Kisah Dialektika Kaum Korban

KISAH DIALEKTIKA KAUM KORBAN

Karlina Supelli

My terror of forgetting is greater than my terror of having too much to remember
(Yosef H. Yerushalmi, korban yang selamat dari Kamp Konsentrasi Nazi)

Di tengah kehendak untuk perubahan politik pada setengah tahun pertama 1998, hal paling mengejutkan adalah brutalnya tindak kekerasan di sekitar kita. Akhir Orde Baru ditandai dengan kerusuhan massa Mei 1998. Tak lama sesudah itu, Aceh bersaksi tentang kuburan massal dan mayat beratus-ratus korban kekerasan, tentang ratusan perempuan yang dianiaya secara seksual dan anak-anak yang bukan hanya menjadi yatim piatu tetapi membawa luka jiwa akibat menyaksikan kekerasan; menyusul kesaksian dan berbagai bentuk kekerasan dari tempat-tempat lainnya seperti Banyuwangi, Timor Lorosae, Ambon, Sambas.

Ketika sampai saat ini korban jiwa masih terus berjatuhan akibat tindak kekerasan baik oleh sesama warga maupun oleh aparat negara, reformasi yang menjanjikan kehidupan bernegara dan bermasyarakat lebih baik, menjadi sebuah paradoks memilukan.

Kekerasan dan korban memang seperti menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Selama ada hubungan kekuasaan yang dilandasi ketidakadilan, selama itulah korban ada. Tradisi filosofis mulai Plato sampai Hegel mengandaikan bahwa hubungan kekuasaan merupakan kebutuhan manusia akan tatanan sosial karena pada dasarnya manusia adalah mahluk sosial. Untuk itulah filsuf Hannah Arendt mensyaratkan pengakuan bebas dari semua yang terlibat di dalam tatanan tempat kekuasaan itu berlaku. Dasar untuk pengakuan bebas adalah keadilan.

Ketika pihak yang berkuasa menolak tuntutan keadilan, pengakuan berlangsung atas dasar paksaan atau kekerasan yang melahirkan penindasan dan korban-korbannya, baik korban kekerasan fisik maupun struktural. Kedua jenis kekerasan ini berbeda karakteristiknya namun secara hakiki sama-sama merupakan pelanggaran terhadap swa-ruang seseorang, atau ruang tempat seseorang hanya berhubungan dengan diri sendiri.

Kisah korban adalah kisah peradaban. Simbol pertamanya adalah Hawa. Di dalam agama-agama Semit, Adam dipercaya sebagai manusia pertama sekaligus korban iblis sehingga terlempar dari surga. Mitos patriarkhis Adam-Hawa membuat orang lebih mengenal cerita yang memandang Adam sebagai korban bujukan Hawa (untuk mencicipi buah terlarang) daripada cerita yang melihat keduanya sebagai sama-sama korban bujukan iblis. Mitos ini mengawali sebuah sejarah yang mencatat perempuan sebagai sumber pendosa, sementara kerentanan Adam terhadap bujukan sangat jarang dibicarakan. Suara-suara perempuan pun dihapus secara sistematik dari teks-teks suci keagamaan, seperti juga dari berbagai literatur keilmuan dan filsafat. Tokoh akademisi seperti Joanna Dewey, Karen King, Amina Wadud, dan Saroj Nalini Parratt menunjukkan bagaimana pembisuan ini adalah bagian dari penerapan kekuasaan melalui pengambilan bahasa keagamaan dari perempuan.

Sebagaimana Hawa, riwayat korban adalah cerita terdomestifikasi dan terpinggirkan. Di dalam peperangan paling besar sekalipun, korban adalah angka-angka yang menyumbang bagi kemenangan; atau bukti untuk kekalahan. Perang paling mengerikan sepanjang sejarah, yaitu Perang Dunia II, mencatat tentang 50 juta jiwa yang binasa dengan 12 juta di antaranya mati dalam pembasmian sistematik oleh kebijakan satu orang saja, Adolf Hitler. Namun siapakah para korban itu?

Sebagian dari mereka bisa ditemukan sebagai nama di tugu peringatan atau foto-foto di museum, sebagian lagi mungkin tercantum di kuburan massal korban PD II yang tersebar di banyak negara. Selebihnya tinggal dalam ingatan para kerabat, tidak tercatat, atau dengan sengaja digeser dari sejarah dalam sebuah conspiracy of silence yang dibangun demi kepentingan kekuasaan. Mungkin juga akibat kejengahan manusia meninggalkan rekaman atas kedurjanaannya sendiri, sehingga pengalaman akan kebengisan tidak diperbincangkan.

Ketika Jerman berhasil dikalahkan, Sekutu merayakan 8 Mei 1945 sebagai hari VE (Victory in Europe). Seluruh Eropa ikut serta, kecuali sekitar dua juta perempuan Jerman korban perkosaan para prajurit “pembebas” Eropa tersebut. Selain di dalam Eine Frau in Berlin, kisah mereka, seperti kisah ribuan perempuan Indonesia, Korea, Cina, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Taiwan, semasa pendudukan Jepang antara 1936 dan 1945, baru muncul puluhan tahun kemudian.

Sejarah korban adalah cerita tentang pelupaan. Seberapa besar pelupaan itu bergantung ke motif seksis, rasis, dan berbagai praktek diskriminatif lain yang ada dalam masyarakat dan negara.

Sejarah dan Akta Pendirian

Sejarah cenderung menahan ingatan dan mengangkat hanya kisah-kisah besar dalam potongan, khususnya kisah progresif pendukung kekuasaan. Sejarah mereproduksi subyek untuk hidup dalam kekinian sebuah negara. Melalui sejarah kisah masa lampau bertaut dengan kehendak kolektif untuk hidup bersama. Dalam kisah itulah subyek masa kini belajar mengidentifikasikan diri dengan negara dan bangsanya.

Mengalirlah ke dalam benak anak-anak sekolah kisah-kisah patriotik perjalanan kemerdekaan, pembebasan dari kekuasaan asing, dan pendirian negara-bangsa. Kemerdekaan menjadi bagian dari narasi tentang akta pendirian (founding events), jika meminjam istilah filsuf Perancis Paul Ricoeur, lengkap dengan momen-momen peringatan yang diperlukan untuk mempertahankan klaim yang mengakar di dalam akta pendirian tersebut. Demikianlah setiap kebudayaan mempunyai peristiwa asal usul, yang penting untuk memberikan landasan penyatuan di atas keragaman yang ada.

Di Indonesia, peristiwa G-30-S-65 sekali lagi memunculkan kisah tentang akta pendirian (kembali) Pancasila Sakti dalam momen-momen patriotik pahlawan revolusi. Cerita gelap berdarah tentang ratusan ribu korban yang mati secara terorganisir dalam waktu kurang dari dua bulan, atau tentang ratusan ribu lainnya yang dipenjarakan dan dibuang terpencil tanpa pengadilan, dibiarkan menjadi langkah niscaya untuk kemajuan dan persatuan, yang antara lain mengatasnamakan kemarahan massa. Ke dalam benak puluhan juta anggota masyarakat ditanamkan citra mengenai penumpasan G-30-S yang Komunis, serta dikembangkan berbagai mitos dan dongeng tentang gerakan tersebut.

Benar juga ucapan ayah salah seorang korban penembakan Semanggi 1998, bahwa persoalan besar korban dan keluarganya adalah ketika mereka yang tidak mempunyai akses hampir ke manapun, berhadapan dengan kekuasaan yang memiliki dan mengatur berbagai akses, termasuk dalam menata dan menamakan realitas.

Kekuasaan: Akses dan Pembisuan

Untuk korban, akses asimetris sebagai salah satu pengejawantahan wajah kekuasaan, memungkinkan kisah mereka dibenamkan. Kekuasaan bukan hanya bergerak melalui lembaga negara, melainkan–meminjam istilah filsuf Prancis Foucault–sebagai strategi kompleks di dalam masyarakat. Kekuasaan memecah diri, merembes ke dalam kehidupan sehari-hari dan memasuki ruang-ruang sosial yang mendefinisikan subyek, obyek, dan realitas.

Kekuasaan menjadi omnipresent, hadir di mana-mana. Justru karena itulah ia mampu mengendalikan episteme serta wacana, yaitu cara masyarakat memandang dan memahami realitas, serta menuturkannya. Keduanya diletakkan di bawah aturan main yang menentukan mana penting dan tidak, apa yang boleh dan tidak, serta pola hubungan apa yang hendak ditampilkan dari realitas. Kekuasaan menentukan sistem makna dan kumpulan nilai yang membingkai kemungkinan pemikiran dan ekspresinya, untuk meluarkan setiap pertidaksetujuan.

Ketika wacana yang dominan menstrukturkan pengalaman setiap subyek, seiring dengan kondisi pasca-trauma yang dialami kebanyakan korban kekerasan, para korban yang bertahan hidup menemukan bahwa pengalamannya berlangsung di luar realitas yang sedang berjalan. Korban tak mampu mengaktualisasikan kebengisan yang ia alami ke dalam wacana yang bukan mengandung pemikirannya. Pengalaman tidak menemukan bahasa. Foucault menyebutnya sebagai arkeologi kebisuan.

Ketakberdayaan menuturkan di pihak korban adalah keberhasilan kekuasaan melakukan perintah untuk bungkam. Apalagi ketika kekuasaan itu adalah kekuasaan negara yang selain mempunyai wewenang untuk menuntut kepatuhan warganya, juga memegang monopoli atas penggunaan kekerasan.

Di belakang setiap tindak kekerasan melekat sikap yang hendak menunjukkan bahwa pelaku mengontrol segala sesuatu, termasuk berkuasa atas hidup korban. Mengacu ke penelitian Doerr-Zegers atas fenomenologi penyiksaan di ruang-ruang penganiayaan di Chili sepanjang rezim Pinochet (1973-1988) berkuasa, McCoy mengibaratkan para pelaku kekerasan sebagai aktor-aktor yang membacakan dan mementaskan naskah penghinaan, serta memaksa korban menjadi penonton drama pendegradasian dirinya sendiri. Sebagaimana teater, hubungan kekuasaan yang asimetri terbentuk antara aktor yang mengetahui plot drama, dan penonton yang tidak mengetahuinya.

Berhubungan dengan korban adalah berhadapan dengan kerentanan sekaligus kapasitas kedurjanaan manusia. Bahkan saksi-saksi atas kekerasan juga terperangkap di dalam ketegangan yang berlangsung antara korban dan pelaku. Korban mengharap saksi terlibat aktif di dalam penderitaannya dan melakukan pembelaan sekalipun penuh risiko akan menerima stigma yang sama dengan korban. Sementara, pelaku tidak menuntut apa-apa. Pelaku, kata Judith Herman, cukup berpegang kepada hasrat manusia untuk see, hear, and speak no evil.

Kebisuan korban merupakan garis pertahanan terdepan pelaku, yang ampuh untuk menyangkal dan menyingkirkan korban sehingga korban terperangkap di dalam rasa ketidakberdayaan permanen. Bahkan ketika korban mampu menuturkan pengalamannya, pelaku justru akan memanfaatkan balik kebisuan sebagai senjata lanjutan untuk menaklukkan dan menghancurkan semua landasan eksistensial yang mungkin untuk korban. Pelaku dan semua struktur yang berkepentingan di sekitarnya, akan membungkam diri.

Untuk korban, pembiaran adalah tindakan mendehumanisasi. Pembiaran menandakan dengan sengaja bahwa penutur tidak ada, atau penuturan itu tidak bermakna.

Penyangkalan dan atau pembiaran tidak bekerja secara individual. Ketegangan korban-pelaku dengan cepat beralih ke aras publik, antara saksi serta pembela dan masyarakat umum yang episteme-nya sudah dibentuk oleh penguasa. Pembentukan pengetahuan yang sepenuhnya otonom menyebabkan masyarakat tak lagi dapat membedakan apakah masih berjalan di dalam dinamika perkembangan pengetahuan, ataukah sudah termanipulasi oleh daya yang mengontrol pembentukannya?

Kasus kekerasan seksual Mei 1998 merupakan contoh nyata ketegangan itu. Rasa “susila” sebagian besar anggota masyarakat menyebabkan mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa perkosaan (yang merupakan kejahatan terhadap fisik, sehingga tidak seharusnya masih dilihat sebagai kejahatan kesusilaan) seperti itu bisa berlangsung di tanah air. Korban yang diam menjadi alat amat ampuh untuk memperkuat argumen yang menafikkan keberadaannya. Ketika pada akhirnya korban bertutur melalui para pendamping atau saksi-saksi, kredibilitas para saksi inilah yang diperdebatkan. Berbagai argumen penolakan, sampai rasionalisasi tindakan, termasuk teror dan intimidasi, dipergunakan untuk membuat tak seorangpun mendengarkan korban. Entah menyadarinya, atau tidak, masyarakat terjebak ke dalam jaringan menolak dan meniadakan korban.

Pembisuan, penyingkiran, pelupaan, bahkan eror historis merupakan faktor yang esensial dalam politik sebuah negara baik dalam mempertahankan “persatuan” maupun untuk membangkitkan nasionalisme formal yang bermaksud melegitimasi kekuasaan. Di pihak lain, masyarakat juga berkepentingan menutup luka peradaban yang mengoyak cita-cita ideal kemanusiaan masyarakat modern.

Itu sebabnya, upaya penyangkalan juga dialami oleh mereka yang dari segi statusnya di dalam masyarakat, sebetulnya merupakan “pahlawan” dalam pengertian tertentu, bahkan pelaku kekerasan yang disahihkan. Para veteran perang Vietnam di Amerika Serikat mengeluh bagaimana tak seorang pun mau mendengar kebenaran yang sesungguhnya mengenai perang itu: ketika memenangkan perang adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk prajurit Amerika, pembunuhan itu sendirilah yang menjadi standar keberhasilan para serdadu di lapangan.

Dunia ilmu juga tidak bebas dari penimbunan lubang luka sejarah.

Perjumpaan orang Eropa dengan dunia kehidupan penduduk asing menjadi bagian kolonialisme abad ke-18 dan 19. Perjumpaan ini bukan tanpa kontradiksi. Eropa pada masa itu adalah Eropa yang dengan bangga menggemakan nilai-nilai Renaisans dan ideal Pencerahan, yang mengandung di dalamnya pengakuan sama setara atas nilai, martabat, hak setiap manusia. Sementara, mereka juga harus berhadapan dengan fakta menyakitkan perlakuan tidak manusiawi mereka sendiri terhadap orang pribumi di banyak tanah jajahan. Berlangsunglah pergulatan intelektual yang mencoba mengkonstruksi gagasan yang bisa memerikan keragaman bumiputera di berbagai wilayah jajahan. Ketika teori evolusi berkembang, evolusionisme kebudayaan James Frazer menjadi alat pembenaran untuk penjajahan.

Korban: Kemenduaan Masyarakat

Dalam analisis René Girard mengenai asal usul kekerasan, korban adalah simbol pencetus kelahiran baru sebuah komunitas dan awal rekonsiliasi. Korban mula-mula ditunjuk sebagai penyebab kekacauan, asal mula konflik, kerusuhan, atau krisis di masyarakat. Bukankah perilaku korban sendiri yang mengharuskan kekerasan diterapkan demi mengembalikan keamanan? Hanya dengan menghancurkan korban, kondisi masyarakat yang terancam dapat dipulihkan.

Dalam bahasa Girard, korban seperti reinkarnasi kedurjanaan tetapi juga mukjizat pembawa perdamaian. Korban ditolak, sekaligus yang dikehendaki. Korban menjadi sumber kemenduaan dalam masyarakat. Ia menjembatani jurang antara manusia yang alamiah dan yang kultural, sekaligus menandai keterkoyakan di antaranya.

Korban dikeramatkan. Bersamaan dengan itu struktur kekerasan dibangun di atas sakralisasi tatanan sosial. Maka tidak semua ingatan akan kekerasan negara perlu ditekan. Sebagian diperlukan sebagai penjelasan teleologis terbentuknya komunitas baru. Namun ini dilakukan dengan terlebih dulu mengisolasi dan mendesolidarisasi baik korban maupun saksi-saksi dan yang berpihak kepada korban, melalui pemberian stigma.

Sakralisasi tatanan sosial menyebabkan warga sebagai individu terus menerus berhadapan dengan gagasan kepentingan bersama masyarakat. Dibangunlah kolektivisme rancu, yang memperalat manusia demi suatu keseluruhan yang tidak lain adalah demi kepentingan kelompok yang berkuasa. Orang per orang menjadi angka-angka di mata penguasa, sementara masyarakat adalah abstraksi yang lepas dari individu manusia-manusianya. Status individu pun menjadi sangat lemah. Bahkan membunuh manusia menjadi tindakan impersonal karena dapat secara sederhana diidentikkan dengan melenyapkan target strategis tak berwajah yang berpotensi melanggar keamanan masyarakat. Para pelaku juga tidak bernama. Dengan menguasai ruang-ruang kesadaran publik, mereka bersembunyi di belakang maujud abstrak bernama kepentingan umum, nasionalisme, atau persatuan, dan menjadi personifikasi negara dalam kapasitasnya melakukan kekerasan.

Ingatan Kolektif dan Perlawanan Korban

Pembungkaman tidak sepenuhnya membisukan korban. Pierre Nora memilah ingatan kolektif dari sejarah nasional. Sedangkan Linde-Laursen memakai yang diingat dan yang direkoleksi, untuk membedakan aras pengalaman nasional yang mengandung beban ideal identitas, dan aras personal yang emotif takterbagikan namun dialami subyek sebagai realitasnya. Dalam yang diingat, temporalitas kemudian ditarik ke kini; sedangkan dalam yang direkoleksi, kini bergeser ke kemudian. Haruslah dicatat bahwa pengalaman nasional berlangsung dan melekat dalam kehidupan sehari-hari sehingga dirasakan sebagai yang autentik, personal, dan benar. Ke dalam pengalaman inilah kejadian lampau dipersatukan, direinterpretasi, dan dikerangkakan dalam sebuah bingkai Sejarah.

Di dalam bingkai itu suara korban ibarat derau. Ketika terdengar jernih memang bisa melahirkan black laughter di tengah kemegahan bangunan Sejarah, kata van der Veer, tetapi kebanyakan merupakan momen pelarian sementara saja, dari pendewaan terhadap kekuasaan. Namun, akhirnya akan kembali terdomestifikasi sebagai fragmen pendek sejarah nasional. Sejarah menekan ingatan; hanya Lieux de Memoire–ruang-ruang kenangan–yang terfragmentasi, yang diperkenankan masuk ke dalam narasinya.

Ke dalam bingkai besar seperti itu, pembunuhan terhadap sekitar 100 orang Aceh dalam peristiwa Pulot dan Cot Jeumpa Maret 1954, diletakkan sebagai aksi pemerintah menumpas gerombolan DI/TII. Namun, ke dalam ingatan kolektif orang Aceh, bersama ribuan kasus kekerasan selama 1989-1998, kejadian itu masuk sebagai kisah penganiayaan rakyat tak bersalah. Tanpa memperdebatkan perbedaan ini, kenyataannya adalah tragedi Pulot-Cot Jeumpa menjadi hikayat tak berjudul kaum korban yang dituturkan diam-diam dari waktu ke waktu, generasi ke generasi.

Ingatan kolektif menolak pemusatan ingatan.

Luka yang merembes di medan bawah sadar masyarakat korban membentuk ingatan rahasia yang mengembara dalam kesenyapan, melukiskan gambar-gambar retak kesaksian atas kejahatan. Gambar menumpuk dan membeku, membentuk tembok resistansi yang kian lama kian kokoh. Tuturan diam-diam adalah perlawanan kaum korban yang menciptakan dunia-dunia rahasia yang tak mampu ditekan atau diambil alih oleh tatanan kekuasaan di luarnya.

Sebuah mekanisme untuk bertahan hidup.

Itu sebabnya, penekanan sistematis terhadap anamnesis, penuturan pihak korban, yang mencirikan ideologi pembangunan Orde Baru, akhirnya hanya melahirkan perlawanan atas proyek persatuan.

Dalam analisis para psikiater yang menangani korban kekerasan, ketegangan antara pelupaan dan penuturan inilah yang membentuk pusat dialektika trauma psikologis hampir semua korban. Leo Eitinger, dalam kajiannya terhadap korban PD-II menuliskan, “Perang dan korban adalah hal yang hendak dilupakan oleh masyarakat. Tirai pelupaan digerai untuk mengaburkan semua yang menyakitkan dan tidak menyenangkan. Kita menemukan dua wajah saling berhadapan; wajah para korban yang mungkin ingin melupakan tetapi tak pernah mampu melakukannya, dan seluruh wajah dengan kesengajaan kuat untuk melupakan dan berhasil. Pertentangan ini menyakitkan untuk kedua belah pihak. Yang paling tak berdaya umumnya kalah dalam percakapan senyap tak berimbang ini.”

Penuturan korban adalah gerak mengambil kembali bahasa untuk menyatakan pengalaman melalui perspektif korban sendiri. Penuturan menolak pemusatan kekuasaan dan dengan begitu mengimbangi pendefinisian realitas semata-mata oleh pihak yang berkuasa. Selain itu, penuturan memulihkan tatanan sosial-budaya yang koyak oleh pengalaman kekerasan berkepanjangan. Hal ini karena di dalam proses penuturan, kisah traumatik korban beralih sebagai sebuah kesaksian. Kesaksian mengandung sekaligus dimensi pribadi yang bersifat confessional dan spiritual, serta aspek publik yang politis dan judicial.

Di dalam kesaksian, pengalaman personal subyektif menemukan dimensi barunya yang lebih luas, yaitu dalam hubungannya dengan struktur kekuasaan di sekitarnya. Korban mendapatkan bahwa ia menjadi korban bukan karena kemalangan diri atau kesalahan individu, tetapi bersama dengan korban-korban lain, mereka adalah korban kesewenang-wenangan kekuasaan. Kisah-kisah traumatik pun bertransformasi menjadi sebuah “cerita baru” yang bukan lagi mengenai penghinaan dan rasa malu, melainkan mengenai martabat kemanusiaan dan kehormatan.

Melalui penuturan kepada dan pengakuan publik atas kesengsaraan yang mereka alami, korban menemukan kembali dunia yang hilang, dengan cara baru mendefinisikan dan menamakan kembali realitas.

Bagaimanapun, perbedaan individual dan karakteristik konflik demi konflik yang berbeda, tidak jarang menyebabkan kesempatan memberi kesaksian atas masa lampau justru merupakan proses retraumatisasi.

Korban: Persekutuan Bersama

Hubungan korban, kekuasaan, kebenaran, dan keadilan amatlah rumit. Contohnya, Pengadilan Nuremberg yang dilaksanakan untuk para penjahat PD-II. Lebih daripada untuk kepentingan korban individual, pengadilan ini adalah penegakan Keadilan atas nama besar Kemanusiaan. Bersamaan dengan itu berlangsung pemulihan tata sosial-budaya untuk bangsa Jerman secara keseluruhan yang terbebaskan dari stigma akibat kebengisan Nazi. Seluruh beban kejahatan masa perang menjadi tanggung jawab para pemimpin Nazi dan SS.

Pengadilan Nuremberg memperkenalkan konsep kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga setiap orang yang terlibat di dalamnya adalah hostis humani generis–musuh seluruh kemanusiaan. Negara manapun mempunyai hak hukum atas mereka. Sekalipun demikian, dari segi korban kejahatan terhadap kemanusiaan tetaplah merupakan bahasa abstrak yang tidak pernah cukup mendefinisikan secara personal teror yang mereka alami.

Bahasa abstrak untuk mendefinisikan kejahatan menimbulkan konsekuensi bahwa masyarakat umum kehilangan gambaran mengenai korban sesungguhnya. Dalam pandangan Gabi Mischkowski yang berpengalaman dalam mendampingi perempuan korban perkosaan di Bosnia-Herzegovina, keberhasilan memasukkan tindak perkosaan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan tidak mencerminkan pelanggaran hak asasi individu, ataupun kejahatan spesifik terhadap perempuan. Sepanjang hidupnya perempuan korban masih harus terus menerus bergulat mengatasi trauma akibat tindakan yang dikenakan atas dirinya itu.

Penegasan bahwa tindak perkosaan di dalam perang diakui secara legal sebagai kejahatan, mengandung arti korban berhak untuk rehabilitasi sosial. Kenyataannya, pengakuan publik dan santunan itu jarang sekali ia peroleh jika dibandingkan dengan laki-laki veteran perang yang menerima santunan cacad. Belum lagi jika ada hirarki korban, yaitu pembedaan antara yang mengalami trauma berat, ringan, dan tidak.

Sebuah contoh ironis mengenai pengertian korban berlangsung ketika terjadi pembalikan Pelaku menjadi Korban. Di Jerman, bekas serdadu Jerman memperoleh santunan dari pemerintah sebagai korban/veteran PD II, sekalipun terbukti bahwa ia adalah bagian dari kelompok Pelaku. Contohnya bekas serdadu SS. Pada saat yang sama, kebijakan pemerintah Jerman yang memilah korban Nazi yang tinggal di Eropa Barat dan Timur menyebabkan orang-orang Yahudi di Eropa Timur tidak berhak memperoleh kompensasi. Anehnya, kebijakan pemilahan ini tidak berlaku untuk anggota SS yang cacad.

Pada akhir masa peperangan atau pada masa transisi dari sebuah rejim penguasa yang represif dan brutal, ketegangan hubungan antara korban dan kekuasaan muncul kembali dalam pertarungan menyangkut impunity atau kekebalan hukum para pelaku. Ratusan bahkan mungkin ribuan pelaku yang terlibat dalam kejahatan negara terhadap warganya patut menerima hukuman, tetapi kompromi politik seringkali menyebabkan pilihan jatuh ke mekanisme pencarian keadilan di luar sistem judisial.

Negara seperti Afrika Selatan menyelenggarakan momen-momen “Kebenaran dan Rekonsiliasi” untuk mencegah pelupaan. Para pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang bersembunyi di belakang berbagai institusi negara ataupun militer, mendapat tawaran pengampunan jika dalam batas waktu tertentu bersedia dengan suka rela memberi kesaksian publik atas kejahatannya. Di balik tawar menawar ini ada keyakinan bahwa ketika keadilan tidak sepenuhnya dapat ditegakkan, pengakuan publik atas kebenaran korban menjadi lebih penting.

Tujuan dari proses ini adalah membuat kebenaran diketahui secara publik dan pelaku mempertanggungjawabkan tindakannya secara personal, sehingga konsep kesalahan kolektif dapat dihindarkan. Semua bentuk kejahatan dilakukan oleh individu. Mungkin tepat di sini mengutip kata-kata Louise Arbour, Ketua Jaksa Penuntut dalam International Criminal Tribunal untuk bekas Yugoslavia, “Kejahatan dilakukan oleh manusia. Kejahatan tidak dijalankan oleh maujud abstrak bernama nasionalitas. Korban-korban bukanlah sesuatu yang abstrak, sekalipun seringkali menjadi abstraksi-abstraksi ketika jumlah mereka sudah mencapai ribuan.”

Untuk pencegahan amnesia politik inilah diperlukan konteks sosial-politik yang membangun persekutuan untuk menerima korban, melindungi korban serta para saksi, dan para pembelanya, di dalam sebuah gerak besar menolak peniadaan korban. Bahkan di aras akademik, telaah sistematik terhadap korban hanya bisa efektif dengan dukungan gerakan politis. Judith Herman mencatat bahwa combat neurosis yang menimpa para veteran perang mendapat perhatian dalam konteks gerakan antiperang Vietnam; sedangkan kekerasan seksual dan domestik terhadap perempuan masuk ke kesadaran publik lewat gerakan feminis.

Contoh lain adalah bagaimana perempuan-perempuan korban kekerasan seksual tentara Jepang dari berbagai negara akhirnya menemukan keberanian untuk mengakhiri “tabu” dan memecah tembok kebisuan selama 50 tahun, setelah saling dukung dan setelah para perempuan Jepang sendiri memperlihatkan solidaritas untuk mendobrak penyangkalan oleh negara mereka sendiri. Selain itu, ada komunitas internasional yang menyediakan ruang-ruang publik tempat isu ini dapat dikemukakan. Isu yang muncul pertama kali tahun 1960-an ini akhirnya berhasil menekan Perdana Menteri Miyazawa untuk menyampaikan permintaan maaf resmi pada tahun 1992 di Seoul. Tokh lembaga yang didirikan untuk menyampaikan kompensasi material tidak didirikan oleh pemerintah Jepang, tetapi lembaga swasta.

Korban: Gerak Menuju Survivor

Paparan di atas seperti menunjuk ke dikhotomi korban-kekuasaan: kekuasaan dan teritorinya dengan para korban di pinggiran. Pendekatan ini membawa jebakan humanisme esensialis yang bisa-bisa malah mengkonstruksi subyek terkorbankan. Di dalam sebuah konflik atau kekerasan massal antar warga masyarakat, seringkali korban adalah juga pelaku. Di sini bisa muncul penciptaan komunitas imajiner korban yang meluarkan semua sumber konflik, seakan-akan dalam masyarakat sendiri tak terkandung bibit kekerasan, rasisme, kebencian agama, dan sumber potensial konflik lainnya.

Isu korban bukanlah romantisasi kelompok untuk pengakuan atas disidentitas masa lalu demi identitas masa kini. Isu korban berurusan dengan kepentingan untuk menyingkapkan struktur fundamental ketidakadilan kekuasaan. Ini dilakukan pertama-tama dengan mengenali suara pembuat epistemologi dan membongkar proses konstruksi realitas serta pengisiannya.

Mengartikulasikan pertanyaan tentang kekuasaan adalah menempatkan ulang kegiatan episteme dan menunjukkan bahwa sebuah wacana dominan sebetulnya kelihatan wajar, karena memang memiliki kekuatan dalam menyembunyikan fakta bahwa itu hanyalah satu di antara banyak wacana. Gerak feminisme gelombang kedua mengangkat konsep what is personal is political merupakan langkah metodologis yang membentuk pemahaman kritis atas ketidakadilan yang melekat di dalam struktur pembagian kekuasaan. Di bawah slogan itu pengalaman perempuan didefinisikan ulang ke dalam bahasa politis, dengan menekankan hubungan antara kondisi material obyektif lingkungan sosial dan pengalaman subyektif personal. Pendekatan ini merupakan sintesis antara kecenderungan humanisme radikal yang berpegang semata-mata ke pengalaman individual korban namun a historis, dan kecenderungan strukturalisme radikal yang mengabaikan perkembangan individu sebagai agen perubahan dan berpusat hanya di perbaikan struktural.

Strategi untuk melihat kontradiksi dan kelemahan yang terdapat di dalam struktur kekuasaan seperti ini–sekalipun dalam bentuknya yang tidak bernama–telah dipakai oleh kelompok-kelompok korban yang banyak terbentuk akhir-akhir ini di sekitar kita. Di dalam ruang-ruang publik yang semakin terbuka, para korban melakukan rekonstitusi kritis mengenai makna pengalaman kolektif sebagai korban, untuk kemudian mempertanyakan kembali pemetaan realitas.

Korban bergerak dari yang retak dan dinegasikan oleh kekuasaan, menjadi pemilik kesadaran baru mengenai hubungan antara pengalaman personal yang menyakitkan dan sumbernya yang bersifat struktural. Bukan saja korban bertahan hidup, tetapi juga mengambil kembali hak sosial-politik sebagai warga negara. Di dalam gerak ini korban menemukan sintesis antara penghancuran dan penyelamatan, menuju sebuah kebertahanan dan kebangkitan.

Di sinilah perlu dicermati pemakaian kata “korban” yang sebetulnya mengandung risiko politis dan psikologis. Sebutan “korban” bisa menunjuk ke sifat pasif yang justru bertentangan dengan daya bertahan dari banyak korban, atau keluarganya, dalam memanfaatkan dengan optimum sisa-sisa kekuatan personal yang masih ada dalam diri mereka. Secara ontologis, para korban adalah survivors. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak cukup dinyatakan semata-mata sebagai survivor karena ikut serta dalam pembelaan hak-hak asasi manusia atau ikut berjuang bersama kelompok masyarakat yang menolak kekerasan.

Bagaimanapun, ketika berurusan dengan pelanggaran hak asasi manusia, yang hendak dituju adalah tindakan pelaku yang telah memunculkan korban; bukan pertimbangan bahwa korban mampu atau tidak mampu muncul sebagai survivor. Dalam hal ini, sikap dan kemampuan korban bertahan hidup serta menjalani masa-masa traumatiknya, tidak relevan untuk dipermasalahkan. Hanya dengan alasan inilah, kata “korban” tetap dipergunakan di seluruh tulisan ini.

Korban: Pertalian Fakta dan Nilai

Cerita bisu korban adalah kebenaran di belakang tirai kekuasaan. Di dalam kisah itu tuntutan atas fakta dan nilai, tempat kesadaran kognitif dan kesadaran moral manusia, menyatu. Di dalam pemahaman dan keberpihakan terhadap korban-lah gerak besar transformasi sosial dan politik yang tetap berpegang kepada langkah-langkah kemanusiaan, dapat berjalan. Memahami bukan berarti melupakan korban melainkan menerima segala sesuatu apa adanya, termasuk kejadian–betapapun pahitnya untuk kebanggaan manusia dan bangsa beradab–yang telah meyebabkan jatuhnya korban.

Dialektika korban adalah proses di atas landasan empiris yang mengandung analisis kausal mengenai tekanan kekuasaan. Dialektika itu bersifat praktis dalam tujuannya menjelaskan dan membimbing tindakan korban sendiri untuk memperoleh keadilan, tetapi juga mendasar sebagai panggilan etis untuk menciptakan landasan bagi persetujuan bersama yang menjamin keragaman suara pembentuk epistemologi. Dengan cara ini realitas sebagai konstruksi dunia bersama terus menerus dibongkar dan dibentuk, tanpa satu klaim kebenaran. Dengan ini pula dipahami bahwa upaya memahami penguasaan bahasa di satu pihak, atau memahami kehidupan batin para korban di pihak lain yang nampak sebagai proses personal dan sederhana, sesungguhnya bukan sesuatu yang berada di luar politik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s