Penegakan Hak Asasi Manusia, Kekerasan terhadap Perempuan dan Militer

Karlina Supelli

Pengantar

Ada dua tema yang semakin sering dibicarakan dalam dua tahun terakhir ini di antara berbagai “tema reformasi” seperti demokrasi, civil society, good governance, dan lain-lain, yaitu pelanggaran/kejahatan hak asasi dan kekerasan negara. Dalam hal pelanggaran/kejahatan hak asasi, kekerasan negara terhadap perempuan pun mendapatkan ruang diskusi yang mulai terbuka. Gejala ini dapat dikembalikan ke dua sebab. Pertama, orang semakin menyadari bahwa berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di banyak tempat di negeri ini ternyata dapat dikategorikan sebagai kekerasan, baik sistematik atau non-sistematik, yang a) dilakukan oleh, atau b) didukung oleh aktor-aktor penyelenggara negara, atau 3) yang terjadi karena pengabaian oleh negara.

Sehubungan dengan itu, orang kian mempunyai pemahaman bahwa membahas bersama, menunjuk lewat bukti-bukti, dan berupaya untuk menuntut secara adil setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan adalah bagian dari landasan yang penting demi berlangsungnya penyelenggaraan negara yang berkemanusiaan dan adil. Kedua, dalam hal kekerasan terhadap perempuan, semakin jelas bahwa korban kekerasan yang terbanyak di negeri ini adalah perempuan dan anak-anak, namun yang selama puluhan tahun tidak pernah terungkapkan.

Ciri khas negara adalah bahwa kekuasaannya mempunyai wewenang; dengan perkataan lain kekuasaannya dilembagakan. Dengan demikian negara berhak untuk menuntut ketaatan dari warganya dan berhak untuk memberikan perintah. Dasar keabsahan untuk kekuasaan ini adalah kesesuaian dengan norma, yang dalam hal negara demokrasi berdasarkan inti normatifnya yaitu kedaulatan rakyat. Untuk itulah filsuf Hannah Arendt mensyaratkan adanya pengakuan bebas atas kekuasaan dari semua yang terlibat di dalam tatanan tempat kekuasaan itu berlaku.

Hak negara untuk menuntut ketaatan secara prinsip dibatasi oleh tujuan negara di dalam mewujudkan keadilan, kebebasan (dalam arti penolakan terhadap kesewenang-wenangan negara), dan kesejahteraan umum. Dengan perkataan lain, keberadaan negara adalah selalu harus bermanfaat untuk masyarakatnya. Dalam prakteknya, ketika pihak yang berkuasa menolak tuntutan keadilan, kebebasan, atau kesejahteraan, pengakuan atas kekuasaan, atau tuntutan atas kepatuhan, berlangsung dengan topangan paksaan bahkan kekerasan yang melahirkan penindasan dan seringkali menyebabkan tindakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak asasi manusia. Sekalipun paksaan kerap juga bersifat halus melalui perekayasaan nilai dan keyakinan dalam aturan simbolis masyarakat, negara menjadi satu-satunya lembaga yang dapat mengklaim secara absah monopoli pemakaian kekerasan di dalam wilayah penguasaannya.

Hak Asasi Manusia: Humanisasi Hidup

Hakikat hukum adalah untuk menjamin keadilan, kebebasan dan kesejahteraan masyarakat. Sarana untuk mewujudkannya adalah hak asasi manusia. Ketika hak mempunyai pendasaran hukum, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menegakkan penghormatan terhadapnya. Setiap korban pelanggaran atau kejahatan atas hak asasi manusia, dapat melapor dan negara tidak dapat menyangkal kewajibannya untuk menanganinya. Justru di sinilah paham hak menemukan maknanya sebagai sebuah klaim yang sah, yang mengimplikasikan kewajiban untuk dihormati oleh pihak ke mana tuntutan hak ditujukan.

Paham hak asasi dikembangkan sebagai sarana perlindungan manusia di dalam keutuhannya. Sebagai mahluk jasmani manusia terancam oleh paksaan kekuatan jasmani dan oleh gangguan terhadap prasyarat-prasyarat material kehidupannya. Dengan mengakui hak (seseorang) atas tindakan dan benda-benda, masyarakat mengakui kedaulatan (seseorang) atas benda dan tindakan(nya), dan dengan begitu mengakui keutuhan(nya). Hormat terhadap manusia menjadi nyata dan kongkret dalam hormat terhadap hak-haknya.

Paham hak asasi manusia didasarkan pengakuan atas hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. Tiap-tiap manusia adalah manusia dalam pengertian bahwa ia hidup sebagai pribadi yang merdeka, sama, merasa aman; ia juga berhubungan dengan manusia lain serta kelompok-kelompok sosial tetapi harus tetap dapat menikmati hak miliknya tanpa diganggu gugat, tidak ditindas oleh suatu tirani, dan dapat mengemukakan pendapatnya dengan bebas, dapat mencari nafkah, dan lain-lain.

Hak asasi dimiliki setiap orang secara independen dari penerimaan atau pemberlakuannya. Sebagaimana seseorang tidaklah mungkin berhenti menjadi manusia, maka ia pun tidak mungkin berhenti kehilangan hak asasinya sebagai manusia. Ia mungkin menerima perlakuan tidak manusiawi, tetapi itu tidak menghilangkan kepemilikan atas hak asasi manusia. Bisa saja negara tempat ia tinggal tidak mengakui hak-hak asasi manusia, dan itu berarti ia tidak bisa mengajukan tuntutan jika terjadi pelanggaran; tetapi itu semua tidak menyebabkan ia tidak memiliki hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan, dicabut, dialihkan, atau dihilangkan, dari diri seseorang.

Perkembangan paham hak asasi manusia berkaitan erat dengan prinsip moral bahwa setiap orang diciptakan sama, dan itu menyebabkan adanya hak-hak alamiah (natural rights) yang tidak dapat dilepaskan dari setiap orang.

Sekalipun demikian, proses pengakuannya ke tingkat formal berjalan melalui perjuangan politik dan sosial yang sangat panjang, serta berlangsung di atas pengalaman penuh kepedihan dari berbagai golongan di dunia yang mengalami perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi. Perjuangan itu sendiri sebetulnya sudah dimulai jauh sebelumnya yaitu sejak lahirnya Magna Charta pada abad ke-13 di Inggris, yang membatasi kekuasaan raja sekaligus merumuskan hak-hak warga negara, sehingga muncul larangan untuk melakukan penahanan, penghukuman, dan perampasan harta benda dengan sewenang-wenang.

Pada abad ke-17 muncul pernyataan hak kebebasan melawan kesewenang-wenangan raja-raja absolut di negara-negara Eropa. Abad ke-19 di Eropa merupakan abad perjuangan borjuasi untuk negara konstitusional melawan negara feodal dan absolut, yang diikuti oleh gerakan perlawanan kaum pekerja menentang sekaligus feodalisme dan borjuasi. Sementara itu, di Amerika Serikat berlangsung perjuangan penghapusan perbudakan yang melibatkan perang sipil. Memasuki era pasca perang dunia ke-2 dan menyebar sebagai gerakan besar di dunia, adalah perjuangan wilayah-wilayah jajahan menjalankan politik global guna mengakhiri kolonialisme.

Perjuangan ini diikuti dengan upaya panjang penghapusan diskriminasi berdasarkan ras dan jenis kelamin, perjuangan untuk hak-hak perempuan dan hak-hak anak; semuanya masih berlangsung hingga sekarang. Perjuangan itu juga menjatuhkan banyak sekali korban, selain tentu saja adanya begitu banyak kekurangan serta mitos-mitos di dalam setiap deklarasi tentang hak yang pernah muncul. Namun keseluruhannya merupakan bagian dari gerakan sistematik untuk mengakhiri berbagai praktek kezaliman yang menyangkal martabat manusia.

Di dalam proses kelahirannya, pengakuan atas butir demi butir hak asasi sebetulnya diperoleh berdasarkan hadirnya kesadaran bersama akibat pengalaman penindasan. Pengalaman ini memungkinkan adanya pemahaman mengenai tindakan mana yang dinilai tidak adil, tindakan mana yang berupa kejahatan terhadap manusia, tindakan mana yang berupa penghisapan terhadap kelompok yang lebih lemah, tindakan mana yang berupa pengambilan harta benda sewenang-wenang, dan lain-lain.

Pemahaman bersama itulah yang kemudian membuahkan kesepakatan dialogis akan perlunya secara prinsip menyatakan bahwa ada tindakan-tindakan yang merupakan pengingkaran terhadap martabat manusia, dan bahwa tindakan-tindakan seperti itu tidak boleh dibiarkan. Hak asasi merupakan titik temu antara konsepsi tentang manusia dan tentang masyarakat. Dengan begitu semakin jelas pula bahwa hak asasi manusia sesungguhnya merupakan bagian dari kesadaran menyeluruh mengenai humanisasi hidup. Di sinilah hak-hak asasi mendapatkan penguatannya; ia bukan sesuatu yang diciptakan dari andaian-andaian moral yang tidak mengakar ke pengalaman bersama. Ia lahir dari kesadaran kritis atas sejarah kemanusiaan.

Hak-hak asasi manusia dituangkan ke dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima oleh para anggotanya pada tahun 1945. Pada tanggal 10 Desember 1948 sidang umum PBB menerima Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tentu saja harus diakui bahwa Deklarasi itu sendiri merupakan sebuah perumusan yang sebagian besar lahir di dunia Barat, sekalipun demikian ideal yang berbentuk penghormatan terhadap martabat manusia diperluas sampai meliputi seluruh masyarakat dunia. Wilayah-wilayah jajahan Barat memakainya sebagai pedoman untuk tuntutan dan perjuangan mengenai tatanan negara yang sejalan dengan martabat manusia.

Martabat manusia inilah yang diharapkan menjadi titik berangkat dan “kode perilaku” untuk hubungan antar manusia. Orang lain dihormati sebagai pribadi, dan bukan sebagai sebuah daya demi pemenuhan kepentingan tertentu. Hal paling dasar untuk penghormatan ini adalah kenyataan bahwa manusia pertama-tama hidup, dan hidup itu bukan ciptaan atau hadiah orang lain, masyarakat, atau negara. Manusia hidup pertama-tama karena dia menerima penghidupan itu dari Tuhan. Dengan hidup, manusia pun menjalani kehidupan. Namun kehidupan sekaligus memaknakan manusia sebagai hadir bersama (ko-eksistensi), baik bersama dengan manusia lain, maupun mahluk lain dan benda-benda.

Untuk bisa menjalani kehidupan yang wajar, manusia memerlukan kondisi-kondisi yang menjamin bahwa perbuatan orang lain atau sekelompok orang bukan saja tidak akan menyebabkan kematiannya (yang bertentangan dengan hak paling hakiki manusia, yaitu hak hidup), melainkan juga bahwa tindakan-tindakan itu tidak akan menyebabkan seseorang sebagai pribadi tidak bisa mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidupnya sendiri. Selanjutnya, sebagai hadir bersama, kesadaran etisnya menyebabkan ia tidak akan membiarkan munculnya situasi yang menyebabkan kebinasaan kehidupan orang lain, atau membiarkan situasi yang menyebabkan orang lain menjalani kehidupan secara tidak manusiawi. Stuktur sebagai manusia, dalam pengertiannya yang paling kongret adalah bertanggung jawab terhadap orang lain.

Perempuan, Negara, Kekerasan dan Militer

Bagaimanapun, perspektif perempuan tidak masuk di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sampai tahun 1970-an. Perjuangan untuk memasukkan perspektif perempuan sehingga melahirkan beberapa konvensi baik yang bersifat melindungi, mengoreksi, maupun non-diskriminasi, didasarkan atas kenyataan bahwa perempuan seringkali mengalami ketidakadilan dan menjadi korban kejahatan hak asasi semata-mata karena keperempuanannya. Namun kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan kerap terjadi bukan karena semata-mata fakta biologisnya, melainkan karena gendernya. Penganiayaan dan pembunuhan Marsinah adalah contoh yang sangat nyata mengenai bagaimana gender beririsan dengan aspek identitas lain perempuan yaitu kelas sosial dan kepentingan politik.

Negara-negara di dunia sebagian besar menjalankan politik patriarkis, termasuk Indonesia. Jika kita menoleh GBHN tahun 1993 misalnya, dengan menyebut bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga dan perempuan adalah ibu rumah tangga, negara dengan sadar menerapkan kebijakan patriarkis namun dengan bersembunyi di balik nilai-nilai gender yang sudah mengakar di dalam masyarakat.

Pemilahan ilusif antara wilayah publik dan privat menyebabkan perempuan bukan hanya dipandang lebih layak berada wilayah domestik, tetapi juga bertanggung jawab untuk menangani wilayah emosional dan hubungan-hubungan personal yang berlangsung di dalam rumah karena kerja domestik tidak terpisahkan dari kehidupannya. Di wilayah publik kerja beralih menjadi komoditas ekonomi, sehingga tidak dapat bercampur baur dengan perasaan personal. Pemisahan antara perasaan personal dan produksi yang bersifat ekonomis ini berintegrasi dengan pembagian kerja berdasarkan kelamin, sehingga perempuan kemudian diidentikkan dengan kehidupan emosional dan laki-laki dengan pergulatan untuk mengada. Laki-laki menjadi kelompok produksi dan perempuan menjadi penjaga nilai-nilai di dalam keluarga, bahkan diidentikkan dengan kehormatan keluarga itu sendiri.

Situasi ini menyebabkan munculnya bias gender di dalam konsep kehormatan diri. Lihat saja KUHP yang menempatkan tindak perkosaan di bawah Bab Kejahatan terhadap Kesusilaan (pasal 285 s/d 288). Penempatan ini jelas mengkonstruksikan sebuah realitas untuk perempuan korban perkosaan mengenai ketidakbersusilaan, keternodaan, dan dengan begitu ketidakhormatan. Ini ternyata tidak hanya berlaku di Indonesia. Dalam kebanyakan komunitas di dunia, tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dianggap merupakan penyerangan terhadap kehormatan diri, baik kehormatan si perempuan, keluarga, bahkan komunitas tempat ia tinggal.

Dengan mengacu ke konsep kehormatan diri seperti inilah, kekerasan seksual dan perkosaan menjadi salah satu senjata yang dipakai menteror dan mendegradasikan suatu komunitas semasa konflik bersenjata atau perang, untuk mencapai tujuan politik tertentu. Penghinaan, rasa sakit, dan teror yang disebarkan oleh pelaku terhadap para perempuan korban dimaksudkan bukan hanya untuk menghancurkan perempuan korban secara individu, melainkan sebagai ancaman atau penghinaan terhadap komunitas asal usul perempuan tersebut.

Di banyak tempat di dunia, perkosaan bahkan menjadi salah satu strategi untuk menaklukkan lawan. Ini adalah bentuk teror yang paling efektif karena perempuan korban dan keluarga umumnya tidak melapor karena takut akan stigma sosial. Bahkan dalam situasi perang perkosaan dan kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sedikit dilaporkan. Masyarakat secara umum juga tenggelam di dalam simbolisasi “kehormatan” perempuan, sehingga melihat korban perkosaan sebagai perempuan ternoda. Situasi ini tidak menolong korban sama sekali.

Dalam konflik internal, kekerasan seksual dan perkosaan terhadap perempuan kerap terjadi secara sistematis sebagai alat untuk menteror kelompok yang melawan kebijakan pemerintah. Ini bisa dilihat dari para korban yang kebanyakan adalah istri, orang tua, atau kerabat dari orang-orang yang dicurigai atau dituduh sebagai pengacau atau gerombolan.

Dalam praktek tiga dasa warsa ini, korban kekerasan negara bukan hanya perempuan. Namun penerapan dengan sadar konsep patriarkis oleh negara dalam kebijakannya mengenai perempuan, yang berjalin dengan maskulinitas militer, menyebabkan kekerasan negara paling banyak mengambil korban perempuan dan anak-anak, serta tidak sedikit pula yang mengambil bentuk penundukan perempuan berdasarkan seksualitasnya. Yang dimaksud dengan maskulinitas militer adalah penekanan atribut-atribut maskulin yang keras, karena militer merupakan institusi yang didominasi oleh laki-laki. Nilai-nilai patriotisme, ksatria, nilai-nilai luhur 45, serta kepemimpinan yang dinyatakan sebagai putera jang akrab, mengidentifikasikan bahkan memitoskan militer dengan laki-laki.

Di belakang Doktrin

Ironisnya, mitos maskulin dalam bentuk militerisme merembes masuk dan menyebar ke dalam berbagai kehidupan sehari-hari masyarakat, dan semakin menjadi-jadi akhir-akhir ini dengan misalnya, terbentuk satgas partai-partai politik. Sekolah-sekolah masih mempraktekkan upacara bendera dengan seluruh sifat dan unsur militerisme, begitu juga kegiatan kepramukaan, serta pemakaian seragam sekolah. Berbagai organisasi, seperti perkumpulan pemerintah Ibu-ibu masih memandang penting seragam ibu-ibu anggota berbagai organisasi, kemahasiswaan, dan lain-lain.

Sementara itu penggunaan kekerasan semakin menjadi-jadi di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seakan-akan diyakini bahwa kekerasan sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan militer selama ini mendapat legitimasinya akibat penekanan terhadap pentingnya kesiagaan bersenjata untuk mempertahankan kedaulatan dan persatuan negara. Sedangkan ketakutan penguasa terhadap kelanggengan kekuasaannya menyebabkan mereka menerapkan kekerasan dalam bentuknya yang paling mengerikan, dan dengan begitu berhasil menciptakan teror yang menggentarkan.

Watak negara menjadi sangat keras, tetapi terselubung di belakang kepentingan persatuan bangsa. Dalam hal ini, moralitas tidak pernah menjadi pertimbangan di dalam pengambilan keputusan. Satu-satunya orientasi adalah stabilitas pemerintahan yang sentralistik. TNI menjadi alat negara untuk menekan semua bentuk perbedaan yang dianggap membahayakan kelanggengan kekuasaan, dan dari waktu ke waktu berhasil–dengan klaim sejarahnya bahwa TNI menyatu dengan rakyat–memperkuat diri melalui strategi pertahanan negara yang melibatkan rakyat sipil secara meluas di dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.

Dengan doktrin stabilitas, keamanan, kedaulatan, dan persatuan, TNI menjadi institusi yang dapat mensahihkan semua tindak kekerasan bukan hanya TNI terhadap warga negara sendiri, melainkan juga warga sipil terhadap warga sipil lainnya, bergantung ke definisi ancaman. Doktrin ini menjadi senjata yang ampuh untuk menghadapi ancaman keamanan. Sementara pelibatan rakyat sipil dapat dengan sederhana dilaksanakan. Gagasan-gagasan seperti separatisme, sentimen agama, subversi, dan sebagainya yang dilontarkan penguasa biasanya berhasil membangkitkan semangat kolektif kelompok untuk bergerak melawan “musuh bersama.” Muncullah perlawanan rakyat melawan rakyat, sebagaimana terjadi misalnya di Timor Lorosae setelah jajak pendapat. Padahal dengan sistem pertahanan semesta ini, justru lebih banyak rakyat sipil–terutama anak-anak serta perempuan–menjadi korban, ketika mereka sesungguhnya mempunyai hak untuk tidak terlibat di dalam konflik bahkan menjadi kelompok yang seharusnya dilindungi.

Dengan bersandar ke doktrin pertahanan dan keamanan inilah berbagai bentuk pelanggaran/kejahatan hak asasi manusia mendapat legitimasinya untuk waktu yang lama. Pemerintah umumnya juga berhasil mengajak masyarakat untuk terlibat dalam tindakan kekerasan itu, dengan cara meyakinkan masyarakat bahwa kekerasan dapat disahihkan karena korban adalah kelompok yang memang patut menerima tindak kekerasan akibat ulahnya sendiri (anggota Gerakan Pengacau Keamanan, Gerombolan Bersenjata, dll). Akibatnya, masyarakat diam terhadap sebagian besar kasus pelanggaran/kejahatan hak asasi manusia yang terjadi selama ini.

Penutup

Dengan situasi tali temali dan jalin menjalin antara politik, budaya, dan tradisi seperti secara sangat singkat dan sederhana disampaikan di atas, harapan untuk kehadiran masyarakat yang bebas militerisme dalam sebuah masyarakat demokratis yang menghormati martabat manusia, hanya mungkin melalui gerak bersama dan serentak di aras politik, sosial, dan budaya.

Gerak ini hanya dapat dilakukan dengan pertama-tama meletakkan prinsip tanpa kekerasan dalam menyelesaikan semua bentuk konflik, dan bersikap kritis terhadap segala bentuk militerisme.

Demokrasi pada dasarnya menolak semua bentuk kekerasan, karena kekerasan–seperti diyakini oleh filsuf perempuan Hannah Arendt–adalah sebuah komunikasi bisu. Sementara salah satu semangat demokrasi adalah membuka ruang untuk dialog. Dengan ini pula berarti bahwa kekuatan bersenjata dipahami sungguh-sungguh sebagai institusi yang diberi wewenang oleh rakyat atas dasar undang-undang untuk memakai senjata demi kepentingan pertahanan, namun yang taat dan setia kepada bangsa dan negara yang demokratis. Kepentingan pertahanan itu sendiri hendaknya didefinisikan pertama-tama sebagai perlindungan terhadap bangsa, bukan semata-mata negara.

Masyarakat bersama-sama seharusnya mulai mengakhiri toleransi terhadap kekerasan dan terhadap semua bentuk pelanggaran/kejahatan hak asasi manusia. Masyarakat juga semestinya mendesak pemerintah untuk menandatangani Konvensi Hak Sipil dan Politik dengan maksud agar negara tidak lagi dapat bertindak sewenang-wenang terhadap setiap orang hanya karena perbedaan ideologi. Namun selain itu diperlukan penyadaran kritis dan perombakan terhadap budaya dominan dalam masyarakat yang memungkinkan terjadinya kekerasan secara umum, dan kekerasan terhadap perempuan khususnya.

Lebih dari ini semua, kita membutuhkan proses pemulihan berbasis masyarakat untuk dampak kekerasan dan militerisme selama ini. Ini berarti kita memulai kembali pendidikan masyarakat tentang sejarah bangsa ini yang bukan hanya sejarah para pemenang melainkan juga sejarah para korban dan sejarah mereka yang terpinggirkan oleh pembangunan, kita juga mesti dengan sungguh-sungguh mendiskusikan secara terbuka berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak perempuan untuk kemudian mencari pemahaman bersama mengenai langkah-langkah yang memungkinkan kejadian serupa tidak terulang lagi, selain itu amatlah penting bagi kita semua untuk memahami dampak kekerasan dan trauma khususnya terhadap anak-anak; namun yang terpenting di antara itu semua, kita perlu memahami kembali makna menjadi manusia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s