Akar Masalah Sentimen Anti Cina

Oleh : DR. Wong Chin Na, SE,Ak,MBA

Part ( 01 / 10 )
Awal Januari 1998

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air.

Polemik masalah Cina di forum Apakabar dewasa ini, telah berkembang menjadi tulisan-tulisan yang sifatnya menghasut, baik yang ditulis oleh kalangan pribumi maupun yang ditulis oleh keturunan Cina sendiri. Tulisan-tulisan seperti ini sangat berbahaya dan mudah dimanfaatkan oleh unsur-unsur tertentu untuk mengacaukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalau kita tidak ingin negara kita bertambah kacau, marilah kita secara sadar berusaha mencegah timbulnya kekacauan yang lebih parah dengan cara menghentikan tulisan yang tak tentu arahnya tersebut dan merubahnya menjadi suatu diskusi yang sehat yang didasari oleh suatu tujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk memojokkan salah satu pihak, tetapi ingin mengemukakan suatu hasil analisis yang ditinjau dari berbagai sudut pandang yang berkaitan dengan ruang lingkup berbangsa dan bernegara. Mohon tanggapan dari pihak-pihak yang kompeten baik dari kalangan pribumi maupun non pribumi, untuk secara dewasa mengusahakan bagaimana mengatasi masalah sentimen rasial ini demi mencegah timbulnya kerugian yang tidak perlu dari kedua belah pihak. Pihak yang kompeten untuk mengatasi masalah ini adalah mereka yang saat ini menjadi pemimpin suatu organisasi masa, tokoh-tokoh masyarakat, dosen-dosen, mahasiswa, dan anggota masyarakat yang mempunyai cita-cita luhur tehadap persatuan dan kesatuan bangsa. Pihak-pihak yang sekedar ingin mengumbar rasa ketidak puasannya, dimohon dengan hormat untuk tidak membuat tulisan-tulisan yang akan memperparah situasi yang sudah rawan ini.

DEMOKRASI DAN SENTIMEN ANTI CINA

Berdasarkan pengalaman saya selama ini yang mengalami hidup dalam 2 rejim yang berbeda, Orde Lama dan Orde Baru, akar permasalahan sentimen anti Cina terletak pada pemerintah sendiri. Pada masa pemerintahan Bung Karno, walaupun hidup kita secara ekonomi relatif susah, tetapi kehidupan politik masyarakat saya rasakan lebih demokratis dibandingkan masa pemerintahan Pak Harto sekarang ini yang cenderung diskriminatif dan korup.
Pada masa pemerintahan Bung Karno, cukup banyak warga keturunan Cina yang duduk dalam pemerintahan, menjadi anggota ABRI, bahkan beberapa di antaranya menjabat sebagai menteri.

Keadaan sosial ekonomi warga keturunan Cina saat itu tidak terlalu jauh berbeda dengan kehidupan ekonomi masyarakat pribumi sekitarnya, sehingga pergaulan antara pri dan non-pri lebih seimbang sebagai kawan yang sederajat daripada hubungan sebagai “atasan dan bawahan” yang banyak ditemukan di kota-kota besar sekarang ini. Hubungan yang seimbang sebagai kawan sederajat sekarang ini hanya dapat ditemukan di desa-desa atau kota-kota kecil, di mana kehidupan kedua belah pihak sama-sama marjinal.

Saat itu, walaupun sentimen anti Cina tetap ada tetapi tidak sampai mencuat ke permukaan secara terbuka seperti sekarang. Pernah terjadi kerusuhan pada tahun 1962/1963, namun pemerintah cq ABRI saat itu langsung bertindak, para pelakunya segera ditangkap dan diadili sehingga tidak memancing orang lain untuk “unjuk gigi” sebagai pahlawan kesiangan. Para pencoleng yang menyamar sebagai demonstran segera ditangkap untuk diadili sebagai pencuri, berbeda dari hukuman terhadap para penggerak demonstran murni yang bersifat politis yang umumnya disponsori oleh golongan fundamentalis Islam seperti DI/TII. Sepanjang yang saya ketahui, kerusuhan yang terjadi tidak sampai membakar toko-toko dan mobil apalagi sampai menelan korban jiwa.

Sepanjang masa pemerintahan Pak Harto tidak pernah terdengar seorang warga keturunan Cina yang menduduki jabatan di pemerintahan, sangat langka yang diterima menjadi anggota ABRI, apalagi yang diangkat sebagai menteri. Bahkan pejabat-pejabat pemerintahan sampai eselon tertentu cenderung di dominasi salah satu suku yang ada di Pulau Jawa, hanya satu-dua yang berasal dari luar Jawa. Sebagai pembenaran atas ketidak benaran yang terjadi, diperkenalkan teori proporsional oleh orang-orang tertentu yang saat ini memegang jabatan penting di pemerintahan, yang intinya tidak berbeda dengan meniupkan rasialisme di antara suku-suku yang ada di Indonesia. Tindakan pemerintah terhadap para pelaku kerusuhan atas warga keturunan Cina yang cenderung ditutup-tutupi, sudah kita ketahui bersama dan tidak perlu diuraikan lebih jauh dalam tulisan ini.

MUSUH BERSAMA

Dari sini dapat diambil suatu dugaan kuat bahwa terdapat korelasi erat antara pemerintah yang demokratis dengan sentimen anti rasial, khususnya sentimen anti Cina di Indonesia. Dalam pemerintahan yang tidak demokratis, pemerintah cenderung untuk menciptakan “musuh bersama” sebagai salah satu strategi untuk mengalihkan perhatian masyarakat, agar pemerintah yang berkuasa bebas dari “rongrongan” pihak-pihak yang tidak sejalan. Sejak awal Orde baru, pemerintahan Pak Harto juga cenderung bermuka dua, di mana secara administratif pemerintah tetap membedakan warga pribumi dan non pribumi dengan alasan yang macam-macam, tetapi dalam pidato-pidato resmi pemerintah menyatakan tidak pernah membedakan warga negara berdasarkan keturunannya. Hal yang sama berlaku juga untuk agama yang harus dicantumkan dalam KTP masing-masing, yang sudah pasti ada maksud tertentu daripada hanya sekedar data statistik semata-mata.

Demikian juga dengan kampanye anti korupsi, di mana yang paling gencar berkampanye justru orang yang paling rakus melakukan korupsi dan komersialisasi jabatan. Agar uang hasil korupsi tidak dapat ditelusuri asal-usulnya, sebagian di tanam di bank-bank luar negeri, sebagian lagi di investasikan dalam perusahaan. Karena dasarnya para koruptor ini tidak pernah mengerti business, diangkatlah orang-orang keturunan Cina yang cukup berpengalaman dalam business sebagai bonekanya. Dengan cara ini, maka orang-orang keturunan Cina dicap sebagai tukang kolusi, dan terciptalah “musuh bersama” sebagai bagian dari strategi mempertahankan pemerintahan yang berkuasa sekaligus memperkokoh kekayaan pribadi.

Usulan dari pihak-pihak tertentu untuk memasukkan azas pembuktian terbalik dalam UU Perpajakan yang sekaligus dapat mengusut sumber kekayaan yang dimiliki seseorang, ditolak mentah-mentah oleh pihak yang berkuasa dengan alasan yang tidak masuk akal. Penolakan ini dapat dimengerti, karena tidak beda dengan membuat jebakan untuk dirinya sendiri. Dengan azas pembuktian terbalik, maka uang hasil korupsi yang tidak pernah dibayar pajak penghasilannya otomatis akan terjerat.

EVOLUSI BOSS BONEKA

Orang-orang keturunan Cina yang dijadikan boneka tahu, bahwa dia sebenarnya hanya dijadikan boneka saja. Maka mereka juga berusaha agar suatu saat dapat memiliki perusahaan sendiri, dan sekaligus melepaskan diri dari posisinya sebagai boneka. Dari berjalannya waktu, mereka ini akhirnya berhasil menempatkan diri sebagai pemilik perusahaan yang sebenarnya, dan dari status boneka sebagian beralih menjadi partnership.

Dengan berkembangnya perusahaan boneka-boneka tersebut, membuka kesempatan kepada para pengusaha kecil untuk menjadi pemasok. Orang-orang keturunan Cina yang lapangan kerjanya dibatasi oleh pemerintah, melihat hal ini sebagai suatu peluang yang baik. Maka bermunculanlah pengusaha-pengusaha gurem dengan modal seadanya yang memasok barang ke perusahaan- perusahaan boneka tersebut. Mereka hanya bermodalkan kejujuran dan kepercayaan dari pemilik barang serta ditunjang oleh naluri dagang mereka yang cukup kuat, perjalanan business mereka relatif lancar dan akhirnya bisa berkembang menjadi perusahaan-perusahaan baru berskala menengah yang tersebar dimana-mana.

Perlu dicatat, bahwa pada dasarnya warga keturunan Cina yang dijadikan boss boneka adalah orang-orang yang buta politik yang sekedar mencari makan dan tidak pernah memikirkan diskriminasi rasial.

Prinsip mereka, barang dari manapun akan dibeli kalau bagus dan harganya murah tanpa melihat pemasoknya pribumi atau non-pribumi. Para pemasok pribumi yang barangnya tidak dapat bersaing, melempar kekesalannya dengan mengatakan bahwa perusahan tersebut diskriminatif. Nalar sehat membuktikan, bahwa hampir semua boss kenyataannya tidak pernah berhubungan langsung dengan para pemasok, yang melakukan transaksi sehari-hari dengan pemasok adalah pegawainya yang sebagian besar adalah pribumi.

Sejalan dengan pemerataan yang diartikan secara keliru, pimpinan-pimpinan daerahpun meniru apa yang dilakukan oleh pemimpin pusat. Maka di daerahpun bermunculan pula boss-boss boneka yang sebagian besar warga keturunan Cina yang sudah memiliki dasar kuat dalam business, sekaligus memajukan pula usaha-usaha dari pengusaha-pengusaha gurem yang bertindak sebagai pemasok, baik pribumi maupun non pribumi.

Kalau hanya dilihat dari sudut pandang ini, maka tidak heran kalau banyak warga pribumi khususnya yang kurang memahami akar permasalahan yang sebenarnya beranggapan bahwa para pengusaha Cina tukang kolusi. Dipilihnya warga keturunan Cina untuk menjadi boss boneka oleh para koruptor tentu melalui berbagai pertimbangan, yang utama karena kemampuan businessnya dan yang kedua mereka mudah diatasi serta tidak neko-neko karena tidak punya decking.

Secara manusiawi warga keturunan Cina mau dijadikan boneka, karena mereka butuh hidup sedangkan lapangan pekerjaannya terlalu dibatasi oleh pemerintah. Sebaliknya orang-orang yang mau dijadikan boneka oleh para koruptor, adalah orang-orang yang egois yang tidak pernah memikirkan kepentingan orang banyak, dan otomatis mereka tidak pernah memikirkan kepentingan negara. Mungkin mereka berpendapat, kalau mereka menolak toch akan ada orang lain yang mau, jadi apa salahnya diterima. Orang-orang seperti ini pantas disebut tidak mempunyai rasa nasionalisme, termasuk pula para koruptor penyandang dana yang berada di balik layar.

Namun dalam hal ini perlu diingat, bahwa tidak semua pengusaha keturunan Cina asalnya adalah pengusaha boneka yang mengelola uang pejabat hasil korupsi. Masih banyak pengusaha keturunan Cina yang dari hasil keringatnya sendiri, mampu berkembang menjadi pengusaha besar. Para pemasok terhadap perusahaan boneka juga tidak dapat dituduh telah melakukan kolusi. Sebagai tolok ukur sederhana, dapat dipakai patokan skala perusahaan dan tahun pendirian perusahaan tersebut. Kalau perusahaan yang bersangkutan didirikan sebelum Orde baru, kemungkinan besar perusahaan ini adalah perusahaan yang benar-benar berdiri atas jerih payahnya sendiri. Sebaliknya perusahaan yang didirikan setelah Orde Baru terutama yang dalam waktu singkat berkembang sangat fantastis, kemungkinan adalah hasil kolusi dengan oknum pejabat melalui berbagai cara.

Secara politis pemerintah mengakui bahwa pengusaha non pribumi sengaja diberi fasilitas khusus mengingat kemampuan businessnya yang diharapkan dapat dijadikan pionir untuk memajukan perekonomian negara, yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja. Memang akhirnya mereka mampu memberikan lapangan kerja yang cukup besar bagi masyarakat luas, namun sebenarnya mereka tidak pernah diberi fasilitas khusus (kecuali yang dijadikan boneka oleh para koruptor).

Fasilitas yang tersedia akan diberikan kepada siapa saja, baik pengusaha asing maupun pengusaha dalam negeri – pribumi ataupun non pribumi – sepanjang mereka mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk pengusaha asing disediakan UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan untuk pengusaha dalam negeri disediakan UU No.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Beberapa pengusaha besar dari kalangan pribumi yang sukses antara lain Bakrie, Sahid, Jusuf Kalla, dsb. Fasilitas yang diberikan melalui kedua UU tersebut sebenarnya hal-hal yang wajar yang diperlukan dalam investasi, yang di negara lain tidak dianggap sebagai sesuatu yang istimewa (ingat dalam masa Orde Lama Indonesia tertutup untuk investasi asing dan modal besar).

Tanpa fasilitas ini, tidak akan ada investor asing yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Fasilitas khusus yang sering dipublikasikan pemerintah seolah-olah diberikan kepada pengusaha non-pribumi, sebenarnya hanya diberikan secara terbatas kepada pihak keluarga sendiri seperti: Tutut, Tomy, Bambang, Sigit, Titik, Mamiek, Probosutedjo, dan Sudwikatmono. Ingat proyek jalan tol nya Tutut, monopoli cengkehnya Probosutedjo yang kemudian direbut Tomy, Mobnas-nya Tomy, listriknya Bambang, dan lain-lain yang terlalu panjang untuk diuraikan semuanya di sini.

CINA DAN STRATEGI POLITIK

Dari uraian singkat di muka, kiranya dapat diasumsikan bahwa sentimen anti Cina yang cukup hangat belakangan ini (sejak awal 1997 – pen) adalah salah satu strategi dari pemerintah sekarang (rejim Soeharto – pen) yang di dominasi Golkar dengan korupsi dan nepotismenya. Untuk membersihkan Golkar dari tuduhan anti Cina; yang sampai sejauh ini masih diperlukan untuk mendapat bantuan dari negara lain, dicarilah kambing hitam agar Golkar tetap bersih dan pemerintah Suharto tetap berjaya.

Pilihan yang terbaik adalah fanatisme agama Islam dan PPP. Agama Islam yang secara tradisional selama ratusan tahun hidup berdampingan secara damai dengan agama lain dijadikan alat untuk mempercepat munculnya „musuh bersama”, yang kebetulan kurang pengikutnya dari kalangan warga keturunan Cina. Pesantren-pesantren secara sistematis disusupi agen-agen pemerintah untuk menggiring murid-muridnya yang masih polos, menjadi anti Cina yang di-identik-kan dengan Kristen. Padahal penganut Kristen di Indonesia, sebagian besar adalah warga pribumi dari daerah Indonesia Timur, dan tidak semua warga keturunan Cina penganut Kristen. PPP sebagai wadah aspirasi politik dari kalangan Islam (sebelum reformasi -pen) otomatis memikul dampaknya, sehingga dianggap kurang bersahabat oleh warga keturunan Cina dan non Islam. Tindakan brutal terhadap toko-toko milik warga keturunan Cina, Gereja dan Vihara sekitar Pemilu 1997 yang lalu sering dikaitkan dengan kampanye PPP. Padahal para petinggi PPP bukan orang bodoh untuk melakukan hal-hal seperti itu, yang otomatis tidak akan mendapat simpatik dari kalangan moderat Islam di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau diteliti lebih lanjut, tindakan brutal terhadap warga keturunan Cina yang silih berganti terjadi setelah terbentuknya ICMI di bawah pimpinan Habibie yang kader Golkar, sebelumnya tindakan brutal seperti itu jarang sekali terjadi.

Sayangnya PPP dalam usaha meningkatkan pendukungnya kurang tegas memisahkan antara anggota/pendukung yang sebenarnya dengan „pendukung palsu” yang ingin mendiskriditkan PPP atau mengail di air keruh. Tantangan Gus Dur untuk membuktikan dalang kerusuhan yang sebenarnya dalam peristiwa Tasikmalaya; yang sebelumnya mengkambing-hitamkan salah satu organisasi sosial Islam yang erat kaitannya dengan ibundanya, tidak pernah mendapat tanggapan dari pihak penguasa. Dihembuskanlah isu bahwa kalau PPP sampai menang Pemilu, maka Indonesia akan dijadikan negara Islam dan semua warga keturunan Cina harus masuk Islam. Oleh karena itu dalam setiap kampanye Pemilu selalu ditekankan (secara tertutup) bahwa warga keturunan Cina dan kalangan non Islam lainnya harus memilih Golkar, kalau tidak posisi Golkar menjadi agak lemah dan mudah disaingi PPP. Kalau hal ini sampai terjadi, tentu akan menjadi bencana besar bagi warga keturunan Cina dan non Islam. Suatu taktik kampanye yang hebat bukan? Padahal secara logika, 3 dari 5 fraksi yang ada di DPR (Golkar, Utusan Daerah dan Wakil ABRI) identik dengan Golkar, sehingga kalaupun perolehan suara untuk ketiga kontestan

Pemilu sama besar, Golkar akan tetap unggul di DPR / MPR karena didukung fraksi ABRI dan Utusan Daerah yang ditunjuk langsung oleh presiden tanpa melalui Pemilu.

Dengan demikian, maka aspirasi politik warga keturunan Cina hanya memiliki 2 alternatif, yaitu Golkar dan PDI. Sebaliknya apabila banyak warga keturunan Cina yang menjadi anggota PDI, maka diperkirakan PDI akan menjadi ancaman utama bagi Golkar, karena warga keturunan Cina ini diyakini akan menjadi penyumbang dana yang sangat potensial. Dengan dukungan dana yang kuat, maka PDI akan mampu melaksanakan berbagai program sosial kemasyarakatan yang akan meningkatkan simpati masyarakat luas. Apalagi kalau PDI dipimpin oleh Megawati yang bagaimanapun masih membawa karisma Bung Karno, yang sampai saat ini masih banyak mendapat simpati masyarakat..

Oleh karena itu pemerintah dengan berbagai cara berusaha memecah belah PDI, dan puncaknya adalah kasus Surjadi. Terhadap warga keturunan Cina sendiri, secara sistematis dilakukan intimidasi oleh kalangan intelijen AD dengan disertai ancaman. Pengusaha yang ketahuan menjadi pendukung PDI, diancam ijin usahanya akan dicabut.

Perusahaan pendukung Golkar yang mempekerjakan orang-orang PDI juga diancam, sehingga sebagian terpaksa mem PHK nya. Salah satu contoh yang mendapat sorotan luas adalah Laksamana Sukardi yang (dipaksa) mengundurkan diri dari jabatan Direktur Lippo Bank dengan alasan yang tidak masuk akal, sekalipun dia bukan keturunan Cina.

Dengan demikian, maka tidak ada pilihan lain bagi warga keturunan Cina untuk menampung aspirasi politiknya selain Golkar. Dengan dukungan dana dari para pengusaha besar keturunan Cina (sebagian adalah milik pejabat juga, yang bukan milik pejabat dalam prakteknya dipaksa) maka Golkar menjadi tak tertandingi oleh partai-partai lain. Pengusaha-pengusaha keturunan Cina yang rakus, otomatis akan memanfaatkan hal ini dengan meminta proyek-proyek baru dari pemerintah untuk menutup kerugian dana yang disumbangkan ke Golkar. Sumbangan ke Golkar ini akhirnya berlangsung secara rutin dan berkembang menjadi sumbangan ke pribadi-pribadi pejabat dari berbagai eselon, dan terciptalah kolusi yang bagaikan lingkaran setan yang disebut-sebut sebagai penyebab timbulnya ekonomi biaya tinggi.

Dalam hal ini perlu ditekankan sekali lagi, kolusi ini hanya terjadi di kalangan pengusaha-pengusaha keturunan Cina yang rakus saja yang dengan tekhnik kolusinya mampu berkembang menjadi pengusaha besar, tetapi jumlahnya hanya puluhan perusahaan saja. Masih banyak pengusaha-pengusaha keturunan Cina yang jujur, yang karena kejujurannya usahanya tidak berkembang sepesat pengusaha yang rakus, sehingga tidak masuk nominasi sebagai penyandang dana Golkar.

Bahkan ada beberapa di antaranya yang rela menjual perusahaannya, karena tidak tahan menghadapi pemeras-pemeras berdasi. Contoh yang cukup menghebohkan adalah dijualnya Bank Niaga milik keluarga Tahija yang sebenarnya cukup sehat, kepada seorang pengusaha yang mempunyai akses kuat ke pucuk pimpinan negara (Hasjim Djojohadikoesoemo, adiknya Prabowo Soebianto- pen).

Padahal Tahija juga bukan keturunan Cina. Meskipun demikian, di dalam tubuh Golkar sendiri pasti banyak orang-orang jujur dengan jiwa
nasionalisme yang tinggi yang menginginkan kemajuan bangsa dan negara Indonesia, tanpa bercita-cita menumpuk kekayaan pribadinya. Mereka inilah sebenarnya yang sangat potensial untuk melakukan pembenahan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Seperti apa yang dikatakan Harmoko, pencalonan diri Amien Rais dan Megawati sebagai presiden dalam SU-MPR yang akan datang di luar sistem yang berlaku (Mega dan Amin bukan anggota DPR/MPR – pen), sekalipun mereka juga mendapat dukungan rakyat.

Maka secara konstitusional mustahil Amien Rais dan Megawati dapat mencalonkan diri menjadi presiden. Tetapi kalau yang mencalonkan diri anggota Golkar sendiri yang saat ini duduk di DPR/MPR, masalahnya menjadi lain dan Harmoko tidak dapat lagi mengatakan bahwa hal ini di luar sistem yang berlaku (yang sampai kapanpun tidak mungkin dirubah untuk memberikan kesempatan pada Amien Rais dan Megawati mencalonkan diri menjadi presiden). Oleh karena itu selama Pak Harto masih berkuasa, tidak heran kalau ada pejabat yang jujur dan berprestasi selalu dipensiunkan lebih awal atau disingkirkan sebagai Dubes, karena dikhawatirkan akan banyak pendukungnya.

Penempatan sang menantu sebagai Komandan Kopassus diduga untuk mencegah segala kemungkinan, mengingat Kopassus yang dulu masih bernama RPKAD adalah faktor kunci yang mendukung keberhasilan perjuangan Angkatan 66. Sikap prefentif ini juga tampak jelas dari berita terakhir mengenai Sofyan Wanandi yang dijadikan kambing hitam oleh Feisal Tanjung, karena dia terang-terangan menolak memberikan sumbangan ketika dihubungi pak kumis.

Beberapa tokoh Angkatan 66 kawan seperjuangan Sofyan Wanandi, terang-terangan membela dia karena mereka sudah tahu dengan jelas sampai di mana jiwa nasionalisme Liem Bian Koen yang Cina ini.

Keluarga Amir Biki yang sakit hati terhadap Benny Moerdani dalam Peristiwa Tanjung Priuk, diperalat untuk menjatuhkan Sofyan Wanandi yang dekat dengan Benny Moerdani. Liem Sioe Liong yang tidak ada hubungan apapun juga turut dilibatkan. Tidak heran kalau ada beberapa radio luar negeri menyebutkan hal ini hanya rekayasa Faizal Tanjung semata-mata untuk membalas dendam terhadap Benny Moerdani Cs yang pernah menyingkirkannya semasa menjabat sebagai Pangab.

KRISIS MONETER

Krisis moneter adalah sesuatu yang wajar yang terjadi di negara manapun, apabila kondisi keseimbangan pasar (equilibrium) dalam bidang moneter negara bersangkutan terganggu. Secara teoritis, apabila penerimaan dan pengeluaran negara kita (ke negara lain) sama, maka nilai tukar rupiah terhadap US$ akan tetap nilainya. Rupiah akan menguat jika penerimaan negara kita lebih besar dari pengeluarannya (surplus), sebaliknya rupiah akan melemah jika penerimaan negara kita lebih kecil dari pengeluarannya (defisit).

Dalam batas tertentu, pembelian barang-barang modal (mesin-mesin) dari luar negeri meskipun untuk sementara mengakibatkan defisit dapat diterima, dengan catatan barang-barang modal tersebut dalam batas waktu yang wajar dapat menghasilkan barang yang sebelumnya harus diimpor dengan harga yang lebih murah. Keuntungan yang diperoleh, meskipun diterima oleh pihak swasta, secara makro merupakan penghematan devisa bagi
negara kita yang sebelumnya dinikmati oleh negara lain.

Contoh yang saya anggap cukup berhasil dalam hal ini adalah produk tekstil. Dengan kwalitas yang cukup baik dan harga yang kurang dari separuh tekstil impor, maka tanpa disuruhpun rakyat akan lebih suka membeli tekstil produk dalam negeri daripada tekstil impor yang mahal. (Catatan: sayangnya industri tekstil di Indonesia akhirnya menjadi bumerang bagi negara kita sendiri, akibat salah urus yang parah dan pengusahanya lebih mementingkan kekayaan pribadi daripada pengembangan perusahaan.) Keuntungan yang diperoleh dari subsitusi barang impor, dipakai untuk mencicil utang pembelian barang modal yang memproduksi barang tersebut. Setelah lunas, keuntungan ini menjadi cadangan devisa bagi negara kita.

Jadi secara keseluruhan, pengeluaran negara kita akan berkurang sehingga akan meningkatkan surplus ataumengurangi defisit. Dengan demikian nilai tukar rupiah akan menguat terhadap US$.

Sebaliknya, apabila perusahaan yang mengimpor barang modal ini tidak dapat bekerja secara efisien, maka barang yang dihasilkan lebih mahal dari harga impor sehingga tidak mampu bersaing di pasaran. Akibatnya impor barang yang sama akan tetap berlangsung. dan perusahaan yang bersangkutan akhirnya bangkrut. Secara macro, bangkrutnya perusahaan ini akan memboroskan devisa negara dan akhirnya menambah defisit neraca pembayaran. Contohnya dalam hal ini adalah produk otomotif dalam negeri yang jauh lebih mahal dari mobil impor.

Kalau impor barang modal ini dari tahun ke tahun terus bertambah besar tanpa perhitungan yang matang, sekalipun masing-masing perusahaan yang mengimpornya mampu menghasilkan barang yang dapat bersaing dengan produk impor, suatu saat akumulasi cicilan hutang atas barang modal tersebut mencapai jumlah yang jauh lebih besar dari devisa yang dapat dihemat. Kondisi seperti ini bukan menghemat devisa, tetapi malahan
memboroskan devisa. Analog dengan ini dapat diibaratkan suatu keluarga yang membeli sebuah minibus bekas seharga Rp 10 juta secara cicilan untuk dipakai bersama-sama, agar menghemat biaya tranportasi sehari-hari. Biaya transportasi yang dihemat dipakai untuk membeli bensin dan membayar cicilan minibus tersebut.

Bayangkan kalau minibus tersebut setelah lunas diganti dengan Pajero seharga Rp 200 juta, apa keuangan keluarga tersebut tidak terkuras habis?

Keadaan ini akan bertambah parah apabila rakyat dicekoki terus setiap hari melalui iklan TV untuk membeli barang-barang mewah ex impor. Makan buah-buahan impor dianggap lebih bergengsi dibandingkan buah-buahan lokal, padahal kandungan vitamin di dalamnya relatif sama. Banyak orang-orang kaya yang hanya untuk Menunjukkan eksistensi dirinya, khusus mengimpor bahan-bahan bangunan untuk istana yang sedang dibangunnya. Ibadah Haji dijadikan komoditi business tersendiri, sehingga banyak rakyat kecil di pedesaan dan pinggiran kota yang jatuh miskin setelah pulang Haji.

Dalam ajaran Islam, ibadah Haji wajib bagi yang mampu (kaya), tetapi tidak dianjurkan kalau untuk ibadah Haji tersebut harus menjual sawah atau kebun yang menjadi sumber penghasilan utamanya. Tanah miliknya langsung berpindah tangan ke pengusaha properti yang didukung pejabat tertentu, dan secara tidak sadar mereka telah turut memboroskan devisa negara.

Para pejabat pemerintah yang berwenang dalam soal impor atau Depag tentu tahu hal ini, tetapi tidak ada usaha yang ungguh-sungguh untuk mencegahnya, karena pribadinya diuntungkan melalui berbagai macam cara. Di antaranya karena perusahaan importir tersebut sebagian milik keluarganya sendiri, atau pejabat bersangkutan mendapat komisi yang cukup besar. Uang komisi dan hasil korupsi lainnya agar aman disimpan di luar negeri, dan akibatnya menambah beban pengeluaran devisa negara.

Inilah sebenarnya faktor utama terjadinya krisis moneter di Indonesia. Apabila pada masa krisis moneter ini (akhir 97 s/d awal 98 – pen) banyak orang yang memburu dolar dan mengirimkannya ke luar negeri, itu hanya sekedar ekses dari keadaan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US$. Meskipun ditinjau dari segi nasionalisme hal seperti ini merupakan perbuatan tercela, tetapi tindakan ini secara manusiawi – tanpa melihat pribumi atau non pribumi– adalah sekedar usaha manusia untuk menyelamatkan harta kekayaannya. Akibat yang terjadi, krisis rupiah bertambah parah, jauh di atas kewajaran secara teori ekomoni dan moneter.

Bantuan IMF dengan berbagai saran-sarannya yang memberatkan negara kita, lebih diterima oleh pemerintah daripada saran-saran yang dikemukakan akhli-akhli bangsa Indonesia sendiri. Para penguasa negara lebih rela negara kita secara tidak langsung dikuasai oleh bule-bule daripada oleh bangsa sendiri yang tidak sehaluan. Kenyataannya sampai sejauh ini (Jan.98 – pen) IMF hanya membantu sebesar $ 3 milyar dari $ 23 milyar yang dijanjikan. Maka timbullah gosip-gosip yang silih berganti yang intinya menjurus kepada timbulnya kekacauan masal dan penggantian pemerintahan yang sudah sejak lama tidak mendapat dukungan rakyat akibat berbagai macam kebohongan yang ditimbulkan sendiri.

Krisis moneter seperti ini, merupakan peluang bagi kalangan tertentu untuk Memperkokoh keberadaan „musuh bersama”, yaitu warga keturunan Cina dengan segala sepak terjangnya di dunia business, yang di isukan sebagai penyebab timbulnya krisis moneter di Indonesia. Dengan cara ini maka„musuh bersama” yang sebenarnya dapat tidur nyenyak di atas tumpukan dolarnya.

KREDIT MACET

Salah satu pelaksanaan dari sekian banyak usulan IMF, adalah mergernya beberapa bank pemerintah dan dibentuknya lembaga keuangan khusus yang menangani kredit macet. Bukan rahasia lagi kalau kredit macet di
bank-bank pemerintah sebagian besar adalah kredit dari perusahaan anak-anak presiden dan anak-anak pejabat tinggi lainnya, atau perusahaan-perusahaan di mana mereka turut terlibat di dalamnya termasuk perusahaan milik warga keturunan Cina. Kalau atas desakan IMF kredit macet ini harus segera diseret ke pengadilan, perhatian international semua akan tertuju kepada mereka. Oleh karena itu diterapkan taktik tarik-ulur sambil menunggu mereka dapat menyelesaikan kredit macetnya. Kredit macet dapat diatasi kalau mereka dapat menemukan sumber uang yang cukup besar. Dengan sedikit pengetahuan soal moneter, sumber uang segera ditemukan melalui krisis moneter yang menimbulkan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US$ yang cukup besar.

Kalau kita menutup dolar pada saat kursnya turun, dan melepas kembali pada saat kurs naik otomatis kita akan mendapat keuntungan. Kalau ini dapat terjadi dalam 10 kali, dan setiap kali untung Rp.1.000,- per US$, maka
dengan bermain US$ 100 juta saja kita akan mendapat keuntungan Rp.1 triliun. Makin besar modal yang dipakai akan makin besar dan makin cepat keuntungan yang didapat untuk menutup kredit macet. Hanya masalahnya kita tidak tahu kapan dolar akan turun dan kapan akan naik, kecuali kita punya uang yang sangat besar seperti Soros sehingga mampu mempermainkan nilai tukar rupiah terhadap US$.

Orang yang mempunyai kemampuan seperti Soros di Indonesia rasanya tidak ada, tetapi lembaga yang mempunyai kemampuan seperti itu ada yaitu Bank Indonesia. Kalau Soros bertindak demikian disebut spekulasi yang tujuannya untuk kepentingan pribadi, kalau BI yang bertindak disebut intervensi meskipun mekanismenya sama karena BI bertindak demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kalau anda mempunyai kekuasaan untuk mengatur BI, apa bedanya dengan Soros meskipun anda tidak punya uang? Anda bisa menyuruh anak-anak anda untuk membeli dan menjual dolar pada saat yang tepat.

Skenario ini harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak lain, sampai anak-anak anda cukup mendapat keuntungan untuk menutup kredit macetnya. Mengingat efek dari sekenario ini sangat berbahaya bagi perkeonomian Indoneisa, nilai tukar rupiah harus diatur tidak terlalu tinggi – kurang lebih dua kali harga yang wajar, oleh karena itu kurs rupiah terhadap dolar bertahan agak lama pada level Rp.6.000 – Rp.7.500 (akhir 97 s/d awal 98 – pen).

Selain itu agar semua skenario dapat berjalan lancar, perlu dicari kambing hitam yaitu warga keturunan Cina dengan segala sepak terjangnya di dunia business dan sudah terbukti cukup kuat memerankan kambing hitam dalam berbagai keperluan. Singapore dengan mayoritas penduduknya keturunan Cina, juga dapat dipakai untuk lebih menghitamkan kambing hitam yang ada (Singapore pernah dituding ikut mempermainkan rupiah – pen).

Hutang-hutang perusahaan swasta kepada pihak luar negeri, dipakai sebagai alat untuk menyebarkan isu bahwa kelangkaan dollar akibat diborong pihak swasta untuk membayar hutang-hutangnya yang jatuh tempo. Perusahaan swasta di mata orang awam adalah milik warga keturunan Cina, jadi yang memborong dolar tidak lain keturunan Cina. Fakta yang ada di mana banyak perusahaan milik warga keturunan Cina yang mendapat kredit dari negara lain, membuat orang awam makin terbuai. Jika dilihat dari banyaknya perusahaan mungkin benar, tetapi dilihat dari jumlah uangnya tidak ada yang tahu yang mana sebenarnya yang lebih besar : jumlah seluruh hutang swasta non-pribumi atau hutang yang dibuat oleh group Cendana plus anak-anak pejabat lainnya. Dengan demikian pihak yang dapat mengatur naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar bisa tidur nyenyak di atas tumpukan dolarnya sedang yang kena getahnya warga keturunan Cina. Supaya lebih dramatis, dicetuskan Gerakan Cinta Rupiah, di mana pelopornya (Tutut) langsung di-expose semua saluran TV dan dinobatkan sebagai pahlawan.

Bagi yang mengerti akuntansi dan management keuangan, isu hutang dolar yang jatuh tempo dianggap lelucon yang tidak lucu. Memangnya hutang dolar ke pihak luar negeri semuanya jatuh tempo pada tahun 1997 dan tahun sebelumnya tidak ada hutang dolar yang jatuh tempo? Kenapa tahun-tahun sebelumnya tidak ada masalah dan baru tahun 97-98 ini yang menimbulkan gejolak demikian hebatnya?

Pihak yang tidak sejalan berpendapat, krisis moneter di Indonesia sekarang ini akibat imbas dari krisis regional Asia Tenggara dan sekitarnya. Apakah benar demikian bobroknya perekonomian Indonesia? Thailand dan Filipina yang secara politis dan ekonomi tidak lebih baik dari Indonesia, depresiasi mata uangnya terhadap US$ mampu bertahan di bawah 50%, sedangkan Indonesia yang sebelumnya dipuji berbagai pihak memiliki fundamental ekonomi yang kuat mata uangnya jatuh sampai lebih dari 500% (Jan.98 – pen). Tentu ada faktor X yang mengendalikan kejatuhan rupiah ini, tidak semata-mata masalah moneter atau ekonomi.

Lalu mengapa para kreditur di luar negeri secara serempak tidak bersedia melakukan rollover kreditnya. Tapi anehnya mengapa beberapa mega proyek tetap ngotot harus terus dijalankan, bahkan dalam keadaan krisis yang demikian parahnya masih ada pihak asing yang bersedia membangun mega-proyek baru kilang minyak dan listrik swasta bekerja sama dengan anak presiden, meskipun akhirnya proyek yang dimaksud ditangguhkan. IPTN yang produknya hanya laku ditukar ketan, tetap ngotot untuk meneruskan proyek N-2130 nya.

CINA DAN GLOBALISASI

Ide globalisasi dicetuskan pihak barat, yang pada dasarnya mencari market yang luas untuk memasarkan produk mereka. Biaya produksi yang tinggi di negara barat, menyebabkan mereka tidak dapat bersaing dengan produk dari Asia dan negara berkembang lainnya. Peluang yang masih terbuka hanya produk yang berlandaskan hi-tech, tetapi biaya research dari produk hi-tech sangat tinggi. Untuk mengatasinya maka produk hi-tech yang dibuat harus secepat mungkin dipasarkan seluas-luasnya agar dapat menutup biaya research, sebelum ditiru oleh negara berkembang. Dengan globalisasi, maka semua negara anggota harus membuka pintu lebar-lebar yang berarti market bagi mereka.

Dengan globalisasi mereka dapat menginvestasikan modalnya di negara manapun, dan sekaligus merupakan relokasi industri dari negara maju yang biaya produksinya sangat mahal ke negara berkembang. Di antara negara-negara berkembang yang sangat potensial menjadi negara industri adalah Indonesia, yang memiliki kekayaan alam dan sumber bahan baku yang cukup. Daerah yang sangat luas merupakan nilai tambah bagi perkembangan industri di masa yang akan datang, dan jumlah penduduk yang 200 juta merupakan pasar yang sangat potensial.

Krisis moneter di kawasan Asean dan sekitarnya, telah membuka mata mereka (atau mungkin juga diatur oleh mereka) bahwa apabila kurs rupiah terhadap US$ sangat tinggi, maka modal yang mereka perlukan untuk membuka industri di Indonesia menjadi relatif murah. Tapi kalau industri yang dimaksud harus dibangun dari awal, membutuhkan waktu lama untuk membangunnya dan sangat merepotkan. Akan lebih praktis kalau dapat membeli perusahaan di Indonesia yang sudah berjalan. Rencana ini tampak jelas dari syarat-syarat yang diajukan IMF yang seolah-olah ingin mengikat erat sekujur tubuh kita. IMF hanya sebuah lembaga, sedang yang mengelola lembaga tersebut mayoritas orang barat dengan Amerika sebagai pemimpinnya.

Jadi tidak heran kalau syarat yang diajukan IMF cenderung membuka jalan bagi rencana expansi mereka ke Asia khususnya Indonesia, di mana dengan modal minimum mereka akan mendapatkan hasil yang maksimum. (Inilah salah satu sebab kenapa negosiasi penjadwalan kembali utang luar negeri demikian alot – pen).

Krisis moneter yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk menutup kredit macetnya yang sangat besar, dimanfaatkan pula oleh pihak barat untuk memaksa Indonesia membuka peluang masuknya investor asing Dengan meng-conversikan piutang mereka yang membengkak akibat kenaikan kurs, dengan penyertaan modal pada perusahaan di mana mereka memberikan piutang. Tahap pertama yang paling solid adalah dalam busines perbankan, dari sini selanjutnya dapat dikontrol arus uang dan kemudian dikembangkan lebih lanjut ke bidang usaha lainnya.

Karena ekonomi Indonesia mayoritas dikuasi oleh warga keturunan Cina, maka strategi yang paling sederhana adalah membuat mereka takut atau memojokkan mereka sedemikian rupa agar tidak mempunyai pilihan lain, sehingga dengan segera mereka mengobral perusahaan miliknya. Dari bawah mereka memanfaatkan kalangan extrimis tertentu yang anti Cina untuk menimbulkan keresahan dan ketakutan. Dari atas mereka menekan pemerintah yang dasarnya sudah diskriminatif dengan berbagai syarat yang arahnya untuk mempersempit ruang gerak warga keturunan Cina, yang sebagian memang kredit luar negerinya sudah jatuh tempo atau terlibat kredit macet di dalam negeri.

Ini tidak lain adalah kolonialisme bentuk baru. Mereka tidak perlu menyediakan pasukan seperti jaman VOC untuk mengamankan investasinya, cukup mengadakan pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan perlindungan total dengan sedikit komisi. Peralatan militer yang mayoritas berasal dari negara barat, merupakan alat ampuh untuk menekan pihak militer mengikuti kemauan mereka. Apalah artinya pesawat
F15, Mirage, dan sejenisnya kalau spareparts nya tidak tersedia.

Kalau Indonesia dapat dikuasai, tinggal selangkah lagi bagi Amerika untuk memindahkan pangkalan angkatan laut dan angkatan udara yang semula di Filipina ke salah satu pulau kecil di Indonesia. Dilhat dari strategi kemiliteran, pulau kecil di Indonesia lebih strategis dan lebih exclusive dari pada pangkalan Subic di Filipina dan lebih dekat ke sasaran „musuh baru” Amerika di sebelah utara Indonesia (RRC). Pangkalan khusus untuk perawatan dan perbaikan kapal di Singapore ditinjau dari segi militer kurang strategis dan cukup riskan serta mahal. (Kedatangan mantan Wapres Amerika, Wolter Mondale ke Jakarta pertengahan 98 pernah diisukan untuk menyewa salah satu pulau di Indonesia, dan sekaligus untuk membantu mengatasi krisis ekonomi – pen)

CINA DAN NASIONALISME

Setiap ras apapun di dunia memiliki segi positif dan segi negatif. Segi positif dilakukan oleh orang-orang yang berkelakuan baik yang merupakan bagian terbesar dari anggota ras bersangkutan, sedangkan segi negatif dilakukan oleh sebagian kecil anggota ras tersebut. Dalam hal warga keturunan Cina di Indonesia, yang oleh pihak penguasa telah diciptakan sebagai „musuh bersama”, segi positifnya selalu ditutup-tutupi tetapi segi negatifnya selalu ditonjolkan. Kalau ada warga keturunan Cina yang melakukan tindak pidana maka nama Cinanya selalu disebut-sebut, tetapi kalau yang berbuat baik atau berjasa bagi negara tidak pernah disebutkan nama Cinanya.

Yang mempunyai peran aktif dalam menyebarkan masalah ini adalah media massa, yang sebenarnya dikuasi oleh pemerintah yang berkuasa saat itu. Bukan rahasia lagi kalau saham-saham dari koran atau majalah terkemuka di Indonesia dikuasai oleh pejabat-pejabat tertentu atau anggota keluarganya, sehingga setiap terbit arahnya harus menyuarakan kepentingan penguasa. Media massa yang berani membeberkan fakta yang sebenarnya seperti Tempo, dianggap menghasut masyarakat dan dibredel tanpa ampun.

Tindakan negatif dari sebagian warga keturunan Cina selalu dikaitkan dengan isu a-nasionalisme, padahal pengertian nasionalisme sendiri akan mengundang perdebatan yang tak pernah selesai. Tidak kurang dari Moerdiono sebagai Mensetneg salah mengartikan nasionalisme baru ala Liem Sioe Liong. Penjualan saham perusahaan ke anak perusahaan yang lain di luar negeri dengan teori „mark-up” nya yang semata-mata untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dikatakan nasionalisme baru. Salah-salah orang yang merampok di luar negeri yang membawa uang hasil rampokannya ke Indonesia juga disebut sebagai nasionalisme baru.

Menurut saya, secara sederhana nasionalisme dapat diartikan sebagai sikap kepedulian terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam suasana perang, nasionalisme dapat diartikan sebagai kesediaan untuk turut mempertahankan keutuhan negara Indonesia dengan konsekuensi mungkin akan kehilangan harta dan bahkan nyawanya. Tapi sebaliknya dalam suasana damai, terlalu naif jika ada orang yang mengatakan bahwa, seorang nasionalis harus rela berkorban harta dan nyawa demi bangsa dan negara Indonesia. Kalau pernyataan ini dianggap benar, saya ingin bertanya kepada orang-orang yang berpendapat demikian, apakah dirinya sendiri bersedia melakukan hal tersebut? Inilah salah satu nasionalisme picik yang tujuannya hanya untuk memojokkan orang lain yang kebetulan secara materi lebih berhasil.

Tommy dan Habibie, kalau dia seorang nasionalis otomatis akan rela menangguhkan proyek Mobnas Korea dan N-2130 nya. Apakah anak-anak presiden yang saat ini kaya raya dan tidak jelas asal-usul modalnya bersedia menjual dolar simpanannya (bukan hanya jual dolar pura-pura demi kepentingan politis). Pertanyaannya, kenapa kalau ada warga keturunan Cina yang tidak mau menjual dolarnya disebut tidak nasionalis (yang mungkin juga tidak punya atau diperlukan untuk transaksi impor), sedangkan putra-putri Pak Harto dan putra-putri pejabat lainnya tidak disebut a-nasionalis?

Ironisnya banyak orang yang berpikiran picik, yang mengukur nasionalisme warga keturunan Cina dari kesediaan mengorbankan harta bendanya untuk kepentingan orang lain tidak peduli orang yang bersangkutan akhirnya jatuh miskin. Saya sangat setuju kalau semua orang yang menimbun dolar dalam krisis moneter sekarang ini disamakan dengan subversif dan penghianat negara, yang harus dihukum seberat-beratnya. Tetapi dalam hal ini harus adil dan objektif, serta harus dibedakan antara uang diam atau modal kerja. Tidak peduli keturunan Cina, Jawa, Sunda, Batak, Padang, dan sebagainya, semua harus dihukum tanpa pilih bulu tidak terkecuali anak-anak presiden. Kita harus belajar dari Korea yang berani menghukum bekas presidennya sendiri maupun anak presiden yang sedang berkuasa karena terbukti korupsi.

Seorang warga keturunan Cina yang secara tidak resmi diakui memiliki jiwa nasionalisme adalah Kwik Kian Gie, yang kebetulan mempunyai kemampuan yang baik dalam bidang politik & ekonomi, dan mampu menuangkan buah pikirannya secara tertulis di media massa sehingga dapat dikenal masyarakat luas. Kalau Kwik tidak mempunyai bakat menulis, tentu tidak banyak orang yang mengenal buah pikirannya dan belum tentu disebut nasionalis. Pertanyaannya apakah tidak ada warga keturunan Cina lain yang mempunyai jiwa nasionalisme seperti Kwik Kian Gie?

Tentu saja banyak, hanya mungkin karena kurang mempunyai bakat menulis jadi kurang dikenal masyarakat luas, atau mungkin kemampuannya masih di bawah Kwik sehingga media massa tidak bersedia memuat tulisannya. Tengoklah dosen-dosen non-pri di berbagai Universitas, mungkin akan banyak yang heran jika mengetahui motivasi mereka menjadi dosen padahal gajinya kecil. Sebagain besar dari mereka mempunyai idealisme yang tinggi untuk turut memajukan bangsa dan negara Indonesia melalui jalur pendidikan, bukan hanya sekedar mencari uang semata-mata. Akan lebih mengherankan lagi jika diketahui cukup banyak pejabat perusahaan swasta keturunan Cina dengan gaji yang cukup besar, masih mau bercapai lelah menjadi dosen dengan gaji yang minim.

Kalau ini dapat dipakai sebagai tolok ukur, berarti pandangan terhadap nasionalisme warga keturunan Cina, khususnya dari kalangan yang berpendidikan tinggi harus dikoreksi. Terlalu absurd jika masalah nasionalisme ditanyakan kepada para pedagang kelontong keturunan Cina di sekitar pusat perdagangan, yang karena tingkat pendidikannya yang sangat minim tidak pernah terlintas di benaknya untuk turut memikirkan masalah nasionalisme.

Namun dalam hal ini belum tentu mereka tidak mempunyai rasa nasionalisme sama-sekali, hanya bahasanya yang seringkali terlalu tinggi sehingga barangkali kurang dapat dimengerti oleh mereka.

Untuk mendapatkan gambaran yang objektif, adakanlah suatu penelitian terhadap mereka mengenai masalah nasionalisme dengan menggunakan bahasa yang sederhana, bandingkan hasilnya dengan hasil penelitian yang sama terhadap para pedagang pribumi. Mungkin hasilnya tidak akan jauh berbeda karena keduanya sama-sama awam terhadap teori kebangsaan dan nasionalisme. Selanjutnya buatlah suatu program untuk meningkatkan nasionalisme semua rakyat Indonesia baik pribumi maupun non-pribumi, dan tidak perlu dipolitisir seperti program P4.

HUKUM DAN KEADILAN

Di negara-negara maju, umumnya hukum ditegakkan relatif adil terutama untuk hal-hal yang sudah menjadi sorotan masyarakat dan dunia. Sentimen anti ras tertentu tetap akan mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat, tetapi semua kerusuhan akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Oleh karena itu Ku-Klux-Klan sekalipun yang secara organisatoris cukup kuat dan mendapat dukungan dana dari ras tertentu, akhirnya tidak berani berkutik dan nyaris punah saat ini.

Tetapi di Indonesia, hukum lebih memihak kepada para penguasa atau orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan. Apabila hukum ditegakkan secara adil di Indonesia, maka semua perusuh yang membakar toko-toko, mobil, Gereja, Vihara, dsb akan berpikir beberapa kali sebelum bertindak. Sangat lucu kalau seorang ibu keturunan Cina yang menegur anak-anak muda yang berteriak-teriak tidak karuan di pagi buta dihukum lebih berat dari orang-orang yang merusak dan membakar rumah orang lain (kerusuhan di Rengas Dengklok – pen). Sebaliknya kalau ada pengusaha keturunan Cina yang melakukan kecurangan, kolusi, diskriminasi dalam business dan penerimaan pegawai, segera dilaporkan ke Polisi untuk diusut kebenaranya dan dikenakan sanksi hukum yang seadil-adilnya. Di Amerika ada peraturan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk menerima pegawai dengan komposisi rasial tertentu yang ditetapkan pemerintah. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi yang cukup berat.

Demikian juga apabila hukum di Indonesia dapat menjangkau para koruptor dan pelaku komersialisasi jabatan, maka kolusi antara pejabat dengan pengusaha keturunan Cina tidak akan berlangsung terus. Pungli walaupun belum tentu dapat dihapuskan100%, minimal tidak keterlaluan seperti sekarang ini, dari tingkat RT sampai presiden. BCA yang secara umum dikenal sebagai milik Liem Sioe Liong, ternyata saat ini sahamnya hanya tinggal 19% saja sedangkan sisanya yang 81% milik anak-anak presiden dan adik iparnya. Akhir tahun yang lalu seorang kenalan mengeluh, 50% saham perusahaannya yang cukup solid yang berkembang atas keringatnya sendiri, akan dibeli oleh salah satu anak presiden.

Sedangkan pembayaran atas saham tersebut akan dicicil diambil dari bagian keuntungannya kelak yang 50%. Pengusaha lain juga pernah mengeluhkan hal yang sama beberapa tahun yang lalu. Apakah ini suatu teori baru dalam „Portfolio Management” ciptaan putra-putra presiden yang perlu dikembangkan lebih lanjut agar mendapat hadiah Nobel dalam bidang ekonomi?

Demi keadilan hukum, para pelaku kredit macet harus segera diseret ke pengadilan. Bankir yang hanya bisa menipu uang rakyat kalau perlu dihukum mati, sebagai imbalan atas beberapa orang nasabah yang menjadi gila dan bunuh diri karena uangnya amblas di bank yang dilikuidasi. Tak terhitung banyaknya nasabah yang menjadi sengsara akibat dilikuidasinya 16 bank yang bermasalah (Nov.97 – pen). Tegakkanlah hukum secara adil tanpa pandang bulu, tidak peduli terhadap anak cucu penguasa neraka sekalipun. Perusahaan-perusahaan publik perlu di audit dengan seksama, kalau terbukti melakukan praktek „mark-up” pada saat memasuki pasar modal, segera diseret ke pengadilan sebagai penipu rakyat.

Praktek-praktek insider trading dalam perdagangan saham juga harus diusut tuntas dan diberi hukuman yang setimpal. Hukum yang adil hanya dapat ditegakkan jika didukung oleh pemerintah yang bersih. Sepanjang pemerintah yang berkuasa hanya memikirkan keuntungan pribadi-pribadinya semata-mata, maka mustahil bisa ditegakkan hukum yang adil karena akan menjerat dirinya sendiri.

KETURUNAN CINA DI INDONESIA

Pada masa lalu, warga keturunan Cina di Indonesia dapat dibagi dalam 3 kelompok besar, namun saat ini ketiga kelompok tersebut sudah berbaur menjadi satu sehingga sulit dibedakan oleh „orang luar”. Walaupun demikian, sisa-sisa ex masing-masing kelompok kalau diteliti lebih jauh masih dapat dilihat perbedaannya.

Kelompok pertama adalah yang disebut Cina Peranakan, yaitu keturunan dari nenek moyang yang datang ke Indonesia sejak ratusan tahun yang lampau sampai dengan akhir abad ke 19. Semua anggota keluarga kelompok ini sehari-hari berbicara bahasa Indonesia atau bahasa daerah, dan jarang sekali yang bisa berbahasa Cina. Pada masa pra kemerdekaan, sebagian besar dari mereka tinggal di daerah-daerah dan mereka diyakini sebagai keturunan dari nenek moyang yang kawin campur dengan pribumi. Pada masa lampau cara berpakaian mereka, terutama kaum wanitanya lebih meniru pribumi, yaitu berkebaya atau menggunakan pakaian yang mirip dengan pakaian adat setempat.

Setelah kemerdekaan, anak-anak mereka sekolah di sekolah-sekolah negeri berbaur dengan pribumi setempat, sehingga walaupun bukan pemeluk agama Islam mereka cukup akrab dengan agama Islam.

Pekerjaan mereka sebagian besar pegawai atau pedagang kecil kebutuhan sehari-hari. Sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam masa Orde baru, generasi mudanya banyak yang melanjutkan sekolah ke kota-kota besar, dan setelah menyelesaikan sekolah mereka berkeluarga di kota besar sampai sekarang. Sebagian dari mereka yang berhasil banyak yang bekerja sebagai profesional, dosen, dan pejabat perusahaan swasta. Sebagian kecil berhasil menjadi pengusaha menengah tetapi jarang sekali yang berhasil menjadi pengusaha besar, kecuali William Surjadjaja (pendiri Astra).

Kelompok kedua adalah orang-orang Cina Peranakan yang pada masa pra kemerdekaan tinggal di kota-kota besar dan sekolah di sekolah-sekolah Belanda. Sehari-hari mereka berbahasa Belanda campur Indonesia, dan jarang yang bisa berbahasa dearah sehingga mereka sering diejek sebagai Cina Belandis. Pekerjaan mereka umumnya sebagai profesional atau pekerja pada perusahaan Belanda, hampir tidak ada yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha. Kelompok ini dapat dikatakan sebagai kelompok elite nya kaum Cina Peranakan saat itu, tetapi sekarang sudah hampir tidak ada lagi, kecuali orang-orang tua yang berumur di atas 60 tahun. Sejalan dengan menyusutnya orang-orang yang bisa berbahasa Belanda, mereka berbaur dengan kelompok pertama sebagai Cina Peranakan.

Pada jaman pemerintahan Bung Karno, sebagian anggota kelompok ini dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan di pemerintahan, bahkan adapula yang diangkat sebagai Menteri Negara seperti Tan Po Gwan, Ong Eng Die, Siaw Giok Tjan, Oeij Tjoe Tat, dll. Kalau tidak salah, Yap Thiam Hien yang terkenal karena kegigihannya menegakkan hukum di Indonesia berasal dari kelompok ini.

Kelompok ketiga adalah yang sering disebut sebagai Cina Totok, yaitu orang-orang Cina yang datang ke Indonesia sekitar PD I dan II, ketika timbul revolusi di negeri Cina sampai berkuasanya pemerintahan komunis di bawah Mao Ze Dong. Anggota kelompok ini sekarang jumlahnya tinggal sedikit dan umumnya sudah berumur lebih dari 60 tahun.

Pekerjaan mereka sebagian besar adalah pedagang / pengusaha atau pegawai pada perusahaan milik kerabatnya sendiri. Banyak di antara mereka yang sukses sebagai pengusaha besar saat ini, terutama dari suku Hok Chi‘a seperti : Liem Sioe Liong, Eka Tjipta Widjaja, Mochtar Riyadi, dan beberapa konglomerat non pri lainnya dari kelompok Tapos.

Anak cucu mereka merupakan generasi peralihan antara Cina Totok dan Cina Peranakan. Dalam komunikasi dengan orang tuanya mereka umumnya masih menggunakan bahasa Cina, sedangkan dalam pergaulan sehari-hari generasi mudanya menggunakan bahasa campuran, Cina, Indonesia dan bahasa dearah kasar. Mereka juga banyak yang berhasil sebagai pengusaha besar mengikuti jejak orang tuanya, tetapi jarang sekali yang bekerja sebagai profesional.

Bagi pihak yang sering berhubungan dengan warga keturunan Cina, tidak sulit membedakan Cina Peranakan dengan Cina Totok melalui bahasa dan kebiasaannya dalam pergaulan sehari-hari, meskipun secara fisik mereka tidak dapat dibedakan. Dalam masalah agama, sebagian besar dari kelompok ini penganut agama Kong Hu Cu dan Budha, hanya sebagian kecil yang menganut agama Kristen, terbalik dengan kaum Cina Peranakan yang sebagian besar menganut agama Krsiten terutama generasi mudanya, dan hanya sebagian kecil yang memeluk agama Kong Hu Cu dan Budha.

Perbedaan-perbedaan di atas tidak lepas dari peraturan pemerintah dalam bidang kewarganegaraan, di mana kelompok pertama yang orang tuanya lahir di Indonesia, berdasarkan PP.10 / 1959, secara otomatis dapat mengajukan Kewarganegaraan Indonesia, dan konsekwensinya tidak boleh sekolah di sekolah yang berbahasa Cina. Sedang kelompok kedua yang orang tuanya lahir di luar Indonesia, jika ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia harus melalui naturalisasi yang dalam prakteknya sangat sulit. Konsekwensinya mereka tidak boleh sekolah di sekolah Indonesia, kecuali ada ijin khusus dari PDK, jadi mereka hanya bisa sekolah di sekolah khusus untuk orang Cina yang bukan warga negara Indonesia.

Ketika tahun 1966 sekolah Cina ditutup, otomatis mereka yang pada tahun 1966 berada pada usia sekolah antara 5 sampai dengan 20 tahun tidak bisa sekolah lagi. Yang kaya dapat melanjutkan sekolah ke Singapore, Hongkong, atau Taiwan. Beberapa tahun kemudian, ketika pemerintah mulai melonggarkan ijin untuk masuk sekolah Indonesia, yang masih anak-anak banyak yang masuk sekolah Indonesia, tapi yang saat itu sudah remaja dan sudah bisa membantu orang tuanya berdagang kebanyakan tidak melanjutkan sekolah tetapi meneruskan berdagang.

Karena pengalamannya dalam berdagang sejak usia dini, otomatis mereka lebih piawai dalam mencari peluang-peluang business dibandingkan yang lain, sehingga mereka banyak yang sukses sebagai pengusaha besar. Segi-segi lain yang perlu mendapat perhatian adalah pandangan mereka yang cenderung agak sulit dimengerti, mungkin akibat trauma yang dihadapi ketika mereka harus drop-out dari sekolahnya. Beberapa orang „tokoh” dari kelompok ini yang pernah populer sampai ke tingkat nasional di antaranya adalah : Endang Wijaya (kasus Pluit), Edy Tanzil, Hong Lie (boss judi yang kabur ke Singapura dan diduga ada kaitannya dengan pembunuhan Njoo Beng Seng yang sama-sama boss judi), dll.

HIPOTESIS (KESIMPULAN SEMENTARA)

(Karena kesimpulan akhir harus didukung oleh data hasil penelitian di lapangan, sedangkan penelitian seperti ini hampir mustahil dilakukan di Indonesia saat ini.)

1. Merebaknya sentimen anti Cina dewasa ini berkaitan erat dengan pemerintahan yang tidak demokratis, yang tidak dapat menerima adanya perbedaan pendapat. Untuk mengamankan kekuasaannya, pihak penguasa hanya mengutamakan orang-orang yang berasal dari sukunya sendiri. Pejabat-pejabat yang jujur dan berprestasi selalu dipensiun lebih awal atau disingkirkan sebagai Dubes kalau tidak mau menuruti kemauan penguasa.

Untuk menutupi segala tindakannya, penguasa merekayasa keadaan sedemikian rupa seolah-olah keadaan negara masih memerlukan penanganan khusus, salah satunya adalah rekayasa kerusuhan rasial terhadap warga keturunan Cina. Cara ini untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap tindakan diktator dan korupsi para penguasa, padahal beberapa puluh (ratus) orang Cina dimanfaatkan untuk mengelola uang hasil korupsinya.

2. Orang-orang sekelas Edy Tanzil yang hanya berpendidikan SD diajak kolusi oleh para penguasa dan diberi rekomendasi untuk memperoleh kredit yang sangat besar. Setelah berhasil saham kosongnya ditarik dan Edy Tanzil dijerumuskan sebagai subversi sambil diexpose ke-Cina-annya. Boss boneka yang mengelola uang hasil korupsi mereka dengan sengaja diexpose melalui berbagai media massa (milik mereka juga) bahwa business-nya kurang etis, diskriminatif, dansegudang predikat jelek lainnya. Dengan demikian orang awam akan beranggapan bahwa semua keturunan Cina pasti kaya dari hasil business curangnya, padahal mayoritas warga keturunan Cina hidupnya juga melarat.

Hal yang sama dengan versi yang berbeda-beda diterapkan pula terhadap orang-orang keturunan Cina dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan dunia hitam seperti Hong Lie dan Hartono, di mana pelindung mereka sebenarnya adalah para penguasa juga. Dengan cara ini maka „musuh bersama” dapat dipelihara terus menerus.

3. Krisis moneter yang terjadi saat ini, dalam waktu singkat telah merontokkan business kelompok tertentu dari warga keturunan Cina, yang menjadi boneka penguasa atau kolusi dengan penguasa. Perusahaan demikian umumnya cenderung mencari utang sebesar-besarnya sehingga dalam waktu singkat berkembang menjadi perusahaan raksasa, padahal perkembangan tersebut bukan karena prestasi para pengelolanya.

Pada saat krisis moneter mereka tidak mampu lagi menanggung utang dan beban bunga yang tinggi.

Sebaliknya kelompok lain yang berusaha atas keringatnya sendiri; yang umumnya berskala kecil atau menengah, meskipun sangat terpukul dengan krisis moneter ini tidak sampai membuat mereka bangkrut karena mereka menggunakan kredit bank dalam jumlah yang wajar. Ini suatu bukti bahwa tidak semua warga keturunan Cina tukang kolusi, masih banyak di antara mereka yang memiliki business yang bersih.

4. Sebagian organisasi massa Islam dan Pesantren disusupi oleh agen-agen pemerintah yang bertujuan menggiring mereka mengikuti rencana pemerintah, di antaranya tindakan brutal terhadap warga keturunan Cina dan non Islam sehingga tampaknya seolah-olah dimotori oleh organisasi massa Islam. Mereka memanfaatkan orang-orang extrim (yang pasti ada dalam agama apapun) dibantu para pencoleng dan kaum preman yang telah dibina secara intensif melalui Pemuda Pancasila yang pimpinannya beberapa hari yang lalu (Yoris, Jan.98 – pen) tertangkap basah berjudi..

Para pemimpin ormas Islam sekelas Gus Dur atau Amien Rais, tidak mungkin merestui tindakan seperti ini, bahkan tantangan Gus Dur untuk menunjukkan dalang sebenarnya dalam kerusuhan Tasikmalaya, ternyata tidak ditanggapi. Kalau kita telusuri waktunya, ternyata tindakan radikal tersebut muncul setelah terbentuknya ICMI di bawah pimpinan Habibie, yang notabene adalah organnya Gokar. Tidak berlebihan jika ada yang berasumsi bahwa semua ini taktik adu domba ormas Islam dengan warga keturunan Cina dan non Islam. Dilarangnya koalisi Mega-Bintang memperkuat asumsi di atas.

5. Keadaan negara kita saat ini sudah demikian parahnya, krisis moneter yang terjadi diyakini berbagai kalangan sebagai penjabaran dari krisis politik. Tetapi pemerintah tetap ngotot bahwa krisis moneter akibat US$ diborong pihak swasta (dalam arti perusahaan milik warga keturunan Cina) untuk membayar utangnya, dan tidak ada sedikitpun pengakuan bahwa ini adalah akibat krisis politik. Kalau rupiah melemah dari Rp.2.450 menjadi sekitar Rp.3.500, bisa diterima bahwa ini adalah krisis moneter dan bisa dijelaskan dengan berbagai teori.

Secara teoritis, tanpa ulah spekulan di kawasan Asean pun suatu saat Indonesia akan dilanda krisis moneter akibat program yang kacau balau dalam impor barang modal untuk keperluan investasi, yang campur aduk dengan kepentingan pribadi para penguasa. Dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun setiap tahun investasi selalu lebih besar dari tabungan, sehingga neraca pembayaran kita selalu defisit – di mana sebagian besar pinjaman luar negeri dan investasi untuk kepentingan „Soeharto Incorporations”.

6. Peranan media massa sangat dominan untuk menyebarkan isu bahwa kredit macet adalah ulah pengusaha keturunan Cina, dan sekaligus menutupi kredit macet yang dibuat „Soeharto Inc”. Taktik tarik ulur dari Soeharto sebagai presiden RI dengan IMF, diduga untuk memberi kesempatan „Soeharto Inc” menarik keuntungan dari fluktuasi dolar yang sangat tajam sampai terkumpul dana yang cukup untuk menutupi kredit macet yang dulu uangnya sudah disimpan di bank-bank luar negeri. Sebagai orang yang sangat „nasionalis”, beliau merasa bertanggung jawab untuk menjaga agar dalam permainan ini rupiah tidak terlalu ambruk, sehingga dipertahankan pada level Rp.6.000 – Rp.7.500 (akhir 97 s/d Jan.98 – pen).

Oleh karena itu nilai tukar tersebut bertahan cukup lama. Sayangnya ide cemerlang ini tercium pihak lain (atau mungkin juga kerja sama) yang meniru taktik yang sama dalam rangka investasinya di Indonesia.

7. Krisis moneter yang melanda kawasan Asean dan sekitarnya, diduga dimotori oleh kekuatan asing yang dalam rangka globalisasi bermaksud memindahkan (relocation) industrinya ke kawasan Asean yang biaya produksinya murah. Apabila mata uang di negara Asean – khususnya Indonesia menjadi sangat rendah, maka harga beli pabrik di Indonesia dalam US$ menjadi sangat murah. Diaturlah suatu kerja sama antara IMF, para kreditor, dan calon investor di Indonesia, untuk menekan perusahaan-perusahaan debitor di Indonesia yang tidak bisa membayar utangnya, agar mau mengconversikan utangnya sebagai penyertaan modal (saham).

Langkah pertama adalah penguasaan sektor perbankan sebagai faktor kunci, sehingga dalam persyaratan yang diajukan IMF Indonesia harus menghapus pembatasan penyertaan modal asing sebesar 49% di dalam perbankan Indonesia. Tahap berikutnya baru memasuki sektor riel (industri) yang menguntungkan, dan sasarannya adalah perusahaan milik warga keturunan Cina yang sebelumnya sudah dipojokkan lebih dahulu (untuk tujuan lain). Ironis sekali, pemerintah lebih rela ekonomi Indonesia dikuasai oleh orang luar daripada oleh „anak tirinya”, karena anak kandungnya sendiri tidak mampu mengelola. Kalau rencana ini sudah terlaksana, saya yakin nilai tukar US$ terhadap rupiah akan turun kembali ke level yang wajar, dan sentimen anti Cina otomatis akan mereda.

8. Segala tindakan negatif dari orang-orang keturunan Cina selalu dikaitkan dengan a-nasionalisme, padahal tindakan para penguasa korup sekarang ini jelas-jelas a-nasionalisme. Cukup banyak orang-orang keturunan Cina (yang tidak terkenal) yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi yang tidak kalah dengan pribumi. Terlalu absurd jika nasionalisme warga keturunan Cina seolah-olah hanya diwakili oleh para pengusaha terkenal, yang karena tingkat pendidikannya belum tentu mengerti arti kata nasionalisme.

Walaupun mereka kaya dan tinggal di daerah elite, tidak berarti bahwa mereka kaum elite warga keturunan Cina. Apakah gambaran nasionalisme dari kalangan pribumi dapat diwakili oleh keluarga Soeharto, peragawati, artis terkenal, atau oleh para pedagang di pasar dan orang-orang yang setiap hari berkeliaran di tempat ramai tanpa tujuan jelas?

9. Apabila hukum dapat ditegakkan, tindakan-tindakan brutal terhadap warga keturunan Cina akan mereda dengan sendirinya, dan sekaligus kolusi antara penguasa dengan kelompok tertentu warga keturunan Cina juga akan berhenti. Dalam pemerintahan yang bersifat anarkhis, para penguasa berusaha mempertahankan kekuasaannya selama mungkin sambil menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya.

Hukum akhirnya ditegakkan hanya untuk membenarkan dan melindungi penguasa semata-mata. Setelah pemerintah yang bersih pasca Soeharto (dan Habibie – pen) terbentuk di Indonesia, diharapkan hukum akan dapat ditegakkan dengan adil dan hak azasi manusia dihormati dengan baik, termasuk persamaan hak warga pribumi dan non pribumi dalam segala bidang.

10. Keturunan Cina di Indonesia meskipun ciri-ciri pisiknya hampir sama, kalau diteliti lebih lanjut ternyata terbagi dalam 2 kelompok besar (semula ada 3 kelompok besar, tetapi 2 kelompok pertama telah melebur menjadi satu), yang mudah dibedakan dari budaya, bahasa, agama, pekerjaan, makanan, pendidikan, dan lain-lain. Kelompok pertama sangat dipengaruhi oleh budaya setempat, bahkan sebagian besar diyakini sebagai keturunan pribumi dari garis ibu sedangkan kelompok kedua masih kuat dipengaruhi tradisi negara asalnya.

Tidak adil kalau kedua kelompok ini disama ratakan karena dalam banyak hal mereka seringkali bersimpangan jalan, bahkan banyak anggota kelompok pertama yang enggan bermenantukan anggota kelompok kedua atau sebaliknya.

Kalau pemerintah sungguh-sungguh berniat mengadakan asimilasi antara warga pribumi dan keturunan Cina demi terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa (nasionalisme Indonesia), program yang akan diterapkan harus memperhatikan perbedaan kedua kelompok tersebut dengan tetap berpedoman pada hak azasi manusia – bukan dengan program untuk meng-Islam-kann warga keturunan Cina melalui kawin campur yang cenderung dipaksakan. Kawin campur akan otomatis terjadi dengan sendirinya dalam lingkungan pergaulan masing-masing, jika kedua belah pihak – pribumi dan keturunan Cina- dapat hidup rukun dan damai.

HIMBAUAN
a. Kepada saudara-saudara warga keturunan Cina.

1. Kalau kita masih berpikir bahwa kita Cina maka orang lain akan mempunyai pikiran yang sama, sebaliknya kalau kita berpikir bahwa kita adalah orang Indonesia maka orang lain yang mengenal kita lambat laun akan mengakui bahwa kita adalah bagian dari bangsa Indonesia, meskipun kita berwajah Cina. Sebaliknya seorang Cina Indonesia yang terlalu berlebih-lebihan (overacting) dalam usahanya agar dianggap sama dengan pribumi, malah akan dianggap tidak wajar dan menyebalkan mereka. Jadi bertindaklah wajar apa adanya dengan ke-Cina-an kita, tunjukkanlah biarpun kita Cina tetapi kita juga merasa sebagai bangsa Indonesia.

2. Dalam pergaulan, hendaknya kita tidak membatasi diri pada sesama keturunan Cina saja tetapi cobalah bergaul dengan kalangan pribumi, mulailah bergaul dengan mereka yang keadaanya kira-kira setara dengan anda agar pergaulan anda seimbang. Kalau kebetulan anda fasih berbahasa Cina, janganlah menggunakan bahasa tersebut di depan orang lain yang tidak mengerti karena akan membuat mereka tersingung. Anda juga akan tersinggung jika mendengar orang lain berbahasa Belanda di muka anda, seolah-olah anda disisihkan dari mereka. Sebagian dari kita mungkin pernah dikecewakan oleh pribumi atau bahkan mungkin mobil / rumahnya dibakar, tapi janganlah hal ini dijadikan patokan bahwa semua pribumi demikian, apalagi ada dugaan kuat bahwa semua ini rekayasa penguasa.

3. Khusus kepada anda yang kebetulan kaya raya, janganlah kekayaan anda dipamerkan secara menyolok dalam bentuk mobil mewah, handphone, baju buatan perancang mode terkenal, dan berbagai macam atribut kemewahan lainnya, otomatis tindakan ini akan membuat orang lain tidak suka, termasuk sesama keturunan Cina yang lebih bersahaja. Apalagi kalau kekayaan anda hasil kolusi dengan para pejabat korup, hentikanlah segera kolusi anda dan bertobatlah di depan Tuhan. Ingat tindakan anda selain menyengsarakan rakyat banyak, juga menyebabkan seluruh populasi warga keturunan Cina di Indonesia harus menanggung resiko menjadi sasaran kebencian rasial. Anda sendiri dapat dengan mudah bersembunyi di balik perlindungan pejabat korup partner anda.

b. Kepada saudara-saudara warga pribumi.

1. Saya menghimbau kepada anda; khususnya dari kalangan yang terpelajar, hendaknya anda bisa berpikir secara realistis bahwa dengan segala kekurangan dan kelebihannya, warga keturunan Cina telah memberikan warna tersendiri terhadap kehidupan bangsa dan negara kita. Suka atau tidak suka, kami secara legal telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kalau kebetulan anda pernah dikecewakan oleh tingkah laku salah seorang dari kami, harap dilihat orang per orang dan tidak di generalisasikan sebagai mewakili seluruh warga keturunan Cina. Cukup banyak Cina kaya yang hanya drop-out dari „Chung Hwa Siaw Sie” (sekolah Cina setingkat SD yang ditutup pada tahun 1966) sehingga kelakuannya bagaikan „petruk jadi raja”. Walaupun kami sama-sama keturunan Cina, kami juga muak dengan kelakuan sebagian dari mereka yang sering overacting.

2. Bagi anda yang selama hidup belum pernah berteman dengan salah seorang warga keturunan Cina, cobalah iseng-iseng anda mendekati mereka yang pendidikannya setaraf dengan anda, sehingga secara prinsip cara berpikirnya tidak berbeda dengan anda. Pelajarilah sikap dan pandangan hidup mereka terhadap pribumi khususnya, atau terhadap bangsa & negara Indonesia pada umumnya. Universitas adalah tempat terbaik untuk pendekatan demikian. Secara psychologis, kebencian terhadap orang lain yang tidak kita kenal adalah luapan dari obsesi kita terhadap orang tersebut tanpa dia tahu apa yang kita pikirkan. Mudah-mudahan setelah mempunyai beberapa orang kawan keturunan Cina, pandangan anda terhadap kami menjadi lain.

Percayalah, di hati kami, hanya Indonesia satu-satunya tanah air kami.
3. Kepada para pimpinan organisasi massa Islam, saya menghimbau anda untuk lebih berhati-hati terhadap para anggota masing-masing karena sebagian di antaranya adalah agen-agen yang disusupkan oleh penguasa yang hendak mengadu domba kalangan Islam dengan non Islam, atau Islam dengan warga keturunan Cina. ICMI dengan KISDI nya lebih banyak merugikan umat Islam daripada memberikan sumbangan yang berarti bagi kemajuan umat Islam Indonesia. Perhatikanlah para Da‘i yang hendak memberikan dakwah di Mesjid-mesjid dan Pesantren, agar mereka tidak Mencampur adukan dakwah agama dengan hasutan yang membakar kebencian terhadap agama lain dan keturunan Cina.

Marilah kita bersatu padu membangun kembali negara kita yang hampir ambruk ini.

Sekian.
Hidup Indonesia.

Satu pemikiran pada “Akar Masalah Sentimen Anti Cina

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s