bagaimana memahami peranan kelas menengah seperti kaum professional itu
dalam SU-99 yang lalu? Apa ada sumbangan penting dari mereka?

J: Sebagian besar yang saya lihat itu bangsanya lawyer-lawyer,
professor-profesor, seperti misalnya Ismail Suny yang dengan komitenya sibuk
mau merancang perombakan besar terhadap UUD-45. Lalu ada macem-macem masukan dari LIPI untuk undang-undang otonomi daerah, dsb. Saya kira disitu peranan mereka. Kalau di jalanan, nggak ada.

T: Yang sangat menonjol juga adalah hilangnya kaum buruh dalam proses politik
baik selama Pemilu-99 maupun selama SU-99. Suara kaum buruh — sebagian
bilang jumlahnya 30 juta orang — tidak ada yang membawakan, kepentingan
mereka tidak jadi agenda penting selama SU-99. Mengapa walaupun kaum buruh
jumlahnya besar sekali tetapi pengaruh politiknya hampir tidak ada?

J: Selama Orde Baru ini kaum buruh ditindas, dicengkram, dipukulin, dikasih
organisasi yang nggak ada artinya, pemimpin buruh selalu dituduh atau
dicurigai sebagai PKI, dsb. Jadi kaum buruh dapat warisan yang jelek dari
pembunuhan massal 1965-66. Sampai Pemilu-99 lalu mereka tidak punya
organisasi yang kuat. Tidak punya pedoman yang jelas. Ini tidak mengherankan,
saya lihat juga pengalaman negara-negara lain yang baru lepas dari
kediktatoran. Memang memakan waktu sampai kaum buruh bisa melahirkan pemimpin sendiri, sampai berani bertindak tanpa takut dituduh ini-itu. Saya kira ini masalah waktu. Seperti yang kita bicarakan tadi, petani juga tidak
terorganisir, mahasiswa juga tidak. Selama jaman Harto mereka termasuk
kelompok yang tidak dibolehkan punya organisasi yang mandiri. Banyak sekali
lapisan masyarakat di Indonesia yang masih kesemutan. Mereka sudah lama
dipaksa jongkok, jadi waktu mau berdiri, ya belum ada kekuatan.

T: Selama 2 tahun terakhir ini sumbangan mahasiswa jelas sekali. Suharto
tumbang, pers bebas, mulai ada kebebasan berorganisasi, pemilu-99, militer
mundur, dsb. Itu sebagian dari hasil perjuangan mereka. Bagaimana prospek
gerakan mahasiswa dalam pemerintahan Gus Dur-Mega? Apakah harus tetap dengan tuntutan mereka: adili Suharto, usut KKN, cabut dwi fungsi? Apakah ada
alat-alat lain — selain aksi di jalan-jalan — yang sebaiknya mereka pakai
dalam memperjuangkan tuntutannya?

J: Kalau kita lihat sejarah gerakan mahasiswa, kesan saya mereka itu punya
sifat khas sebagai kekuatan pendobrak. Mahasiswa pada umumnya belum kawin,
mereka penuh enerji, keberaniannya tinggi. Tapi status mahasiswa itu bukan
status yang permanen seperti lawyer, petani, wartawan, buruh, dsb. Mereka itu
sebentar lagi keluar, harus cari nafkah, dsb. Jadi ini bukan suatu korps yang
tetap. Jadi biasanya napasnya pendek. Mereka seperti gelombang. Ada waktunya gelombang itu tinggi, susul-menyusul. Tapi lalu tenang lagi, cuma ombak-ombak kecil. Tapi bisa muncul lagi gelombang pasang kalau bangsa memerlukannya. Jadi tidak bisa dilihat seperti kelompok masyarakat yang tetap, yang punya peranan yang tinggi. Saya kira banyak aktivis mahasiswa yang kemudian akan masuk parpol, masuk serikat buruh, dsb, lalu memainkan peranan yang lebih luas daripada di forum-forum mahasiswa. Dan ini memang penting karena enerji anak muda itu memang diperlukan untuk merawat organisasi yang sedang rapuh dan mendirikan organisasi yang belum ada.

Kalau tuntutan mengadili Suharto itu saya kira harus dipakai sebagai tekanan
terhadap Gus Dur yang pasti ingin supaya Suharto mati tanpa diadili. Kalau
dia terus dapat pressure dari mahasiswa maka terpaksa dia harus menangkap si
Tommy, Tutut, dsb. Soal Dwi Fungsi, itu saya kira sebenarnya memang sedang
dicabutin. Tentara nggak banyak omong Dwi Fungsi lagi jadi saya kira ini
dengan sendirinya akan pudar. Mungkin mahasiswa harus mulai memikirkan
tuntutan-tuntutan baru.

Sampai sekarang kecendrungannya mahasiswa kan masih suka main sendiri, merasa diri sebagai pahlawan. Ya, memang pahlawan. Tapi pahlawan jangka panjang memerlukan banyak teman, perlu banyak sekutu. Dan rupanya ini belum dikerjakan dengan baik. Kalau ini dikerjakan mereka bisa bikin suatu gerakan sosial yang cukup luas. Tapi kalau merasa diri sebagai perintis melulu, yah, mereka akan macet.

T: Usaha ke arah sana sudah kelihatan. Misalnya dalam aksi-aksi menentang
pencalonan Habibie-Wiranto yang baru lalu. Mahasiswa sudah bergabung dengan kelompok LSM, kaum professional, wartawan, buruh, kaum miskin kota, dsb. Tapi masih musiman, seperti gelombang itu tadi. Muncul sebentar, lalu tenang lagi.

J: Itulah sifat dari gerakan mahasiswa. Plus-minusnya memang di situ. Mereka
berani maju ketika orang lain tidak berani. Tapi daya tahannya kurang
dibandingkan organisasi lain. Mahasiswa selalu muncul dalam situasi yang
dirasakan masyarakat sebagai krisis serius. Begitu krisis mereda, mahasiswa
kembali ke kampus

TIMTIM

T: Selama 24 tahun rakyat Indonesia hampir tidak tahu apa yang sebenarnya
terjadi di Timtim. Masyarakat internasional juga hampir tidak tahu, kecuali
sekelompok kecil aktivis HAM. Mengapa blokade informasi tentang Timtim ini
begitu sukses? Siapa atau kondisi seperti apa yang memungkinkan?

J: Sebenarnya pada tahun 1975, 76, 77, informasi ini cukup banyak. Situasi
Timtim banyak dibicarakan. Umpamanya di Kongres Amerika saya sudah tiga atau empat kali dipanggil untuk memberi kesaksian pada masa itu. Tapi setelah
Reagan menjadi presiden ini semua distop. Republikan lagi di atas angin dan
mereka nggak ada perhatian terhadap masalah itu. Seandainya presidennya bukan Reagan mungkin situasi tidak separah yang terjadi.

Pernah ada seorang anak Timtim bilang sama saya bahwa dia dulu ketemu dengan Luhut Panjaitan, bekas Atase Pertahanan di Washington yang sekarang jadi Ka Bakinnya Gus Dur. Katanya, Luhut bilang sama dia secara terus terang bahwa tentara bersyukur karena Reaganlah yang jadi presiden. Kalau yang jadi
presiden bangsanya Jimmy Carter terus, mereka akan kewalahan. Jadi faktor
politik Amerika penting. Di PBB, Senator Patrick Moynihan mengatakan dengan
bangga bahwa dia berhasil memadamkan resolusi-resolusi di PBB yang menyokong Timtim. Tapi Amerika tidak berani mengakui Timtim menjadi bagian dari Indonesia secara legal. Mereka cuma berani mengakuinya secara de facto.

Lalu Portugal pada tahun 1976 sudah menjadi anggota Masyarakat Ekonomi Eropa di situ mereka bisa pakai hak veto-nya terhadap politik luar negeri MEE. Dan mereka cukup gigih dalam hal itu. Jadi negara-negara MEE tidak pernah ada
yang mau menerima Timtim sebagai bagian dari Indonesia walaupun mereka sibuk menjual senjata dsb pada Suharto. Ini sangat penting supaya bisa membedakan Timtim dengan umpamanya Irian Barat, di mana PBB sudah setuju. PBB sendiri kan tidak pernah mengakui klaim Indonesia.

Jadi isu ini tidak pernah mati. Isu ini digerakkan kembali ketika terjadi
Peristiwa Dili, pembunuhan di kuburan Santa Cruz, tahun 1991. Waktu itu
kebetulan ada seorang wartawan Inggris yang sangat berani dan punya kamera
sehingga peristiwa pembantaian itu bisa masuk televisi. Itu menjadi skandal
yang besar di seluruh dunia, hingga Harto terpaksa memecat dua jenderal dan
mengadili perwira-perwira lain. Saya pernah katakan, satu-satunya kelompok
yang bisa menjatuhkan jenderal di Indonesia selama Orde Baru itu, ya
orang-orang Timtim. Dan belakangan, tentunya, dengan timbulnya internet yang makin hari makin hebat, makin tak bisa dibendung oleh geng-nya Benny Murdani, informasi makin lama makin deras. Jadi dalam “war of information” pemerintah Indonesia kalah jauh.

Dan juga harus diingat bahwa ada semacam kontradiksi dalam politik Indonesia
sendiri. Di satu pihak, mereka ingin mempertahankan Timtim sebagai daerah
tertutup untuk orang luar, tetapi di lain pihak mereka ingin menunjukkan
bahwa situasi di sana itu normal, jadi nggak usah macam-macam lagi. Ali
Alatas juga sering membujuk tentara dan Harto supaya Timtim dinormalkan.
Tetapi akibatnya, kalau memang mau normal, wartawan-wartawan pribumi dan
asing harus boleh masuk, anak-anak Timtim harus bisa belajar di Jawa, orang
Timtim tak boleh dikungkung di pulau sendiri. Ternyata semua ini menimbulkan
akibat fatal untuk politiknya Harto sendiri di Timtim.

T: Hanya dalam satu bulan, sejak datang tanggal 20 September, pasukan PBB
berhasil menjaga keamanan. Tidak ada lagi pembakaran atau bumi hangus
kota-kota, pembunuhan, penculikan, dsb. Gejala ini menunjukkan apa? Mengapa 7 ribu pasukan PBB bisa menjaga keamanan dan dipercaya masyarakat Timtim. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan TNI selama 24 tahun, dengan 40 ribu pasukan dan dengan suntikan dana pembangunan U$100 juta setiap tahun?

J: Memang dikatakan bahwa yang bikin huru-hara di Timtim pada bulan-bulan
belakangan ini adalah milisia. Tapi semua orang tahu bahwa mereka cuma
bonekanya geng Kopassus. Jadi mereka tidak akan berkutik kalau tentara
merobah politiknya. Tentara memang putus asa setelah referendum. Mereka
sangat mengharapkan bahwa referendum akan memberi hasil yang baik untuk
mereka. Setelah kecewa mereka nggak punya policy yang meyakinkan lagi. Maka mereka lantas bikin huru-hara, kekacauan. Sudah kalah, kini mereka merasakan tekanan dari dunia luar. Kalau tentara sudah keluar, milisi nggak bisa
apa-apa.

Kenapa mereka tidak bisa menjaga keamanan selama 24 tahun? Yah, karena mereka memang dirasakan oleh orang Timtim sebagai musuh bangsa. Sebagian besar karena kekejamannya yang luar biasa. Sepertiga dari masyarakat Timtim dibunuh atau mati secara tidak normal antara 1976 sampai 1980. Kalau diterapkan secara proporsional, umpamanya ke suku Jawa, ini berarti kira-kira 25 juta orang mati. Bisa dibayangkan betapa traumanya masyarakat Jawa. Pembantaian 1965-66 itu menurut taksiran paling tinggi kira-kira 1 juta orang. Itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Timtim.

T: PBB sudah membentuk Komisi Pencari Fakta untuk menyelidiki kejahatan
perang yang dilakukan jenderal-jenderal TNI. Prosesnya masih akan panjang,
bertahun-tahun. Tapi apakah keputusan ini ada pengaruhnya untuk TNI?

J: Mungkin ada. Tetapi mengingat panjangnya proses ini kemungkinan besar
orang-orang yang paling penting udah pensiun. Mungkin PBB akan ditekan oleh
Gus Dur supaya nggak usah macam-macam lagi. Karena situasi sudah membaik,
Indonesia sudah berjalan ke arah yang benar, hingga proses ini nggak usah
diteruskan, dsb. Ini mungkin yang akan terjadi.

Yang lebih penting adalah preseden dari kasus Jenderal Pinochet [bekas
presiden Chili, ed]. Walaupun dia sudah pensiun, sudah dikasih grasi dan
amnesti segala oleh pemerintah Chili sendiri, tapi dia tetap bisa ditangkap,
atau ‘diamankan,’ di Inggris. Dan rupanya, kalau dia tidak mati duluan,
memang akan diseret ke Spanyol untuk diadili. Itu suatu preseden yang luar
biasa untuk hukum internasional. Jadi jenderal-jenderal Indonesia ini akan
takut untuk berfoya-foya ke Eropa, Amerika, dsb. Jangan-jangan nanti
diamankan di sana. Hal yang mirip memang sudah pernah terjadi setelah
pembunuhan Santa Cruz. Ingat nggak bahwa Jenderal Sintong yang waktu itu
sedang cuti di Harvard digugat di pengadilan Massachusetts? Daripada membela
diri, dia cepat-cepat ngacir balik ke Indonesia.

T: Selama bulan September kami mendengar banyak sekali berita tentang milisi
Timtim. sebagian pers dalam negeri anggap mereka sebagai kawan yang
mempertahankan Indonesia dari serangan luar. Dalam pers luar negeri milisi
ini adalah alat TNI untuk melakukan politik pecah-belah, adu domba, bumi
hangus, penyanderaan warga Timtim di Timor Barat, dsb. Setelah semua politik
TNI di Timtim ini macet, bahkan jadi senjata makan tuan, berita tentang
milisi ini mulai hilang. Apa yang mungkin terjadi dengan mereka nanti? Karena
kalau mereka bicara terus terang, keterlibatan TNI sebagai dalang bencana di
Timtim itu akan terbongkar.

J: Ya, ini memang sudah mulai. Sudah ada dua atau tiga tokoh milisi mulai
cuci tangan sambil mengatakan bahwa mereka dipaksa oleh tentara, atau bahwa
mereka dibayar oleh tentara, atau bahwa mereka dikasih obat bius oleh
tentara, dsb. Sebagian sudah mulai “minta maaf” sama Xanana. Dan saya yakin
lama-kelamaan kalau Xanana tetap pada politik “tidak meneruskan permusuhan
lama”, mungkin mereka berangsur-angsur akan kembali ke Timtim. Karena mereka pasti merasa bahwa di mata masyarakat Jawa dan tentara sendiri mereka cuma dianggap sebagai sampah yang tidak ada gunanya lagi. Paling-paling menjadi gali atau preman. Boss-boss mereka, seperti Prabowo dkk, sudah tak berkutik lagi. Dan sudah banyak calon preman di Indonesia, tak perlu lagi preman dari Timtim.

Dengan Indonesia mengakui bahwa Timtim sudah merdeka, mereka akan merasa kedudukan mereka sangat hina. TNI memang harus memikirkan masalah ini. Sebagian pasti akan dipelihara dengan baik. Tapi terlalu banyak orangnya  untuk disponsori seumur hidup. Ingat orang-orang yang ikut Belanda dulu, waktu revolusi. Setelah merdeka Bung Karno bilang bahwa tak akan ada
pengadilan bagi mereka. Orang-orang “Ko,” KNIL, dsb dipersilakan kembali ke
pangkuan Ibu Pertiwi. Meskipun nama mereka jelek tapi mereka tidak
diuber-uber. Saya kira itu politik yang cukup bijaksana.

T: Yang dipilih dan dilatih TNI jadi pimpinan milisi adalah tokoh seperti
Joao Tavares, Enrico Guterres, Lopez de Cruz, Basilio dan beberapa orang lagi
yang sudah dikenal ganas, nggak beres, korup, rakus, pengkhianat, dst.
Mengapa kadernya TNI orang-orang seperti ini. Sebaliknya yang muncul sebagai pemimpin rakyat Timtim adalah tokoh seperti Xanana, Horta, Belo, Taur Matan Ruak, dkk. Ini pemimpin dengan kualitas dunia yang berani menderita untuk rakyat. Kontras sekali dengan pemimpin milisi yang dipilih TNI. Mengapa?

J: Saya kira ini memang tidak terlalu aneh. Perjuangan itu menyaring orang.
Kalau kita bandingkan kader pemimpin Indonesia pada tahun 1945 — Sukarno,
Hatta, Natsir, Tan Malaka, dsb — dengan kualitas orang-orang yang federalis,
seperti Sultan Hamid, Anak Agung Gde Agung, Sumokil, dsb, kan jelas sekali
bedanya. Orang Belanda tak bisa mendapatkan orang yang berkualitas, karena
arus nasionalisme cukup kuat pada waktu itu. Jadi semua orang yang
berkualitas tentu di pihak musuh Belanda. Ini persis dengan apa yang terjadi
di Timtim. Jadi kalau perjuangan mau berjalan dengan baik, memang diperlukan
pimpinan yang tekun, gigih, berpendidikan dan bernyali.

Jangan lupa bahwa tingkat pendidikan orang-orang ini, Belo, Horta, Xanana,
dsb, itu cukup tinggi. Tingkat pendidikan mereka tak bisa dibandingkan dengan
milisi-milisi yang pada dasarnya pejabat, badut dan preman. Orang-orang yang
dulu ikut Indonesia seperti Mario dan Manuel Carascalao ya lama-lama nggak
mau dipakai lagi oleh tentara. Mereka merasa tak ada gunanya dan mereka
sendiri merasa bahwa yah, bagaimanapun, mereka juga patriot. Maka mereka
tidak mau ikut menjadi algojo terhadap bangsanya sendiri. Akhirnya, ya
anaknya Manuel dibunuh oleh milisi. Milisi ini seperti gengnya Westerling
dulu. Tukang bunuh saja, bukan orang yang berpendidikan atau orang-orang yang punya apa-apa secara politik. Kalau Westerling dulu cuma alat dari Belanda, sekarang milisi ini cuma alat dari Kopassus dsb. Jadi tidak mengherankan sama sekali.

T: Para pemimpin rakyat Timtim menghadapi kenyataan ini: Negerinya
dibumi-hanguskan, sebagian besar bangunan penting dihancurkan, semakin ke
Barat semakin hancur, kota Suai itu 90% hancur; Dua pertiga penduduknya mesti ngungsi ke gunung-gunung, sepertiganya masih disandera di Timor Barat; Ribuan milisi bersenjata masih berkeliaran, dan banyak lagi persoalan sukar luar
biasa. Apa yang bisa menyatukan bangsa itu untuk mengatasi semua tantangan
tadi? Ikatan sosial seperti apa, atau cita-cita seperti apa, yang bisa jadi
modal mereka?

J: Yah, ini belum jelas. Kalau yang menyatukan mereka ya jelas, yaitu
penderitaan bersama selama seperempat abad dan rasa bangga bahwa sebagai
bangsa yang jumlahnya cuma 800 ribu orang bisa mengalahkan bangsa yang
jumlahnya lebih dari 200 juta. Itu sesuatu yang luar biasa. Seperti orang
Vietnam yang bisa menang sama Amerika. Jadi si kecil menang terhadap si
raksasa. Untuk beberapa tahun, saya yakin hal ini akan menjadi semacam sumber solidaritas yang penting seperti di jaman revolusi dan pasca revolusi dulu. Penderitaan mereka yang sangat besar dalam dua-tiga bulan belakangan ini, tentunya juga menjadi sumber solidaritas itu.

Kita juga harus ingat di Indonesia pada tahun 1950-an banyak sekali yang
telah dihancurkan baik oleh TNI sendiri maupun oleh Belanda. Banyak sekali
yang rusak. Ekonomi Indonesia pada tahun 1950-an itu rusaknya minta ampun.
Dan pada waktu itu sama sekali tak ada bantuan dari luar negeri. Malahan
orang Indonesia harus menanggung hutang yang luar biasa dari Negara Hindia
Belanda. Dalam hal ini situasi Timtim jauh lebih beruntung. PBB merasa diri
salah. Maka saya kira Kofi Annan akan berusaha keras sekali untuk bisa
memberi bantuan teknis, finansial, dsb. Banyak sekali negara besar akan
merasa ini sebagai suatu usaha yang sewajarnya. Jadi saya menduga bahwa
TimTim akan bisa mendapat lebih banyak bantuan. Bahkan mungkin lebih banyak daripada yang bisa mereka pakai dengan baik.

Cita-cita untuk masa depan masih belum jelas. Karena banyak dari orang-orang
ini kan bekas sosialis. Apakah idealisme sosialis akan hidup terus itu
tergantung pada angkatan mudanya. Karena tokoh-tokoh dari angkatannya Xanana, Horta, tinggal segelintir saja. Kekuatan perjuangan Timtim itu tentu terletak pada anak muda. Mereka ini adalah puluhan ribu orang yang dilahirkan setelah Indonesia masuk, sehingga pendidikan politiknya cukup rendah. Sebagai
nasionalis mereka jelas kuat, tapi apakah mereka bisa menunjukkan lebih dari
nasionalisme? Banyak hal akan tergantung dari pimpinan Xanana dkk.

T: Bagaimana bangsa Timtim menghadapi soal demobilisasi pejuangnya? Ini soal
besar sekali untuk Indonesia paska revolusi kemerdekaan.

J: Xanana sudah bilang bahwa Timtim tidak akan punya tentara. Ini suatu
keputusan yang bagus. Tapi harus diingat bahwa segala macam orang yang merasa diri bekas pejuang akan cenderung untuk minta “kursi” sebagai ini, sebagai itu, dsb. Minta balas jasa. Ini memang akan menjadi masalah yang berat bagi Xanana. Persis seperti di Indonesia pada tahun 1950-an. Waktu itu puluhan
ribu orang Indonesia merasa sudah berkorban untuk revolusi, lalu menuntut
pekerjaan, jabatan, mana ini-ini untuk saya, dsb. Nah itu memang menimbulkan
banyak keresahan di Indonesia pada tahun 50-an. Saya menduga hal yang
demikian akan terjadi juga di Timtim. Khususnya kalau tingkat pengangguran
tetap tinggi seperti sekarang ini.

T: Kami dengar para pemimpin Timtim terus menerus menyerukan perdamaian,
kerukunan, persahabatan dengan Indonesia, dsb. Mereka selalu mengajak
rakyatnya untuk menatap masa depan. Bagaimana Pak Ben memahami mereka ini? Mengapa kerukunan itu begitu penting buat mereka?

J: Saya kira mereka juga dipengaruhi oleh politiknya Mandela. Tapi selain itu
mereka juga tahu bahwa kalau mereka pakai politik balas dendam, citra mereka
yang sangat bagus di PBB akan rusak. Jadi harapan untuk bisa dapat bantuan
ini-itu mungkin sulit terkabul. Selain itu masyarakat Timtim itu kan sudah
terkenal dari dulu, sejak jaman Portugis, sebagai masyarakat yang terdiri
dari suku-suku kecil dan suka berkelahi satu sama lain.

Kita lihat sejarah dari pimpinan bangsa itu tingkat tinggi, dari tahun 1975
sampai sekarang, mereka cekcok terus-menerus di antara mereka sendiri, dengan akibat yang melemahkan perjuangan bangsa mereka. Saya kira masalah ini tetap ada dan harus diatasi. Saya menduga bahwa politiknya Xanana adalah untuk kasih lihat bahwa dia tidak mementingkan geng-nya sendiri. Horta dan
anak-anak pejuang yang di luar negeri sangat sadar bahwa bahaya
sektarianisme, bahaya balas dendam, dsb, itu tetap ada. Mereka seolah-olah
sudah bertekad untuk mengatasi sifat suka cekcok di antara masyarakat Timtim
sendiri.

T: Tanggal 30 Oktober 1999 adalah hari terakhir Indonesia menjajah Timor
Leste. Korban penduduk Timtim ratusan ribu orang. Korban dari TNI puluhan
ribu orang. Menurut Pak Ben catatan apa yang sebaiknya ditulis dalam
buku-buku sejarah Indonesia tentang penjajahan Indonesia di Timtim? Apa yang seharusnya jadi pelajaran bagi generasi Indonesia mendatang?

J: Pertama-tama, bahwa sikap “right or wrong my country” jangan dimakan
mentah-mentah. Kita harus kasih lihat bahwa Indonesia kalah karena memang
politiknya sama sekali tidak benar, dan mereka tidak bisa menghadapi
nasionalisme sebuah bangsa yang berani berjuang dan menderita untuk
cita-citanya, persis seperti bangsa Indonesia dulu. Sebenarnya dalam banyak
hal Xanana dkk itu meneruskan cita-cita pergerakan Indonesia sendiri. Dia
jauh lebih mirip dengan bangsanya Bung Karno, Tan Malaka, Natsir, dsb,
daripada dengan pimpinan bangsa Indonesia yang sekarang ini. Pengalaman di
Timtim bisa mengingatkan orang Indonesia kembali tentang cita-cita murni dari
pergerakan lama.

Saya juga berharap nanti buku-buku sejarah Indonesia yang baik akan
menghidupkan kembali sejarah dari pergerakan yang selama ini digelapkan oleh
tentara. Banyaklah buku-buku lama yang bagus, biografi, karangan dari
tokoh-tokoh nasional selama 40 tahun, dsb, yang perlu dicetak kembali dan
dijual dengan harga murah supaya masyarakat bisa lebih mengerti sejarah
sebenarnya dari bangsa dhewe. Bangsa Indonesia nggak usah malu, atau merasa
minder. Mereka punya banyak orang yang cukup bernilai dan cukup banyak yang idealis. Kalau orang merasa bahwa ya bangsa Indonesia cuma bisa menelorkan bangsanya Harto, Murdani, Habibie, dsb, ya itu merupakan suatu kekhilafan yang luar biasa.

Juga, saya kira pelajaran yang terakhir, sebagaimana saya katakana tempo hari
di Jakarta, ialah bahwa seorang patriot yang tulen harus bisa malu kalau
pemerintahnya, atau memang sebagian bangsanya sendiri, keliru atau membuat
sesuatu yang jahat. Di Amerika, dalam gerakan Anti Perang Vietnam dulu,
banyak orang yang turun ke jalan termasuk kakek-kakek, nenek-nenek, dsb, yang tak mungkin dikirim ke front di Vietnam. Mengapa mereka bergerak? Karena mereka merasa bahwa apa yang dikerjakan oleh pemerintah Amerika di Vietnam itu sesuatu yang sangat memalukan, berlawanan dengan patriotisme mereka, dan dengan cita-cita yang sebenarnya dari masyarakat Amerika sendiri. Jadi mereka turun ke jalan untuk menyelamatkan bangsa dhewe dari suatu aib yang luar biasa jeleknya.

Seorang patriot tidak berarti harus ya, ya, ya, saja kepada semua yang
dikatakan oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Mereka harus tetap memeluk
cita-cita yang tinggi, yang lahir dari sejarah pergerakan nasional. Dan ini
bisa dipakai sebagai norma atau sebagai nilai untuk mengukur tindak-tanduk
pemerintahan sementara, dari Harto, dari Megawati, dari Gus Dur, dari siapa
saja. Sikap kritis terhadap sepak terjang bangsa sendiri tidak berarti bahwa
kita mengkhianati bangsa. Justru sebaliknya. Saya kira ini pelajaran yang
perlu.

Tapi saya kuatir jangan-jangan nanti sejarah Timtim dihapus begitu saja dari
buku-buku sejarah Indonesia. Seolah-olah yah, sudahlah, tak usah dipikirkan
lagi. Tempo hari Emil Salim mengeluh, kok di Washington orang-orang Bank
Dunia, orang-orang di Departemen Perdagangan, Deplu, dsb, hanya ingin
membicarakan masalah Aceh, Timtim, dsb. Menurut dia, mereka nggak ngerti
Indonesia. Di Indonesia, kata si Emil, Timtim tidak penting, Aceh tidak
penting, Irian tidak penting. Nah, kalau banyak pemimpin yang mentalnya masih kayak gitu, dan itu diteruskan di buku-buku sejarah, ya semua pelajaran baik yang sebenarnya bisa diambil dari apa yang terjadi selama 25 tahun ini akan
hilang.

Seperti misalnya penindasan bule-bule Amerika yang luar biasa terhadap orang
Indian, terhadap orang-orang hitam, dsb, selama bertahun-tahun tidak boleh
nongol di buku-buku sejarah untuk anak-anak SMP, SMA. Yang dimasukkan cuma yang bagus-bagus. Untunglah belakangan ini, berkat perjuangan orang-orang hitam sendiri dan banyak lainnya, situasi ini sudah mulai berubah. Tapi ini
memang butuh perjuangan lama. Pada umumnya orang tak mau memikirkan
kesalahannya sendiri

BELUM SELESAI CEK KE BEN ABEL (ba16@cornell.edu)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s