Rekonsiliasi Melalui Kebenaran dan Keadilan

Seminar Sehari “Masa Lalu dan Kemanusiaan”

REKONSILIASI MELALUI KEBENARAN DAN KEADILAN

Karlina Supelli

Pengantar

Panitia Seminar memberikan topik berjudul “Rekonsiliasi Nasional bagi Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Demokratisasi.” Saya mengubahnya menjadi seperti yang saya tuliskan di atas, dengan alasan yang akan menjadi jelas dalam tulisan ini. Berangkat dari tema seminar, saya akan memulai tulisan ini dengan mengutip Hannah Arendt dalam bukunya Between Past and Future yang mengangkat tulisan Franz Kafka berjudul “HE” dari seri “Notes from the Year 1920”:

Dia mempunyai dua antagonis; yang pertama mendorongnya dari belakang, dari asal usul. Yang kedua menghalangi jalan di depannya. Dia bertarung melawan keduanya. Ketika harus melawan musuh kedua, musuh pertama akan mendukungnya karena musuh pertama ini ingin dia terus terdesak ke depan. Dengan cara yang sama, musuh kedua justru menolong pada saat dia melawan musuh pertama, karena musuh kedua selalu ingin dia terdorong balik ke belakang. Kenyataannya, bukan hanya kedua antagonis itu yang ada, tetapi juga dirinya sendiri, dan siapakah yang bisa mengetahui maksud dia sesungguhnya? Dia bermimpi, bagaimanapun, ketika tak satupun mengawasi–dan ini berarti malam haruslah lebih pekat daripada malam manapun yang pernah ada–dia akan melompat keluar dari garis pertarungan dan kemudian, karena pengalamannya bertarung, menjadi wasit untuk para antagonisnya yang saling bertarung sendiri.

Arendt mengutip baris di atas untuk menegaskan bagaimana daya-daya masa lalu dan masa depan berbenturan dalam sebuah kancah. Di antaranya terdapat si “dia,” yang jika ingin bertahan tidak bisa lain kecuali bertarung melawan kedua kekuatan itu. Bagaimanapun, pertarungan itu juga terjadi karena ada “dia.” Tanpa “dia” masa lalu dan masa depan mungkin sudah saling meniadakan sejak lama. “Dia” juga menunjukkan bahwa waktu bukanlah sebuah kesinambungan. Waktu terputus di titik “dia” setiap kali berada. Titik ini bukanlah masa kini, seperti selalu kita bayangkan selama ini. Titik itu adalah tempat–sebuah rentang waktu–di mana pertarungan menghadapi masa lalu dan masa depan, senantiasa terjadi.

Kutipan di atas cukup bisa menggambarkan situasi di Indonesia sekarang. Setelah selama tiga dekade sebagian besar masyarakat berjalan ke depan tanpa pernah bersikap kritis terhadap masa lalu, tiba-tiba saja masa lalu diperbincangkan, diperdebatkan, dan diharapkan dapat ditemukan penyelesaiannya.

Berbagai cerita tentang masa lalu yang penuh dengan kekejaman, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta menjatuhkan banyak sekali korban, semula hanya terdengar sebagai bisik-bisik yang tidak mudah dicari asal usulnya, tetapi lama kelamaan pun muncul ke permukaan sebagai kisah terbuka para korban dan para saksi.

Sebelumnya, keberadaan korban bukan hanya disangkal, melainkan juga diberi stigma sehingga masyarakat bersama-sama menolak korban. Sebutan PKI, GPK, GPL, “merah,” dan berbagai cap lainnya, cukup untuk membuat korban dan keluarganya–bahkan sampai garis keluarga yang cukup jauh–diasingkan. Jika selama ini perjuangan para korban melawan upaya pelupaan paksa yang tak kenal henti adalah perjuangan bisu yang samar, kini mulai terbentuk ruang publik tempat suara mereka didengar.

Sekalipun bukan tanpa perdebatan, banyak orang juga mulai bertanya dan menuntut negara untuk menjawab, bagaimanakah kita akan menghadapi masa lalu, membongkar selubungnya, mencari kebenaran demi kebenaran, menegakkan keadilan, mengembangkan kewelasasihan? Dapatkah kita menentukan jalan ke masa depan yang tidak lagi diselimuti kepentingan apapun kecuali demi kebaikan manusia itu sendiri?

Namun bersamaan dengan itu, muncul pula pertimbangan yang tidak kalah keras “demi masa depan, janganlah menoleh ke belakang.” Pengungkapan masa lalu dikhawatirkan bukan hanya akan membuka luka lama (yang dalam pandangan saya justru belum pernah tertutup), tetapi juga melahirkan konflik baru karena banyak pelaku, khususnya mereka yang pernah memegang kekuasaan, masih sedikit banyak memegang akses ke kekuasaan. Di beberapa negara yang sudah mengalami masa peralihan, upaya mengungkap masa lalu malah memancing ketidakstabilan politik dalam pemerintahan yang baru terbentuk. Sesuatu yang dinilai akan menghambat proses demokratisasi bahkan mengancam transisi jika sampai berujung di kudeta.

Ingatan, Historical Accountability, dan Makna Rekonsiliasi

Pembisuan korban selama ini antara lain karena ingatan, yang oleh banyak orang diduga sebagai gejala individual, ternyata merupakan sebuah gejala politik. Hubungan antara ingatan dan politik terlebih-lebih karena citra mengenai masa lalu penting untuk mengabsahkan tata sosial masa kini, bahkan untuk membenarkan berbagai kebijakan masa kini. Penguasaan dan kontrol atas ingatan menjadi salah satu kekuatan politik. Itu sebabnya pula sebuah pemerintahan otoriter berkepentingan untuk mengambil ingatan masyarakat dalam proses pelupaan terorganisir, sehingga mental subyek dapat dikuasai; bahkan aparat negara dipergunakan untuk secara sistematik menekan ingatan masayarakat.

Hal yang paling mengerikan dari sebuah rezim seperti ini bukan hanya penyangkapan demi penyangkalan yang dilakukan terhadap martabat manusia, tetapi juga kenyataan bahwa mereka seringkali berhasil meniadakan hampir semua kesaksian atas masa lalu. Siapapun yang berhasil mengontrol masa lalu, akan mengontrol masa depan. Maka, seperti dikatakan oleh Herbert Hirsch, ketika hubungan antara ingatan dan politik tidak dipahami dengan jernih, masa lalu dapat dengan sengaja direkonstruksi dan dimanipulasi sehingga memberi pensahihan mitologis untuk masa kini.

Jika tema diskusi hari ini adalah Masa Lalu dan Kemanusiaan, saya berpendapat bahwa pengakuan akan ingatan yang selama ini dibisukan–namun yang tidak dimitoskan–haruslah menjadi titik berangkat. Penolakan akan ingatan merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap eksistensi manusia. Sementara itu, untuk masyarakat dan untuk negara, seperti juga untuk individu, pemahaman, pengakuan, dan penyelesaian atas masa lalu yang traumatik amatlah penting dalam perjuangan bersama menuju ke masyarakat yang terbuka, demokratis, dan menghormati martabat manusia.

Pengakuan secara terbuka atas jatuhnya korban serta mencarikan jalan penyelesaian yang adil, merupakan garis demarkasi yang memilah otoriterianisme dari demokrasi. Maka putusan sebuah negara yang sedang mengalami pemerintahan transisi, atas jalan yang dipilih untuk menghadapi masa lalunya merupakan tantangan utama dalam membangun demokrasi. Mencegah otoritarianisme hanya mungkin jika kita memahami bagaimana mekanisme otoriter bekerja, termasuk bagaimana pemerintahnya berhasil bukan hanya dalam menuntut kepatuhan, tetapi juga dalam melibatkan masyarakat untuk membentuk sistem represif yang saling kontrol, bahkan dalam melaksanakan kekerasan.

Di Indonesia, pelanggaran/kejahatan hak asasi manusia yang terjadi mempunyai skala jenis, jumlah, dan penyebaran yang amat luas. Ini menjadi mungkin justru karena watak otoriter kekuasaan Orde Baru. Kebanyakan kekerasan terjadi diam-diam sehingga sebab musabab dan dampaknya tidak pernah diketahui masyarakat umum.

Sekalipun ada kekerasan yang berlangsung cukup terbuka, namun keberhasilan penguasa menciptakan stigma di sekitar korban menyebabkan sebagian besar masyarakat percaya, bahwa pemerintah atau aparatnya mempunyai alasan yang cukup untuk melakukan berbagai tindak kekerasan di luar proses hukum atau dalam situasi tertentu yang didefinisikan sebagai keadaan darurat. Kalau diperlukan, negara memakai massa untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok yang harus dihancurkan.

Bahkan, sejak Orde Baru berdiri, istilah “kemarahan massa” membenarkan banyak tindak kekerasan rakyat yang sebetulnya melibatkan negara atau setidaknya mendapat dukungan negara di belakangnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dengan menghirup nafas “kebenaran Orde Baru,” ketika pada saat yang sama para korban dan keluarganya justru mengalami penghinaan atas kemanusiaan mereka, pengasingan, bahkan penghilangan nyawa.

Dengan latar belakang ini, barulah kita–dalam pandangan saya–dapat berbicara tentang rekonsiliasi. Atau, apapun nama yang hendak kita pilih, namun yang di dalamnya mengandung arti pemulihan, baik pemulihan individual maupun hubungan serta tatanan sosial yang rusak akibat pengalaman kekerasan berkepanjangan dan akibat distorsi kebenaran.

Ini berarti pula memahami rekonsiliasi dalam ketegangan makna antara konsep-konsep yang membentuknya, ketika konsep-konsep itu saling berhadapan: kebenaran, kewelasasihan, perdamaian, dan keadilan. Lederach menyebut keterkaitan sekaligus sifat paradoks keempat konsep ini sebagai berikut:

Truth is the longing for acknowledgment of wrong and the validation of painful loss and experience, but it is coupled with Mercy which articulates the need for acceptance, letting go, and a new beginning. Justice represents the search for individual and group rights, for social restructuring and restitution, but it is linked with Peace which underscores the need for interdependence, well-being and security.

Dalam prakteknya, bagaimana keseimbangan antara ke empat konsep ini dapat terwujud, merupakan tugas besar pemerintah terutama dalam masa peralihan politik. Banyak negara bahkan merasa perlu mendefinisikan secara khusus “keadilan pada masa transisi” untuk dapat menyelesaikan masa lalunya.

Saya melihat rekonsiliasi memperoleh maknanya justru di dalam konteks Transitional Justice yang–meminjam istilah Maria Soemardjono –bersifat korektif namun tidak menimbulkan ketidakadilan yang lain.

Lebih mendasar lagi, saya melihat rekonsiliasi justru hanya mungkin dalam konteks pertukaran ingatan untuk melahirkan shared memory atas masa lampau. Ingatan bersama yang tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan pemikiran, namun yang justru lahir dari perdebatan-perdebatan jujur sehingga melahirkan historical accountability. Ingatan bersama yang juga tidak dimaksudkan untuk politisasi sehingga menjadi pijakan untuk pengulangan kekejaman di masa yang akan datang.

Hanya dengan cara ini, ingatan-ingatan individual yang diabaikan, dilupakan, ditekan dan disingkirkan, akan memasuki ruang-ruang publik sehingga menemukan pengakuannya, dan memungkinkan korban dan keluarganya memperoleh kembali dunia mereka selama ini. Dengan cara ini pula kita melahirkan Rekonsiliasi melalui Kebenaran dan bukan Rekonsiliasi demi kepentingan politik atau rekonsiliasi sebagai proyek nasional abstrak. Sekalipun harus diakui dengan jujur bahwa transitional justice selalu mengandung di dalamnya pertimbangan politis.

Dengan pemikiran seperti di atas rekonsiliasi juga menemukan dimensi terdalamnya sebagai penghormatan terhadap sesama manusia dan penghargaan terhadap hubungan-hubungan di antaranya, yaitu lewat pemulihan relasi-relasi yang dikoyakkan oleh kepentingan kekuasaan.

Semata-mata demi hormat terhadap manusia lainnya, orang bersikap welas asih dan adil terhadap orang atau kelompok yang sudah bertindak jahat terhadapnya, demi kebaikan orang atau kelompok itu. Semata-mata demi hormat terhadap manusia lain dan hubungan dengan sesama, orang bersedia memilih langkah yang melampaui konflik, tanpa kekerasan, dan tidak menyetarakan penghukuman–ketika harus diterapkan–dengan pembalasan, melainkan hukuman yang bersifat memanusiakan kembali pelaku.

Welas asih berarti orang memberi maaf ketika saatnya tiba. Moralnya adalah, “Saya tetap tidak mengingkari kemanusiaan sekalipun saya mengalami pengingkaran nilai-nilai diri saya sebagai manusia. Maka saya memaafkan.” Tindakan memaafkan dan hubungan yang tercipta selalu bersifat personal (sekalipun tidak individual), dalam arti bahwa apa yang sudah dilakukan dimaafkan demi siapa yang melakukan itu. Itu sebabnya maaf tidak dapat berlangsung dalam penyelubungan kebenaran, atau penyangkalan terhadap kejahatan yang sudah dilakukan.

Bagaimanapun, ketika negara mengambil alih proses pemaafan ini–dengan alasan rekonsiliasi nasional sebagaimana terjadi di Afrika Selatan–sehingga muncul bentuk legal berupa amnesti ataupun pengampunan, rasa keadilan korban terbentur. Di Afrika Selatan, rekonsiliasi merupakan bagian dari strategi transformasi menuju pemerintahan yang demokratis dan non-rasis, sehingga menjadi prioritas utama pemerintah. Banyak kritik menyebutkan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan pada akhirnya lebih berkonsentrasi ke advokasi keadilan restoratif di tingkat nasional ketimbang di tingkat individual.

Benang merah ketegangan di dalam seluruh proyek Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini adalah hubungan rumit antara yang individual dan yang kolektif. Rekonsiliasi menyangkut hubungan individual korban, sekaligus bagian dari proyek nation-building. Rekonsiliasi menjadi sekaligus proses dan tujuan. Transformasi menuju pemerintahan yang demokratis menuntut perubahan sosio-ekonomi dan reformasi institusional. Banyak korban di Afrika Selatan bukan saja belum mengalami perubahan dalam kehidupan sosio-ekonominya, tetapi lebih berat lagi, menyaksikan pemberian amnesti serta melihat para pelaku pelanggaran/kejahatan hak asasi mereka memegang jabatan tertentu.

Rekonsiliasi idealnya bukan jalan yang dinegosiasikan untuk transformasi masyarakat, melainkan buah-buah keberhasilan negara dan seluruh institusinya melaksanakan transitional justice. Transitional justice itulah yang merupakan wahana transformatif seluruh masyarakat menuju masyarakat demokratis yang memberikan penghormatan terhadap martabat manusia.

Bagaimanapun, kendala yang dihadapi oleh pemerintahan transisi, sehubungan dengan masih kuatnya pengaruh kelompok pemerintahan terdahulu, seringkali hanya memungkinkan terlaksananya apa yang José Zalaquett –dalam kasus Chile–disebut sebagai penyampaian the whole truth but justice to the extent possible. Dalam hal inilah strategi rekonsiliasi yang berkesinambungan dianggap penting untuk menjamin terbangunnya pilar-pilar demokrasi secara aman.

Hak Asasi Manusia: Humanisasi Hidup

Kunci rekonsiliasi tetaplah harus mengacu ke penghormatan terhadap martabat manusia yang kongretisasinya terwujudkan di dalam paham hak asasi manusia. Bukan hanya pelaksanaan penegakan dan perlindungan hak asasi yang sampai saat ini masih berjalan dengan penuh kepedihan, bahkan proses pengakuannya ke tingkat formal pun merupakan perjuangan politik dan sosial yang sangat panjang. Perjuangan itu melibatkan pengalaman berbagai golongan yang mengalami perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi. Perjuangan itu juga menjatuhkan banyak sekali korban, selain tentu saja ada begitu banyak kekurangan serta mitos-mitos dalam setiap deklarasi tentang hak yang pernah muncul. Namun keseluruhannya merupakan bagian dari gerakan sistematik untuk mengakhiri berbagai praktek kezaliman.

Hak asasi dipahami sebagai upaya untuk menerjemahkan keyakinan bersama tentang martabat manusia ke dalam bahasa hukum yang kongret. Keyakinan yang terejawantahkan dalam butir demi butir hak asasi dan merupakan buah pengalaman itulah yang melahirkan kesepakatan dialogis akan perlunya secara prinsip menyatakan bahwa ada tindakan-tindakan manusia yang merupakan pengingkaran terhadap martabat manusia, dan bahwa tindakan-tindakan seperti itu tidak boleh dibiarkan.

Hak asasi merupakan titik temu antara konsepsi tentang manusia dan tentang masyarakat, yang berpegang ke prinsip humanisasi hidup. Martabat manusia menjadi titik berangkat dan “kode perilaku” untuk semua hubungan antar manusia modern. Orang lain dihormati sebagai pribadi, dan bukan sebagai sebuah daya demi pemenuhan kepentingan tertentu; orang lain bukan sesuatu “untuk saya.”

Hal paling dasar untuk penghormatan terhadap martabat manusia adalah kenyataan bahwa manusia pertama-tama hidup, dan hidup itu bukan ciptaan atau hadiah orang lain, masyarakat, atau negara. Manusia hidup pertama-tama karena dia menerima penghidupan itu dari Tuhan. Kenyataan sederhana ini melahirkan implikasi yang sangat luas, yaitu bahwa hidup seseorang adalah miliknya (catatan: tentu saja yang dimaksudkan di sini sekali lagi dalam konteks kesetaraan dengan manusia lain, dalam arti sama-sama merupakan mahluk ciptaan Tuhan, sehingga tidak ada orang memiliki hidup orang lain); keutuhan manusia terletak di dalam kedaulatan atas dirinya sendiri.

Namun kenyataan bahwa manusia hadir bersama di dalam dunia melahirkan pertanyaan, bagaimanakah ia akan berhubungan dengan orang lain, yang seperti juga dirinya, merupakan mahluk berdaulat atas diri sendiri?

Untuk memahaminya, kita berangkat dari situasi bahwa agar bisa menjalani kehidupan yang wajar, manusia memerlukan kondisi-kondisi yang menjamin bahwa perbuatan orang lain atau sekelompok orang bukan saja tidak akan menyebabkan kematiannya (yang bertentangan dengan hak paling hakiki manusia, yaitu hak hidup), melainkan juga bahwa tindakan-tindakan itu tidak akan menyebabkan seseorang sebagai pribadi tidak bisa mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidupnya sendiri.

Selanjutnya, sebagai hadir bersama, kesadaran etisnya menyebabkan ia tidak akan membiarkan munculnya situasi yang menyebabkan kebinasaan kehidupan orang lain, atau membiarkan situasi yang menyebabkan orang lain menjalani kehidupan secara tidak manusiawi.

Hakikat hak dan kewajiban dengan begitu dikembalikan lagi ke pertimbangan yang mendahului semua kenyataan, yaitu–meminjam bahasa filsuf Levinas–pertama-tama ada perjumpaan dengan orang lain. Struktur sebagai manusia, dalam pengertiannya yang paling kongret adalah bertanggung jawab terhadap orang lain.

Perbendaharaan untuk Rekonsiliasi

Jika dalam konteks ini kita memasuki pemahaman mengenai penataan kehidupan bersama, maka penataan itu semestinya dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan struktur dasar tersebut, tanpa menanggalkan manusia sebagai pribadi yang unik dan otonom. Di sini pula kita menemukan hubungannya dengan paham demokrasi. Demokrasi, yang inti normatifnya adalah kedaulatan rakyat, mengandung di dalamnya semangat untuk mewujudkan keadilan berdasarkan hukum yang tidak memihak. Di dalam demokrasi terdapat pengakuan akan keragaman dan penghormatan terhadap keragaman. Setiap manusia diterima dan dihormati karena semata-mata ia manusia.

Ini berarti tidak boleh perbedaan pandangan politik dan ideologi, atau perbedaan apapun, menjadi landasan untuk menyingkirkan orang atau kelompok orang seperti terjadi di masa lalu. Namun ini juga yang akan menjadi pertanyaan besar dalam rangka “rekonsiliasi,” atau apapun namanya. Mampukah masyarakat secara bersama-sama ikut bertanggung jawab dalam proses rehabilitasi orang-orang yang telah disingkirkan semata-mata karena secara ideologis berbeda sehingga dirasakan mengancam? Sebaliknya, bersediakah para korban melihat berbagai kemungkinan mekanisme lain selain pengadilan, untuk penyelesaian pelanggaran/kejahatan terhadap hak-hak asasinya (misalnya Komisi Kebenaran)?

Bersediakah kita semua membuka ruang-ruang dialog dan menerapkan prinsip keterbukaan sehingga memulihkan bukan hanya kepercayaan korban, tetapi juga kepercayaan antar kelompok masyarakat berbeda? Mampukah pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan dalam menentukan setiap kriteria yang akan diberlakukan dalam proses penyelesaian pelanggaran/kejahatan hak asasi? Mampukah pemerintah menerapkan bukan rule by law melainkan rule of law? Mampukah masyarakat membangun sendiri mekanisme pengawasan yang akan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah untuk setiap langkah yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan korban dan masyarakat?

Namun sebelum itu, bisakah kita terlebih dahulu mendefinisikan rekonsiliasi sesuai dengan maknanya, yaitu pemulihan kembali hubungan, dalam arti menentukan rekonsiliasi antara siapa dan siapa? Apakah prinsip yang sama bisa diterapkan jika kejahatan dilakukan oleh institusi negara?

Banyak kelompok terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran/kejahatan hak asasi yang terjadi di negeri ini. Jika kita misalnya bisa menunjuk pelaku, bisakah kita juga menunjuk mereka yang memberi perintah baik dalam kelompok sipil maupun militer? Bisakah kita juga menunjuk mereka yang mendukung penyediaan fasilitas bagi terjadinya pelanggaran/kejahatan, bahkan yang memperoleh posisi akibat tindakan tersebut? Bagaimana pula dengan sebagian besar masyarakat yang, sekalipun mengetahui terjadi pelanggaran, namun–akibat berbagai alasan dan pertimbangan–membiarkannya terjadi? Bagaimanakah tanggung jawab negara-negara donor yang karena menutup mata terhadap banyak pelanggaran/kejahatan hak asasi yang terjadi di negara-negara penerima, telah justru melanggengkan pelanggaran/kejahatan itu, bahkan impunity? Pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan sebagai rekomendasi kerja.

Di antara itu semua, saya sepakat bahwa perbendaharaan untuk rekonsiliasi tetaplah kebenaran, keadilan, dan pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan. Tanpa kebenaran, keadilan tak akan pernah mungkin ditegakkan; tanpa kebenaran tak ada mediasi untuk rekonsiliasi yang akan membuahkan hasil, dan tanpa kebenaran segala bentuk reparasi kehilangan arti kongkretnya.

Ini, tentu saja bukan tanpa catatan, sehingga rekonsiliasi seakan-akan dapat dengan sederhana diperoleh melalui pencarian kebenaran bersama mengenai masa lalu, shared truth. Proses penentuan kebenaran itu sendiri akan penuh dengan konflik, serta menimbulkan rasa sakit. Sementara kebanyakan korban bahkan belum sepenuhnya berada pada masa kini.

Masa lalu adalah mimpi buruk dan ketika korban berjuang untuk bangun, itu karena dalam mimpi waktu lampau dan waktu kini tidak terbedakan. Hanya melalui tuturan dan refleksi atas kebenaran, trauma masa lalu akan meninggalkan masa kini dan menaruh diri sepenuhnya pada masa lampau.

Tugas pikiran manusia adalah berusaha memahami apa yang terjadi. Pemahaman ini, menurut Hegel, adalah cara manusia untuk berbaikan dengan realitas, dan kemudian berdamai dengan dunia. Tanpa pemahaman itu, manusia akan terus bertarung dengan pikiran dan ingatannya sendiri, bahkan menciptakan mitos-mitos yang pada gilirannya, demi kepentingan politik tertentu dapat dijadikan pembenaran untuk tindakan kekerasan balasan.

Dalam pandangan saya, jika para pegiat gerakan tanpa kekerasan berjuang di atas prinsip peace is the way, maka di sinilah kita harus berbicara tentang truth is the way sebagai prinsip manusiawi dalam berhubungan dengan masa lalu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s