Ben Anderson tentang Masa Transisi

Date: Sat, 17 Jan 1998 17:18:17 -0500 (EST)
To: apakabar@clark.net
From: ba16@cornell.edu (Ben Abel)
Subject: IND: Ben Anderson ttg masa (1/2)

BEN ANDERSON TENTANG MASA TRANSISI

NYARI BAHASA

T: Beberapa hari ini keadaan di Indonesia cukup tegang. Di kota-kota
mereka yang punya duit bisa borong bahan makanan. Orang kecil bengong —
apalagi yang sudah dipecat, nggak punya kerjaan lagi — karena nggak punya
duit buat borong. Lalu untuk dapat “sebako” (sembilan bahan pokok)
sehari-hari itu sudah susah dan harus antri. Disisi lain, suara protes
dari tokoh masyarakat seperti Amien Rais, Megawati, jenderal pensiunan,
intelektual, dsb, itu semakin keras, semakin blak-blakkan dan semakin
sering dimuat media. Tapi sebagian orang kecil justru jadi sinis. Beberapa
bilang, “Aachh! Omong doang!” Sebagian lagi sudah begitu marah lalu jadi
gampang kalap. Seperti yang terjadi di Bandung hari Senin lalu (5 Jan).
Bagaimana Pak Ben memahami empat gejala ini: ekonomi makin anjlok, omongan para tokoh makin keras, media makin berani dan orang kecil makin marah?

J: Bisa mulai dari bawah. Selama seperampat abad, “orang kecil” dikucilkan
dari politik dengan dalih “massa mengambang,” dan “pesta demokrasi” yang
sandiwara, serta segala macam ancaman, larangan, penghisapan, perijinan.
Apalagi ingatan tentang “zaman politik” yang berakhir pada tahun 1965-66
dengan lautan darah khususnya di pedalaman, bukan di kota. Politik dengan
sengaja dijadikan momok. Dan memang, untuk “orang kecil” masalah yang
urgen adalah masalah survival mereka. Sehingga mereka meliat apa yang
terjadi belakangan ini sebagai bencana ekonomi belaka. Apa gunanya ngomong
doang? Selama puluhan tahun media massa isinya cuman pidato yang munafik,
interview yang kenes, dan sebagainya — alias omong kosong doang.

Untuk orang yang berada, dan orang yang terdidik, rasanya krisis sekarang
pada dasarnya adalah krisis politik. Ekonomi Indonesia yang “nyata” on the
ground, tidak banyak berobah sejak tahun yang lalu. Yang berobah dengan
cepat adalah kepercayaan orang asing dan orang dalam negeri terhadap
pimpinan negara, terhadap birokrasi, dan terhadap kelas menengah pada
umumnya. Karena mereka itu semuanya “main” di pasar dengan akibat-akibat
yang kita semua ketahui, dan rasa’in sekarang. Begitulah “rasionalitas
pasar bebas” bolak-balik antara ilusi dan panik. Dan kalau mereka merasa
bahwa masalah yang sebenarnya adalah masalah politik yang berembel-embel
ekonomi, yah politik itulah yang harus diberesin. Dan diberesin sedemikian
rupa sehingga ekonomi bertambah baik, tidak anjlok lagi.

Soal media dan tokoh, anggapan itu tidak terlalu meleset. Diperlukan
perobahan yang fundamental tetapi teratur, tanpa banyak kekerasan,
kerusuhan, gontok- gontokan. Untuk itu langkah pertama adalah pembebasan
pers, pembebasan TV, radio amatir, dsb, supaya bisa ada komunikasi antara
pemimpin politik — yang “jobnya” memang “ngomong” — dengan masyarakat.
Sehingga segala kebobrokan pejabat diexpose, dan “orang kecil” lebih
mengerti apa sebabnya mereka menderita. Politik tanpa “ngomong” bukanlah
politik lagi. Tetapi kebisuan yang mendorong pembunuhan, pembakaran, dsb.

T: Menurut beberapa aktivis demokrasi, salah satu kesukaran sekarang
adalah karena selama 30 tahun ini orang-orang hanya biasa berorganisasi
dengan dasar sosial-keagamaan. Mereka jadi aktivis di NU, Muhammadiyah,
ICMI, gereja, pesantren, atau yang dalam skala lokal itu pengajian,
retret, Bibel study, dsb. Begitu coba membangun gerakan yang bersifat
politis — yang memperjuangkan tuntutan-tuntutan politik — banyak orang
jadi “gagap.” Idenya bisa sama, tapi ngomongnya masih “salah-salah,”
karena masih mesti nyari bahasa yang bisa dimengerti semuanya. Bagaimana
Pak Ben melihat persoalan “bahasa” ini dalam periode yang Pak Ben jadikan
disertasi, jaman revolusi tahun 1944-46. Bagaimana prosesnya sehingga
“amar ma’ruf nahi munkar” — seruannya Amien Rais — itu bisa jadi sejiwa
dengan “merdeka!” di jaman revolusi, atau “keadilan!” di jaman sekarang.
Bunyinya memang beda, tapi jiwanya atau semangatnya itu sama.

J: Rasanya 1945 tak begitu relevan. Dulu targetnya nyata: “si bule yang
penjajah.” Dus: ayo merdeka! Sekarang jauh lebih rumit, karena perkaranya
bangsa dewek. Kalau targetnya sekarang cuman presiden dengan gengnya,
supaya lari entah kemana — asal keluar Indonesia — itu terlalu gampang.
Tapi memang perlu juga disepak keluar lho! Karena selama seperampat abad
ratusan ribu, malahan jutaan orang kelas menengah baik birokrat maupun
profesional, baik militer maupun pengusaha, sudah biasa berkolusi,
berspekulasi atas dasar pinjeman, main real estate, pasang sistem
nepotisme, dsb, walaupun dalam skala yang lebih kecil dari geng istana.
Bung Hatta dulu bilang, “Korupsi sudah jadi budaya.” Maka seruan Amien
Rais — yang ditujukan bukan hanya kepada pemimpin paling atas, tetapi
juga kepada kelas menengah itu tadi — memang baik. Kita ini mungkin bisa
menjadi “merdeka” dari orang asing, tapi mustahil menjadi merdeka dari
diri sendiri.

GERAKAN DEMOKRASI

T: Mayoritas rakyat masih coba menyelamatkan diri dan keluarga sendiri.
Protes dan juga perlawanan yang ada sekarang ini — misalnya di Jakarta,
Medan, Bandung, dsb — kebanyakan muncul sporadis dan secara spontan,
belum terorganisir. Sebagian aktivis coba mengorganisir berbagai kelompok
yang ingin perubahan. Mula-mula coba mendekatkan ormas dan parpol yang
sudah ada, yang dianggap ‘mainstream,’ seperti NU, Muhammadiyah dan
PDI-Perjuangan. Lalu ada juga yang coba mendekati unsur-unsur lain seperti
parpol baru, LSM, buruh, mahasiswa, dsb. Pak Ben sendiri mempelajari
masyarakat Indonesia dalam masa transisi, pada tahun 1944-46. Pengalaman
apa dari masa itu — khususnya mengenai pengorganisasian — yang relevan
untuk masa transisi sekarang?

J: Pada zaman Jepang dilarang ada organisasi politik yang bukan bikinan
Jepang. Dan organisasi agama sangat dikekang sepak-terjangnya. Yang ada
yaitu Hokokai, yah bangsanya ‘Golkar,’ suatu bangkai yang hanya bisa
bergerak kalau ada “si kate,” Dr. Frankenstein Asia kasih sok listrik.
Atau Masyumi — lain dari Masyumi yang timbul setelah Merdeka — yang
mirip ICMI belakangan ini: wayangan doang. Setelah sang Bandar ambles,
organisasi-organisasi itu cepat ikut ambles juga! Dan dari puing-puingnya
timbul organisasi-organisasi baru secara spontan, walaupun di dalamnya
tentu banyak orang-orang yang berpengalaman politik di lapangan pada zaman
Belanda.

Dan jangan lupa zaman Jepang tak pernah ada konsep “massa mengambang.”
Mereka justeru berusaha untuk memobilisir masyarakat dalam suasana perang
dunia. Jadi transisi pada 1945 relatif mudah, apalagi karena Jepang kolaps
akibat bom atom. Tapi sekarang ABRI tidak kolaps, dan “kaki-kaki politik”
warga negara Indonesia — termasuk WNI-nya lho — lagi semutan berat
karena terlalu lama nggak digerakkan, sudah kelamaan njongkok!

Dulu pakai kekerasan bukan masalah dan senjata bisa dicari di mana-mana.
Sekarang tidak. Sebaliknya, situasi sekarang memerlukan gerakan inti yang
punya nyali dan tenang. Dasar organisasi sebenarnya sudah banyak: di LSM,
organisasi sosial, perburuhan, parpol juga. Tinggal dicari jalur yang
masuk diakal supaya nggak cepat bentrokan atawa diadu-domba, mahupun
dikambing- gulingkan, eh, kambing-hitamkan. Jangan lupa bahwa hampir semua
organisasi berdasarkan agama juga main politik biarpun tidak selalu
terang-terangan.

T: Dalam wawancara dengan Dan Lev (Apakabar 9/1/98) dia menekankan
pentingnya sekarang ini “memperjuangkan kebebasan pers.” Apa Pak Ben juga
melihat hal yang sama?

J: Saya 100% akor dengan si Dan! Dinding mental akibat proses pembodohan
— resep manjurnya arsitek Orba, yang sebenarnya Orla — harus didobrak.
Pembebasan pers, juga radio, juga TV mutlak perlu. Kalau baca kembali
koran- koran dari zaman revolusi dan zaman liberal, betapa segarnya,
betapa enak, biarpun banyak tengkar juga. Tragedi kebudayaan Orba adalah
bahwa begitu banyak orang — karena nggak ada pilihan lain — terpaksa
baca Kompas selama 30 tahun. Pada zaman dulu sulit dicari koran yang
begitu membosankan, pengecut, dan oportunis.

T: Pak Ben mengamati pemuda pada jaman revolusi itu sebagai pemeran utama.
Apakah pengamatan itu bisa berlaku sekarang? Atau masyarakatnya sudah
berubah, sehingga pemuda itu juga berbeda peranannya?

J: Yah, zaman sekarang kata “pemuda” sudah berbau preman, tukang peras,
dan debt-collector. Insyallah bisa diselamatkan di wasserij politik yang
baik. Bagusnya istilah ‘pemuda’ waktu itu ialah tidak menghiraukan
pendidikan atau status keluarga. Zaman itu, semua anak muda, asal mau,
bisa menjadi ‘pemuda.’ Waktu itu jumlah “Mahasiswa” di seluruh Indonesia
hanya beberapa ratus orang saja, dan mereka tidak berperan sebagai
“mahasiswa.” Sekarang hirarki pendidikan sudah tinggi, mirip Menara Babel,
dengan setiap lapisan mempunyai bahasa dan kesombongan masing-masing.
Anak-anak ITB dan UI dilatih untuk bersombong atas prestasi formalnya. Dan
biasanya cuma seneng bergaul ke dalam, kecuali kalau lagi ‘jajan’ atau
atau mau nyari cewek.

T: Dalam wawancara dengan Jeffrey Winters (Apakabar 13/1/98), dia
menekankan agar gerakan sekarang, “Benar-benar memegang teguh prinsip
tanpa kekerasan.” Menurut Pak Ben, apa pentingnya prinsip non-violence
ini dalam keadaan sekarang?

J: Saya menduga si Jeff berfikir secara praktis. Masalah kekerasan, sekali
meletus sulit dikendalikan, bisa saja menjalar dari klompok ke klompok.
Dan akibat terakhirnya, ekonomi akan hancur. Tapi ada orang lain yang
merasa bahwa orang Indonesia harus berusaha untuk memerdekakan diri dari
kebudayaan “gebug,” ngancam, premanisasi, gontok-gontokan, balas dendam.
Tapi pertanyaan ini sulit dijawab karena arti “non-violence” buat saya
rada semu. Kalau 500 ribu rakjat mengepung Bina Graha — tanpa senjata,
tanpa membuat apa-apa yang lebih serem dari yel-yelan, atau cuma duduk
saja — tokh untuk Bina Graha tetap akan dirasakan sebagai sesuatu yang
violent dan menakutkan.

Kalau di seluruh Jakarta dipasang poster-poster mirip “FBI’s 10 Most
Wanted Criminals” — dengan foto tentunya! — yaitu “10 Buronan Top Yang
Perlu Ditangkap” — dan di bawahnya ditempel daftar nama seperti: Suharto,
Harmoko, Habibie, Sumarlin, Domo, Bob Hasan, Radius, Prayogo, Tutut,
Tommy, pokoknya “Mob” [Mafia] Nasional, itu juga akan dirasakan sebagai
“violence” oleh calon buronan itu.

T: Potensi ketegangan SARA itu jelas dirasakan. Bagaimana Pak Ben melihat
potensi ketegangan ini sekarang?

J: Berbahaya sekali! Pertama karena korbannya pasti si Cina kecil yang
kerja keras dan menjalankan ekonomi di kota kecil. Sedangkan ikan-ikan hiu
— Prayogo, Lim, Bob Hasan, Ryadi — kan punya helikopter, dan duitnya
sudah banyak disimpan di luar negeri.

T: Banyak orang mengingatkan — dan mungkin mau nakut-nakutin juga —
supaya tidak terulang lagi pembunuhan massal yang terjadi di tahun 65/66.
Apakah memang ada kemiripan masa transisi 98 ini dengan transisi di tahun
65/66? Apa samanya, apa bedanya?

J: Tokh saya tidak percaya akan ada pembunuhan “massal” seperti pada tahun
1965-66. Karena pertentangan dalam masyarakat sekarang tidak setinggi
dulu. Dan tentara sendiri — yang mengatur pembunuhan massal secara
sistematis dulu — tidak merasa ada musuh besarnya. Yang paling mungkin
adalah pembunuhan lokal mirip apa yang belakangan terjadi di Kal-Bar atau
dalam Peristiwa 27 Juli

PERAN MILITER

T: Kemungkinan militer main gebug itu dikomentari oleh Arief Budiman dalam
Tempo Interaktif (#45/02, 10/1/98). Kata Bung Arief, “Kalau rakyat sudah
marah betul, kayaknya nggak mungkin lagi dihadapi dengan militer. Lihat
saja begitu banyaknya pos polisi yang diserbu, terutama di daerah Jawa
Tengah dan Jawa Timur.” Padahal Pangab Feisal Tanjung sudah beberapa kali
bilang yang protes bakal “Dilibas!” Bagaimana Pak Ben memahami posisi
ABRI dalam masa transisi ini?

J: Mereka hati-hati. Kaokan si Feisal rasanya semacam bluff. Maksudnya
nakut- nakutin biar orang nggak bergerak. Karena dia sendiri sebenernya
takut kalau mereka bergerak dia nggak bisa apa-apa. Kita juga kalau
diteror anjing galak suka angkat tongkat dan berteriak, “Huss! … Huss!
…Huss!” Dengan harapan si anjing tidak menyerbu. Padahal kita tahu kalau
dia nyerbu kita pasti kapok.

Setelah peristiwa Dili, pada umumnya tentara hati-hati. Kecuali di
Kal-Bar. Jumlah total tentara di Indonesia sangat kecil dibandingkan
jumlah total bangsa Indonesia, dan sebagian besar bukannya “highly
trained.” Karena sibuk jadi staf lokal, main politik lokal, dagang
sini-situ. Effective fighting forces tidak banyak. Mungkin juga ada
perwira yang ngambil pelajaran politik dari G30S: lebih baik jangan
mendahului. Mereka juga sadar kalau bikin pembunuhan efeknya bakal besar
terhadap ekonomi dan dunia luar.

T: Dalam revolusi kemerdekaan ada data menarik. Sebelum Jepang masuk
(Maret 1942), jumlah KNIL, militernya Belanda, ada 30 ribu orang termasuk
Nasution, Gatot Subroto dan Suharto. Setelah Jepang kalah (Agustus 1945),
Belanda mengerahkan 150 ribu KNIL untuk menguasai kembali Indonesia. Toch
kalah! Bagaimana Pak Ben menjelaskan ini?

J: Pertanyaan ini nggak bener. Belanda punya dua tentara: tentara
metropolitan yaitu KL, dan tentara kolonial KNIL. Yang bertekuk-lutut
kepada Jepang dalam waktu 10 hari ialah KNIL. Yang sifatnya, seperti
hampir semuanya tentara kolonial, adalah polisi bersenjata yang tugasnya
bukan pertahanan terhadap musuh dari luar tetapi penggebugan terhadap
bangsa yang dijajah. Setelah 1946 yang banyak masuk dari Eropa adalah KL
termasuk Haji Princen sebagai anak muda. Selain itu, pada tahun 1940
Belanda punya monopoli bedil, granat, meriam, dsb. Rakyat mau apa? Tapi
berkat amblesnya Jepang pada bulan Agustus 1945, pemuda Indonesia sempat
ngambil oper sebagian besar dari senjata Jepang plus banyak diantara
mereka yang sudah dilatih secara militer oleh Jepang — bekas Peta, Heiho,
Seinendan, dll. Yah lain soal!

T: Beberapa aktivis senior yang ikut dalam aksi-aksi 1966, pernah
mengingatkan bahwa pada masa itu ABRI hanya memakai mereka, “Setelah Bung Karno jatuh, langsung ABRI yang ambil oper semuanya. Dan mereka memang sudah siap ambil oper.” Apakah Pak Ben melihat kemungkinan ini — ABRI memakai sipil — terjadi juga pada masa transisi sekarang?

J: Yah itu sangat mungkin. Tokh ada bedanya. Pada tahun 65 klompok anti-
komunis betul-betul merasa seolah-olah tentara/Suharto adalah pahlawan dan
juru selamat setelah matinya enam jendral, dsb. Jadi mereka percaya.
Sekarang tidak! Masyarakat sekarang terlalu biasa dengan dominasi tentara
yang sering brutal selama 30 tahun belakangan ini.

T: Menurut Harold Crouch (Tempo Interaktif #45/02, 10/1/98), “Jelas
kualitas mereka (maksudnya elite ABRI) menurun dibandingkan 10 tahun yang
lalu. Meski menurun, secara realistis mereka tetap memegang peranan yang
dominan.” Tentang kekuatan non-ABRI Crouch bilang, “Masyarakat sipil akan
makin terpelajar. Mereka ingin demokrasi.” Crouch melihat bahwa kualitas
atau keterpelajaran itu faktor menentukan. Apa Pak Ben setuju? Kami
sendiri tidak melihat itu memang terbukti dalam sejarah Indonesia.
Terlihat dalam Pemilu-55, partainya Angkatan Darat (IPKI) yang dibikin
Nasution itu cuma dapat 1,4% suara. ABRI bisa berkuasa karena main
politiknya pakai bedil. Bukan karena ide-idenya diterima rakyat.

J: Saya ndak mengerti kata-kata si Harold. Baru 10 tahun yang lalu — 1988
— pimpinan ABRI (masih) dipegang oleh Benny Murdani dan geng-nya.
Kualitas apa yang mereka punya yang nampak lebih tinggi dari Wiranto dan
Bambang Yudoyono? Geng Benny bertanggung-jawab atas horor di Tim Tim yang sekaligus merupakan “salah-hitung politik” yang paling besar selama Orde
Baru!! Mereka yang bikin Tanjung Priok, Lampung, Petrus, dll. Apa si
Harold mulai pikun?

Perkara kedua, dari dulu saya tidak melihat ada hubungan antara tingkat
pendidikan formal dan cinta pada demokrasi. Pada tahun 1969-70 kelompok
yang paling keras menolak diadakan pemilu adalah orang-orang seperti
Mochtar Lubis, Arief Budiman, dsb. Orang-orang yang berpendidikan tinggi
sering merasa bahwa “rakyat masih bodoh.” Konsep “massa mengambang” memang resminya dibikin Ali Murtopo. Tetapi sebenarnya digodog di belakang layar oleh “intelek-intel” Katolik macam Lim Bian Kie dan Harry Tjan.

T: Apa ketegangan “tua-muda” itu juga mungkin muncul di kalangan ABRI
sekarang ini? Karena AKABRI lulusan 76, 77 dan 78 yang sekarang jadi Dan
Yon atau Dan Brigif itu sama sekali nggak punya ikatan emosi dengan
Suharto. Beda dengan senior-seniornya — seperti Wapres Try, Kasad
Wiranto, Wakasad Subagio, Pangkostrad Sugiono, Dan Kopassus Prabowo —
yang pernah jadi ajudan atau pengawal Suharto, atau menantunya. Bisa jadi
yang muda sudah sama muaknya dengan rakyat biasa melihat keserakahan
Cendana.

J: Saya tidak tahu. Mungkin juga. Saya tidak percaya bahwa menjadi ajudan
Presiden membuat si ajudan bakal setia sampai mati kepadanya. Bisa
sebaliknya. Sejarah tentara Indonesia penuh “pengkhianatan” bekas
anah-buah terhadap “bapak”nya.

T: Dalam wawancara dengan Dan Lev (Apakabar 9/1/98) kami tanyakan, “Dalam masa transisi ini apa pilihan yang akan dihadapi gerakan demokrasi?”
Jawaban dia gamblang sekali, “Kalau rejim ini memang sedang berakhir
terang yang akan mengontrol keadaan selama beberapa waktu adalah pimpinan
tentara. Karena memang tidak ada organisasi lain.” Apa Pak Ben juga
membayangkan kemungkinan ini?

J: Mungkin si Dan bener. Tapi saya sendiri menduga bahwa tentara lebih
lemah dari yang dipikir orang, dan bukan hanya dari sudut persenjataan dan
jumlah. Mereka tahu bahwa pemerintahan tentara jarang yang “berhasil”
dalam jangka panjang. Lihat kondisi “beku” dari kediktaturan militer di
Timur Tengah: Mesir, Syria, Iraq, apalagi yang di Afrika, di Pakistan
dulu, Amerika Latin dulu, dsb. Kesan saya, mereka akan merasakan perlunya
bergabung dengan sipil. Mereka juga tidak mau “tanggungjawab” — karena
bisa jadi dibenci — atas ekonomi yang berantakan.

REAKSI AS

T: Setelah Suharto membacakan RAPBN hari Selasa lalu (6 Jan) rupiah
langsung anjlok! Kemudian harga saham di AS juga merosot. Langsung reaksi
AS jadi gesit sekali. Hari Jumat Clinton telpon Suharto. Lalu mengirim
utusannya, wakil Menkeu AS, Lawrence Summers. Boss-boss IMF juga datang.
Si Cohen, Menhankam AS, juga datang. Pemerintah Jepang juga bakal mengirim
utusan. Dsb. Dugaan Pak Ben, apa yang ingin mereka sampaikan ke Suharto?

J: Dugaan saya pesan semu mereka adalah, “Selamat jalan kalau mau berjalan
dengan selamat.” Jelas di mata mereka Harto sudah menjadi rintangan. Kalau
boleh pinjem istilahnya Alatas, menjadi “kerikil dalam sepatu” mereka.

T: Apakah desakan dari luar ini bakal mempengaruhi suksesi dalam Sidang
Umum bulan Maret nanti?

J: Insyallah. Tapi jangan lupa bahwa selama ini ada lobby-lobby penting di
Amerika dan Jepang yang “in de hoy” dengan geng Istana. Yaitu Bank-bank
besar, Freeport, Kongsi Minyak.” Mereka sadar bahwa anteknya Tutut barusan
sempat bikin bangkrut Peregrine, investment bank yang terbesar di Asia
(nah, siapa bilang orang Indonesia itu bangsa tempe?).

T: Reaksi gencar pemerintah AS ini dibarengi dengan berita gencar dalam
medianya. Dalam editorial New York Times 11 Januari, “Indonesia’s downward
spiral,” al dikatakan, “There must be no accomodation for the Suharto
family’s financial interests, which Mr. Suharto has so far shielded.”
Dalam media luar negeri lainnya juga banyak serangan gencar dan langsung
terhadap Suharto sekeluarga. Apa Pak Ben setuju dengan sari pikiran mereka
bahwa kemelut sekarang karena kelakuan satu keluarga? Masa iya sich satu
keluarga bisa bikin hancur ekonomi bangsa, bahkan ekonomi kawasan?

J: Sama sekali tidak. Jutaan orang kelas menengah baik di pusat maupun di
daerah ikut “dosa,” seperti saya katakan tadi. Selama 5-6 tahun belakangan
ini saya sering ke Bangkok dan melihat dengan mata sendiri betapa para
profesor nggak pernah nongol di universitas karena sibuk nge-realestate,
bikin kondo, berspekulasi komoditi. Apalagi pengusaha, birokrat, dll.
Gampang jadi superkaya tanpa kerja keras. Karena itu Thailand menjadi
importer Mercy no. 3 di dunia. Pas baht anjlok, orang-orang ini kontan
cari “siapa-siapa yang salah,” kecuali mereka sendiri. “Menteri A
koruptor,” katanya (memang bener). “Si Teknokrat B maling” (bener juga).
Tapi mereka merasa — dan ini aneh banget — dirinya sebagai korban doang.

T: Di Jakarta sudah ada gosip yang mengatakan bahwa seluruh keluarga
Cendana sedang siap-siap untuk ngungsi ke luar negeri, dengan alasan
menemani Suharto berobat. Kalau memang mereka kabur beneran, itu
menunjukkan gejala apa? Mengapa mereka harus kabur dari Indonesia?

J: Kok nanya! Kan jelas.

MENUNGGU GONG

T: Dalam wawancara bulan Nopember lalu (Apakabar 27/11/97) Pak Ben
mengatakan bahwa, “Pembangunan goncang, lalu kepercayaan masyarakat goyah. Masyarakat seperti sedang menunggu gong.” Dalam bayangan Pak Ben, gong seperti apa yang bakal kedengeran? Apakah gong itu cuma suksesi? Suharto “lengser keprabon” lalu “badai pasti berlalu” karena rejim baru muncul
untuk ‘menyempurnakan’ Orde Baru. Tapi ide-ide pokoknya tetap memakai
ide-ide Orba. Atau gongnya bakalan lebih keras lagi dari suksesi?
Misalnya, Orde Baru sudah tamat (gong! gong! gong!).

J: Wah, tempo hari saya pakai kata “gong” bukannya “nggonggong” lho mas.
Susahnya kalau kite banyak gonggong, eh tahu-tahu kafilah udah berlalu.
Bisa- bisa kita menjadi pahlawan kesiangan. Repot! Dengan “gong” maksud
saya cuman suatu sinyalemen, seperti di komposisi gamelan, bahwa lagu
sudah habis tanpa mungkin mulai lagi. Puitis juga kalau nanti pada tanggal
sebelas Maret 1998, Suharto sempat di-Supersemar-kan. Saya senang bahwa
anak-anak PRD punya cukup sense of irony untuk melontarkan, dengan Tritura
barunya, semacam parodi atau sindiran sejarah terhadap geng istana.

Bisa ditambah kalau orang Jawa yang suka wayang mau kutak-katik. Kan
Subandrio dulu dihancurkan dengan istilah Durno. Katanya Kurowo itu
menjadi keluarga besar dengan 100 anggotanya. Mirip keluarga besar mana
zaman sekarang? Togognya ada, setiap Menpen bisa. Lesmanawati? Psst…
psst. Apa di sekneg ada Sengkuninya? (Habis, wawancara 14 Januari
1998).***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s