Pengakuan Publik dan Proses Pemulihan Sosial

Karlina Supelli

Pengantar

Dengan berangkat dari pengalaman yang ada di berbagai negara, kita tahu bahwa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah upaya pada masa pemerintahan transisi untuk mencari penyelesaian terhadap kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim sebelumnya. Penyelesaian ini sedapat mungkin diusahakan adil, namun sekaligus sangat politis. Maka sejak awal sebaiknya secara rendah hati KKR dilihat sebagai sebuah pengakuan akan ketidakmampuan negara untuk secara utuh menyelesaikan masa lalunya lewat pengadilan yang layak dan adil.

Sebagaimana sudah disebutkan dalam banyak pembahasan mengenai KKR selama ini, ada banyak kendala untuk memungkinkan berlangsungnya pengadilan atas para penjahat hak asasi manusia. Dari pengalaman berbagai negara, secara singkat dapat disebutkan beberapa faktor yang umumnya menentukan pilihan akan berbagai bentuk penyelesaian masa lampau, yaitu (1) jenis pemerintahan yang digantikan (2) bentuk dan jenis kejahatan hak asasi manusia yang terjadi (3) tingkat kompleksitas masyarakat (4) sejarah dan budaya politik yang ada (5) situasi dan kondisi niscaya yang harus diperhitungkan agar rezim otoriter/diktatorial tidak berulang (6) tingkat kekerasan yang terjadi saat transisi dan (7) kekuatan pemerintah yang baru serta sumber daya yang dimilikinya.

KKR adalah sarana pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh pengalaman kekerasan berkepanjangan dan kejahatan terhadap hak asasi manusia, baik bagi korban dan keluarganya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. KKR juga diharapkan dapat menjadi wahana transformasi masyarakat menuju masyarakat demokratis yang menghormati martabat manusia, sehingga kekejaman serupa tidak terulang lagi. Dua pokok KKR adalah stabilitas politik dalam arti persatuan bangsa dan pencapaian keadilan.

Dengan semua pertimbangan ini, kita pun mengerti bahwa mengapa rekonsiliasi dilekatkan langsung ke komisi kebenaran. Sekalipun demikian, kita juga menyadari bahwa di dalam kata “rekonsiliasi” itu sendiri sebetulnya terkandung konsep-konsep yang jika dihadapkan satu terhadap yang lainnya menurut maknanya masing-masing, merupakan paradoks. Filsuf John Paul Lederach menyebut empat konsep yang senantiasa bertegangan di dalam “rekonsiliasi,” yaitu kebenaran, belas kasihan, perdamaian, dan keadilan:

Truth is the longing for acknowledgment of wrong and the validation of painful loss and experience, but it is coupled with Mercy which articulates the need for acceptance, letting go, and a new beginning. Justice represents the search for individual and group rights, for social restructuring and restitution, but it is linked with Peace which underscores the need for interdependence, well-being and security.

Dalam prakteknya, bagaimana keseimbangan antara ke empat konsep yang saling paradoksal ini dapat terwujud, merupakan tugas besar KKR. Terutama karena orang tidak melihat keadilan dengan sudut pandang yang sama, terlebih lagi “keadilan dalam masa transisi.” Peralihan dari pemerintahan otoritarian ke demokratis melibatkan isu politis, legal, dan etis yang sangat rumit. Pemerintahan yang baru dituntut untuk mengacu ke prinsip-prinsip etika tanggung jawab yang akan memperhitungkan semua konsekuensi yang boleh jadi akan muncul dari tiap-tiap pengambilan keputusan.

Untuk Chile misalnya, José Zalaquett menyebut bahwa kebijakan HAM pemerintahan Aylwin lewat “Komisi Nasional untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi” pada akhirnya merupakan upaya untuk menyampaikan the whole truth but justice to the extent possible. Dalam kenyataannya, penyajian “seluruh kebenaran” itu juga tidak terlaksana. Komisi menyebutkan nama-nama korban, tetapi tidak pernah menyebutkan pelaku; komisi mencantumkan satuan-satuan militer dan kepolisian yang terlibat dalam tindak pelanggaran hak asasi manusia tetapi tidak ada tanggung jawab yang ditimpakan kepada individu.

Pemerintah Afrika Selatan menyadari betul kesulitan untuk menghakimi rezim apartheid secara menyeluruh. Maka tawaran untuk amnesti–yang masih tetap harus dilihat sebagai sebuah bentuk amnesia politik (bedakan dengan impunity)–diberikan kepada para pelaku kejahatan hak asasi manusia jika mereka bersedia membuat pengakuan publik atas kejahatan yang dilakukan; tentu ada berbagai syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Di belakang tawaran ini sebetulnya ada keyakinan bahwa ketika keadilan tidak dapat sepenuhnya diperoleh akibat kompleksitas politik yang dihadapi pemerintah transisi, pengakuan publik atas kebenaran menjadi jauh lebih penting daripada penghukuman terhadap para pelaku.

Pengalaman berbagai negara juga akhirnya menunjukkan bahwa kebanyakan Komisi Kebenaran dan sejenisnya berhenti dengan menghasilkan laporan terbuka (kecuali laporan komisi Zimbabwe yang bersifat rahasia), dan sedikit sekali tindakan hukum. Bagaimanapun, sebagaimana dinyatakan oleh Amnesty International, ada kecenderungan yang meningkat di dalam proses penghukuman terhadap pelanggar berat hak asasi manusia akhir-akhir ini, seperti terjadi di Romania, Argentina, dan Chile misalnya, sekalipun muncul berbagai kendala dan ketidakstabilan politik.

Dalam ketegangan antara upaya keadilan untuk korban dan situasi politik yang tidak sepenuhnya kondusif untuk penegakan tertib hukum, pengungkapan kebenaran dan pengakuan akan kejadian yang menimpa korban menjadi prasyarat minimal yang harus dipenuhi agar negara dapat melalui masa transisinya.

Trauma Sosial

Ada banyak debat menyangkut perlu atau tidaknya pengungkapan kebenaran. Tidak sedikit pendapat yang menolak “pembongkaran luka-luka lama.” Namun pertanyaannya, apakah betul luka-luka lama itu sudah sungguh tertutup, terobati? Tidakkah yang terjadi sebetulnya lebih merupakan amnesia kolektif daripada sembuhnya luka jiwa individual dan luka sosial akibat berbagai jenis tindak kekerasan yang berlangsung dalam jangka panjang?.

Masa lalu tidak berlalu begitu saja kecuali ada upaya sungguh-sungguh untuk menjadikannya sebagai masa lalu. Di dalam bukunya yang terkenal, Judith Herman, menuliskan bahwa reaksi yang paling normal terhadap pengalaman kekerasan yang sangat kejam, baik dari pihak korban maupun saksi, adalah melenyapkan peristiwa dari ingatan. Namun pengalaman kekejian menolak untuk dikuburkan begitu saja, dan muncul dalam bentuk trauma. Inti dari trauma psikologis adalah ketegangan antara kehendak untuk menolak pengalaman yang amat mengerikan dan keinginan untuk menuturkannya. Korban atau saksi umumnya bungkam karena ketakutan; ketika pun mereka mulai bertutur, pengalaman disampaikan secara tidak sistematis, emosional, tidak jarang saling berkontradiksi, dan momen ke momen lainnya sering terputus-putus. Ketika kebenaran pada akhirnya mulai ditemukan, korban biasanya dapat memasuki tahap awal pemulihan psikologis. Bagaimanapun, dalam banyak pengalaman pendampingan korban kekerasan, kebungkaman itulah yang lebih sering terjadi. Kisah-kisah traumatik muncul bukan dalam bentuk narasi verbal, melainkan sebagai simptom.

Situasi traumatik pasca kekerasan juga berlangsung di aras publik. Di Indonesia, kebanyakan anak-anak yang lahir sesudah tahun 1965 dan 1966 seperti terputuskan dari pengetahuan mengenai peristiwa G-30-S kecuali melalui narasi resmi pemerintah dalam bentuk “Sejarah Nasional.” Bertali-temali dengan aras individual korban dan keluarganya yang kebanyakan menyembunyikan jati diri mereka demi menghindari stigma yang berkelanjutan, kebungkaman atas berbagai bentuk pelanggaran atas, dan kejahatan terhadap, hak asasi manusia yang terjadi pada masa itu menjadi titik pijak untuk berbagai bentuk kekerasan yang diadministrasikan dan dijalankan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas. Bersama dengan kebisuan itu lahir impunity yang sampai hari ini masih terus dinikmati oleh para pelaku.

Hal yang sama terjadi di banyak wilayah di Indonesia di mana kekerasan negara terjadi. Ribuan anak menjadi saksi atas kekerasan yang menimpa keluarga mereka, atau bahkan menjadi korban langsung. Namun untuk anak-anak lain bahkan untuk masyarakat umum yang berada di luar wilayah konflik, korban adalah kelompok yang pantas menerima tindak kekerasan akibat ulah mereka sendiri. Sebutan Gerakan Pengacau Keamanan, Gerakan Pengacau Liar, Pengkhianat Pancasila, keluarga PKI, dan berbagai stigmatisasi sejenisnya, cukup untuk membuat masyarakat ikut serta di dalam gerak bersama untuk meminggirkan dan menolak korban. Pemahaman terhadap trauma baik yang bersifat individual maupun sosial hanya bisa dimulai dengan menemukan kembali sejarah yang telah disingkirkan, karena rekonstruksi sejarah nasional merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh negara untuk menciptakan warga yang patuh.

Pentingnya pengungkapan kebenaran adalah karena di dalam masa transisi ini, kita semua sebetulnya sedang ditantang dan dihadapkan ke tanggung jawab yang oleh Bertrand Russell disebut sebagai pencegahan lebih lanjut kejahatan kebisuan (the crime of silence). Perjuangan masyarakat korban di Indonesia sekarang ini adalah perjuangan ingatan melawan upaya pelupaan paksa yang tak kenal henti selama tiga dasa warsa. Padahal kesadaran kita akan masa lampau yang ditemukan di dalam ingatan, sangat penting di dalam menentukan cara kita menjalani masa kini. Masa lampau yang diingat dan direkam akan mempengaruhi bagaimana masa kini diperlakukan, dan bagaimana masa depan akan dibentuk. Setiap kelompok sosial yang berbeda, akan mengingat dan melupakan masa lampau dengan cara berbeda.

Ingatan Bersama-Identitas Bersama

Sejarah Nusantara menunjukkan bahwa Indonesia tidak hadir sebagai bangsa berdasarkan penyatuan oleh adanya etnik Indonesia atau akibat adanya kisah tentang darah tribal. Indonesia adalah sebuah kesatuan yang hadir karena kehendak luar biasa, atau adanya komitmen, untuk bersama. Kehendak ini lahir dari pengalaman kesejarahan di atas penderitaan yang serupa akibat penindasan penjajah. Dalam pengertian Indonesia terkandung berbagai suku bangsa dengan berbagai asal usul daerah dan asal usul darah, yang berjuang bersama-sama dalam kesatuan gagasan dan upaya untuk memerdekaan wilayah-wilayahnya secara bersamaan dan menyatukannya ke dalam “Indonesia.” Di dalam kata Indonesia terserap orang-orang yang tidak saling berhubungan secara asal usul tetapi yang diharapkan dapat bergerak bersama, atau bertransformasi, menuju ke sebuah cara bersikap dan berfikir atas dasar kesadaran nasionalisme kewarganegaraan dan nasionalisme kesejarahan menurut pengalaman bersama.

Kita tahu bahwa persatuan Indonesia terbentuk di dalam identitas tak seragam namun yang terjaring bersama berdasarkan ingatan bersama (shared memory). Hubungan antara ingatan, sejarah, identitas dan politik dapat terus menerus diperdebatkan. Namun dalam hal Indonesia saya berpendapat bahwa ingatan bersama yang dikumpulkan dan ditata untuk kemudian diwujudkan dalam negara Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, inilah yang sekarang pecah dalam kepingan-kepingan pengalaman penderitaan akibat kekerasan dan ketidakadilan di dalam negara sendiri dan dilakukan oleh pemerintah sendiri.

Proses penghancuran ini dimulai dengan menekan ingatan bersama sesaat setelah Orde Baru memulai sejarahnya dengan kekerasan berdarah tahun 1965 dan awal 1966 pasca G-30-S. Pengambilalihan sejarah yang saya lihat sebagai upaya penguasaan mental subyek oleh rezim otoritarian dilakukan pertama-tama dengan cara mengambil ingatan masyarakat dalam proses “pelupaan terorganisir.”

Dalam sejarah nasional, peristiwa G-30-S memunculkan kisah patriotik para pahlawan revolusi dan para pembela Pancasila. Di atasnya, tegak akta pendirian (founding event) yang mengulang gagasan Persatuan Indonesia namun melenyapkan kisah lebih dari sejuta orang korban pembantaian massal dan jutaan lainnya yang terkena budaya tumpas kelor, yang dalam kenyataannya telah memungkinkan Orde Baru berdiri. Pembisuan, penyingkiran, dan pelupaan, bahkan eror menjadi faktor yang esensial dalam politik Orde baru mempertahankan persatuan dan dalam membangkitkan nasionalisme formal yang sebetulnya bertujuan untuk pelegitimasian kekuasaan.

Bagaimanapun, pembungkaman tidak sepenuhnya membisukan masyarakat, khususnya masyarakat korban. Di dalam sejarah resmi nasional yang menekan ingatan dan hanya memungkinkan Lieux de Memoire–ruang-ruang kenangan–terfragmentasi yang masuk ke dalam narasinya, ingatan kaum korban membentuk ingatan kolektif tidak berjudul yang dituturkan diam-diam dari waktu ke waktu, bahkan dari generasi ke generasi. Ingatan kolektif ini menolak pemusatan ingatan dan membentuk perlawanan dalam dunia rahasia yang tak mampu ditekan oleh tatanan kekuasaan di luarnya.

Ingatan, sekalipun bisa sangat personal, namun seperti juga sejarah, adalah gejala politik. Kita melihat bagaimana penekanan sistematis terhadap anamnesis (yaitu penuturan dari pihak korban) yang menjadi ciri Orde Baru pada akhirnya melahirkan perlawanan atas penyeragaman identitas yang berlangsung dalam proyek persatuan negara. Shared memory yang pernah menghadirkan Indonesia sudah digantikan oleh ingatan retak berisi penderitaan, dari kelompok-kelompok yang berbeda. Apakah penerimaan bersama akan ingatan retak itu akan mampu menyumbang upaya mentransformasikan masyarakat melampaui masa transisi?

Pemulihan melalui Penyampaian Kebenaran

Pengalaman memperlihatkan bahwa dengan mengungkapkan kebenaran dengan cara mengisahkan kembali penderitaan yang pernah dijalani korban atau keluarganya, dapat perlahan-lahan memulihkan korban secara. Di tempat di mana nilai-nilai masih banyak melekat dalam tradisi lisan, proses penuturan kisah dapat menjadi penting. Tentu harus ada catatan bahwa penuturan seperti ini secara metode harus berbeda sepenuhnya dari kesaksian untuk sebuah pengadilan.

Pengungkapan kebenaran bisa saja pada tahap akhir dalam bentuk laporan semata-mata, tetapi juga bisa dalam bentuk kesaksian korban (dan pelaku) baik secara terbuka maupun tertutup untuk kasus-kasus tertentu (kekerasan terhadap perempuam dan anak-anak). Pilihan yang kedua, yaitu memberi kesempatan kepada korban (dan pelaku) untuk menuturkan kisah pengalamannya, memungkinkan KKR ikut berperan dalam menemukan kembali kebenaran naratif yang selaman ini diabaikan bahkan disingkirkan.

Dalam hal ini KKR dapat menjadi fasilitator untuk mengangkat kekuatan restoratif dari proses penuturan kebenaran. Hanya saja harus dicatat bahwa tidaklah cukup jika dari penuturan korban (dan pelaku) KKR lalu sekedar mencatat kesaksian dalam laporan dan menentukan apa yang sudah terjadi. Harus ada pengakuan resmi mengenai apa yang sudah menimpa korban, karena pengakuanlah yang akan merupakan penegasan bahwa penderitaan yang dialami korban memang nyata dan patut menerima perhatian.

Pengakuan resmi bahwa korban adalah korban tindak kejahatan/pelanggaran hak asasi manusia (dan menjadi korban bukan bukan karena ulahnya sendiri), merupakan salah satu proses untuk memulihkan martabat korban. Korban mendapatkan bahwa ia menjadi korban bukan karena kemalangan diri atau kesalahan individu, tetapi bersama dengan korban-korban lain, mereka adalah korban kesewenang-wenangan kekuasaan. Kisah-kisah traumatik dapat bertransformasi menjadi sebuah “cerita baru” yang bukan lagi mengenai penghinaan dan rasa malu, melainkan mengenai martabat kemanusiaan dan kehormatan.

Salah satu premis mendasar di dalam pemulihan trauma psikologis adalah keyakinan kepada kekuatan penuturan kebenaran. Dalam proses pengakuan, korban berhadapan langsung dengan kisah-kisahnya sendiri. Korban yang menderita trauma belajar untuk membedakan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di dalam proses penuturan dan kesaksian, korban menyampaikan pengalamannya melalui perspektif dirinya sendiri. Sering sekali di dalam proses penuturan atau kesaksian, pengalaman personal subyektif berhasil menemukan dimensi barunya yang lebih luas, yaitu dalam hubungannya dengan struktur kekuasaan di sekitarnya. Hal ini karena di dalam proses penuturan, kisah traumatik korban beralih sebagai sebuah kesaksian. Kesaksian mengandung sekaligus dimensi pribadi yang bersifat confessional dan spiritual, serta aspek publik yang politis dan judicial. Itulah sebabnya penuturan kebenaran bukan hanya berperan dalam pemulihan trauma individual, tetapi juga tatanan sosial yang berantakan akibat trauma. Penuturan atau kesaksian merupakan proses di mana yang publik dan yang rahasia (negara) berpotongan. Lewat kesaksian seperti inilah masyarakat bisa belajar dan menarik benang merah dari berbagai pengalaman kekerasan, bagaimana institusi negara bekerja untuk mendukung kekuasaan pemerintahan.

Sebelum ini semua menjadi mungkin, harus ada mekanisme yang mengatur perlindungan untuk saksi dan korban; harus ada persiapan untuk memulihkan korban-korban individual yang tidak jarang justru mengalamai trauma kedua kalinya setelah menuturkan kembali kisahnya; ini berarti perbedaan tiap-tiap korban harus dikenali sehingga jangan sampai KKR melakukan generalisasi terhadap korban dan kebutuhan-kebutuhannya sehingga justru melenyapkan identitas mereka sebagai manusia; struktur pendukung korban menjadi sangat penting sehingga ada jaminan bahwa kesaksian akan berlangsung sederhana dan bukannya merupakan “pengadilan” untuk korban. Harus pula ada upaya untuk terlebih dahulu mendengarkan suara korban menyangkut persepsi korban mengenai KKR, karena dalam banyak pengalaman akhirnya justru korbanlah yang paling diam; harus ada upaya awal agar tidak menjadikan proses katarsis justru melahirkan kemarahan publik dan dendam karena terus menerus mendengarkan kesaksian demi kesaksian atas peristiwa yang tidak manusiawi.

Proses pengungkapan kebenaran, tidak bisa dihindari, akan menyakitkan. Banyak kekejaman yang terjadi sepanjang Orde Baru, khususnya di daerah konflik dan terhadap perempuan, yang tidak mudah dicerna oleh pikiran yang masih sehat. Masyarakat awam yang tidak terbiasa mendengar kesaksian yang memang tidak muncul di media massa, lebih mudah untuk menjadi tidak percaya bahwa kekerasan dengan tingkat kekejian tertentu bisa terjadi, dan terjadi secara sistematis. Kasus penolakan sebagian masyarakat terhadap kenyataan perkosaan Mei 1998 menunjukkan hal itu. Kita memerlukan persiapan yang matang untuk memungkinkan KKR menjadi salah satu sarana untuk memulihkan luka jiwa korban dan trauma sosial, termasuk di antaranya adalah menyampaikan terus menerus kepada masyarakat mengenai berbagai kemungkinan yang bisa muncul dari KKR. Inilah saat untuk kita sebagai bangsa mengambil alih sebagian–karena tidak mungkin semua–rasa sakit dan derita yang selama ini hanya menjadi tanggungan korban dan keluarganya. Inilah saatnya kita menanggung luka bersama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s